Nahdlatut Tujjar: Gerakan dan Etos Kerja Ekonomi Nahdliyin dalam Menghadapi Kolonialisme-Kapitalisme

Membaca sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (yang kemudian disingkat NU) tidak hanya dapat dilihat dari kondisi penjajahan fisik di Hindia Belanda, maupun perpolitikan negara-negara muslim di dunia saat itu, terutama hegemoni Wahabi yang memungkin NU berdiri, tetapi juga dapat dilihat dari peranan kaum nahdliyin, terutama kiai dan pesantren, dalam gerakan ekonominya.

Dalam beberapa literatur yang membahas tentang NU, baik yang ditulis peneliti luar maupun dalam negeri, tidak cukup banyak yang mengaitkan perjuangan ekonomi para kiai dan pesantren. Mungkin salah satunya adalah minimnya fakta-fakta sejarah baik secara tertulis maupun lisan tentang gerakan ekonomi kaum nahdliyin itu sendiri.

Sekalipun ada, misalnya, tulisan Greg Fealy (2009) mengenai Ijtihad Politik Ulama, hanya memberikan gambaran “periode awal” bagaimana ekspansi ekonomi organisasi “modernis” telah mengancam perekonomian para kiai dan pesantren. Berikut petikannya:

Ekspansi yang cepat oleh organisasi-organisasi modernis ke berbagai kota kecil di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengancam basis ekonomi banyak pesantren dan keluarga kiai yang mengendalikannya. Kaum modernis terutama berhasil merekrut para pedagan kaya dan tuan tanah yang sebelumnya telah menjadi pendukung meterial dan keuangan kiai.

Selain tulisan Greg Fealy, tulisan MM Billah di Jurnal Tashwirul Afkar, dalam Jarkom Fatwa (2004), lebih menjelaskan embrio awal pendirian NU. Billah memberikan ulasan terkait embrio yang memprakarsai berdirinya organisasi NU di masa awal:

“Unsur-unsur pra-organisasi NU yang merupakan cikal bakal dan yang dalam proses kemudian bermuara menjadi organisasi NU pada tahun 1926 adalah Nahdlatul Wathan (muncul tahun 1916 yang mewakili sisi kesadaran berbangsa atau kesadaran politik), Nahdlatut Tujjar (lahir tahun 1918 yang bisa jadi dianggap sebagai awal perwujudan kesadaran akan kepentingan ekonomi), dan Tashwirul Afkar (dibentuk tahun 1924 yang dapat dianggap mencerminkan kesadaran budaya dan pikir).”

Penjelasan Greg Fealy dan MM Billah hanya sedikit mengulas tentang implikasi dan periodisasi berdirinya NU dalam kaitannya dengan ekonomi pada masa awal pndiriannya. Minimnya dokumen ataupun buku yang khusus menjelaskan peranan kiai dan pesantren dalam membangun kekuatan ekonominya masih menjadi “kelemahan” bagi kaum nahdliyin untuk membaca dan menggali kembali semangat dan etos perekonomian kerakyatan.

Maka dalam tulisan sederhana ini, saya mencoba memberikan penjelasan bagaimana Nahdlatut Tujjar (yang kemudian disingkat NT) merupakan sebuah fakta sejarah yang mesti diketahui dan dipahami tentang perjuangan ekonomi para kiai dan pesantren dalam menghadapi penetrasi modernisasi ekonomi ataupun kolonialisme-kapitalisme.

Faktor Berdirinya Nahdlatut Tujjar

Kekalahan cukup telak kaum nahdliyin (yang merupakan representasi muslim tradisional) dalam merespon kondisi sosial-ekonomi saat masa kolonialisme dipicu oleh keadaan yang membelit perekonomian mereka, yang sekaligus mesti menghadapi tekanan dari pedagang muslim modernis dan kebijakan politik kolonial Belanda. Respon ini diawali oleh para pedagang Desa di sekitar pabrik gula Cukir Jombang yang mengalami desakan dari pedagang kota di awal tahun 1910an (Jarkom Fatwa, 2004).

