Legitimasi PKS sebagai Partai Islam bagi Kalangan Muda Perkotaan

Kampanye PKS di Banda Aceh/Gambar: Tribunews

(Kampanye PKS di Banda Aceh/Gambar:  Tribunews)

Bermula dari maraknya fenomena misionaris yang sangat masif melakukan proses Kristenisasi, Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) (yang selanjutnya melahirkan Lembaga Mujahid Dakwah). Ini adalah bentuk nyata atas gagasan mantan perdana menteri dan sekaligus tokoh Masyumi itu untuk mengakarkan nilai Islam dalam pola pikir masyarakat sekaligus membendung Kristenisasi (Luth, 1999).

Pada perkembangan selanjutnya, menurut catatan Kraince (2000), ranah kampus menjadi target utama dalam pengembangan aktivitas bagi Lembaga Mujahid Dakwah (saat itu berbasis di Masjid Salman ITB). Pada gilirannya, Lembaga Mujahid Dakwah menjadi sangat efektif karena menjadi cikal bakal berdiri dan berkembangnya Gerakan Tarbiyah yang hingga kini masih eksis di Indonesia.

Lebih lanjut Gerakan Tarbiyah membentuk sebuah lembaga khusus bernama Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Tujuannya: agar terkonsentrasi proses aktivitas dakwah dan kemudian bisa menjadi unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler yang ada di Indonesia, contohnya di Universitas Indonesia (Muhtadi, 2012). Dengan meminjam sebuah sistem yang diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin dalam proses rekruitmen kader, Machmudi Yon (2008) menegaskan bahwa LDK mampu eksis tidak hanya dalam persoalan dakwah melainkan dalam kancah politik di Indonesia.

Hal tersebut terbukti ketika pada tahun 1998, Forum LDK di seluruh Indonesia mengadakan forum pertemuan yang ke-10. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang deklarasi penyatuan semua mahasiswa Muslim Indonesia untuk mendirikan sebuah gerakan yang bernama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).

Dipimpin oleh tokoh seperti Fahri Hamzah, KAMMI konsisten menyerukan adanya reformasi dalam tubuh pemerintah Indonesia. Sadar akan adanya sebuah kekosongan ideologi dan wacana yang hadir pasca reformasi, para tokoh KAMMI akhirnya mempertimbangkan adanya partai yang berbasis Islam. Partai Keadilan (PK) yang dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta adalah bentuk nyata dari pertimbangan yang telah dilakukan dengan matang oleh para elit KAMMI (Burhanuddin, 2012).

Dengan meminjam sebuah sistem yang diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin dalam proses rekruitmen kader, Machmudi Yon (2008) menegaskan bahwa LDK mampu eksis tidak hanya dalam persoalan dakwah melainkan dalam kancah politik di Indonesia.

Meskipun memiliki kontribusi nyata dan konkret bagi pembentukan Partai Keadilan (PK), para elit KAMMI berulang kali menegaskan bahwa tidak ada hubungan secara formal antara Partai Keadilan dengan Gerakan Mahasiswa tersebut.

PKS dan Semangat Keagamaan Kaum Muda Perkotaan

Secara normatif, PKS sebagai sebuah lembaga Parpol yang menjadi aktor untuk menjembatani antara masyarakat dan negara merupakan aras ideal yang diharapkan oleh para aktivis kampus guna mengontrol jalannya pemerintah. Terdapat benang merah yang kemudian hadir dalam sejarah perjalan PKS, seperti yang telah disinggung bahwa kelompok Gerakan Tarbiyah, serta  kekuatan aktivisme Islam pasca Orde Baru (KAMMI), adalah sebuah trigger bagi pembentukan Partai Keadilan Sejahtera.

Hadir dengan nama Partai Keadilan, di pemilihan umum 1999 mereka gagal merebut suara Islam yang menjadi harapan besarnya. Partai baru yang bercorak Islam tersebut hanya mampu memperoleh 1,36% basis suara dan hal ini menunjukan kegagalan yang sangat signifikan. Bahkan, untuk memenuhi ambang batas parlemen saja tidak mampu (kala itu ambang batas parlemen sebanyak 2%).

Kekalahan tersebut mengakibatkan Partai Keadilan harus menguatkan kembali basis masa yang dirintis dari kaderisasi setiap kampus. Agar, segmen utamanya yakni anak muda kota berhasil terakumulasi agar masuk menjadi perolehan suara penuh bagi Partai Keadilan di Pemilu tahun 2004.

