lang="en-US"UTF-8"> Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 2) - Pojokwacana.com
singlearticle

Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 2)

Dinamika kebijakan sosial yang ditulis oleh Tapiheru telah menjelaskan secara singkat dimana hal tersebut berangsur-angsur membentuk suatu skema berdasarkan rezim. Jauh sebelum Indonesia ada, pemerintah Hindia-Belanda sebenarnya telah menciptakan proses tersebut dengan membuka jalur untuk investasi swasta.

Pada kurun waktu itu praktik dan institusi yang dikaitkan dengan kebijakan sosial dan layanan sosial mulai muncul secara sistematis terlebih dengan adanya ‘politik etis’ di awal abad 20. Manifestasi konkret dari politik etis adalah adanya pengembangan sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengubah masyrakat yang bercorak feodal dan pertanian, menjadi lebih kepada modern dan industrial.

Telaah mendalam terjadi pada saat Orde Baru, dimana karakteristik rezim meninggalkan sepenuhnya sistem dan cara yang digunakan oleh era demokrasi terpimpin. Robinson dalam Tapiheru (2018) menjelaskan bahwa Indonesia mengadopsi model pemerintahan parlemen dan mengambil model kebijakan keynesian di bidang ekonomi.

Hal ini menunjukan akan adanya peran sentral negara untuk ikut serta dalam proses pelayanan penyedian kesejahteraan tanpa menihilkan peran pasar. Era ini tidak lebih kuat dibanding Orde Baru karena sejatinya, dominasi negara tidak terlalu kuat. Terlepas dari segala komunitas berbasis keluarga, adat dan yang lainnya telah mengambil peran dan masih mengambil alih terkait dengan penyediaan praktik-praktik kesejahteraan sosial.

Rezim Orde Baru hadir dengan bangunan dasar terkait dengan korelasi dan kaitan mendasar antara negara, pasar dan masyarakat. Karakteristik rezim yang mengandaikan akan adanya sebuah pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan atas penyediaan tunggal dari negara, membuat peran dari pasar dan masyarakat tereduksi dalam hal ini tidak terlalu menjadi titik poin yang diperhatikan negara.

Hal ini berlaku dalam setiap hal termasuk di dalamnya persoalan ekonomi. Manifestasi dari hal tersebut disebut oleh Tapiheru diantaranya adalah terkait dengan kebijakan subsidi harga langsung, bantuan langsung pemerintah untuk komoditas penting masyarakat yakni gas, bensin dan pendidikan perawatan kesehatan dan seterusnya.

Transformasi besar muncul ketika jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Fase ini  menandakan adanya sebuah reformasi besar dan udara segar bagi proses liberalisasi ekonomi dan politik, yang sejak awal setidaknya di sektor ekonomi sudah dibuka secara bertahap sejak jatuhnya demokrasi terpimpin ala Soekarno.

Hal ini mengindikasikan akan adanya perubahan rezim dan aktor yang berpengaruh, dimana menurut Tapiheru, dominasi negara berkurang untuk mengintervensi peran pasar dalam pelayanan kesejahteraan, interaksi yang terjadi menggunakan model mekanisme pasar yang dapat dilakukan dalam situasi yang lebih lentur dan pelayanan yang lebih baik.

Tapiheru (2018: 44) mengungkapkan bahwa mayoritas kebijakan sosial pasca-1998 di Indonesia secara sistematis akan membentuk sebuah stratifikasi masyarakat dalam dua lapisan utama, yakni masyarakat yang lebih kaya dan mereka yang miskin berdasarkan keterlibatan mereka dalam mekanisme pasar.

Hal ini menandakan akan adanya stratifikasi sosial yang terjadi dan tidak meratanya pembagian jaminan kesehatan nasional, walaupun negara telah berupaya menciptakan kebijakan sosial secara riil namun hal tersebut tetaplah lebih merujuk pada logika dasar pasar.