Penjelasan Fealy cukup membantu bahwa adanya organisasi modernis seperti al-Irsyad dan Persis, yang tidak hanya menyerang kalangan muslim tradisional dengan tuduhan TBC (Takhayul, Bid’ah, Churafat), melainkan juga bergeser pada kepentingan ekonomi muslim tradisional. Tekanan juga datang dari kebijakan politik etis Belanda pada umumnya, dan, pada khususnya, pendirian sekolah-sekolah modern Belanda yang berdampak pada proses peminggiran sekolah-sekolah tradisional seperti pesantren. Hal ini berimbas pada kemerosotan “bumiputera” yang mulai pudar semangatnya dalam menuntut ilmu dan beragama.

Melihat konteks tersebut, maka terdapat beberapa alasan yang mendasari berdirinya Nahdlatut Tujjar, yakni: pertama, masyarakat cenderung merendahkan diri dengan meminta bantuan pada orang kaya dan serakah. Hal ini karena masyarakat muslim cenderung melakukan tajarrud (sikap mengisolir) dan membebaskan diri dari upaya pencarian nafkah sedangkan mereka sendiri belum mampu menopang kebutuhan sehari-hari;

kedua, masyarakat muslim cenderung tidak peduli terhadap masyarakat sekitar yang belum paham rukun shalat, bahkan belum bisa melafalkan syahadat, sehingga mereka terabaikan dengan urusan agama dan tidak mendapat bimbingan dalam mencari rezeki;

ketiga, mereka merasa tidak memerlukan ilmu orang dan merasa cukup dengan ilmu yang telah dipelajari dan dipahami sehingga enggan untuk bertemu dan bermusyawarah dalam suatu organisasi yang khusus membahas persoalan agama.

Jika dilihat dari alasan berdirinya Nahdlatut Tujjar, antara persoalan ekonomi dan pendidikan, keduanya sebenarnya berjalan beriringan sambil melakukan dakwah islam. Artinya, bahwa kekuatan ekonomi adalah basis yang perlu digalakkan agar dakwah islam dapat berjalan dengan lancar. Ketidakberdayaan ulama tradisional dalam ekonomi berimbas pada keengganan masyarakat untuk mengikuti nasihat-nasihat ulama dalam beragama, sehingga berdagang adalah salah satu jalan untuk memperkuat ekonomi sekaligus berdakwah.

Dengan alasan tersebut, sebenarnya, kemunculan Nahdlatut Tujjar memiliki tujuan untuk memperhatikan “bumiputera” yang berada dalam kegelapan ilmu dan agama akibat penetrasi pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan politik etis. Lebih tepatnya adalah sekolah-sekolah modern Belanda yang tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama atau syariat Islam. Oleh karena itu, Nahdlatut Tujjar tidak hanya menyasar pada persoalan ekonomi semata, melainkan juga respon terhadap kebijakan politik etis Belanda dalam bidang pendidikan yang diterapkan di Hindia Belanda.

Kebijakan politik etis merupakan titah dari tokoh orientalis Belanda, Christian Snouck Hurgronje, yang memberikan nasihat dan siasat politiknya untuk meredam kekuatan masyarakat muslim Hindia Belanda pasca kemenangan Belanda atas Pangeran Dipenogoro dalam Perang Jawa. Kebijakan politik etis ini merupakan proyek politik kolonial Belanda yang berupaya untuk mengeliminasi peran Islam dalam kehidupan masyarakat “bumiputera”.

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah modern yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan kebudayaan dan pendidikan Barat. Dengan demikian, lembaga pendidikan islam, misalnya, pesantren yang dikelola kiai, mulai terpinggirkan dan cenderung diabaikan yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan kaum bangsawan dan keraton.

