Model Partai Oposisi: Menggabungkan Partai untuk Merebut Kekuasaan hingga Berkompromi dengan Pemerintah

(Pertemuan Jokowi dan Prabowo/Sumber Gambar: BBC)

Tulisan ini secara garis besar memberikan semacam potret tentang pola dan strategi dari partai oposisi dalam menghadapi posisi dirinya yang berada di luar pemerintahan atau eksekutif. Dua model partai oposisi yang akan kita bicarakan menunjukkan dua tipe yang berbeda. Pertama, yakni partai oposisi yang berusaha keras untuk mendapatkan atau merebut kekuasaan dari partai yang sedang berkuasa. Kedua, partai-partai oposisi akhirnya melebur mendukung pemerintahan.

Kasus pertama merujuk pada tulisan Alex Marland & Tom Flanagan (2015) dengan judul ”From Opposition to Government: Party Merger as a Step on the Road to Power”. Kajian ini secara khusus menyoroti upaya penggabungan partai (party merger) di dalam konteks model pemerintahan Westminster atau parlementer, khususnya lagi penggabungan Partai Konservatif Progresif dan Partai Reformasi/Aliansi menjadi Partai Konservatif Kanada untuk mengalahkan Partai Liberal yang kala itu sedang berkuasa.

Untuk kasus yang kedua merujuk pada tulisan Dan Slater (2018) yang berjudul “Party Cartelization, Indonesian-Style:Presidential Power-Sharing and The Contigency of Democrat Opposition”. Tulisan ini secara khusus menyoroti kuatnya pola pembagian kekuasaan yang tidak tebang pilih di Indonesia yang mengakibatkan pemerintah merangkul hampir semua partai politik. Alasan kuat hal tersebut terjadi disebabkan kecenderungan model partai kartel yang telah tumbuh subur di Indonesia semenjak reformasi.

Bila tulisan Marland & Flanagan lebih melihat realitas partai dalam sistem pemerintahan parlementer, Dan Slater merujuk Indonesia yang berarti menerapkan sistem presidensial (dengan segala kritik yang mengitari praktik presidensial itu sendiri). Namun tulisan ini tidak berarti untuk melihat secara jelas apakah memang ada kecenderungan yang berbeda tentang pola partai oposisi di dalam sistem parlementer dan presidensial.

Tapi, hanya sekadar mendeskripsikan kecenderungan yang bisa jadi merupakan model yang membedakan dua sistem tersebut, dimana di dalam sistem presidensial tidak mengenal model oposisi.  Sebab, perbeda yang mencolok bisa kita lihat karena desain yang diterapkan oleh sistem parlementer adalah dimana eksekutif merupakan bagian dari parlemen atau orang-orang yang duduk di legislatif.

Namun di dalam sistem presidensial, desain kelembagaan mengaindaikan adanya keterpisahan peran dan fungsi dimana eksektutif membentuk dirinya sendiri dan parlemen bertugas mengawasi bekerjanya pemerintahan.

Penggabungan Partai Oposisi sebagai Upaya Merebut Kekuasaan

Alex Marland & Tom Flanagan (2015) menjelaskan tentang penggabungan partai (party merger) dengan studi kasus di negara penganut sistem Westminster, khususnya Partai Konservatif Kanada. Mereka menyadari bahwa suatu penelitian untuk menggali data tentang bagaimana proses penggabungan partai, yang biasanya dilakukan melalui pintu tertutup.

Secara teoritis, penggabungan partai akan memiliki keuntungan yang lebih besar dibanding jika partai-partai berjalan sendiri, misalnya ada pengurangan beban keringan untuk biaya operasional partai, maupun diharapkan untuk bisa mendulang suara yang lebih besar ketika konstituens masing-masing partai memberikan suara kepada partai hasil gabungan tersebut.

