Mengapa Pasar (Market) Sangat Dominan dalam Relasi Governance Actor?

(Ketika Indonesia Bertekuk Lutut Ke IMF/ Sumber Gambar: Tirto.id)

Telaah lama kajian sosiologi politik seputar unit analisis aktor dalam dinamika governance kerap menggunakan paradigma segi tiga kekuasaan. Artinya, di dalam proses berlangsungnya praktik kekuasaan governance, yang mengandaikan adanya perluasan aktor selain pemerintah, kedudukan pasar (market) dan masyarakat (civil society) menempati posisi yang setara dalam rangka merumuskan suatu kebijakan di dalam negara.

Sebagaimana diketahui, persoalan siapa yang memegang dominasi kekuasaan di antara tiga aktor tersebut membutuhkan kejelian analisis untuk mendapatkan pemahaman yang cukup memuaskan. Maka, perlu kiranya untuk mencoba mengupas sambil lalu tentang aktor tersebut dan bagaimana perannya di dalam kerangka teoritis kekuasaan.

Menyangkut pula, bagaimana polarisasi kekuasaan yang terjadi tatkala terminologi governance menjadi sebuah tuntutan universal yang tentunya menimpah konsepsi demokrasi di Indonesia. Pembahasan terakhir dalam tulisan ini mengarah pada mengapa pada akhirnya muncul dominasi pasar dalam relasi segi tiga kekuasaan tersebut.

Tentang pengertian dasar dari apa itu governance dan good governance sudah pernah dibahas di sini. Sehingga, saya tidak perlu mengulang penjelasan tentang itu. Tulisan ini bisa dikatakan merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul “Peran Minim Kekuasaan Negara dalam Model Governance Berbasis Pasar”.

Singkat kata, tulisan ini semacam penegasan ulang sekaligus penjabaran tambahan bahwa pada dasarnya konsep governance sendiri sejak awal bertumpuh pada pemahaman ekonomi liberal yang sangat menjadikan pasar sangat kondusif untuk terus menerus mengembangkan dirinya, serta melemahkan aktor-aktor lain.

Segitiga Governance actors dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Dalam analisis kekuasaan, negara menjadi sebuah unit kajian menarik atas dasar besarnya dominasi yang dimilikinya di dalam masyarakat. Negara, meminjam ungkapan Max Weber, adalah sebuah badan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan secara sah untuk melakukan paksaan hingga siksaan fisik terhadap warga negara. Di sisi lain, negara juga memainkan peran mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat, atau paling tidak mendorong terciptanya iklim bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Singkatnya, negara diandaikan sebagai agen koersif power dan yurisdik teritorial dan mengemban tugas untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Output dari kekuasaan negara diwujudkan dalam bidang konstitusi, undang-undang, peraturan dan seterusnya.

Sedangkan civil society merupakan penopang keberadaan negara modern. Biasanya keberadaan masyarakat sipil dalam sejarahnya dihubungkan dengan momentum penolakan dominasi gereja terhadap negara. Sehingga, masyarakat sipil dianggap sebagai sebuah masyarakat yang ideal dan terbebas dari afiliasi kepentingan dengan pemerintah, sehingga mampu menjadi pondasi kuat sekaligus pengontrol keberadaan negara.

Aktor ketiga adalah market atau pasar, dimana beroperasinya dalam negara dan masyarakat dengan prinsip human rationality, seperti efisiensi, aktifitas dan produk yang dihasilkan.

Pasca globalisasi yang telah mengakar kuat, muncul sebuah istilah yang dianggap sebagai acuan yang harus diikuti oleh berbagai negara untuk menuju birokrasi yang paling baik, yaitu prinsip good governance. Governance merupakan antitesis dari goverment. Jika goverment berkaitan dengan kuatnya pengaruh negara dalam segala bidang, governance mengandaikan bahwa pemerintah harusnya melakukan distribusi kekuasaan dan menekankan bahwa pengelolaan sebuah bangsa dan negara harus melibatkan aktor-aktor lain, terutama masyarakat dan pasar untuk menuju tatanan yang paling diterima semua kalangan. Seperangkat prinsip disusun untuk menunjang keberhasilan good governance seperti akuntabilitas, transaparansi, rule of law dan seterusnya.

