Menelisik Pesantren: Dari “Mandala” Hingga Kontrol Pengetahuan Kolonial

Judul: Pesantren dan Kebudayaan

Penulis: Agus Sunyoto Dkk

Penerbit: Lesbumi Yogyakarta dan Diandra

Tahun Terbit: April 2020

Tebal: xiv+444

Pesantren sebagai lembaga pendidikan (Islam) tertua di Nusantara tentu menempati posisi istimewa dalam perbincangan kebudayaan secara luas. Selain kontribusinya dalam Islamisasi di Nusantara dan pengajaran keagamaan, pesantren juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi seturut dengan akar sejarah yang menyertai awal mula keberadaan pesantren itu sendiri (yang akan kita singgung juga dalam tulisan ini).

Melihat kenyataan tersebut, mendiskusikan pesantren perlu mengitkannya dengan aspek-aspek lain kebudayaan, meliputi kesenian hingga ekonomi dan politik. Buku berjudul “Pesantren dan Kebudayaan” yang diterbitkan oleh Lesbumi Yogyakarta adalah suatu kerja akademis yang mengafirmasi pernyataan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan editor, buku tersebut adalah upaya “inventarisasi awal atau pendahuluan dari persoalan-persoalan penting terkait pesantren dan kebudayaan”.

Buku ini berisikan kumpulan 19 tulisan dari beberapa intelektual santri yang namanya tidak asing lagi. Sebut saja Ahmad Baso, Agus Sunyoto, Irfan Afifi, Jadul Maula, Muhammad al-Fayyadl, dan lain-lain.

Dari keseluruhan tulisan, paling tidak ada enam artikel yang spesifik membahas pesantren, yang akan menjadi fokus dari perbincangan kita kali ini. Namun tiga tulisan dari enam tulisan tersebut kita sisikan terlebih dahulu, yakni dua tulisan yang membahas aspek seni pesantren (ditulis oleh Faisal Kamandobat dan Yaser Arafat), dan satu tulisan membahas realitas penyakit gudik di pesantren (ditulis oleh Hanis Akroh). (Tulisan terakhir yang disebut hanya membahas romantisme penulis ketika nyantri belaka).

Pembahasan cikal bakal institusi pesantren dan perkembangannya termuat dalam pemaparan Ahmad Baso (Asal-usul Pesantren dan Pembentukan Karakter Kebudayaan Nusantara: Kajian Teks dan Sejarah), Aguk Irawan (Refeksi Pesantren dan Keraton: Perspektif Era Kejayaan Demak Bintaro dan Mataram Islam), dan Nur Khalik Ridwan (Politik Pernaskahan Kolonial & Kontrol Pengetahuan Pesantren-Kiai, Apa yang Harus Dikerjakan Hari Ini?). Tiga tulisan ini yang utamanya kita ulas.

Mandala dan Hubungan Pesantren dengan Kekuasaan

Merujuk pada kitab-kitab kuno Nusantara, utamanya kitab “Tantu Pagelaran”, Baso panjang lebar menjelaskan bahwa sejarah dan karakter yang tertanam di pesantren asalnya “menunggangi” keberadaan Mandala yang telah ada sebelumya.
Mandala adalah suatu tempat di daerah pegunungan atau pedalaman untuk bertapa, mengumpulkan tenaga atau mendirikan perguruan.

Mandala ini didirikan oleh sebagian dari orang-orang rohaniawan Hindu-Budha yang kecewa dengan kerajaan atau akibat situasi politik tertentu. Akhirnya, mereka memilih untuk meninggalkan kerajaan dan menyingkir di daerah pedalaman. Eksistensi Mandala mengalami eskalasi menjelang akhir dari masa kekuasaan Majapahit. Salah satu tokoh senior Majapahit yang turut meninggalkan istana adalah Mpu Pranca, pengarang “Negara Kertagama” yang sangat terkenal itu.

Lebih jauh Baso merinci karakter Mandala yang independen dari wilayah kekuasaan kerajaan karena dipercaya kawasan itu memegang otoritas kekuatan Dewa di bumi. Sebagian Mandala adalah tanah Sima yang dihibahkan Raja sebagai bukti pelayanan penguasa terhadap kawasan spiritual. Independesi Mandala menjadikan jatuh bangunnya kerajaan tidak berpengaruh terhadap segala otonominya.

Karakter independensi lainnya dari Mandala yang ditekankan berulang-ulang oleh Baso adalah sumber-sumber produksi dan kegiatan ekonomi. Faktor penunjang independensi ekonomi pesantren adalah wilayah yang dihuni Mandala memiliki irigasi yang subur untuk lahan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Bisa dikata, Mandala berdaulat secara ekonomi dan tidak tergantung kepada kerajaan.

