Kutukan Sumber Daya Alam dan Civil Society di Asia Tenggara

Judul: Extractive Industry, Policy Innovations and Civil Society Movement in Southeast Asia: An Introduction

Penulis: Amalinda Savirani, Hasrul Hanif, Poppy S. Winanti

Penerbit: Polgov

Tahun Terbit: 2017

Tebal: xx+208

Minat seputar kajian politik lingkungan, politik sumber daya alam, politik ekologi, dan seterusnya mendapatkan perhatian besar bagi para dosen maupun mahasiswa ilmu politik dan sarjana sosial politik pada umumnya. Apalagi, bagi mereka yang sejak awal menjadi bagian dari gerakan sosial atau civil society tertentu.

Dalam perbincangan lebih luas, selain tema-tema identitas seperti feminisme, etnisitas maupun agama, politik lingkungan menjadi satu isu mayor dalam diskursus gerakan sosial global. Serentetan tema yang menandai peralihan dari tipe gerakan sosial lama (old social movement) yang biasanya berkutat pada aspek ekonomi politik menuju gerakan sosial baru (new social movement) yang lebih besar cakupan temanya. (Ulasan seputar gerakan sosial baru dapat dibaca di sini).

Terkait isu lingkungan, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi gerakan civil society global memang telah mencanangkan sebuah perjuangan untuk mengatasi persoalan “resource curse” atau kutukan sumber daya alam. Secara sederhana, kutukan sumber daya alam adalah kondisi dimana suatu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun berada dalam kondisi keterbelakangan atau keterpurukan ekonomi. Di Asia Tenggara, tuntutan adanya penerapan good governance semakin menggema mengingat Asia Tenggara adalah kawasan negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia (baca misalnya data berikut).

Untuk mengatasi hal tersebut, para aktifis menghendaki terciptanya praktik politik dan pemerintahan yang berdasarkan asas-asas good governance, misalnya partisipasi, akuntabilitas, dan lain-lain. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sebuah kutukan sumber daya alam terjadi sebab minimnya alternatif kebijakan yang tersedia karena kerap kali penuh kerahasiaan, lemahnya perencanaan dan kecilnya partisipasi luas masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Buku berjudul “Extractive Industry, Policy Innovations and Civil Society Movement in Southeast Asia: An Introduction”, yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Research Center for Politics and Government (Polgov, 2017), ini dengan sangat baik menjelaskan tentang persoalan politik industri ekstraktif terutama kaitannya dengan gerakan civil society di dalamnya dalam konteks di negara-negara Asia Tenggara.

Buku ini menjelaskan paling tidak terdapat tiga aspek penting yang mendorong perhatian civil society untuk menegakkan prinsip good governance dalam pengelolaan industri ekstraktif (galian) agar bisa menemukan inovasi-inovasi kebijakan alternatif.

Pertama, banyak lembaga donor internasional yang menggelontorkan dana untuk mengembangkan agenda seputar pengelolaan pemerintahan yang baik dan pengawasan terhadap kebijakan seputar sumber daya alam. Misalnya sejak tahun 1980-an didirikan Structural Adjustment Programmes (SAPs) di Africa yang berusaha menekan adanya rumusan kebijakan pasar yang bersahabat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2002 juga didirikan Poverty Reduction Programs (PRPs).

Pada perkembangan di era yang lebih kontemporer, di era 1980-an, Bank Dunia adalah aktor pertama yang memperkenalkan sekaligus mempromosikan penerapan prinsip good governance di seluruh dunia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, good governance mengandaikan bekerjanya prinsip efisiensi dan efektifitas di sebuah negara dengan menanggalkan model tunggal government state, dan beralih pada perluasan aktor (negara, swasta, dan masyarakat atau civil society) dalam rangka merumuskan kebijakan negara.

Bergulirnya good governance menjadi faktor penting (untuk tidak mengatakan terpenting dan satu-satunya) bagaimana kontrol luas publik mendapatkan dorongan dan legitimasi untuk terlibat aktif dalam kebijakan pemerintah, yang tentu berdampak pada kontrol publik terhadap sektor sumber daya alam.

Kedua, gelombang demokratisasi di negara-negara berkembang. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, melakukan perjuangan untuk menata ulang negara seturut dengan prinsip demokratisasi yang sebelumnya banyak ditekan oleh kekuatan militer. Di Indonesia, meski dalam skema gelombang demokrasi terhitung telat, sejak tahun 1998 telah bergulir untuk berkomitmen menegakkan demokratisasi setelah 32 tahun digenggam pemerintahan otoriter Orde Baru.

Apalagi, pada tahun 2000an, Bank Dunia turut berpatisipasi, melalui suntikan dananya untuk pemulihan pasca krisis ekonomi, merancang bagaimana good governance diterapkan di Indonesia (ulasan bagaimana penerapan neo-liberalisme, good governance, dan desentralisasi pasca reformasi bisa dibaca di sini).

Ketiga, konsolidasi para organisasi-organisasi non pemerintahan (NGO) yang saling terinteraksi secara global. Hal ini tentu menambah semangat bagi para NGO yang bergerak menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan industri ekstraktif di negaranya masing-masing.

Gerakan ini awalnya bisa dilacak dari NGO di Inggris yang mendirikan Publish What You Pay (PWYP). Pada tahun saat bersamaan di tahun 2002 Tony Blair secara resmi mendirikan The Extractive Industry and Transparency Initiative (EITI) yang kemudian juga menjalar di negara-negara Eropa dan pada tahun 2010 juga terjadi di Amerika Serikat. Diperkiran pada tahun 2013 telah ada 40 negara yang bergabung ke EITE.  Asia Tenggara adalah sebuah letupan dari gerakan global tersebut. Indonesia sendiri bergabung pada tahun 2014.

Dari pelbagai pemaparan yang telah dikemukan, kita bisa membaca bahwa untuk bisa memahami gerakan civil society, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan atau sumber daya alam tidak bisa terlepas dari sebuah agenda gerakan besar skala global. Meski terkadang beberapa NGO mengaku tidak berafiliasi dengan gerakan-gerakan tersebut, sekurang-kurangnya, paradigma tentang lingkungan telah mempengaruhi tema pergerakan tersebut. Sehingga, analisis seputar gerakan lingkungan tidak bisa serta merta terputus dari kerangka analisis global.

Sebagai buku yang berasal dari sebuah riset yang serius tentang civil society dan industry ekstraktif atau tema politik lingkungan, buku ini sangat layak dibaca dan dikaji. Atau bisa jadi, buku ini menjadi buku pegangan wajib bagi mereka yang menggeluti tema-tema seputar kebijakan politik lingkungan, dan gerakan civil society di Indonesia secara luas.

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Departemen Politik dan Pemerintahan.

 

Baca tulisan terkait berikut ini:

Pengertian Governance dan Perbedaannya dengan Government dalam Kajian Kebijakan Publik

Desentralisasi, Globalisasi, dan Penerapan Prinsip Neo-Liberalisme

Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif dan Relasinya dengan Good Governance