Awal mula penerapan pendidikan modern ini menjadi pukulan telak bagi para kiai dan pesantren yang selama ini dianggap sebagai dalang dari berbagai macam perlawanan dan pemberontakan. Agar menghambat pergerakan kaum muslim, khususnya dari kalangan pesantren, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sebuah sistem untuk memodernisasi pendidikan islam. Hal ini bertujuan untuk menaklukkan dan menjinakkan spirit islam yang seringkali merepotkan pemerintah kolonial Belanda.

Dengan asumsi tersebut, Nahdlatut Tujjar mendeklarasikan diri sebagai kekuatan basis ekonomi para kiai untuk berdakwah sambil berdagang, dengan menyebarluaskan ilmu dan agama islam yang selama ini tidak diajarkan dan bahkan bertentangan dengan pendidikan modern, yang danggap tidak sesuai dengan syariat islam. Dakwah tidak akan berjalan dan menyebarluas kepada masyarakat jika tidak didukung oleh basis perekonomian yang kuat pula.

Oleh karena itu, para kiai dan pesantren mulai membentuk suatu badan usaha (syirkah al-inaan) dalam Nahdlatut Tujjar agar dapat membantu finansial kiai dan pesantren secara mandiri dengan melihat potensi pertanian yang menjadi fokus dan target pendirian usaha tersebut (pada masa itu perdagangan belum dilirik sebagai sektor kekuatan ekonomi karena dinilai sulit dan belum terbiasa).

***

Wahai pemuda putra bangsa yang cerdik pandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, dimana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom.

—KH. Hasyim Asy’ari dalam deklarasi pendirian NT.

Terdapat spirit dan etos ekonomi kerakyatan kaum nahdliyin yang digambarkan Hasyim Asy’ari dengan menarik argumentasi relasi agama dan ekonomi. Semangat dan etos ekonomi kaum nahdliyin dituangkan Hasyim Asy’ari dalam kombinasi teologis dan fikihnya, yakni “menunaikan shalat, maka kegiatan ekonomi dipandang sebagai subordinasi dari kewajiban kepada Tuhan untuk memenuhi keseimbangan hidup” (Jarkom Fatwa, 2004).

Pandangan Hasyim Asy’ari ini menunjukkan adanya sebuah respon atas tantangan keagamaan dengan kombinasi ekonomi dalam perubahan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pertautan antara agama dan ekonomi yang digagas oleh Hasyim Asy’ari ini lebih menekankan pada aspek mendorong kaum nahdliyin untuk keluar dari keterpurukan yang membelit mereka.

Dorongan Hasyim Asy’ari ini memunculkan semangat persaudaraan dan kerjasama (syarikat) yang kemudian membangkitkan etos kerja kaum nahdliyin, yang tidak lagi merendahkan dirinya kepada orang kaya maupun penguasa yang durhaka. Melalui pendidikan dan keterampilan yang memadai dalam berdagang, NT memberikan ruang bagi kaum nahdliyin untuk bergerak, dengan konversi teologis dan fikihnya Hasyim Asy’ari, memperjuangkan perekonomian mereka secara kolektif.

Dengan melihat potensi kaum nahdliyin yang banyak menguasai sektor pertanian, maka Nahdlatut Tujjar pada saat itu mempunyai modal awal yang bergerak dalam sektor tersebut. Meskipun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, Nahdlatut Tujjar kemudian banyak mengisi sektor perdagangan lainnya, misalnya, sektor perkebunan banyak menjual buah-buahan, kopi, dan komoditas sandang seperti minyak goreng maupun sabun. Jalur perdagangan Nahdlatut Tujjar ini meliputi beberapa wilayah seperti Surabaya, Kediri, dan Jombang. Dengan memanfaatkan jalur darat, laut maupun sungai, Nahdlatut Tujjar menempatkan ketiga jalur tersebut sebagai potensi mereka dalam menjalankan gerakan ekonomi kerakyatan (mandiri).

