Menggugat Paradigma Islam Universal, Refleksi Singkat “Islam Pasca-Kolonial” Ahmad Baso

Di ujung semester perkuliahan semasa S1 dulu, saya dan mahasiswa-mahasiswa lain wajib mengambil mata kuliah Agama Islam Dua. Matkul ini merupakan kelanjutan dari Agama Islam Satu yang berlangsung di fase awal perkuliahan. Bedanya, kalau Agama Islam Satu lebih banyak memuat topik-topik dasar pelajaran agama (tauhid, hakikat manusia, tes baca Quran, dan lain-lain), sedangkan tahap kedua lebih terintegrasi sesuai dengan bidang studi yang sedang ditempuh mahasiswa.

Kebetulan saya kuliah di fakultas sosial politik sehingga materi-materinya tidak jauh dari seputar politik Islam, demokrasi, civil society, good governance, korupsi, dan seterusnya.

Mahasiswa dibagi kelompok untuk masing-masing topik yang ditentukan. Makalahnya berkisar: bagaimana Islam memandang good governance; Islam meninjau civil society. Perlu diketahui karena kampus saya notabennya bukan instutut keagamaan, maka materi-materi yang disuguhkan mungkin tidak sebagus mahasiswa di IAIN maupun UIN, misalnya.

Bagi yang agak teliti akan mencari buku-buku, bertanya-tanya kepada yang punya latar belakang pesantren, atau yang sudah berafiliasi dengan gerakan mahasiswa Islam tertentu tinggal mengukuhkan pandangannya terhadap isu-isu terkait (apalagi Ormek yang sudah rutin mengkaji fenomena kontemporer dari sudut pandang Islam setiap minggu).

Sepengamatan saya, kelompok yang terakhir disebut lebih berani untuk menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang merupakan gagasan impor dari Barat bertentangan dengan Islam. Sebagian besar yang lain sekenanya saja menjelaskan.

Kecenderungan umum yang menonjol adalah materi presentasi tidak jauh dari penegasan bahwa Islam itu sesuai dengan esensi yang diusung oleh gagasan-gagasan era modernitas dan globalisasi tersebut. Contohnya: semangat civil society dalam Piagam Madinah dan prinsip demokrasi sekuler yang tertanam pada kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah.

Tentu dari sisi uraian teologis bisa dibilang minim. Tapi bukan ini yang hendak disampaikan. Poinnya adalah adanya upaya-upaya untuk melakukan “pembenaran” bahwa Islam itu mengandung nilai-nilai modernitas, dan bukan agama yang ketinggalan zaman untuk mengikuti denyut nadi kehidupan kontemporer.

Awalnya saya berpikir pola pikir demikian hanya berlangsung di kampus sekuler, dimana bagi mahasiswa mata kuliah tersebut hanya sampingan belaka. Namun semakin kesini saya banyak menemukan usaha-usaha sadar dari teman-teman santri atau mahasiswa Islam, tentunya dengan dasar argumentasi keagamaan lebih canggih, namun hanya untuk “memproduksi pengetahuan dengan spirit yang serupa”.

Ini bukan persoalan bahwa diskusi di dalam kelas saya menemukan pembenarannya, tapi intepretasi kita terhadap ajaran agama tidak lebih dari sekadar kesadaran bias konfirmasi sesuai dengan yang dikehendaki Barat terhadap Islam.

Memang suatu pemikiran tidak bisa terlepas dari konteks tertentu yang mengitarinya. Tapi, sekali lagi, persoalannya terletak pada “pemerkosaan” tafsir Islam yang sekadar menuruti pantulan cermin apa yang kita gunakan. Jika berhalauan marxist, maka semangat Nabi Muhammad sama dengan Marx dalan rangka melawan penindasan kelas. Jika kita pemuja liberalisme, maka tinggal mengaitkannya bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan berpikir.

Kita bisa mendebatnya lebih jauh, seandainya kita singkirkan pebagai konsep-konsep dan kategori-kategori tersebut, apakah memang demikian pemaknaan Islam? Atau lebih jelasnya, apakah tafsir-tafsir “cocoklogi” tersebut bebas dari intervensi luar dan memang hasil dari sejarah pergulatan dalam dinamika Islam sendiri? Benarkah civil society sama persis dengan cita-cita “Masyarakat Madani” (yang terambil dari karakter masyarakat Islam Madinah era Nabi)?

Bagaimana sebenarnya Islam itu? Lalu dengan cara seperti apa yang paling ideal memahami dan membaca Islam di tengah laju dinamika kontemporer yang semakin cepat berubah? Apakah kita ikut saja kecenderungan kalangan liberal atau modernis, atau ikut gerakan romantisme yang mendaku konsep teokrasi Islamisme sekaligus mengecam berbagai tatanan nilai Barat?

Islam Pasca-Kolonial Ahmad Baso

Dilema-dilema yang berputar dipikiran saya semacam itu sudah menjadi kegelisahan lama Ahmad Baso melalui “Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme”nya yang ditulis pada tahun 2005. Kurun waktu dimana polemik pasca kejadian 11 September masih sangat kuat.