Melihat hal tersebut, Marland & Flanagan (2015) lebih tertarik meneliti tentang “bagaimana” proses berlangsungnya penggabungan partai, daripada alasan “mengapa” partai bergabung guna memberikan sumbangsih terhadap kajian suatu negosiasi yang biasanya bersifat tertutup. Akhirnya mereka melakukan penelitian ini dengan melihat bagaimana proses penggabungan Partai Konservatif Progresif dan Partai Reformasi/Aliansi menjadi Partai Konservatif untuk mengalahkan Partai Liberal yang beberapa kali telah memenangkan pemilihan di Kanada.

Data penelitian itu mengacu pada interview terhadap 32 orang, masing-masing dari pihak Partai Konservatif Progresif dan Partai Reformasi, yang turut serta secara langsung dalam proses penggabungan partai tersebut.

Dari studi tersebut, Marland & Flanagan menemukan adanya empat tahap yang harus dilalui untuk bisa mencapai penggabungan partai. Pertama, tahap War Attrition. Kedua, para pemimpin partai oposisi menerima bahwa memang penggabungan dibutuhkan (The acceptance by opposition leaders that a merger is necessary). Ketiga, negosiasi penggabungan (merger negotiation). Dan terkahir adalah tahap ratifikasi dan implementasi (Ratification and implementation).

Pada tahap War Attrition dijelaskan bagaimana kondisi semenjak Pemilu tahun 1993 di Kanada, dimana Partai Liberal kala itu memenangkan Pemilu. Mirisnya Partai Konservatif Progresif hanya mendaptkan dua kursi di Ontario. Di saat yang sama muncul dua partai berbasis lokal yang mendapatkan dukungan lumayan, yakni Quibecois yang berhalauan nasionalisme dan Partai Reformasi yang berhalauan populisme konservatif.

Setelah tahun itu, sekitar tahun 1994-1995, perbincangan tentang penggabungan partai antara Partai Konservatif Progresif dan Partai Reformasi sudah mulai terjadi. Terutama melalui ajakan Preston Manning (pemimpin Partai Reformasi) kepada Partai Konservatif Progresif. Namun saat itu belum terlalu populer ide penggabungan partai.

Menginjak tahun 1997, Preston Manning mendirikan United Alternative sebagai aliansi terbuka dan di wilayah-wilayah provinsi mengakomidir kepengursan dari unsur Partai Konservatif Progresif. Hal ini diyakini sebagai upaya untuk membuka diri terjadinya penggabungan partai. Kedekatakan antara Partai Konservatif Progresif dan Partai Reformasi terjalin cukup erat, meski beberapa kali muncul perbedaan pandangan, dalam relasi para anggota dewan di wilayah-wilayah provinsi.

Obrolan-obrolan tentang penggabungan partai itu juga sering terjadi. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, ajakan itu tetap ditolak oleh Joe Clark sebagai pimpinan Konservatif Progresif. Ia tetep kokoh untuk mempertahanakn warisan partai sebagaimana pendahulu-pendahulunya. Joe Clark yang mundur tahun 2002 dari Partai Konservatif Progresif coba dilobi oleh Stepen Herper (pemimpin Aliansi) untuk bergabung, Namun tetap mendapatkan penolakan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa betapa alotnya proses penggabungan partai jika hanya menjadi perbincangan di kalangan pengurus partai tapi tidak mendapatkan persetujuan dari elit partai masing-masing, terutama dari Partai Konservatif Progresif. Ketika itu pula terjadi diskusi yang cukup tegang di internal Partai Konservatif Progresif tentang rencana penggabungan partai.

Rencana penggabungan partai semakin kencang ketika telah berhembus suatu penelitian yang dirilis oleh SES Research tentang elektabilitas menjelang Pemilu, dimana Partai Liberal diprediksi mendapatkan 52% suara, Partai Konservatif Progresif 18%, dan Partai Aliansi Kanada (sebelumnya bernama Partai Reformasi) mendapatkan 12%.

Baik Mackay sebagai pemimpin Partai Konservatif Progresif dan Stepen Herper sebagai pemimpin Partai Aliansi sama-sama dalam kondisi yang tidak menyengkan. Dalam tahap inilah penerimaaan pemimpin partai oposisi menilai bahwa penggabungan partai perlu dilakukan terjadi.