Seturut dengan demokrasi pasca orde baru yang cenderung kebablasan untuk mencapai kebebasan mengejar nilai-nilai individualistik, governance menjadi tameng bagi bekerjanya demokrasi liberal di Indonesia. Bagaimana pemerintahan harus senantiasa melibatkan peran pasar dan masyarakat yang berarti pula pengurangan kekuasaan bagi negara sendiri.  Mau diakui atau tidak, demokrasi dan neo-liberal yang diterapkan di Indonesia merupakan sebuah reaksi traumatik terhadap sistem otoritarian rezim Soeharto.

Sebagaimana yang telah dibahas oleh Vedi R. Hadiz dalam bukunya “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia” (2010), keterkaitan konsep good governance khusunya dalam penerapan desentralisasi di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa, pemisahan kekuasaan di dalam negeri Indonesia merupakan hasil dari teknokratis yang bercirikan neo-liberal dengan jubah teori neo-institusional kontemporer. Lebih jauh Hadiz menjelaskan pemikiran neo-liberal dan neo-institusional menyarankan bahwa semangat civil society berkontribusi terhadap good governance dan demokratisasi dengan menjamin pasrtisipasi publik lebih besar dalam pembangunan.

Individu dan variasi kelompok sosial sekarang nampak bukan hanya sebagai warisan, melainkan juga turut aktif mendukung proses pembangunan. Asumsi umum yang terbangun dari hubungan institusi negara, bisnis lokal dan asosiasi masyarakat sipil akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan good governance.  Benarkah demikian?

Pemahaman seperti di atas sangat erat kaitannya dengan pendekatan pluralis dalam sebuah negara, dan sebagaimana dikatakan oleh Hadiz, akhirnya yang terjadi adalah marginalisasi kekuatan sosial yang tidak terlalu kuat di dalam sebuah negara. Bisa dipastikan yang akan tetap survival adalah market dan yang akan tersingkir dalam arena besar negara adalah masyarakat. yang memainkan peran sentral di dalam relasi negara, pasar dan masyarakat di era demokrasi liberal hari ini adalah kekuatan-kekuatan modal besar.

Ketergantungan negara terhadap kebutuhan roda perekonomian menjadikan posisi tawar pasar semakin besar dan negara sangat tereduksi kekuasannya. Bagaimana dengan masyarakat? Jangan dibahas! Bentuk kongkrit penguasaan pasar atau perusahaan besar terhadap negara adalah pengaruhnya terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan negara untuk mendukung bekerjanya pasar. Sebagaimana diketahui, wujud kekuasaan negara di era modern adalah sistem peraturan atau perundang-undangan, jika perundangan-undangan didekte oleh market, maka bisa dipastikan negara benar-benar jatuh wibawah kekuasannya.

Masih menurut Hadiz, Paling tidak terdapat gejala umum yang menyertai adanya desain good governance di era demokrasi liberal, khususnya di Indonesia:

  1. Konsep negara development beralih pada demokratisasi, dimana negara hanya menjadi fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi semata.
  2. Adanya pemangkasan birokrasi yang sering disebut sebagai debirokratisasi.
  3. Mandat negara yang sebelumnya adalah kesejahteraan dan keadilan hanya fokus berkisar pada dua hal, yaitu penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebesar-besarnya.

Poin-poin di atas menandaskan bahwa paradigma negara, yang secara normatif sudah disinggung sebelumnya seputar koersif dan kesejahteraan, beralih pada paradigma bercirikan pasar.

Perlu diingat bahwa pola governance berdekatan dengan diskusi globalisasi, dimana muncul kekuatan-kekuatan kekuasaan yang lebih besar di atas negara. Dikemukakan oleh Roger King dan Gavin Kendall (2004) dalam buku “State, Democracy anda Globalization”, perkembangan kekuasaan negara harus menghadapi empat tantangan. Empat tantangan tersebut meliputi globalisasi, pemerintah supranasional, fragmentasi di dalam teritori negara dan sikap apatis terhadap politik, dan gaya hidup. Keempat tantangan tersebut pada gilirannya dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan sebuah negara.

