Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 1)

Tidak bisa dinafikan bahwa sebagian besar kalangan menilai bahwa aktor utama penyedia layanan kesejahteraan bagi warga negara merupakan bagian dari fungsi dan tugas negara (lihat misalnya Esping-Andersen, 1990).

Namun, beberapa studi yang belakangan hadir memberikan tawaran analisis yang menunjukkan kecenderungan bahwa aktor non-negara juga dan bahkan berperan lebih aktif dalam menyelenggarakan jaminan kesejahteraan (Lihat Djani, 2018; Kurniawan, 2018).

Aktor-aktor di luar negara ini misalnya organisasi agama dan organisasi berbasis identitas adat yang menjadi agen penting dalam penyediaan layanan kesejahteraan.

Savirani & Tornquist (2015: 25) dalam Survei “Power, Welfare and Democracy” menekankan bahwa isu penting dalam permasalahan sosial yang terjadi terletak pada persoalan pelayanan kesejahteraan. Hasil penelitian tersebut mengajak kita untuk kembali mempertanyakan ketika demokrasi di Indonesia sudah mengalami fase demokratisasi melalui Pemilu seperti yang kita jalani sekarang, lantas pertanyaannya “terus apa selanjutnya?”.

Pertanyaan publik itu mengemuka lantaran berbagai pengalaman pasca Pemilu, negara tidak kunjung menunjukkan performa terbaiknya dalam memenuhi kebutuhan publik.

Data menunjukkan bahwa 70% Responden melihat pelayanan pokok seperti pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial sebagai sebuah kebutuhan publik yang sangat penting untuk menjadi fokus perhatian, dan karenanya hal tersebut harus sepenuhnya dikelola oleh negara. Keinginan warga negara seturut dengan penelitian itu lebih banyak berharap mereka dapat mengakses layanan kesejahteraan mendasar yang menjadi fungsi negara.

Secara cepat kita bisa mengatakan bahwa yang terpenting bagi warga negara adalah pemenuhan kesejahteraan sosial yang menjadi jaminan kebutuhan dasar, bukan retorika demokrasi dan demokratisasi yang menunjukkan sikap paradoks atas terwujudnya harapan yang menjadi tujuan utama kesejahteraan terealisasi.

Meskipun harus dicatat bahwa negara sebenarnya tidak sepenuhnya absen dalam penanganan pelayanan kesejahteraan, namun ketiadaan kebijakan kesejahteraan yang sistematis membuat pelayanan tidak terkonsentrasi penuh secara merata, sehingga persoalan ketimpangan sosial terus berlanjut dan tidak memiliki kejelasan.

Penting kiranya kita menelaah kembali secara teoritis basis pemikiran negara kesejahteraan, terutama dari segi basis penyedian aktor; negara, pasar dan civil society. Karena pada tataran tertentu, negara tidak bisa diharapkan sebagai penyedia layanan kesejahteraan secara tunggal, melainkan pasar dan seterusnya juga menyediakan, dan bahkan berebut kontestasi dalam menjalankan pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial.

Esping-Andersen dalam konsep Three World of Welfare

Esping-Andersen memulai kajian utama terkait dengan konsep negara kesejahteraan dengan mengkritik pola dan skema pelayanan dan penyediaan kesejahteraan melalui sistem kapitalisme. Tidak dipungkiri bahwa sistem kapitalisme akan mendorong negara untuk mengikuti logika pasar yang menekankan pada aspek privatisasti, dan tidak ada pembeda antara kebutuhan privat dan publik (Esping-Andersen:1990).

Uraian Esping-Andersen dengan terminologinya yakni Three World of Welfare tidak menafikan akan potensi yang dapat dihasilkan secara positif oleh kapitalisme, dimana jika dikelola dengan baik sistem kapitalisme akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kebebasan persaingan ekonomi yang sangat berkorelasi positif dengan jalannya pengadaan pelayanan kesejahteraan.

Namun mereka menggaris-bawahi bahwa dimensi yang dihasilkan dari sistem kapitalisme tidak hanya menghasilkan persoalan tersebut. Komodifikasi dan Stratifikasi merupakan dua dimensi penting yang akan dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Komodifikasi disebut oleh Esping-Andersen (1990) sebagai sebuah bentuk mekanisme pasar yang secara penuh bekerja tanpa adanya intervensi negara untuk mewadahi kebijakan-kebijakan sosial.