Tapi walaupun demikian, ketua umum Partai Keadilan atau disebut sebagai presiden partai berhasil menduduki jabatan yang strategis di posisi menteri, Nurmahmudi Ismail berkenan saat itu masuk dalam kabinet persatuan nasional dengan menjabat sebagai menteri kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat role model yang cukup kuat untuk basis legitimasi dengan latar belakang ketokohan yang cukup untuk menarik hati Gus Dur sehingga presiden PK masuk dalam kabinetnya.

Akibat regulasi pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang batas minimum keikutsertaan partai politik untuk pemilihan umum selanjutnya (electoral threshold), maka PK terpaksa harus merubah namanya untuk ikut terlibat pada pemilu berikutnya. Hal inilah yang menjadi landasan dasar mengapa PK berubah menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Persiapan matang untuk memperoleh legitimasi suara dilakukan oleh PKS dengan cara membenahi persoalan kaderisasi, tinjauan kritis dan mendalam serta pendampingan dalam kaderisasi PKS yang menggunakan cara liqo, yakni memuat pertemuan beberapa orang yang dipimpin oleh murrabi (pembimbing keagamaan) yang dilakukan dengan masif dan serentak ketika mendekati pemilu legislatif 2004.

Kaderisasi liqo tergolong cukup efektif karena berhasil menggaet suara anak muda perkotaan, khususnya para mahasiswa yang memiliki dahaga besar terkait dengan dilema modernitas dan juga ketaatannya dalam beragama. PKS berhasil hadir dalam kekosongan tersebut, berhasil menjadi role model yang diinginkan oleh para anak muda perkotaan, dengan jargon sebagai partai dakwah PKS melengkapi kegundahan dan keresahan para anak muda perkotaan dalam dilema modernitas dan agama yang terjadi.

Kami meyakini bahwa dengan adanya sistem kaderisasi liqo yang menempatkan seorang guru atau murrabi dan hal tersebut berlangsung kembali seperti demikian, akan menambah jumlah kaderisasi dan hasrat serta penyesuaian ideologi dari PKS dan juga KAMMI sebagai organisasi sayap kanan partai tersebut. Walaupun Burhanuddin (2012) menegaskan bahwa tidak ada hubungan formal yang dibangun antara KAMMI dan PKS, terbukti bahwa para kader aktif KAMMI begitu pesat mendukung dan menjadi basis masa PKS kala itu.

Akhirnya dengan hadirnya PKS sebagai penutup ruang kosong anak muda perkotaan, PKS berhasil mendapatkan suara 7,39% dalam pemilihan umum legislatif tahun 2004. Hal ini menegaskan adanya impact besar yang didapat oleh PKS dengan mendayagunakan kemampuannya serta ideologi besarnya dalam ranah kampus dan kalangan anak muda perkotaan lainnya.

Karena segementasi basis suara PKS pada saat itu benar-benar dari kalangan anak muda perkotaan. Artinya bahwa ada suatu kesepakatan dan kesepahaman antara yang memberikan legitimasi dan yang mendapatkan legitimasi, hal ini mengonfirmasi bahwa PKS sangat absah memperoleh legitimasi karena adanya keselarasan dalam ranah elektoral guna menjalankan roda pemerintahan legislatif.

Jika ditelaah berdasarkan kerangka teoritis milik Weber yakni terkait model legitimate domination, PKS termasuk kedalam legal-rational domination. Dimana kekuasaan PKS telah secara sah dan ter-legitimate melalui prosedur pemilu dan alasan-alasan masayarakat yang mendukungnya adalah melalui pemikiran yang rasional. PKS menggunakan metode Tarbiyah yang diilhami dari Ikwanul Muslimin dalam mendidik kader sehingga memperkuat basis akar rumputnya, hingga hal ini mampu menguatkan loyalitas kader PKS.

Fakta empiris yang hadir saat itu di Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Barat telah mengonfirmasi adanya basis loyalitas serta kekuatan akar rumpu kader PKS. PKS masuk dalam partai tiga besar setelah partai Golkar dan PDIP dengan mengantongi 11,6% artinya hal ini menegaskan bahwa dalam jangka waktu yang singkat yakni lima tahun PKS berhasil menambah dua juta konstituen di Jawa Barat.

