Mengenal “Botoh” dalam Kontestasi Politik

(Sumber Gambar: Aditya Pradana Putra/Republika)

Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah unsur penting dari berjalannya sebuah agenda kampanye seorang kandidat dalam kontestasi politik. Menilik ketatnya persaingan dalam Pilkada membuat para kandidat rela melakukan apapun untuk memenangkan pemilihan. Salah satunya menggunakan metode politik uang (vote buying) dalam agenda menggiring suara.

Pertarungan antar kandidat yang mengejar winning margin atau selisih kemenangan membuat mereka berani membayar mahal untuk melakukan politik uang. Hal yang dimaksud dengan winning margin adalah jumlah suara yang dibutuhkan seorang kandidat untuk mengalahkan kandidat lainya. Contohnya ketika ada kandidat A memperoleh 1000 suara dan kandidat B memperoleh 1000 suara juga, maka kandidat A hanya memerlukan 1 suara untuk dapat mengalahkan kandidat B, ini yang disebut dengan winning margin atau selisih kemenangan.

Dalam beberapa kasus, winning margin ini menjadi penentu siapa yang kemudian lolos sebagai anggota DPR/DPRD (ulasan tentang ini baca tulisan Burhanuddin Muhtadi (2018) dalam tulisan berjudul “Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara”  yang diterbitkan oleh Bawaslu RI).

Senada dengan itu, berdasarkan dari hasil penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ada empat jenis pengeluaran yang menjadi penyebab tingginya biaya kontestasi Pilkada, yaitu biaya untuk pencalonan kepada partai politik/gabungan partai politik pengusung (mahar politik), biaya untuk kampanye (spanduk, tim sukses) dan politik pencitraan, biaya untuk melakukan survei elektabilitas beserta konsultan kemenangan dan biaya politik uang untuk para pemilih (Anggraini, 2011).

Seorang kandidat pilkada diwajibkan membayarkan biaya tidak resmi seperti mahar politik kepada partai politik dan politik uang, selain itu juga kandidat diwajibkan membayar biaya yang bersifat resmi yang dikumpulkan di Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Politik uang sebagai salah satu faktor penyebab tingginya biaya kontestasi pilkada masih dianggap menjadi faktor penentu kemenangan, walaupun sebenarnya bermain menggunakan metode politik uang sama halnya seperti berjudi yang belum pasti hasilnya. Namun fakta dilapangan menunjukan hal yang berbeda, politik uang terkadang gagal membentuk relasi patron-klien antara kandidat dan pemilih. Karena distribusi barang patron (politik uang) yang tidak terkontrol sering terjadi, para broker (distributor politik uang) yang dibentuk dari tim sukses, masyarakat dan tokoh penting masyarakat terkadang berbuat curang untuk tidak mendistribusikan barang patron tersebut.

Alasanya, bisa karena para broker tidak cocok dengan kandidat, tidak ada ikatan tanggug jawab yang kuat antar broker dan kandidat, para broker juga terkadang membantu lebih dari satu kandidat dan pendistribusian barang patron yang kurang maksimal karena gagal membaca lapangan.

(Penjelasan tentang uraian di atas dapat di sini)

Botoh Sebagai Alternatif Pembiayaan Pilkada

Dengan ketidakpastian broker dalam mendistribusikan barang patron, ditambah tingginya pembiayaan pilkada yang harus dibayarkan oleh kandidat, maka para kandidat menjadi sangat aktif mencari sumber pembiayaan Pilkada yang bersifat formal dan informal. Hal ini karena mengingat fakta tidak semua pembiayaan bisa ditutup oleh dana pribadi dan dana formal lainya.

Di tengah kebimbangan para kandidat dalam mencari sumber dana, banyak aktor-aktor ekonomi yang berani menjadi pemodal (Mietzner, 2011). Pemodal-pemodal ini dulunya berasal dari pemodal di tingkat Desa dalam Pilkades yang bertranformasi menjadi pemodal ditingkat Pilkada, dalam bahasa Jawa mereka disebut sebagai botoh atau penjudi. Dengan kata lain, botoh di sini adalah para pemodal yang turut serta mengeluarkan pembiayaan politik bagi kandidat untuk mendapatkan keuntungan material tertentu layaknya berjudi.

Botoh sendiri dibagi menjadi dua jenis (Fitriyah, 2018). Pertama adalah botoh pemodal  yang memiliki relasi secara lansung dengan kandidat. Botoh pemodal akan memberikan modal kepada para kandidat dalam agenda distribusi politik uang. Sistemnya jika kandidat memenangkan pertarungan Pilkada, maka kandidat wajib membayarkan kembali uang yang telah diberikan oleh botoh sebanyak dua kali lipat, atau lebih berdasarkan kesepakatan.