Baso menyimpulkan bahwa kemunculan pesantren adalah bagian dari desain perubahan oleh Walisanga, pasca jatuhnya Majapahit, dengan menumpangi kondisi sosio-kultural, utamanya keberadaan Mandala yang diubah menjadi tempat belajar agama Islam.
Karakter Mandala itu pun masih dipertahankan pesantren, yakni independen dari kekuasaan politik dan memiliki kekuatan ekonomi.

Dengan kata lain, pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama semata, namun juga mengajarkan keterampilan lainnya untuk melangsungkan kehidupan. Dari sini, pesantren turut membentuk komunitas religius sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebuah modal penting untuk bisa berdikari.

Selanjutnya tulisan Aguk Irawan bisa dibilang kelanjutan dari tulisan Ahmad Baso dari segi kronologis kesejarahan, dan yang tidak kalah penting keduanya mengulas hubungan pesantren dengan politik kekuasaan. Jika Baso lebih fokus pada era akhir Majapahit dan peralihan berdirinya Demak yang membonceng keberadaan Mandala untuk dimodifikasi menjadi pesantren, Irawan lebih menganalisis keberadaan pesantren serta relasi kuasa lembaga keagamaan tersebut dengan kerajaan di era Demak Bintaro dan Mataram Islam.

Argumen utama dari tulisan Aguk Irawan adalah, bahwa terdapat relasi kuat antara agamawan dan pihak keraton sudah berlangsung lama semenjak era pra-Islam yang kemudian berlanjut di era dua kerajaan Islam di Jawa, yakni Demak dan Mataram Islam yang memiliki kedekatan dengan pesantren dan para ulama. Pada titik tertentu bahkan bisa dinyatakan bahwa hubungan timbal-balik antara pemuka agama melalui pesantren dengan lahirnya kerajaan adalah fakta historis yang menjadi komponen penting dalam peradaban Nusantara.

Misalnya saja sejarah Demak yang awalnya merupakan pesantren kemudian menjelma menjadi kerajaan. Dikisahkan bahwa Sunan Ampel mengutus santrinya Raden Patah, putra Brawijaya, agar membuka perkampungan di hutan Glagah Arum sebelah selatan Jepara pada tahun 1475 M. Lambat laun, kampung kecil ini tumbuh pesat menjadi kabupaten bernama Bintoro dan Raden Patah bertindak sebagai Bupati.

Pada tahun 1976, Demak Bintoro membuat organisasi bernama “Bayangkare Islah” (Angkatan Pelopor Kebaikan), yang bertujuan untuk menguatkan basis pendidikan dan pengajaran agama secara teratur. Salah satu hasilnya adalah mendirikan Masjid Sekayu, masjid agung pertama di Jawa dan Madura pada tahun 1477.

Bersamaan dengan mengakarnya nilai Islam seturut dengan kearifan lokal, pengaruh Hindu-Budha mulai surut. Menyusul pada tahun 1500 Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa berdiri. Bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Majapahit akibat salah satunya adalah perang saudara yang tidak kunjung mereda.

Pengaruh kuat para ulama juga berlangsung di era Mataram Islam yang diwujudkan melalui jalannya pemerintahan dan keputusan raja. Hal ini sama halnya dengan pengaruh Hindu-Budha di era sebelum penetrasi Islam. Salah satu penanda kontrol ulama terhadap kekuasaan adalah kentalnya nuansa Islami dalam kitab dan karya-karya seni kraton yang juga menjadi pijakan keputusan raja.  Irawan menunjuk beberapa karya misalnya “Serat Surya Raja” dan “Serat Ang Dok”.

Meski tidak setegas Baso untuk menjelaskan wilayah independensi kekuasaan pesantren dan ulama dari keraton, Irawan juga menyinggung bagaimana para ulama tidak ingin ada campur tangan lain dalam rangka mengontrol kekuasaan kerajaan.

Pasca Perang Diponegoro dan sederet perlawanan yang dipimpin guru tarekat dan kiai haji, para ulama keraton memutuskan untuk meninggalkan privilege kerajaan dan memilih untuk menepi mendirikan pesantren-pesantren di pedalaman. Hal ini ditengarahi karena kekecewaan mereka terhadap dominasi penjajah dalam tata kelola pemerintahan raja.

Tulisan Baso dan Irawan sangat baik dalam mengeksplorasi sejarah cikal bakal pesantren dan kaitannya dengan kekuasaan. Membaca keduanya memberikan gambaran betapa perkasanya ulama dan pesantren dihadapan kekuasaan. Meski dalam konteks tertentu hubungan yang baik antara pesantren dan politik kekuasaan harus tetap terjaga, namun eksistensi pesantren tetap memegang sifat yang otonominya, baik karena faktor legitimasi religius maupun daulat ekonominya.