(Kiai Wahab Chasbullah, salah satu penggerak Nahdlatut Tujar. Foto: Wikipedia)

Lalu, bagaimana sepak terjang Nahdlatut Tujjar dalam pergerakan ekonominya saat itu?

Melihat sepak terjang Nahdlatut Tujjar yang saat itu berada dalam dominasi dan hegemoni ekonomi-politik kolonial Belanda, kaum nahdliyin mengalami pasang-surut gerakannya seiring dengan kebijakan politik Belanda. Sektor pertanian yang menjadi pokok utama perdagangan Nahdlatut Tujjar ini mulai sedikit mengalami penetrasi dari adanya praktik politik etis itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, politik Etis tidak hanya mempengaruhi perubahan sistem pendidikan di Hindia Belanda saja melainkan perubahan sosio-kultural masyarakat juga.

Kebijakan politik etis ini membawa arus modernisasi Barat yang dibawa kolonial Belanda untuk diterapkan dan dikenalkan di tanah jajahan. Perubahan sosio-kulutral masyarakat jajahan turut mengalami perubahan drastis dari yang awalnya bergerak dalam sektor agraria mulai bergeser pada sektor industri modern.

Pasca kemenangan Belanda melawan Pangeran Dipenogoro dalam Perang Jawa, struktur masyarakat Jawa mulai bergeser akibat penetrasi ekonomi-politik kolonial Belanda dengan menerapkan kebijakan Tanam Paksa (cultuurstelsel). Dalam fase inilah yang menggerakkan aktivitas Nahdlatut Tujjar untuk bergerak merbeut kembali kekuatan ekonomi mereka. Meskipun dengan jalan yang terkatung-katung hingga pada akhirnya harus gugur akibat beberapa kebijakan kolonial Belanda.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, perkembangan masyarakat Jawa dalam kebijakan politik etis ini akan terlihat bagaimana masyarakat Jawa, khususnya kaum nahdliyin, menghadapi sebuah zaman yang sering disebut sebagai “zaman modern” maupun “zaman kemajuan”. Fase ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di tanah jajahan yang mana proses modernisasi serta proses transformasi sosial ini menggerakkan sosial-kultural masyarakat dari budaya “agraris feodal tradisional” menuju budaya “modern urban perkotaan”.

Simbol yang paling kentara adalah munculnya jaringan transportasi kereta api yang digunakan sebagai akses pengangkutan barang-barang komoditi dari satu kota ke kota lain. Perubahan juga terlihat secara adminitrasi dalam pengelolaan ruang kota yang mengalami pemekaran kota di daerah kerajaan agraris tradisional dan menjadikan kota-kota modern sebagai pusat dan pasar industri dan perdagangan  (Bedjo Riyanto, 2003).

Melihat perubahan struktur sosial-kultural ini, kaum nahdliyin yang sebagian besar berada di wilayah rural atau perdesaan mulai terabaikan karena sektor agraria bergeser ditanami dengan tanaman komoditi yang banyak laku di pasaran dan dianggap mampu meningkatkan pendapatan anggaran pemerintah kolonial Belanda.

Pada awal abad 19, komoditas yang dianggap paling laku adalah kopi dan lada, meskipun nila, kapas, gula, dan beras juga mampu menyodok ke atas sebagai komoditas yang juga memiliki potensi ekspor. Semua komoditas itu berkatan erat dengan tenaga kerja dan tanah penduduk Jawa dalam siklus pertanian yang berakhir secara permanen. Sektor perkebunan tebu juga memikat pemerintah kolonial Belanda mengingat komoditas tebu juga merangkak nilai ekspor pasar global. Akibatnya adalah perkebunan tebu yang sebagian besar dibuka melalui lahan garapan sawah penduduk Jawa harus secara bergiliran untuk membuka lahan sawah tersebut demi penanaman tebu.

