lang="en-US"UTF-8"> Pemerintahan Jokowi dalam Kacamata Neo-Patrimonialisme - Pojokwacana.com
singlearticle

Pemerintahan Jokowi dalam Kacamata Neo-Patrimonialisme

(Jokowi. Foto: Gelora)

Istilah “patriomonialisme” sering disematkan pada negara bagian dunia ketiga, terutama dalam melihat kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana karakter atau stabilitas sebuah sistem negara dijalankan. Istilah patriomonial memiliki unsur relasi patron-klien, yakni adanya hubungan kekuasaan yang dibangun oleh penguasa atau bahkan kelompok elit kecil.

Sebenarnya, secara etimologi istiah patrimonialisme dibuat oleh sosiolog terkemuka yakni Max Weber dalam menggambarkan beberapa negara yang mana memiliki sistem pemerintahan yang bercorak pada unsur-unsur tradisional (Crouch, 1979). Namun dalam perkembangannya, patrimonial dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang modern, salah satunya di era orde baru.

Era itu Soeharto membangun kekuatan di antara berbagai lembaga negara yang berkuasa yakni Golkar, militer serta birokrat pemerintahan yang tujuannya untuk melanggengkan kekuasaannya. Disamping itu, Soeharto juga memberikan distribusi kekuasaannya bagi seseorang yang bisa mempertahankan loyalitasnya terhadap rezim.

Studi Crouch (1979) mengenai kondisi politik di Indonesia khususnya di masa orde baru, menyatakan bahwa dalam upaya depolitisasi massa atau menjauhkan massa dari kepentingan politik, mulanya para elite melakukan homogenitas kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara elite politik membangun loyalitas dengan memenuhi aspirasi atau mendistribusikan sumber daya – bersifat material- terhadap aktor-aktor lainnya.

Crouch melihat fenomena tersebut di era orde baru, dimana rezim otoritarianisme sangat kokoh berdiri, namun pasca reformasi yang diprediksi akan mengakhiri sistem tersebut, ternyata tidak bisa menjadi sebuah jaminan utama.

Temuan Robinson dan Hadiz (2005), mengemukakan bahwa pasca reformasi warisan orde baru tetap menjadi pengaruh penting bagi kondisi politik Indonesia, selanjutnya bahwa warisan sistem lama kemudian melakukan reposisi terhadap negara demokrasi modern, tentunya dengan melaksanakan agenda-agenda formal demokrasi, dan dibalik agenda tersebut terdapat oligarki yang berusaha mempertahankan kekuasaanya.

Lebih lanjut pasca lengsernya rezim orde baru, negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan masalah kebijakan internal yang tak kunjung mendapatkan titik terang, khususnya terkait kebijakan ekonomi, sosial dan politik. Hal ini justru menjadi kendala yang cukup serius dan terus diperbincangkan di pelbagai media massa. Kendati rezim orde baru telah tumbang, nampaknya watak politik klientelistik orde baru masih diadopsi oleh sistem pemerintahan era reformasi.

Saluran demokrasi di awal-awal reformasi sebenarnya terjadi perubahan pada proses yang mulanya sistem klientelisme bersifat sentralistik kemudian terbagi ke berbagai pelosok-pelosok daerah. Aktor-aktor yang tidak mempunyai tempat justru secara gencar mengakses sumber daya negara dan mendistribusikannya kepada aktor lainnya agar terciptanya pola yang saling menguntungkan.

Salah satu contoh, ketika Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, dihukum dengan penjara 14 tahun atas perannya dalam sebuah skandal korupsi yang sangat besar dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang.

Temuan Aspinall, menjelaskan bahwa keterlibatan Anas dalam pusaran korupsi tersebut dikarenakan sebagai upaya Anas berbalas budi terhadap aktor-aktor yang mendukungnya saat kongres Partai Demokrat tahun 2010, yang secara langsung mengantarnya duduk menjadi kursi ketua umum (Aspinall & Berenschot, 2019).

Konteks di atas dapat dikatakan bahwa keterlibatan para aktor politik masuk ke ranah pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang dapat dikontestasikan dalam pemilu.

