Paradigma Pembangunan dan Fusi Partai Politik di Era Orde Baru

Semenjak dikukuhkan dalam sidang MPRS yang berlangsung dalam kurun waktu Juni-Juli 1966, terdapat beberapa ketetapan oleh Orde Baru. Diantaranya, mengukuhkan Supersemar dan melarang keras PKI serta ideologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perhatian utama Orde Baru tercurahkan kepada kestabilan nasional dan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dibuatlah beberapa konsesus nasional yang mendasarinya.

Pertama, konsesus utamanya adalah menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Kedua, konsesus atas cara yang ditempuh untuk mewujudkan konsesus utama (Maf’ul, 2010: 4). Dasar yuridis terkait konsesus tersebut dapat dilihat dalam TAP MPRS No. XX.1966. Artinya, kesepakatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada seluruh masyarakat Indonesia.

Bertolak belakang dari rezim Orde Lama dan berupaya melakukan koreksi total, pemerintah Orde Baru menjalankan pembaharuan politik dengan berdasar pada TAP MPRS Nomor XII Tahun 1966 yang mengatakan perlunya pembaharuan politik. Orde Baru mengajak dengan paksa seluruh elemen bangsa tidak lagi berorientasi pada ideologi, tetapi keseluruhan menuju pada progam-progam pembangunan (Rifqiyah: 2004). Slogan pembangunan selalu disertakan dalam setiap pidato-pidato kenegaraan hingga orasi-orasi kampanye era Orde Baru.

Sering kali Orde Baru dianggap sebagai rezim pembangunan. Maksudnya, orientasi yang dicanangkan oleh pemerintah berorientasi pada pencapaian-pencapain target pembangunan fisik negara. Dalam kerangka rezim pembangunan, konflik politik hanya akan menghambat proses pembangunan semata. Kestabilan dan keamanan menjadi konsekuensi logis berikutnya untuk menopang rencana pembangunan.

Isu turunan terkait kestabilan sebagai pijakan rezim pembangunan tersebut adalah pemerintah Orde Baru dianggap sah untuk melakukan penekanan terhadap PNI dan partai yang memiliki basis dukungan masa Islam, terutama Masyumi (Maf’ul, 2010: 79).

Tahun 1971, Pemerintah Orde Baru melakukan verifikasi ulang terhadap partai-partai dan akhirnya tersisa 10 partai. Tahun ini pula menandai lahirnya sebuah parpol besar yang awalnya berangkat dari organisasi fungsional dan kekaryaan, Golongan Karya (Golkar). Konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) dikukuhkan kembali pada tahun 1973 melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan.

Sistem fusi inilah yang berlangsung selama masa kepemimpinan rezim Orba. Perampingan yang terjadi adalah sebagai berikut :

Persatuan Pembangunan: terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti yang dikelompokkan tanggal 13 Maret 1970. Kelompok ini juga dikatagorikan sebagai kelompok spiritual material, artinya lebih menekankan makna spiritual tapi tidak mengalpakan pembangunan atau persoalan material.

Kelompok Demokrasi: terdiri dari PNI, Partai Katholik, Parkindom, IPKI, dan Murba yang dikelompokkan pada tanggal 9 Maret 1970. Kelompok ini juga dikategorikan sebagai kelompok nasionalis atau material-spirtual, kebalikan dari kelompok pertama.

Kelompok Fungsional: Golongan Karya (Golkar). Orde Baru enggan menyebutnya sebagai partai politik.

Setelah melakukan perampingan jumlah partai politik dengan dasar kestabilan, pemilu tahun 1977 terdapat 3 kontestan, yakni PDI, PPP serta satu Golongan Karya. Selama berlangsungnya pemilu selanjutnya, kemenangan selalu berada di pihak Golkar. Realitas demikian akan nampak wajar mengingat Golkar menjadi instrumen penting penguasa Orde Baru kala itu.

Salah satu strategi rezim Orde Baru yang populer adalah diterapkannya floating mass (masa mengambang). Kebijakan masa mengambang merupakan usaha Orde Baru untuk memangkas partai politik dalam melebarkan sayapnya menjaring masa. Hal itu dilaksanakan dengan pelarangan mendirikan kantor pengurus partai di tingkat kecamatan dan Desa-desa.

Seluruh kegiatan parpol, dalam hal ini PPP dan PDI,  hanya diperbolehkan hingga tataran kabupaten atau kotamadya. Tentulah hal itu merugikan PPP dan PDI untuk berusaha mendulang suara di lapisan akar rumput, ditambah lagi Golkar sebagai partai fungsional yang salah satunya berisikan aparat birokrasi negara atau pegawai negeri pastinya memiliki akses hingga pada kecamatan dan desa.

Tidak salah anggapan bahwa strategi floating mass adalah cara untuk mematikan partai politik secara permanen. Disinilah salah satu kunci kemenangan beruntun Golkar dalam setiap pemilihan umum selama masa orde baru. Ciri kepartaian era Orde Baru biasanya dalam kajian Ilmu Politik disebut sebagai sistem satu setengah partai.

Orde Baru berupaya keras menjauhkan masyarakat umum dari tarik-menarik dinamika politik. Asumsi yang mendasarinya adalah, rakyat tidak usah terlibat di dalam proses politik lebih jauh. Rakyat dipandang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk menyukseskan progam pembangunan.

Watak tradisional yang masih menancap di masyarakat akan menjadi susah dikompromikan dengan trend modernisasasi yang bercirikan pembangunan. Diharapkan pula dalam proses pembangunan dan modenrnisasi akan mengangkat pola pikir masyarakat dari kejumudan menuju paradigma baru kemodernan.

Orde Baru memaksimalkan energi seluruh komponen bangsa untuk mencapai pertumbungan ekonomi dalam kerangka negara pembangunan. Proses dan konflik politik yang meluas akan menjadi penghambat laju pembangunan.

Walhasil, masyarakat di Era Orde Baru dihegemoni sedemikian rupa untuk hanya sekadar menikmati pembangunan tanpa ikut serta dalam proses pembangunan yang hampir secara keseluruhan dikonsep oleh teknokrat luar negeri, khususnya. Intinya, masyarakat Indonesia hanya dijadikan sebagai “obyek” politik semata.

Rujukan

Rifqiyah, Lif, 2004. Sikap Serikat Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Fusi Partai-partai Politik (1971-1977). Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maf’ul, M.Arsyad, 2010. “Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama”. dalam Jurnal Supremasi Vol. V No. 2: 76-82.

 

Penulis: Redaksi Kajian Politik Pojok Wacana

Baca juga:

Desain Penyederhanaan Partai Politik

Bagaimana Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia?

Rekayasa District Magnitude (Besaran Daerah Pemilihan) dalam Pemilihan Umum