Sedari awal membaca Islam Pasca-Kolonial, kita akan menjumpai gugatan demi gugatan Ahmad Baso terhadap pelbagai perbincangan seputar Islam. Berbekal lensa teori post-kolonial, Baso mengkritik mulai dari universalisasi Islam, usaha birokratisasi Islam kolonial di Nusantara, hingga sikap mendua (ambivalensi) akibat penerapan liberalisme yang tidak sempurna (intervensi politik terlalu besar terhadap urusan agama yang bertolak dari gagasan utama kaum liberal namun efektik sebagai strategi politik) di tanah jajahan.

(Ahmad Baso. Sumber Gambar: Bangkit Media)

Bagi Baso, kecenderungan universalisasi (bisa diganti dengan kata modernisasi) yang menggeliat pasca 11 September menunjukkan situasi yang memaksa “Islam” untuk semakin berdekat-dekatan dengan universalisasi dalam perspektif Barat, sebuah konstruk idealisasi Barat yang harus menjadi kiblat bagi dunia Timur. Hal ini tidak bisa terlepas dari pola pikir kolonialisme yang menciptakan dikotomi tajam berbentuk oposisi biner.

Kita tentu masih ingat Bush melalui kampanye You’re either with us, or against us untuk melawan terorisme 11/10, dimana pernyataan tersebut sepadan dengan tesis Hutington tentang “Benturan Peradaban” (utamanya Islam vs Barat). Kategorisasi demikian memaksa Islam tidak punya pilihan kecuali dengan mereplikasi tafsir keagamannya agar sesuai dengan nilai-nilai supremasi Barat yang mencirikan rasionalitas, perkembangan teknologi, dan bermoral.

“Islam universal”, kata Baso, “merupakan cerminan atau pantulan terbalik dari dinamika global akibat ekspansi ekonomi dan politik negara-negara Barat dalam bahasa univeralisasi” (hal. 28). Dari urusan budaya, ekonomi sampai tataran demokrasi. Padahal di sisi yang lain mimikri Barat tidak ketinggalan kerap menampakkan praktik kebobrokannya yang menjauh dari nilai-nilai yang diagungkannya sendiri. Situasi Amerika hari ini dan kepemimpinan Trump bisa menjadi contoh yang baik dalam hal ini.

Di sudut yang lain, jika tidak ikut alternatif pertama, maka tinggal meneguhkan prinsip universalisasi Islam dengan mengambil sumber daya keagamaan untuk melawan Barat. Kelompok ini dianggap sisa-sisa konservatisme dari usaha modernitas Barat terhadap Islam yang belum kelar.

Pada akhirnya kedua universalisasi dalam tubuh umat Islam tidak lebih dari narasi besar pembelahan dunia versi Barat. Dengan kata lain, Baso mengkritik paradigma universalisasi Islam yang turut membela umat menjadi liberal (berlanjut menjadi neo-modernis dan label-label serupa) di satu sisi, dan pengusung gagasan “din wa daulah” di sisi yang lain.

Masih banyak penjelasan-penjelasan lain dalam buku tersebut yang tidak mungkin diungkap kembali dalam tulisan singkat ini. Namun secara garis besar dari pembacaan buku tersebut, paling tidak ada tiga hal yang bisa menjadi jawaban sementara atas persoalan yang kita diskusikan kali ini, yakni bagaimana memahami Islam:

Pertama, kalau tidak paling utama, adalah melepaskan diri dari warisan sejarah pemikiran post-kolonial yang telah menciptakan konstruk sedemikian rupa terhadap cara kita beragama dan memandang agama. Misalnya bagaimana strategi kolonial melalui penasehatnya Snouck Hurgronje, yang dibantu ulama pribumi Sayid Usman, telah menciptakan model penundukkan berciri “birokratisasi Islam”.

Pijakan regulasinya adalah dengan menekankan ideologi Islam universal sekaligus menyingkirkan apa yang dianggap buka Islam universal, seperti akulturasi agama dan budaya serta tak ketinggalan menyisihkan praktik sufisme ke dalam keranjang besar bukan Islam yang benar.

Kedua, membebaskan diri dari segala kategorisasi-kategorisasi yang mengkotak-kotakkan umat Islam menjadi santri vs abangan, modern vs tradisional, liberal vs fundamental, dan seterusnya.

Seperti diungkapkan Marshall Hodgson dalam “The Venture Islam” bahwa tipologi Abangan vs Santri Geertz telah mengalami kesalahan sistemik karena lebih mendasarkan diri pada indikator keberagamaan khas mazhab modern. Akibatnya, pola keagamaan yang mengalami proses integrasi dengan karakter lokal dianggap bukan lagi Islam murni, abangan. Nampaknya paradigma memandang Islam yang begini masih terus berlanjut hinga hari ini.

Pada akhirnya kerja-kerja ini mewajibkan poin ketiga, yakni kembali menuliskan Islam untuk menentang, sekurang-kurangya mengimbangi, paradigma yang meletakkan Islam sekadar sebagai objek kajian. Bagaimana kita meletakkan dasar epistemologis tersendiri untuk menulis Islam, maupun spesifik kalangan NU, untuk mendasarkan diri sebagai subjek yang berbicara. Benar-benar tugas amat yang berat!

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

 

Baca juga:

Menelisik Pesantren: Dari “Mandala” Hingga Kontrol Pengetahuan Kolonial

Gerakan Modern Islam Abad 20 dan Respon Kalangan Pesantren

Peneguhan Prinsip “Neo-Sufisme” dalam Jaringan Ulama Nusantara Abad XVII dan XVIII