lang="en-US"UTF-8"> Negara Teater di Bali - Pojokwacana.com
singlearticle

Negara Teater di Bali

Sumber Gambar: Goodreads

Secara garis besar, buku berjudul “Negara: The Theater State in 19th Century Bali” (1980) menceritakan tentang kehidupan di Bali sebelum masa penduduk kolonial pada abad 19. Geertz menjelaskan mengenai organisasi di Bali dengan analisisnya atas mite, upacara, ritual dan simbol yang dipergunakan oleh Bali. Negara yang berarti “kota” dan dapat diartikan sebagai “istana”, “ibu kota”, “negara”, “wilayah kekuasaan”, dan “kota”.

Buku ini terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab secara berurutan adalah: Politicial Definition: The Sources of Order. Bab dua berisi tentang Political Anatomy: The Internal Organization of the Rulling Class; bab tiga Political Anatomy: the village and the State; dan bab empat, Political Statement: The Spectacle and Ceremon.

Negara Bali merujuk pada peradaban klasik dunia tradisional, meskipun dikatakan klasik namun menunjuk pada dunia budaya tinggi dan wewenang politik yang berkembang pesat di wilayah tersebut. Lawan dari Negara adalah desa.

Negara di Bali bukanlah berbentuk tirani namun lebih pada pertunjukan teatrikal. Dalam pandangan Greetz, berbagai upacara yang dilaksanakan bukan bertujuan untuk melayani kekuasaan, tapi kekuasaan yang melayani upacara.

Sebagaimana yang digambarkan dalam perang Puputan yang terjadi pada tahun 1908 yang dilakukan oleh raja Klungkung dan seluruh pengikutnya, secara jelas menggambarkan bagaimana upacara dilaksanakan bahkan sebelum keruntuhan kerajaan tersebut. Dalam hal ini, Bali adalah satu bentuk negara yang memusatkan seluruh perhatiannya untuk melayani kepentingan upacara.

Bali adalah negara teater yang didalamnya para raja impresario, para pendeta sebagai sutradara, para petani sebagai faktor pendukung, penata panggung, dan penonton. Semua hal ini bergerak menuju satu pusat utama yaitu upacara. Setiap kehidupan negara selalu bertujuan untuk melayani kepentingan upacara.

Seremonialisme menjadi suatu kebutuhan khusus dari Negara, yang menggerakkan upacara untuk menopang negara, namun negara justru menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menopang upacara.

Negara teater mengambil dasar dari peristiwa penaklukan Majapahit atas Bali. Penaklukan Majapahit menjadi titik awal kebangkitan sejarah Bali. Negara Teater secara umum menjelaskan suatu pola status menurun, yang pada gilirannya menciptakan sebuah akrobat tumpukan piramida kerajaan dengan berbagai tingkat otonomi dan kekuasaan efektif.

Tentu saja yang paling tinggi adalah Klungkung yang dianggap keturunan langsung dari Samprangan dab Gelgel, yang menyambung ke Majapahit. Dibawahnya adalah para Bendoro, yang ditopang oleh para bendoro yang lebih rendah, dan begitu seterusmya.

Pada buku ini menjelaskan pula tentang pembedaan radikal antara golongan bangsawan dan petani di Bali. Secara pembedaan yang ada disebut dengan istilah “triwangsa” yang terdiri dari 3 lapisan atas “kasta” yaitu Brahmana, Satria, Wesia serta kasta keempat yaitu sudra. Atau  bisa juga dengan istilah golongan pertama (wong jero) di dalamnya adalah para pemimpin Bali, sedangkan golongan kedua (wong jaba) yang merupakan para pengikut.

Anatomi Politis

Kerapuhan struktural yang membuat kelas-kelas berkuasa di Bali terpecah-pecah, kecenderungan memecah dari lembaga-lembaga sosial mengalahkan kekuatan pemersatu dari lembaga-lembaga kultural, tambah diperlemah lagi oleh mekanisme yang dipakai menjalankan pemerintahan oleh kelas-kelas yang berkuasa.

Ikatan-ikatan antara yang memerintah dan yang diperintah, seperti antara yang berkuasa dengan yang berkuasa, secara inheren mudah buyar, yang dalam bentuknya yang seperti itu merongrong cita-cita sistem otokratik yang pada akhirnya ingin dicapai dengan ikatan-ikatan itu.

Hanya sedikit elite-elite politis bisa berbuat seperti elite-elite politis Bali yang mencari loyalitas dengan cara-cara yang diketahui justru bisa menimbulkan penghianatan. Bali merupakan negara desa yang memiliki batas, mandiri dan otonom sepenuhnya.

Terdapat tiga lingkup utama tempat dimana bentuk-bentuk politis lokal memainkan peran yang dominan: Pertama, penataan aspek publik dari kehidupan komunitas. Kedua, pengaturan fasilitas-fasilitas irigasi. Ketiga, pengorganisasian ritual rakyat.