Hal ini ditengarai Clifford Greetz, mengutip dari Wasino (2008), yang beranggapan bahwa sejak kebijakan Tanam Paksa sampai pertengahan abad XX yang menonjolkan sektor perkebunan tebu di Jawa telah terjadi “involusi pertanian” (agricultural involution) dan “kemiskinan bersama” (shared poverty). Sedangkan, di sisi yang lain, Elson berargumen bahwa kehadiran perkebunan tebu di tengah masyarakat Jawa ini tidak menimbulkan involusi sebagaimana pendapat Geerzts, tetapi justru melahirkan “kapitalisasi pedesaan”.

Melihat kenyataan sosial-ekonomi masyarakat Jawa seperti yang dijelaskan di atas, khususnya yang dihadapi kaum nahdliyin, NT dengan badan usaha mereka menyebar di kota “segitiga emas” Jawa Timur (Surabaya, Jombang, dan Kediri) (Jarkom Fatwa, 2004). Ketiga kota ini merupakan lumbung perekonomian pemerintah kolonial Belanda, khususnya Surabaya, yang pelan-pelan mulai disulap menjadi kota metropolitan seperti halnya kota-kota di negara Barat.

Nahdlatut Tujjar mendeklarasikan pendirian di tiga kota emas tersebut sebagai respon terhadap pemerosotan pendapatan keluarga tani dan buruh akibat kebijakan politik kolonial Belanda tersebut. Memang pada masa Tanam Paksa, sebagian besar keluarga tani mendapat kesempatan untuk terlibat dalam penggarapan tanaman kopi maupun tebu, tetapi hal itu tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka dan menyokong perekonomiannya.

Sektor pertanian yang banyak digarap kaum nahdliyin perlahan mulai direbut dan dirampas sebagai lahan komoditas yang lebih menggiurkan bagi pemerintah kolonial Belanda. Pendirian bangunan dan industri perkebunan tebu mulai marak berdiri dan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga tindakan ini menuntut masyarakat desa yang memiliki lahan sawah ataupun tanah untuk menyerahkannya sebagai lahan industrialisasi. Inilah awal dari berakhirnya pergerakan ekonomi Nahdlatut Tujjar sebagai pilar gerakan yang mencoba mendobrak sistem kapitalisasi kolonial Belanda dan membangun semangat ekonomi kerakyatannya.

Proses modernisasi yang digalakkan pemerintah kolonial Belanda ini malah semakin memperburuk keadaan sosio-kultural masyarakat Jawa, khususnya kaum nahdliyin. Pada tahun 1920an, telah terjadi chaos ekonomi yang disebabkan kebijakan agrarische wet, pemogokan buruh, pajak tanah, tanam paksa, maupun kerja paksa. Chaos ini berdampak pada aktivitas Nahdlatut Tujjar yang mulai terhimpit oleh keadaan tersebut dan merugikan bagi ekonomi keswadayaan keluarga tani macet.

Salah satu yang paling kentara adalah kebijakan dari alih-fungsi lahan pertanian menjadi komoditas perkebunan tebu. Lingkungan ini biasanya dibentuk dengan kesatuan lahan penanaman komoditi perdagangan, pusat pengelolahan produksi (pabrik), dan munculnya komunitas permukinan penduduk di wilayah perkebunan. Hal inilah yang memicu penyerobotan lahan dan hangusnya organisasi sosial-ekonomi masyarakat nahdliyin (Jarkom Fatwa, 2004).

Gerakan Nahdlatut Tujjar yang memfokuskan pada sektor pertanian mulai tersendat akibat proses kapitalisasi lahan pertanian menjadi industri perkebunan tebu. Pemerintah kolonial Belanda lebih memperhatikan komoditas ekspor (perkebunan tebu) ketimbang pertanian karena dianggap mengalami tingkat produktivitas yang rendah. Peralihan ini juga melahirkan kebijakan ekonomi perdagangan bahwa hasil pertanian lebih difokuskan penjualannya di pasaran dalam negeri saja dan tidak lagi menjadi komoditas ekspor.