Seperti yang dikatakan Djani (2018) bahwa sebenarnya sejak awal negara sudah mencoba menerapkan sistem jaminan sosial, namun hal itu terbatas bagi pekerja formal dan aparatur sipil negara, dan anggota militer. Jaminan sosial tenaga kerja misalnya, adalah sistem jaminan sosial formal untuk para pekerja pada tahun 2003 hanya mencakup 12 juta, dan sekitar 31 juta pekerja sektor formal. Ini menandakan tidak terpenuhinya semua warga negara dalam jaminan hak kesejahteraannya.

Akhirnya dengan adanya hal tersebut, kebijakan sosial didefinisikan kembali menjadi dua kategori yakni terkait dengan bantuan sosial dan asuransi sosial. Program bantuan sosial lebih kepada proses untuk pengurangan kemiskinan. Dan untuk asuransi sosial lebih kepada program pengurangan resiko melaui penambahan pendapatan dan cakupan keuangan biaya untuk perawatan kesehatan dan seterusnya.

Kebijakan tersebut termanifestasikan dengan adanya UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menerapkan asas universal coverage. Hal ini menunjukan bahwa negara secara tidak langsung berusaha untuk menciptakan kesamarataan penyediaan penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara kepada warga negara dan tidak memihak pada status sosial tertentu.

Djani (2018) menyebutkan bahwa BPJS merupakan sebuah perpaduan dari produk Orde Baru yakni Jaminan pengaman kesehatan dan Jaminan kesehatan Nasional. Artinya bahwa sistem jaminan sosial yang diterapkan hari ini merupakan hasil kalkulasi dan evaluasi dari sebuah proses penyelenggaran jaminan sosial sejak terdahulu.

Karakteristik Indonesia yang menerapkan asas desentralisasi pada tahun 2001, membawa pada kreativitas masing-masing pemerintah daerah untuk menyelenggarakan aspek jaminan sosial tersebut. Hal tersebut, memberikan sebuah wadah baru untuk pemerintah daerah untuk mengekplorasi jenis dan jaminan seperti apa yang coba diterapkan.

Tulisan Djani sebenarnya membuka beragam daya krativitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni program di kota bekasi, biasa disebut dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (JamKesDa) untuk melakukan sebuah pelayanan penyediaan kesejahteraan dalam hal ini adalah aspek kesehatan, dan hal tersebut tidak berjalan secara konsisten dan masih ada perebedaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya, gerakan sosial JamKesWatch hadir untuk mengadvokasi masyarakat bekasi untuk mendapatkan hak jaminan kesejahteraannya.

Tulisan itu sangatlah berperan penting dalam membangun cakrawala kajian terkait dengan konsep negara kesejateraan. Komunitas Jamkeswatch muncul sebagai saluran efektif masyarakat untuk mengejawantahkan nilai dan prinisip kesejahteraannya. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa kesejahteraan tidak semata dapat hadir dari beragam kegiatan pemerintah, atau negara bahkan pasar, namun juga bisa hadir dengan logic sukarela yang memiliki basis kedekatan ideologi.

PENUTUP

Pemikiran Esping-Andersen (1990) tekait dengan state-based oriented, dimana pemenuhan pelayanan kesejahteraan berfokus oleh negara membawa pada fakta empiris yang dihadapkan dengan nilai-nilai lokalitas yang hadir di Indonesia memiliki nilai yang berbeda.

Artinya bahwa dalam konteks Indonesia dengan pertimbangan kompleksitas dan sifat yang sangat majemuk yang dihadirkan dalam skema dan pola pelayanan kesejahteraan. Pendapat Esping-Andersen (1990) tidak bisa sepenuhnya dapat dikonfirmasi dengan mutlak, dimana negara mampu menghadirkan pelayanan kesejahteraan secara penuh.

Penelitian Mada dan Rahmawati (2018) misalnya dalam menganalisis rezim kesejahteraan universal, dengan meneliti persoalan yang ada di Kulon Progo dalam penyedian akses kesehatan bagi masyarakat, memiliki perbedaan yang sangat mutlak..