Untuk setiap tugas ini terdapat lembaga lembaga terpisah untuk melaksanakannya:

Dusun (Banjar)

Dusun atau banjar merupakan suatu unit pemukiman. Dusun adalah suatu badan publik yang mengatur suatu wilayah kehidupan komunitas yang sangat luas, tetapi juga sangat tegas batas-batasnya (sering dijelaskan panjang lebar dalam “konstitusi-konstitusi tertulis yang disebut awig-awig banjar).

Dusun bertanggung jawab akan fasilitas-fasilitas umum (membangun dan memelihara jalan; membangun dan memelihara balai desa, lumbung, arena adu ayam, pasar dan kuburan), keamanan setempat (ronda; menangkap, mengadili dan menghukum pencuri; ketertiban umum), dan juga penyelsaian perselisihan warga (rebutan warisan; perselisihan berbagai hak dan kewajiban tradisional; perselisihan mengenai perjanjian).

Pendeknya, barangkali sebagian besar (walau kita lihat nanti, tidak seluruhnya) pemerintahan Bali, dalam arti kewenangan pengaturan kehidupan sosial, dijalankan oleh dusun, sehingga negara bebas untk mendramatisasi kekuasaan bukan menerapkannya.

Perwujudan kongkrit dari tugas besar ini adalah krama banjar. Krama banjar terdiri dari kepala-kepala keluarga inti dusun. Biasanya, krama bertemu sekali setiap tigapuluh lima hari bulan bali di balai desa.

Subak

Subak adalah semacam dusun pertanian, dan memang orang bali kadang-kadang masih menyebutnya sebagai dusun air. Fungsi utama dari subak adalah mengatur irigasi.

Jamaah Pura (pemaksan)

Berfokus religius, tetapi unit ini yang juga merupakan suatu badan umum yang diatur oleh aturan-aturan hukum yang eksplisit, ketat dan detail, juga merupakan agen pemerintah karena hubungan yang selalu ada di Bali antara agama dan adat, yaitu bentuk-bentuk pemujaan dan pola-pola perilaku sosial.

Tiga konstituen utama politik desa di atas adalah nonkoordinat: keanggotaannya tidak sama. Sebaliknya, mereka saling tindih. Secara bersama trio oganisasi ini membentuk inti politis dari unsur desa. Tiga ini menjadi inti yang dikelilingi oleh lembaga-lembaga nonkoordinat lain yang merupakan komponen-kompenen lain yang merupakan “kolektivisme pluralistik” (kelompok-kelompok kerabat, asosiasi-asosiasi sukarela, dan seterusnya).

Sistem Perbekel

Agen sentral dari hubungan antara desa dengan negara ini adalah sistem perbekel. Seorang perbekal adalah pejabat Negara yang menghubungkan orang desa, apakah dia triwangsa atau sudra, dengan bendoro. Setiap bendoro yang penting akan memiliki beberapa perbekel, dan yang betul-betul besar akan memiliki puluhan, yang masing-masing bertanggung jawab untuk sejumlah kawula bendoro itu.

Perpolitikan Irigasi

Sebagai suatu unit produktif, sebuah subak mungkin bisa didefinisikan sebagai semua sawah yang diairi dari satu saluran air utama. Saluran air ini, yang dimiliki subak sebagai perusahaan mengalir dari satu bendungan tanah dan batu (empelan). Dalam hal subak subak besar, bendungan ini mungkin sepenuhnya milik (satu) subak saja. Namun yang sering terjadi bendungan adalah milik beberapa subak,masing masing dikatakan ikut andil pembangunannya,pada waktu-waktu dulu,  dan kini memiliki sebuah saluran utama yang mengalirkan air dari bendungan itu. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab untuk pemeliharaan bendungan di bagi di antara subak subak tersebut dengan sistem giliran sederhana, dan bagian masing masing dari pasokan air total (yaitu ukuran relatif saluran utama ) ditemukan menurut adat.

Bentuk-bentuk Perdagangan

Perdagangan di Bali klasik, walaupun jelas berlangsung didalam Negara, tetapi tidak sepenuhnya di kuasai Negara. Pada pokoknya terdapat 4 kompleks kelembagaan utama yang mengalirkan arus perdagangan Bali: pasar bergilir, hubungan-hubungan pertukaran yang ditetapkan secara tradisional, upacara-upacara resdistributif, dan pelabuhan-pelabuhan dagang.

 

Penulis: Anang Fajrul

 

Baca Juga:

Fenomena Politik Identitas Abad 21 dan Gagasan Liberal Fukuyama

Sistem Pemerintahan di Indonesia sejak Tahun 1945 hingga Amandemen Pasca Reformasi

Pengertian Negara Kesejahteraan