Menilik Problematika Pemerintahan Jokowi-Kalla

Reforma agraria dan persoalan sumber daya alam penting dilihat sebagai fenomena yang mencolok dalam pemerintahan Jokowi. Masalah reformasi agraria ditujukan guna memperbaiki struktur kepemilikan lahan yang timpang dan mengembalikan tanah kembali pada hakikatnya yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama buruh tani dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil-makmur.

Permasalahan terkait status kepemilikan tanah yang digagas Jokowi tidak bisa terlepas dari hal yang berkaitan penggunaan sumber daya alam, kepemilikan tanah sebenarnya terbatas pada persoalan kepemilikan status, yang itu menutupi tentang peranan oligarki dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian masyarakat.

Temuan yang didapatkan KontraS bahwa upaya reforma agraria yang dijalankan pemerintah belum menemukan titik terang yang jelas. Program reforma agraria yang dibuat pemerintah berpotensi meningkatkan monopoli hak atas tanah oleh perusahaan swasta. Bukan tidak mungkin, bilamana para petani membutuhkan biaya, pilihan alternatifnya adalah mengagunkan sertifikat hak atas tanah tersebut kepada pihak perbankan, jika tidak mampu membayar maka para petani terjebak oleh utang dan timbul siklus kemiskinan baru (KontraS, 2018).

Meningkatnya monopoli hak atas tanah oleh perusahaan swasta ini tidak bisa terlepas dari peranannya dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Upaya tersebut terlihat dari data yang didapatkan oleh Greenpeace (salah satu Organisasi Sipil (NGO) yang berfokus pada isu-isu lingkungan, sumber daya alam, dan perbaikan ekosistem dunia). Kasus Kalimantan Timur merupakan salah satu pusat industri batu bara di Indonesia di mana terdapat perusahaan swasta memonopoli kepemilikan tanah dan digunakan hanya sebatas pada eksploitasi sumber daya alam, di daerah tersebut terdapat banyak lubang tambang yang ditelantarkan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, lubang-lubang tersebut harus direstorasi dan ditanami kembali jika tidak lagi digunakan namun banyak perusahaan mengabaikannya. Sampai bulan Desember 2018, jumlah korban yang ditelan oleh lubang tambang batu bara di Kalimantan Timur mencapai 31 orang (greenpeace.org, 2018).

Perusahaan tambang dapat melakukan hal tersebut tanpa konsekuensi hukum karena pemiliknya memiliki kekuasaan dan koneksi politik, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan di dalam kelompok bisnis PT Toba Sejahtra yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain pada aspek perekonomian, industri dan pertanahan, kasus yang sering dijumpai di era pemerintahan Jokowi adalah masalah tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian terhadap masyarakat. Masalah ini adalah terkait kebebasan berserikat, berkumpul atau menyatakan pendapat yang telah tertuang dalam amanat undang-undang.

Seperti halnya orde baru yang menggunakan militer sebagai entitas yang cukup berpengaruh, Jokowi tampaknya memerankan aparat kepolisian dalam melindungi kapasitasnya sebagai presiden. Kepolisian Indonesia hari ini memiliki kekuatan yang cukup signifikan dibandingkan rezim sebelumnya. Aparat bisa sewenang-wenang membubarkan kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan rezim dengan mengatasnamakan kebaikan bersama.

Salah satunya yang sering dijumpai adalah pembubaran diskusi kiri oleh mahasiswa. Arogansi kepolisian seringkali dijumpai di berbagai daerah dengan permasalahan yang berbeda-beda tanpa ada perlakuan sebaliknya terhadap kepolisian, ini terbukti bahwa Jokowi memberikan akses secara luas terkait perlindungan nama institusi kepolisian.

Di samping itu, yang lebih menonjol adalah penempatan pos-pos jabatan strategis yang itu berasal dari institusi kepolisian, ini sudah sangat terlihat jelas kepada siapa Jokowi berpihak. Budi Gunawan misalnya, yang sempat menuai kasus masalah jabatan Kapolri, justru hari ia ditempatkan Kepala Badan Intelejen Negara (BNN).

