Model Sistem Pemilihan Presiden di Berbagai Negara

Kali ini kita akan membahas tentang model-model sistem pemilihan presiden yang berlaku di berbagai negara di dunia. Tujuannya agar kita dapat memahami secara singkat bagaimana varian-varian Pemilu presiden yang berlaku banyak diterapkan di berbagai negara. Selanjutnya penjelasan singkat terkait model sistem pemilihan presiden yang dipakai di Indonesia.

Dalam buku “Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia”, khususnya pembahasan dalam bab “Kajian Teoritis Pemilu Presiden”, Luky Sandra Amalia (2016) menjelaskan beberapa model pemilihan presiden yang telah diterapkan di beberapa negara di dunia. Luky menyebut lima tipe, yaitu, first past the past, prefential voting, two round System (atau ada yang menyebutnya run-off system), electoral college dan sitem Nigeria. Berikut masing-masing penjelasan modelnya:

Pertama, first past the past. Sistem ini terbilang paling sederhana, dimana kandidat presiden yang memperoleh suara terbanyak diantara kandidat yang lain otomatis dia yang memenangkan pemilihan. Kelebihan dari sistem ini sebagaimana disebutkan tadi adalah sederhana dan murah.

Kekurangan dari sistem ini terletak pada persoalan legitimasi presiden terpilih. Dengan tidak mempermasalahkan minimal persentasi yang didapat oleh kandidat yang memenangkan kontestasi, maka dikhawatirkan presiden terpilih memiliki derajat legitimasi yang rendah. Selain itu, longgarnya mekanisme dari Pemilu presiden ini mengakibatkan banyaknya kandidat yang mengajukan diri menjadi presiden.

Kedua, prefential voting. Sistem ini mungkin cukup asing didengarkan dalam model Pemilu presiden. Sistem ini menggunakan metode pemilihan presiden dengan memberikan peringkat terhadap daftar calon presiden yang ada (peringkat satu, dua, tiga dan seterusnya). Presiden yang terpilih adalah yang paling banyak mendapatkan pemeringkat nomer satu dari para pemilih.

Sistem ini dianggap paling akurat untuk menerjemahkan preferensi pemilih. Selain itu juga memaksa para kandidat untuk berkoalisi untuk menyingkirkan kandidat lain. Kelemahan dari sisem ini adalah tergolong rumit, membutuhkan kelengkapan logistik yang cukup merepotkan, Terutama membingungkan saat penghitungan di TPS. Selain itu, sistem ini juga dianggap memakan biaya besar.

Ketiga, two round system atau biasanya disebut run-off system. Dalam sistem ini, kandidat presiden yang dinyatakan menjadi pemenang minimal harus mengantongi suara mayoritas, atau 50%+1 dari keseluruhan suara yang masuk. Jika dalam pemilihan presiden tidak ada yang bisa mengantongi suara mayoritas, maka akan diadakan putaran kedua yang diikuti masing-masing kandidiat yang berada di urutan pertama dan kedua berdasarkan perolehan suara.

Sistem ini pada umumnya berlaku di negara-negara yang menganut sistem presidensial. Kelebihan dari sistem two round system atau run-off system adalah memunculkan pemenang dengan legitimasi yang tinggi. Selain itu juga mengakibatkan koalisi antar kandidat dalam memberikan suara pada putaran kedua. Kelemahannya, sistem ini cukup banyak mengeluarkan pembiayaan karena biasanya dilakukan dalam dua putaran jika tidak ada yang mendapatkan persentase suara di atas 50%.

Keempat, electoral college. Sistem yang populer diterapkan di Amerika ini tergolong sebagai sistem yang cukup rumit dibanding sistem yang lain. Secara sederhana, sistem pemilihannya demikian: setiap unit pemilihan (provinsi atau negara bagian) mendapatkan alokasi atau bobot suara dewan pemilihan berdasarkan dengan jumlah atau kepadatan penduduk.