Tetapi, jika kandidat kalah maka botoh akan kehilangan seluruh modal yang diberikan, sehingga ada ikatan pasti yang bersifat kepentingan ekonomi dibalik itu semua. Singkatnya disatu sisi botoh memiliki kepentingan untuk mendapatkan hasil lebih banyak dari kemenangan kandidat dan tidak ingin modalnya gugur, di sisi lain kandidat juga memiliki kepentingan dalam memenangkan kontestasi pilkada.

Namun sebelum melakukan kesepakatan semacam ini, para botoh akan melakukan metode survei untuk membaca peta kekuatan suara di lapangan. Distribusi barang apa yang dibutuhkan calon pemilih dan bagaimana elektabilitas kandidat di daerah pilihan kandidat. Namun botoh tidak akan melakukanya sendirian, botoh memiliki timnya tersendiri untuk melakukan agenda survey tersebut, kelompok surveyer yang dibentuk oleh botoh disebut dengan ceker.

Kelompok ceker dibentuk dari kelompok orang yang sudah diberi pelatihan untuk membaur kepada masyarakat sekitar dan mencari informasi sebanyak mungkin dilapangan, terkadang juga masyarakat sekitar daerah pilihan direkrut untuk menjadi ceker sehingga mereka benar-benar memahami dan mampu membaca lapangan dengan baik.

Digaris yang sama ceker juga terkadang turut menyumbang modal kepada kandidat melalui botoh, namun jika kandidatnya menang maka akan dipotong sebesar 10-20% untuk diambil botoh, sehingga mereka benar-benar serius menjalankan berbagai tak-tik untuk memenangkan kandidat. Jenis botoh ini tidak memiliki perjanjian resmi bermaterai antara kandidat dengan botoh, sehingga tidak ada kepastian payung hukum yang pasti mengenai relasi mereka.

Jenis botoh yang kedua adalah botoh penjudi. Jenis botoh ini tidak memiliki hubungan secara langsung dengan kandidat. mereka (para botoh) bertaruh melawan botoh lainya untuk memenangkan kandidatnya masing-masing. Sistemnya sama seperti judi, yang menang yang mendapatkan uang lebih. Namun jika kandidat didalam Pilkada lebih dari dua orang maka mereka akan menggunakan sistem ngepur atau selisih suara, artinya jika semua kandidat yang dijagokan kalah didalam pilkada maka mereka akan memperhitungkan siapa yang mendapat suara lebih banyak.

Kedua jenis botoh ini memiliki peran penting dalam memenangkan kandidatnya di Pilkada, selain mereka mampu mendistribusikan politik uang secara pasti, mereka juga akan melakukan penggiringan opini, black campaign, propaganda media dan berbagai agenda untuk menjatuhkan lawan serta memenangkan kandidatnya. Mereka akan benar-benar berusaha menggunakan berbagai cara untuk memenangkan kandidat. Sebab, mereka turut mempertaruhkan uang mereka disitu.

Terkadang botoh juga merupakan anggota partai politik, namun mereka akan melepaskan identitas mereka sebagai anggota partai politik demi keuntungan ekonomi yang akan mereka dapatkan. Sebenarnya sangat sulit mengidentifikasi botoh dan ceker, karena mereka memiliki sistem yang tersembunyi, tak jarang mereka menyembunyikan identitas mereka walaupun dengan kandidat jagoanya.

Keberadaan botoh merupakan sebuah skema pergeseran bentuk politik uang akibat kegagalan para broker dalam mendistribusikan politik uang, sehingga para kandidat akan mencari sumber pendanaan lain yang bersifat informal dan memiliki keterikatan ekonomi yang pasti (rugi bersama, untung bersama).

Masyarakat hari ini harus benar-benar diberikan pendidikan politik mengenai bahaya politik uang dan diajak untk menolak politik uang, seluruh lembaga pemilu, LSM, organisasi masyaraka dan tokoh masyarakat harus turut bekerjasama memerangi keberadaan politik uang. Karena politik uang merupakan sebuah kecacatan bagi berjalanya demokrasi prosedural di Indonesia.

Daftar Rujukan

Fitriyah, Laila Kholid Alfirdaus. 2018. “Botoh dan Pembiayaan Pilkada Alternatif”, dalam Mada Sukmajati & Aditya Perdana (ed.). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu RI.

Muhtadi, Burhanuddin. 2018. “Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara”, dalam Mada Sukmajati & Aditya Perdana (ed.). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu RI.

Marcus Mietzner. 2011. “Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia’s Local Elections”, dalam  E. Aspinall & G. van Klinken (Ed.). The State and Illegality in Indonesia. Power and Place in Southeast Asia

Titi Anggraini. 2011. Menata Kembali Pengaturan Pemilukada. Jakarta: Perludem.

Penulis: Fairuz Arta Abhipraya (Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu)

 

Baca juga tulisan terkait lainnya:

Pengertian Politik Uang dalam Kajian Politik

Peran Broker dalam Praktik Politik Uang di Indonesia

Democracy for Sale, Praktik Demokrasi Patronase di Indonesia