Pada tahap ketiga, yakni negosisasi penggabungan, kedua pemimpin partai oposisi tersebut mendelegasikan masing-masing tiga utusan dari unsur senior partai untuk melakukan negosiasi. Alasannya, agar kedua pemimpin tersebut tidak malu karena sudah mendapatkan cemooh dari Partai Liberal.

Yang menarik, dalam proses negosiasi tersebut, Herper menggunakan media untuk menekan proses penggabungan agar lebih cepat. Salah satunya dengan mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Mackay untuk urusan tersebut. Namun Mackay membantah hal tersebut. Di sini ada perbedaan menocolok tentang kepemimpinan Herper yang benar-benar dipercaya penuh oleh Partai Aliansi untuk melakukan apa saja.

Di pihak lain, Mackay tidak bisa serta merta mengeluarkan pernyataan atas nama partai karena dia harus melakukan rapat dan konolidasi internal partai terlebih dahulu. Sehingga, ada kesulitan bagi Mackay dalam hal menanggulangi strategi media yang dilancarkan oleh Herper.

Selama berbulan-bulan negosiasi berlangsung di berbagai tempat, mulai dari kafe, hotel dan tempat-tempat lainnya. Pada akhirnya, ditemui kesepakatan partai yang akan dibentuk bernama Partai Konsevatif.

Didesak pula oleh tenggang waktu pendaftaran partai, akhirnya proses negosiasi itu berlangsung cepat. Sehingga pada tanggal 16 Oktober 2003 sudah diumukan dan secara resmi terdaftar pada tanggal 12 Desember 2003.

Pada tahap akhir setelah negosiasi selesai adalah proses ratifikasi dan implementasi penggabungan partai. Kegiatan yang dilakukan seperti menggabungkan inventarisasi, proses legalitas hukum tentang asset kedua partai, dan seterusnya. Di internal Partai Konservatif Progresif, Mackay cukup mendapatkan kritik dari para seniornya, namun segera persoalan itu bisa diatasi.

Pada Pemilu Maret 2004, Partai Konservatif berhsil membuat perolehan suara Partai Liberal menyusut sehingga menjadi pemerintahan minoritas. Pada Pemilu tahun 2006 dan 2008, Partai Konservatif berhasil memenangkan pemerintahan minoritas. Puncaknya pada tahun 2011, Partai Konservatif berhasil memenangkan Pemilu dengan bentuk pemerintahan mayoritas.

Pada bagian selanjutnya kita akan beralih pada model eksistesi partai oposisi di dalam sistem presidensial. Jika penjelasan tentang penggabungan Partai Konservatif adalah upaya partai-partai oposisi untuk mendapatkan kemenangan dan menguasai pemerintahan, dalam penjelasan berikutnya adalah bagaimana di dalam sistem presidensial menunjukkan partai-partai oposisi tidak eksis.

 

Kartel Politik dan Minimnya Eksistensi Partai Oposisi

Semenjak reformasi bergulir, berbagai analisis tentang kondisi kondisi sosial politik mulai banyak berkembang. Marcus Mietzner (2015) mengelompokkan pandangan beragam tersebut menjadi tiga kutub besar. Pertama, kelompok pluralis seperti Tomsa dan Aspinall yang meyakini bahwa arena kekuasaan berlangsung lebih demokratis meski tarik ulur antara masyarakat sipil dan elit oligarki yang tetap ingin mendominasi kehidupan politik masih kuat.

Kedua, kelompok Oligarki seperti Vedi Hadiz, Robinson, dan Winter yang menyatakan bahwa pasca reformasi di Indonesia gambaran politik tetap dikendalikan oleh oligarki. Hal tersebut lantaran mengumpulnya sumber daya dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara proporsional dan masih dipegang beberapa elit. Ketiga, kelompok kartel seperti Dan Slater yang melihat bahwa realitas politik di Indonesia pasca reformasi adalah bentuk kartel politik (Mietzner, 2015: 5-9).