Tidak mengherankan jika sebagaian besar kemenangan terletak di wilayah perkotaan, terutama kota Depok, Bekasi dan Bandung, karena ketiga kota besar tersebut merupakan basis masa para aktivis muda dan mahasiswa beraktivitas, hal ini juga mengonfirmasi bahwa basis dukungan PKS adalah anak muda wilayah perkotaan.

Dalam ranah ideologis/simbolis, PKS yang memiliki preferensi politik dan berlandaskan pada kisaran Islam moderat juga dikenal dengan partai kanan yang menjunjung nilai-nilai dan simbol-simbol islam. Di tengah pusaran partai kartel, PKS menghadirkan sebuah partai yang berideologi Islam dengan kaderisasi yang militan dan kekuatan akar rumputnya.

Secara instrumental/material, semua partai politik mengkampanyekan program kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi disisi lain PKS sudah berbuat kepada masyarakat dengan beberapa program partai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menjanjikan politik tanpa korupsi (termasuk didalamnya adalah kegiatan liqo).

Telaah analisis dari kerangka dua model legitimasi tersebut membawa kami pada ranah keyakinan penuh bahwa PKS, mampu memiliki legitimasi karena mampu menjadi suatu alternatif atau solusi dari perdebatan dan kisruh politik Islam yang terlalu menitiberatkan pada persoalan yang dalam (seperti fikih, dan seterusnya) kepada ranah yang ringan dan moderat, akhirnya PKS menjadi pelampiasan dahaga anak muda kota, yang mengalami dilema modernitas dan ketakwaan Islam.

Penutup

Transformasi gerakan dakwah kampus menjadi suatu bentuk partai politik yang memiliki basis ideologi sama telah dibuktikan dengan hadirnya PKS sebagai sebuah jawaban atas kegamangan politik keagamaan anak muda perkotaan. Hadirnya PKS merupakan sebuah bentuk legitimasi unik yang hadir dengan cara basis kaderisasi yang kuat dan mengakar serta proses pemenuhan jawaban atas tantangan geliat politik.

PKS sendiri dalam kancah perpolitikan di Indonesia hari ini, cenderung “agak” gagal dalam memenuhi tantangan zaman. Seperti terkait dengan hadirnya gerakan radikal dan intoleran (ISIS dan seterusnya). PKS gagal memberikan sebuah solusi yang mutlak untuk menggaet kembali para konstituennya.

Al-da’wah al fardiyah dan Al da’wah al’amma menjadi basis ideologi kuat untuk menancapkan kader-kadernya masuk dalam lingkaran liqo yang kemudian dari hasil pertemuan tersebut, akan menghasilkan kader baru bagi PKS. Sistematika kaderisasi inilah yang berpengaruh besar dalam kemenangan PKS di pemilu legislatif 2004. Tidak dipungkiri juga organisasi sayap seperti KAMMI berhasil hadir untuk menyokong gerakan akar rumput PKS agar berhasil dalam meraup suara.

Namun pada akhirnya tak dapat disangkal, jika PKS sendiri dalam kancah perpolitikan di Indonesia hari ini, cenderung “agak” gagal dalam memenuhi tantangan zaman. Seperti terkait dengan hadirnya gerakan radikal dan intoleran (ISIS dan seterusnya). PKS gagal memberikan sebuah solusi yang mutlak untuk menggaet kembali para konstituennya.

Terlebih, fenomena Pilkada 2018 di Jabar, PKS yang telah mendominasi kurang lebih 10 tahun gagal mengantarkan jagoannya melennggang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Hal ini menguatkan kegagalan PKS dalam ranah perebutan legitimasi elektoral yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia.

 

Daftar Referensi

Kraince, Richard. 2000. “The Role of Islamic Student Groups in the Reformation Struggle: KAMMI“. Studia Islamika, vol. 7, no. 1.

Luth, Thohir. 1999. M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Gema Insani.

Muhtadi, Burhanuddin. 2012. Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Machmudi, Yon. 2008. Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS). Canberra: Australian National University Press.

 

Penulis: Alrdi Samsa, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

Baca Juga:

Bagaimana Demokrasi Mati? Suatu Lonceng Peringatan!

Pelintiran Kebencian, Wirausahawan Politik, dan Ancaman bagi Demokrasi

Populisme Islam dan Oligarki: Meninjau Ulang Pemikiran Vedi Hadiz