Kemudian suara yang terkumpul tersebut dihitung per unit pemilihan. Pemenang di setiap negara bagian berhak mendapatkan keseluruhan suara Dewan Pemilihan di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Kelebihannya, dewan pemilihan dapat dapat mengoreksi legitimasi jika jumlah suara dari negara bagian kurang dari mayoritas. Kekurangan yang sering disorot adalah kandidat yang memenangkan Pemilu Presiden bisa saja karena hanya memenangkan di beberapa negara bagian yang padat penduduknya.

Sehingga, populer vote dan elecotoral college terkadang hasilnya berbeda. Sebagaimana yang barusan terjadi di Amerika Serikat, dimana Hillary Clinton mengantongi 62.318.079 (47,8%) yang diungguli oleh Donald Trump yang mendapatkan 61.166.063 (46,9%). Namun, dengan menggunakan sistem win take all dalam mekanisme electoral college, Donald Trump yang akhirnya memenangkan Pemilu presiden. Trump mengumpulkan 290 electoral votes, sedangkan Hillary meraih 232 electoral votes (Ferida, 2016).

Kelima, Sistem Nigeria. Sistem ini merupakan kombinasi dari sistem populer vote, dukungan daerah dan run off.  Dalam sistem ini, Presiden dinyatakan sebagai pemenang jika dapat meraih suara mayoritas sederhana (50%+1) sebagaimana sistem Pemilu Presiden Run Off.

Ditambah lagi syarat pemenangnya adalah memperoleh minimal 25% dari sedikitnya 2/3 dari 36 negara bagian di Nigeria. Sistem ini memiliki kelebihan diantaranya basis legitimasi bagi presiden terpilih mendapatkan dukungan luas, mengurangi jumlah calon serta tidak mendiskreditkan provinsi tertentu meskipun jumlah penduduknya sedikit. Kelemahannya adalah sangat susah calon presiden memenuhi persyaratan tersebut, sehingga umumnya diadakan pemilu ronde kedua.

Bagaimana di Indonesia? Merujuk pada UUD 1945 hasil amandemen, sistem pemilihan presiden menggunakan sistem two round system atau run-off system. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 6a UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Pemilihan Umum Presiden No. 23 Tahun 2003 sebagai landasan Pemilu Presiden 2004, serta UU No 42 Tahun 2008 sebagai landasan Pemilu Presiden 2009.

Di dalamnya memuat pasangan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi.

Jika menelisik kembali dengan sistem Nigeria, sebenarnya sistem yang diterapkan di Indonesia hampir sama, sebagaimana mengakomidir sistem two round system atau run-off system, perbedaannya pada dukungan daerah. Jika di Nigeria adalah sedikitnya 2/3 dari 36 negara bagian, sedangkan di Indonesia, sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Namun belakangan putusan MK terkait hal ini menetapkan bahwa syarat tersebut tidak berlaku ketika kontestan Capres-Cawapres hanya terdiri dari dua kandidat.

Dalam kategorisasi tertentu, sebenarnya kita bisa memasukkan sistem yang berlaku di Indonesia sama dengan sistem di Nigeria, jika kita tidak menyebutnya sebagai sistem Nigeria, tapi menyebutnya secara general sebagai sistem kombinasi dari Popular Vote, Dukungan Daerah dan Run Off.

Selain kelima sistem yang telah dijelaskan tersebut, masih ada sistem lain yang berlaku. Yaitu, sistem pemilihan melalui parlemen. Seperti yang berlaku di India. Di dalam sistem parlementer India, presiden dipilih oleh dewan pemilih, yang terdiri dari para anggota yang dipilih oleh 545 anggota lok sabha (DPR), 250 anggota Rajya Sabha (Senat), dan parlemen-parlemen daerah.

Pada pemilihan presiden India tahun 2012, Dewan Pemilih berjumlah 5000 orang. Selain itu, dalam sistem parlementer di negara-negara mantan jajahan Eropa Timur, seperti Hongaria, Slovakia, presiden cukup dipilih oleh DPR saja (Kartawidjaja & Aminuddin, 2015: 123-124). Jadi, biasanya penunjukkan presiden melalui parlemen lebih umum diterapkan di negara-negara yang menganut sistem parlementer.

 

Baca juga:

Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik

Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Seymour Martin Lipset