Berdirinya pabrik perkebunan tebu ini tidak begitu saja menguntungkan bagi buruh yang bekerja di pabrik tersebut. Terdapat ketidakadilan upah hasil kerja yang harus diterima para buruh, sehingga pendapatan ekonomi yang hanya dihasilkan dari pabrik perkebunan tebu tersebut selama bekerja belum cukup untuk memenuhi dan menopang kebutuhan mereka sehari-hari.

Mengutip Soebrotho yang ditulis di Medan Bergerak, dalam Jarkom Fatwa (2004), dapat memberikan penjelasan mengenai gambaran kehidupan sosio-kultural masyarakat Jawa sekaligus keadaan buruh pabrik perkebunan tebu saat itu:

… Tjoba disini kita ambilkan pengetahoean dan jang kita ingati sadja sepanjang djoeroesan Kediri-Djombang adanja fabriek goela, ia itoe di Pesantren, Goerah (Menang), Bendo, Blimbing; Tjoekir dan Tjeweng, katjoeali kasavefabriek di Pare (HVA). Sekarang tentoelah t.t.p mengarti, fabriek-fabriek mana perloe sekali memakai beberapa bahoe sawah atau tanah kepoenjaan rakjat, lantaran ini rakjat laloe hidoep dalam kemiskinan, karena hak miliknja laloe tergegam oleh kapitalisten belaka, kemoedian sama menjadi kaoem boeroehnya (werklieden) difabriek-fabriek itoe djoega jang penghasilannja (pembajarannja dari kapitalisten) sama sekali tiada menjoekoepi bagai keperloean hidoep sehari harinja…

Kutipan Soebrotho ini menggambarkan bahwa bagaimana pabrik gula telah merampas tanah dan menciptakan kemiskinan masyarakat desa. Pandangan Soebrotho yang sarat dengan bahasa-bahasa gerakan kiri ini sangat mengedepankan kesejahteraan kaum buruh pabrik. Buruh berada dalam sistem kapitalisme kolonial yang seringkali tidak memberikan keuntungan dalam sistem pengupahannya.

Sikap dan pendapat Soebrotho ini cukup berlawanan dengan aktivitas yang selama ini dilakukan Nahdlatut Tujjar. Meski demikian,Nahdlatut Tujjar tetap memiliki kritiknya sendiri mengenai kondisi yang tengah menjangkit masyarakat perdesaan yang kebanyakan ditempati kaum nahdliyin. Nahdlatut Tujjar lebih memfokuskan pada pendidikan yang tidak diberikan secara luas dan merata bagi masyarakat “bumiputera” yang selalu kalah. Pendidikan bagi para aktivis Nahdlatut Tujjar sangat penting dalam roda kehidupan dan pergerakan ekonomi. Bahkan kaum nahdliyin memberikan cara dan siasatnya sendiri dengan berbasis tafsir keagamaan.

Apa yang kemudian menjadi titik kritik ini adalah dengan membuka peluang bagi kaum santri dan juru dakwah lainnya agar tetap di lingkungan pesantren dan syirkah al-inaan (badan usaha), sehingga mereka senantiasa terhindar menjadi buruhnya kapitalisten.

Sikap dan kritik Nahdlatut Tujjar terhadap kapitalisten memang tidak seperti suara kaum pergerakan kiri yang secara masif mengkritik keberadaan pabrik-pabrik dan kelangsungan hidup kaum buruhnya. Sikap ini menjadikan kaum nahdliyin dalam Nahdlatut Tujjar cenderung lebih “moderat” agar tidak terseret dan bersinggungan dengan organisasi-organisasi islam lainnya. Dari beberapa persoalan yang telah dijelaskan di atas adalah fenomena yang menyebabkan awal dan akhir dari kebangkrutan gerakan ekonomi nahdliyin.