Contoh kongkritnya, maraknya perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi pada skope lintas negara untuk menanamkan investasi, dan berusaha mencapainya dengan keramahan kebijakan politik dimana negara tersebut menjadi pasar dan sumber bahan baku. Sebab negara tergantung pada korporasi untuk kemakmuran ekonomi penduduknya, negara jatuh wibawa dan kedaulatannya. Tidak jauh berbeda sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa pengertian lebih mendalam terkait kedaulatan bagi negara berarti pula negara bersifat independen atau tidak diintervensi di dalam aksinya, bukan didekte oleh badan lain yang dalam proses pembuatan kebijakan yang berasaskan legal-formal.

Sebagaimana disebut sebelumnya juga, implementasi dari kekuasaan sebuah negara diimplementasikan dalam sebuah keputusan-keputusan yang menjadi ciri dari negara modern. Jika keputusan-keputusan formal negara tersebut tidak independen atau dipaksa oleh korporasi, maka bisa dipastikan kedaulatan atau kekuasaan sebuah negara telah benar-benar tereduksi.

Ditambah lagi, governance sebagaimana prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya sangat sejalan dengan prinsip-prinsip manusia rasional ala pendekatan ekonomi, misalnya, efektifitas dan efisiensi. Salah satu premisnya adalah, bahwa alih-alih birokrasi pada dasarnya merupakan hambatan bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi, maka harus ditempuh upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Tujuannya adalah supaya investasi pasar semakin mengalir deras dan tidak terbelit oleh aturan-aturan birokrasi yang melelahkan. Maka, debirokratisasi atau pemangkasan birokrasi untuk mempermudah ekonomi harus dilakukan. Sehingga, pandangan yang mengatakan desain dari governance sebenarnya desain bagi keberlangsungan dan peningkatan kekuatan pasar menemukan argumentasinya.

Premis saya disini ingin mengatakan, mengapa terdapat dominasi di dalam governance aktor? Atau mengapa yang paling dominan adalah pasar atau swasta? Sebab, good governance yang merupakan keberlanjutan dari globalisasi sebenarnya diatur atau direkayasa oleh paham liberal atau pasar yang menguatkan peran market dalam implementasinya. Bagaimanapun, siapa yang bisa mengatur atau membuat peraturan tertentu, pastinya peraturan tersebut tidak jauh dari kepentingan yang ingin diperjuangkan. Lalu, mengapa yang dominan bukanlah masyarakat sipil?

Lebih jauh perbincangan terkait eksistensi civil society dan negara mengalami perdebatan bagi para ilmuan politik. Terdapat persepsi yang mengarah pada relasi civil society dan negara selalu digambarkan kontradiktif. Gamblangnya, jika keberadaan civil society itu terlampau kuat, maka di sisi lain negara atau pemerintah dianggap lemah. Begitu juga sebaliknya, jika diandaikan negara dalam posisi dominasi yang berlebihan, maka di sisi lain civil society akan tersapu dengan sendirinya.

Hal ini merupakan gambaran sepintas bahwa masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk memperkuat prinsip-prinsip civiel society. Masyarakat sipil masih lemah dalam mendefiniskan posisinya di dalam kerangka bangsa dan negara.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa keberadaan civil society, khususnya pers dan LSM cukup dominan dalam relasi governance actor. Hal itu nampak dimana pengawasan dari media-media dan LSM-LSM terhadap aktifitas negara dan penguasaha. Namun, bagaimana jika kelompok masyarakat sipil tersebut juga sudah dibeli oleh penguasaan market? Bagaimana jika media dan LSM sebenarnya bukan masyarakat, tapi milik market? Hal ini akan semakin memperkukuh dominasi market di dalam relasi governancenya. Sayangnya, bukan di sini tempat yang sesuai mengupas hal-hal tersebut.

Ringkas kata, dalam relasi governance aktor tidak secara ideal mengandaikan distribusi dominasi secara merata, namun ada aktor utama yang paling berpengaruh, yaitu pasar atau swasta, baik sebagai pelaku maupun dalam paradigmanya.

Daftar Rujukan

Hadiz, V. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia. California : Stanford University Press.

King, Roger, dan  Gavin Kendall. 2004. State  Democrazy and globalitation. New York: Palgrave Macmillan.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Departemen Politik dan Pemerintahan.

 

Baca tulisan terkait lainnya:

Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif dan Relasinya dengan Good Governance

Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif dan Relasinya dengan Good Governance

Fenomena Politik Identitas Abad 21 dan Gagasan Liberal Fukuyama

Desentralisasi, Globalisasi, dan Penerapan Prinsip Neo-Liberalisme