Contoh lain yang baru-baru ini terjadi adalah terpilihnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Firli Bahuri yang berasal dari kepolisian, Komisi III DPR secara aklamasi memilih Firli sebagai ketua KPK, padahal sebelumnya nama Firli sarat dengan kasus kontrovesial yakni pertemuan Firly dan TGB Zainul Majdi –Gubernur NTB- dalam kasus dugaan korupsi divestasi Newmont yang itu pada akhirnya menyeret nama Zainul Majdi dalam pusaran korupsi (nasional.tempo.co, 2019).

Sirkulasi Kepentingan dan Lemahnya Relasi Patron-Klien

Kasus-kasus diatas memperlihatkan bagaimana upaya dari para aktor merancang dan menggunakan otoritasnya sebagai legitimasi formalnya dalam memenuhi hasrat kepentingan yang akan diraih secara terus-menerus.

Penulis melihat ada beberapa aktor yang menjadi peranan penting dalam pemerintahan Jokowi itu sendiri, antara lain; Pertama, aktor politisi –partai politik juga merupakan bagian dari aktor politisi, karena partai politik memiliki peranan terkait masalah regulasi.

Kedua, aktor swasta, yang basis kekuasaannya terletak pada kapital dan pasar. Ketiga, aktor penegak hukum, Polri sebagai aktor penegak hukum yang memiliki kekuasaan lebih dibandingkan aktor penegak hukum lainnya.

Ketiga aktor tersebut tentunya berkelindan dengan sangat cair, dimana tidak ada distingsi yang mencolok di antara mereka, ketiga aktor tersebut memiliki peranannya masing-masing, tentunya dengan membangun narasi besar “nasionalisme” ala rezim, tentu upaya tersebut tampaknya membuat ketiga aktor tersebut bisa sangat mencari dan melebur.

Di sini penulis menggunakan narasi nasionalisme ala rezim sebagai sebuah narasi kunci dalam arah menyatukan ketiga aktor yang memiliki kepentingan satu sama lain. Narasi besar tersebut kemudian menjadi narasi yang bersifat dominan, tidak pernah atau bahkan tidak akan ada narasi-narasi yang bersifat partikular sebagai jalan alternatif dalam melihat suatu permasalahan.

Misalnya pada kasus yang telah dijelaskan terkait masalah batu bara yang mengaitkan dengan perusahaan milik Luhut yang juga merupakan seorang menteri pemerintahan Jokowi, tanpa disadari bahwa pemerintah seolah-olah hanya sebagai benteng pertahanan dari perusahaan swasta tersebut.

Kasus-kasus yang merugikan masyarakat ditelantarkan begitu saja, pemerintah kemudian membuat narasi besar terkait pentingnya ekspor sumber daya alam serta fungsi jangka panjang dari penggunaan batu bara bagi negara Indonesia. Dengan narasi nasionalisme ala rezim yang lebih bersifat dominan, sehingga konsekuensinya narasi seperti lingkungan, kebebasan HAM harus berhenti terlebih dahulu ke tepian dan itu tidak pernah digunakan oleh para penguasa.

Soal lain misalnya terkait kasus sewenang-wenangya aparat penegak hukum dalam membubarkan kebebasan berserikat masyarakat, berkenaan dengan itu, indeks demokrasi yang semakin menurun disebabkan adanya pembubaran paksa oleh penegak hukum demi mengatasnamakan kebaikan bersama.

Di samping itu, aparat penegakan hukum juga bertindak secara sepihak dalam penanganan kasus yang itu merugikan pihak pemerintah, disini terlihat sangat jelas bahwa pihak penegak hukum selalu berada di depan dalam membentengi kekuasaan. Peran aktor penegak hukum tersebut pada akhirnya mendapatkan apresiasi yang cukup bagus dari aktor pemerintah dengan memberikan anggaran dana kepolisian yang naik secara signifikan, dan anggaran tersebut merupakan anggaran terbesar ketiga Kementrian PUPR.

Ketiga aktor tersebut bermain secara cair dan melebur jadi satu kesatuan, misalnya dalam kasus pertambangan yang melibatkan aktor swasta cenderung pemerintah disini absen terhadap permasalahan tersebut, begitu juga dengan aktor penegak hukum dan juga sebaliknya. Ketiga-tiganya memiliki timing yang tepat dalam meghadapi persoalan.