Sehubungan dengan itu, mungkin kalimat penutup di bagian akhir artikel Baso patut dikutip:
“Itulah hakikat kemunculan pesantren dalam sejarah peradaban Nusantara kita. Jadi, pesantren muncul bukan karena ada proyek bantuan pesantren dari kementerian agama” (hal. 84).

Mendudukkan Pesantren sebagai Objek

Salah satu tokoh utama teoritis post-kolonial adalah Edward Said melalui bukunya berjudul “Orientalisme”. Dengan meminjam konsepsi M. Foucault tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan, Said berpendapat bahwa para oriental Barat senantiasa mendudukkan timur sebagai objek guna pengumpulan ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai, namun dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di tanah jajahan.

Tidak lupa, konstruksi dari wacana post-kolonial turut mengkerdilkan bangsa Timur dengan sebutan tidak rasional, percaya mitos, berperilaku tidak terpuji yang bertolakbelakang dengan budaya Barat.

Penjelasan singkat post-kolonial di atas perlu dihadirkan sebelum membahas tulisan Nur Khalik Ridwan. Sebab, optik post-kolonial nampaknya sangat terasa dalam uraian panjang lebar membahas kontrol pengetahuan kolonial terhadap pribumi, khususnya umat Islam dan pesantren tersebut.

Ridwan dengan cukup gamblang menjelaskan bahwa praktik kolonialisme di Nusantara tidak hanya menyengsarakan pribumi, dari tanam paksa hingga politik etis, namun juga melakukan tindakan penghancuran dan sedapat mungkin menyingkirkan terlebih dahulu potensi perlawanan terhadap kolonial melalui penundukkan pengetahuan.

Pengalaman atas terjadinya Perang Diponegoro yang melelahkan dan menguras kas kerajaan Hindia Belanda, serta gerakan tarekat yang mengambil peran dalam “Pemberontakan Banten” menunjukkan bahwa Islam dan umat Islam menjadi ancaman besar bagi kolonial.

Politik kontrol pengetahuan ini adalah upaya menghilangkan gangguan yang ditimbulkan akibat pengetahuan pribumi yang bersandarkan pada basis kultural kebudayaan dan keagamaan pesantren.

Berbagai tindakan melalui seperangkat birokrasi intelektual yang dijalankan kolonial digencarkan. Di sini para intelektual kolonial (seperti Snouck Hurgronje dan Gordjin), lembaga pendidikan (seperti pendirian Institut Bahasa Jawa di Surakarta berdiri tahun 1832), lembaga penelitian (seprti KITVL), hingga terintegrasi ke dalam struktur birokrasi kolonial berupa Kantor Penasehat untuk Urusan Pribumi (KPUP) dan pendirian lembaga seni Balai Poestaka, keseluruhan dilakukan untuk melakukan kerja-kerja riset yang selanjutnya secara sistematis berusaha menundukkan pengetahuan pribumi. Dan, yang tidak kalah penting adalah menjauhkan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan mereka tersebut dari manusia pribumi itu sendiri.

Beberapa aktifitas bisa menjadi contoh, misalnya pengumpulan naskah-naskah ke tangan kolonial (mengutip penjelasan Peter Carey, bahwa berpedati-pedati berisi kitab diangkut oleh Belanda untuk mempelajari asal mula perlawanan Diponegoro). Selain itu juga digencarkan pengawasan hingga pemberantasan naskah-naskah yang dianggap berbahaya bagi penjajah.

Untuk menyempurnakan politik kontrol pengetahuan, penjajah juga tidak lupa untuk merekaya konstruksi sosial budaya tertentu untuk menjaga stabilitas kekuasaan mereka. Beberapa gagasan tersebut misalnya menjaga agar para habib dan kiai pesantren tidak memiliki kedekatan yang kuat. Integrasi dari habib dan kiai dikhawatirkan akan kembali menguatkan semangat Islam (Arab) ke dalam jantung budaya pribumi kembali. Hal ini, menurut Ridwan, yang berakibat organisasi peranakan Arab di Nusantara dengan kiai-kiai pribumi berdiri sendiri-sendiri.

Upaya lainnya adalah memisahkan hubungan antara adat dan Islam. Misalnya masukan dari Karel Frederik Holle untuk menghilangkan fungsi kepala agama bagi bupati. Sebab, penyatuan peran tersebut dianggap berkorelasi positif bagi kuatnya hubungan Islam dan adat di daerah. Masih banyak contoh-contoh lain yang dikemukakan oleh Ridwan yang bisa dibaca sendiri dalam buku tersebut.