Pada diskusi kali ini kita akan mengeksplorasi pandangan yang dalam kelompok yang ketiga di atas, yakni kartelisasi politik. Secara sederhana, “persekongkolan partai politik untuk menjadi agen negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk menghidupi partai mereka agar tetap bertahan” (Katz & Mair, 1995: 6 dalam Slater, 2004: 65).

Dengan definisi tersebut, kita bisa memahami bahwa cara beroperasinya adalah ketika partai politik mendapatkan jatah di kementerian tertentu, maka dia akan mempergunakan sumber daya di kementerian tersebut untuk kepentingan partainya. Pembagian jatah bagi partai politik oleh presiden di kementerian tertentu adalah suatu bentuk dari kartelisasi politik.

Menurut Slater (2004), sistem kartel politik di Indonesia sudah berlangsung semenjak awal mula reformasi bergulir. Pada Pemilu tahun 1999, PDIP menjadi pemenang. Sayangnya, secara dramatis tidak bisa berhasil mengantarkan Megawati selaku Ketua Umum PDIP sebagai presiden.

Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pendiri PKB dengan suara minim berhasil menjadi presiden dengan dukungan poros tengah yang dibentuk Amien Rais (partai-partai Islam seperti PPP, PAN, dan PBB) dan militer serta partai lama Golkar. Bagi Slater, Kabinet Persatuan Nasional dibawah Komando Gus Dur-Mega itu adalah murni karteliasi yang terjadi dimana Gus Dur dipaksa untuk membagikan jabatan kepada setiap partai yang telah mengusung dirinya.

Namun setelah enam bulan berjalan, Gus Dur mengacak-acak tatanan kartel ini dengan memecat sepihak menteri yang merupakan perwakilan dari partai-partai pengusung, terutama Jusuf Kalla (Golkar) dan Laksamana Sukardi (PDI Perjuangan), dan diganti dengan orang-orang dekatnya sendiri seperti Luhut Panjaitan dan Rozy Munir.

Pada Agustus tahun 2000, Gus Dur semakin berani membuat keputusan tanpa berkompromi dengan partai-partai pengusung dirinya dengan mengganti 35anggota kabinet dengan 26 kabinet baru.

Ringkas cerita, muncul kemarahan dari partai-partai pengusung. Beberapa isu yang ganjil seperti dugaan dana hadian dari Sultan Brunai dan kasus Bulog diarahkan kepada Gus Dur. Pada akhirnya Gus Dur “dilengserkan” dan diganti oleh wakilnya yakni Megawati. Dan ketika era Megawati memerintah, partai cenderung stabil karena kartelisasi benar-benar berlangsung.

Cerita singkat itu menunjukkan bahwa lengsernya Gus Dur dan naiknya Megawati bukan semata-mata karena utusan hukum, tapi wujud kongkrit bagaimana kuatnya kartelisasi partai yang harus terus berjalan di Indonesia.

Dalam perkembangan politik mutakhir di Indonesia, Slater (2018) tetap berpandangan bahwa kartelisasi politik masih berlangsung di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019.

Pada awalnya, terdapat pembelahan dua kubu besar menjelang Pilpres 2014. Kubu yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla adalah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI (di luar parlemen). Sedangkan pendukung Prabowo-Hatta adalah Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan PBB (di luar parlemen).

Komposisi kursi di parlemen adalah KIH sebesar 36,97% dan KMP sebesar 52,14%. Demokrat kala itu tidak menunjukkan dukungan secara jelas. Pada perjalanan selanjutnya, Jokowi-Jusu Kalla memenangkan Pilpres dengan perolehan suara sebesar 53% dan Prabowo-Hatta sebesar 47%.

Awalnya KMP memutuskan menjadi oposisi dan setia berada di luar pemerintahan. Namun beberapa partai kemudian mengingkari sendiri dan bergabung ke pemerintahan Jokowi, seperti PPP adalah partai pertama dari KMP yang bergabung ke pemerintahan (Oktober 2014). Saat itu Jokowi memberikan kursi kementerian agama kepada Lukman Hakim (PPP).