Ini yang disebut sebagai relasi-patron bersifat temporal dimana para aktor bisa menjadi seorang patron dan di sisi lain bisa sebagai klien. Aktor swasta berperan sebagai klien ketika mereka butuh kepastian hukum (legalitas) dari seorang pejabat pemerintahan dalam mengakses sumber daya yang dimiliki negara. Pada akhirnya aktor-aktor ini kemudian dengan sendirinya melakukan homogenitas, dengan cara memuaskan hasrat perburuan rentenya sebagai tujuan bersama.

Loyalitas yang dibagun dari ketiga aktor tersebut berdasarkan loyalitas yang bersifat materi, jika berkenaan dengan materi pastinya dapat dikontestasikan antar aktor, serta bagi Aspinall, relasi patron-klien tersebut cenderung lemah, karena relasinya didasarkan pada aspek yang bersifat materi yang itu sangat mudah untuk diperebutkan, salah satunya melalui proses politik yang demokratis.

Kritik atas Makna Depolitisasi Massa Melalui Massa

Ketika kelompok para elite memulai melakukan distribusi kekuasaannya dan menuju pada homogenitas elite yang itu ditujukan pada aspek kepemilikan akses, sumber daya kekuasaan maupun rente. Depolitisasi massa atau menjauhkan massa dari aksi-aksi politik adalah sebagai jalan selanjutnya setelah para aktor melakukan homogenitasnya di tingkat elite.

Namun disini penulis mempunyai kritik atas makna depolitisasi massa yang dijadikan tahap lanjutan dari aksi homogenitas elite. Crouch (1979) berpendapat bahwa depolitisasi massa adalah ketidakhadiran massa dalam aktivitas politik para elite sehingga menghasilkan pasivitas massa yang berujung pada masyarakat tidak lagi mementingkan kepentingan negara, hal ini dilakukan dengan cara menaikkan gaji para pekerja kantoran serta meningkatkan tingkat konsumerisme, ini tentu ditujukan pada masyarakat kelas menengah perkotaan.

Melihat perkembangan pemerintahan Jokowi, terdapat anomali yang unik disini dari pemahaman atas Neo-Patrimonialisme (Crouch, 1979). Pada faktanya, massa justru terlibat aktif dalam aktivitas politik yang dialami pemerintahan. Namun massa ini cenderung membela para pemerintah dengan segala kroninya, serta men-counter kritik-kritik yang sering dilontarkan oleh massa lain yang tidak sependapat dengan pemerintahan Jokowi.

Hal ini terbukti dalam banyak media sosial, dimana para relawan Jokowi, -Jokowi Mania- yang terus membabi-buta membela marwah dari seorang presiden dan pemerintahannya. Bagi penulis justru fenomena ini menjadi sebuah kritik atas pemahaman Crouch tentang depolitisasi massa, dimana Crouch beranggapan bahwa massa tidak terlibat aktif, namun sebaliknya massa cenderung hadir dalam aktivitas politik pemerintah, akan tetapi kehadirannya justru menutup ruang-ruang kritik massa lainnya yang itu ditujukan kepada pemerintah.

Pendapat penulis berkenaan dengan ini, justru makna terkait depolitisasi massa bukan pada ketidakhadiran massa dalam aktivitas politik atau menjauhkan massa dari keterlibatan politik elite, justru depolitisasi massa hadir ketika massa itu sendiri secara sadar aktif dalam berbagai aktivitas politik namun kesadarannya justru menghalangi ruang-ruang diskusi dengan menegasikan kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintahan hari ini.

Daftar Pustaka

Crouch, Harold. 1979. Patriomonialism and Military Rule in Indonesia. dalam World Politics: A Quarterly Journal of International Relations, Vol. 31 (04).

Aspinall, Edward, Berenschot, Ward. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia. Leiden: KITLV

Hadiz, V. R. 2005. Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: LP3ES

KontraS. 2018. Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Kabinet Indonesia Kerja.

 

Penulis: Nabil Lintang Pamungkas, Mahasiswa S2 Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca juga:

Potret dan Kerangka Analisis Konflik di Indonesia Pasca Reformasi

Pengertian Politik Uang dalam Kajian Politik

Peran Broker dalam Praktik Politik Uang di Indonesia