Perubahan sosio-kultural masyarakat Jawa yang disebabkan karena kebijakan politik etis serta sejumlah aturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda berdampak pada kaum nahdliyin yang mulai terhimpit secara ekonomi akibat perluasan pabrik dan industrialisasi di beberapa daerah di pulau Jawa, khususnya di perdesaan. Pembangunan dan penggarapan lahan industri perkebunan tebu mencamplok tanah-tanah persawahan masyarakat desa demi kepentingan pasar dunia dan juga sebagai komoditas utama pemerintah kolonial Belanda. Sektor pertanian mulai terpinggirkan dan tidak dilirik menjadi prioritas barang ekspor.

Modernisasi membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat perdesaan. Hal ini berakibat pada terspesialisasi ekonomi masyarakat, antara perdesaan dan perkotaan, yang mana sektor perekonomian perkotaan lebih menyasar pada industri pangan, sandang, maupun tekstil. Sedangkan perdesaan hanya menjadi ruang perebutan lahan-lahan pabrik, yang menghendaki lahan persawahan diubah menjadi lahan industri, dan kaum nahdliyin yang banyak hidup di desa menjadi buruh yang setiap kali upahnya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat juga berdampak pada lahan-lahan garapan masyarakat desa (nahdliyin) yang dialih-fungsikan sebagai permukiman masyarakat yang bekerja di sekitar pabrik industri.

“Nahdlatut Tujjar yang bergerak dalam usaha pertanian, berada dalam siklus dunia tentang jatuhnya pertanian dan tumbuhnya diversifikasi lahan pertanian menjadi perkebunan, yang nyaris terjad di desa-desa. Efeknya adalah tidak bertahannya Nahdlatut Tujjar dalam masa resesi dan beralih ke gerakan politik kebangsaan berdasarkan khittah 1926.” (Jarkom Fatwa, 2004)

Apa yang telah menjadi alasan dan dasar dari gerakan Nahdlatut Tujjar ini adalah memperjuangkan posisi kaum nahdliyin yang berstatus “bumiputera” agar tidak mengalami degradasi moral khususnya dalam pendidikannya dan memperkuat ekonomi-finansial. Gerakan ekonomi Nahdlatut Tujjar ini juga didasarkan pada sisi religiositas islam yang digagas oleh Hasyim Ays’ari di atas dengan kombinasi teologis dan fikihnya.

Dengan demikian, kekuatan atau basis sosial yang tidak didukung dengan ekonomi yang kuat, maka gerakan seperti Nahdlatut Tujjar ini pun akan berakhir dan bergerak dalam perjuangan politik kebangsaannya. Akan tetapi, setidaknya, perjuangan Nahdlatut Tujjar ini menjadi “fakta sejarah” dari perjuangan panjang kaum nahdliyin sebelum berdirinya NU sebagai kekuatan gerakan ekonomi kerakyatan atau mandiri.

Referensi

Fatwa, J. (2004). Sekilas Nahdlatut Tujjar. Yogyakarta: LKiS.

Fealy, G. (2009). Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKiS.

Riyanto, B. (2003). Mempermainkan Realitas dalam Realitas Main-Main: Wong Cilik dalam Ruang Imajiner Iklan. In B. Susanto, Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia (pp. 29-37). Yogyakarta: Kanisius.

Wasino. (2008). Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Sosial Masyarakat Mangkunegara. Yogyakarta: LKiS.

 

Penulis: Erry Ike Setiawan, Alumni Ilmu Politik Univeristas Brawijaya yang menggeluti kajian poskolonialisme.

 

Baca juga tulisan menarik lainnya:

Sufisme, Salafisme, dan Islam Nusantara sebagai Sebuah Deskripsi

Pesantren Tradisional sebagai Pendidikan Murni Islam Nusantara

The Power of Ustaz Digital Friendly