Selanjutnya PAN pada bulan September menyusul bergabung karena salah satu kadernya yakni Asman Abrur menjadi menteri Pemberdayaan Aparatus Sipil Negara menggantikan Yuddy Krisnandi dari Hanura. Selanjutnya adalah Golkar secara resmi mendukung Jokowi pada Mei 2016. Bahkan mereka menyatakan sejak dini mendukung Jokowi dua periode.

Beberapa hibah struktural didapatkan Golkar dari sikapnya tersebut, seperti Airlangga Hartanto menjadi menteri perdagangan menggantikan Salih Husain. Jabatan lainnya adalah Idrus Marham menjadi menteri sosial menggantikan Khofifah yang waktu itu berlaga di Pilgub Jatim.

Bergabungnya PAN, Golkar, dan PPP ke dalam pemerintahan menjadikan partai oposisi tersisa dua, yakni Gerindra dan PKS. Peristiwa pembagian kekuasaan ini dilabeli oleh Slater sebagai model power sharing repository game, dimana presiden membagikan kekuasaan bukan hanya kepada partai yang sejak awal mendukung dirinya ketika mencalonkan (disebut sebagai model victory game), namun tanpa tebang pilih kepada siapa saja yang mendukung pemerintahan.

Slater menyebut ini adalah model khas kartel Indonesia yang berbeda dengan model kartel di Eropa. Efek dari model power sharing repository game sekaligus akan melemahkan oposisi secara langsung.

Dukungan terhadap pemerintah (69%) akan semakin kuat dengan sokongan partai di parlemen dalam memuluskan kebijakan Jokowi. Di sinilah dilemma demokrasi terjadi, oposisi yang harusnya dapat menjadi penyeimbang kekuasaan tidak bisa berlangsung (tersisa 20%).

 

Penutup

Melalui tulisan ini saya telah menjelaskan dua model partai oposisi dalam menghadapi penguasa. Kasus pertama di bentuk pemerintahan parlementer menunjukkan bahwa upaya partai politik untuk dapat berkuasa begitu kuat hingga harus menggabungkan diri menjadi satu partai. Sedangkan dalam konteks model pemerintahan presidensial, contoh kasus di Indonesia, menunjukkan tidak ada upaya berarti dari partai oposisi untuk tetap berada di luar pemerintahan.

Bahkan, pola yang dilakukan pemerintah dengan memasukkan semua partai yang mau bergabung dengan imbalan jabatan di ranah eksekutif menjadikan lemahnya kontrol oposisi sebagai penyeimbang kekuatan di alam demokrasi.

Pada akhirnya, dua contoh saya kemukakan menunjukkan bahwa partai oposisi akan lebih eksis di dalam model pemerintahan parlementer, sedangkan partai politik yang berada di dalam konteks pemerintahan presidensial cenderung tidak eksis. Meskipun kesimpulan ini sangat terbuka untuk kembali diperdebatkan. Namun paling tidak, dua contoh pemaparan telah saya jelaskan menunjukkan kecenderungan tersebut.

 

Daftar Referensi

Marland, Alex & Tom Flanagan. 2015. “From Opposition to Government: Party Merger as a Step on the Road to Power”, dalam Parliamentary Affairs, 68 (2015), hal. 272-290.

Mietzner, Marcus. 2015. Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. Hawai’i: East-West Centre.

Slater, Den. 2004. “Indonesia’ Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition”, dalam Research Library, Oktober 2004, hal. 61-92.

Slater, Den. 2018. “Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition”, dalam Journal of East Asian Studies, 18 (2018), hal. 23–46.

 

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Alumni Ilmu Politik UNAIR dan sedang menempuh S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca Juga:

Potret Politik Kartel dan Partai Oposisi di Era Rezim Jokowi-JK

Politik Kartel Berlangsung Sejak Awal Reformasi di Indonesia

Pengertian Ilmu Politik dan Apa Saja yang Dipelajari