Dimana banyak kasus di Indonesia justru memperlihatkan bahwa skema kesejahteraan berbasis negara bukan merupakan wujud dari kematangan aspek kewarganegaraan, namun lebih bisa dikatakan sebagai sebuah inisiatif dari kepala pemerintah untuk menggunakan isu kesejateraan sebagai pintu masuk mendapatkan dukungan pubik (Mada, 2018:81).

Apa yang kemudian terjadi di Kulon Progo menegaskan terkait dengan adanya sebuah pola di adopsinya model klasik dari politik kesejahteraan berbasis negara, setidaknya dalam hal bahwa agensi negara muncul sebagai inisiator dari program-program kesejahteraan dan hal itu diwujdukan dalam sektor yang sangat klasik yakni sektor kesehatan (Mada, 2018:114).

Terlepas dari adanya upaya politis yang memanfaatkan rezim kesjahteraan dibangun sebagai strategi untuk meraih elektabilitas dengan memanfaatkan gagasan mengenai perlindungan terhadap warga negara, setidaknya kasus di Kulon Progo menambah cara memandang nilai politik kesejahteraan yang majemuk di Indonesia.

Pada intinya, kemajemukan yang ada di Indonesia membawa pada ranah pengertian yang cukup bisa ditelaah dan ditinjau secara tegas, bahwa adanya sistem BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional, dan seterusnya, masih memerlukan adanya usaha paralel dengan apa yang dilakukan di tingkat lokal serta beberapa komunitas keagamaan yang ada di Indonesia.

Hal ini akan membawa pengertian, bahwa tidak penting siapa yang menghasilkan namun yang terpenting adalah produksi penyediaan kesejahteraan dapat terasa dan berlaku bagi seluruh warga negara secara merata.

 

Daftar Referensi

Aspinall, E., & Mada S. 2015. “Electoral dynamic in Indonesia: Money Politic, Patrongage and Clientelism at The Grassroots. Singapura: NUS Press.

Djani, Luky. 2018. “Kontrol Popular Atas Sistem Jaminan Kesehatan: Jamkes Watch Bekasi.” dalam Wawan Mas’udi & Cornelis Lay (Ed.). 2018. Politik Kesejahteraan:Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Esping-Andersen, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press:Cambridge University Press; Cambridge.

Kurniawan, Nanang. 2018. “Menegosiasikan Logika Sosial dan Profit dalam Pelayanan Kesejahteraan oleh Lembaga-lembaga Keagamaan: Yogyakarta dan Sumatera Utara”. dalam Wawan Mas’udi & Cornelis Lay (Ed.). 2018. Politik Kesejahteraan:Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lipset, S.M. 1960. “Political Man: The Social Bases of Politics.” New York: Doubledat & Company.

Mada, S., & Rahmawati, D (2018). “Rezim Kesejahteraan Universal: Kasus Kulon Progo.” dalam dalam Wawan Mas’udi & Cornelis Lay (Ed.). 2018. Politik Kesejahteraan:Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mas’udi, Wawan. 2018. Politik Kesejahteraan:Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. dalam Wawan Mas’udi & Cornelis Lay (Ed.), Politik Kesejahteraan:Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. 2018. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

.Savirani, A., & Tornquist, O. 2015. Reclaiming The State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia. PolGov: Yogyakarta.

Tapiheru, J. 2018. “Sejarah Kebijakan sosial di Indoensia:Distribusi Kesejahteraan Sebagai Praktik Artikulasi dan Pembentuk Subjek”. dalam Wawan Mas’udi & Cornelis Lay (Ed.). 2018. Politik Kesejahteraan:Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

 

Penulis: Alrdi Samsa

Baca juga tulisan lainnya:

Dimensi Isi, Proses, dan Konteks dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Democracy for Sale, Praktik Demokrasi Patronase di Indonesia