Pada akhir artikelnya, Ridwan menyeruhkan untuk melakukan dekolonialisasi pengetahuan. Hal ini memungkinkan terjadinya intepretasi alternatif atas segala narasi budaya dan kesejarahan hari ini yang kita terima bergitu saja. Ridwan menawarkan dua cara yang harus ditempuh, yakni mencari sumber sejarah pembanding dan bila tidak ditemukan mulai mengembangkan intepretasi alternatif.

Semangat tulisan yang sama untuk melancarkan kritisisme ala post-kolonial juga nampak di beberapa tulisan lain. Misalnya yang ditulis oleh Irfan Afifi berjudul “Raffles dan Agama Jawa”. Afifi berpendapat bahwa buku “History of Java” karya Raffles adalah peletak dasar dari kajian ilmiah tentang Jawa melalui pendekatan filologi. Lebih dari itu, karya Raffles tersebut, dan “History of Indian Archipelego” karya John Crawfurd, merupakan tonggak pertama bagaimana Jawa dikonstruksi sedemikian rupa.

Dengan sudut pandang post-kolonialisme yang senantiasa sinis dan merendahkan dunia Timur, Afifi menduga ada kebencian dua penulis karya tersebut terhadap Islam karena memberikan porsi minimalis untuk ulasan agama Jawa. Mereka juga menuduh bahwa Islam Jawa atau agama Jawa pada dasarnya adalah agama kulit semata bagi pemeluknya di Jawa. Sebab, orang Jawa tidak membenci Belanda lantaran kafir.

Menurut Afifi, dasar pengetahuan tersebut tidak terlepas dari memori orang Eropa terhadap Islam di Abad ke-16 dan ke-17 tentang peperangan dan kekerasan Islam atas kejadian Perang Salib. Crawfurd juga mengatakan bahwa orang Jawa adalah “semi-barbarian”.

Satu argumen utama tentang agama Jawa yang kemudian terus-menerus direproduksi oleh sarajana-sarjana belakangan, dan mungkin hingga hari ini adalah labeling bahwa Islamnya orang Jawa telah terkontaminasi oleh ajaran Hindu-Budha, dan orang Jawa tidak mampu meresapi ajaran kedua agama sehingga menjadi linglung. Konsep “sinkretisisme” menjadi ikonik yang meringkas definisi dari agama Jawa yang dihasilkan dari dua karya besar tersebut.

(Sebenarnya ada tulisan lain yang membahas seputar pemisahan kesadaran pribumi terhadap sejarah dan budayanya yang ditulis Agus Sunyoto berjudul “Problem Krusial Pseudi-Historigrafi Kolonial sebagai Sumber Sejarah”. Namun, tidak mungkin diulas di sini).

Beberapa tulisan seputar kebudayaan dan pesantren yang terkait dengan produksi pengetahuan kolonial dalam buku tersebut, entah dengan tawaran strategi apa pun dalam rangka mengatasinya, menyiratkan kesamaan corak pikir anjuran teori post-kolonial bagi negara-negara Timur atau negara-negara korban penjajahan.

Sebagaimana diungkapkan teoritis post-kolonial lainnya Frantz Fanon, tentu bukan dalam anjuran revolusi sosialnya, yang mendorong negara bekas jajahan untuk menyingkap kembali keoriginalitas budaya. Dengan cara menelusuri kembali tatanan sosiologis, antropologis, juga termasuk politik-pemerintahan sebelum kedatangan kolonial yang telah mengacaukan kesadaran kita. Karena kolonial, seperti kata Fanon dan memiliki nada serupa dengan tulisan Ridwan, tidak hanya meninggalkan luka penderitaan fisik dan ekonomi semata, namun memisahkan anak bangsa dan keturunannya dari sejarah dan budaya asli mereka sendiri.

 

Penutup

Sebagai upaya permulaan untuk mengangkat kembali diskusi pesantren dan kebudayaan, buku yang diterbitkan Lesbumi ini sangat patut diapresiasi. Meski akan lebih menarik lagi jika pembahasannya lebih sistematis dengan menyoroti satu topik tertentu saja.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Baca juga tulisan Dian Dwi Jayanto lainnya:

Gerakan Modern Islam Abad 20 dan Respon Kalangan Pesantren

Peneguhan Prinsip “Neo-Sufisme” dalam Jaringan Ulama Nusantara Abad XVII dan XVIII

Sufisme, Salafisme, dan Islam Nusantara sebagai Sebuah Deskripsi