Segala pelayanan menyandarkan pada aspek jejaring (ketergantungan) dan masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki modal akan tidak terlalu dipermasalahkan, karena hubungannya adalah client bukan warga negara.

Logika dasar ketergantungan yang akan dirasakan oleh masyarakat secara luas tersebutlah yang kemudian akan menimbulkan dimensi kedua, yakni stratifikasi sosial, pembelahan status sosial dan hal tersebut akan memiliki impact secara langsung pada skema pelayanan kesejahteraan.

Hal tersebut akan menghasilkan pola dan skema yang bisa keluar dari nilai dan prinsip negara kesejahteraan. Pola kompetisi yang berbasis pada kepemilikan modal dalam sistem kapitalisme tersebutlah yang akan menimbulkan adanya kesenjangan dan kemiskinan sosial yang terjadi. Karena bagaimana pun jika negara tidak mampu mengintervensi pasar, hal yang akan terjadi adalah terkait dengan pola distribusi modal yang tidak merata.

Terkait dengan hal tersebut, Esping-Andersen mengajukan sebuah solusi atas kritiknya terhadap kapitalisme. Dimana pilar utama yang ada dalam negara kesejahteraan; nilai sosial, kewarganegaraan sosial, demokrasi penuh, sistem hubungan industrial modern dan hak atas pendidikan dan perluasan pendidikan yang bersifat universal dan modern haruslah diakomodir oleh negara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan warga negara yang tercermin dalam hak-hak sosialnya, ditandai dengan adanya penyelesaian utama untuk meminimalisir komodifikasi dan stratifikasi sosial.

Efek stratifikasi dan komodifikasi bisa diselesaikan melalui peran negara yang mutlak untuk menghadirkan konsep dekomodifikasi sosial, bertujuan langsung untuk mengurangi ketergantungan warga negara pada pelayanan kesejahteraan terhadap pasar. Telaah tersebut mengerucut pada satu penyimpulan bahwa, negara menjadi peran sentral yang harus mengintervensi segala lokus pelayanan kesejahteraan sosial.

Hal ini selaras dengan dimensi aktor yang dibagi menjadi tiga, yakni negara, komunitas (keluarga) dan pasar. Dimana logic yang harusnya dibangun adalah negara berhak dan wajib berdasarkan dengan hak sosial warga negaranya mengintervensi; pasar dan komunitas serta hadir untuk menyediakan layanan kesejahteraan penuh bersifat universal.

Maka untuk menegaskan posisinya dalam melihat negara, Andersen mengelompokan beragam negara di dunia dan membaginya kedalam berbagai rezim; liberal, social democratic and konservatif. Dengan pengelompokan ini, telaah yang coba didalami oleh Andersen adalah terkait dengan sistem yang mengitarinya.

Liberal akan bercirikan Residual dalam arti jaminan sosial tidak seluruhnya diberikan oleh negara, dimana pasar akan lebih dominan menguasai pelayanan kesejahteraan, dan bahkan intervensi pasar akan menjadi basis logika negara. Selanjutanya, dalam rezim Social Democratic sistem akan bersifat universal komprehensif. Sistem ini mengandaikan seluruh jaminan sosial kesejahteraan difasilitasi dan diwadahi oleh negara, dominasi negara akan menyentuh nilai dan prinsip kesejahteraan.

Dan terakhir, dalam rezim Konservatif, ditandai dengan adanya suatu pembagian tugas yang merata, antara negara, pasar dan komunitas. Hal ini akan menandai adanya penguatan fungsi institusi negara (institusionalist welfare) yang jelas dan pelayanan pada warga negara yang menjadi fokus. Dalam rezim ini yang akan mengatasi resiko sosial dan memiliki reaksi pro-aktif adalah keluarga atau komunitas.

Dan inti dari tiga tipologi rezim kesejahteraan yang telah disebut oleh Esping-Andersen, pembagian negara kesejahteraan dibagi dalam tiga bentuk yakni. Pertama,  Residual Welfare yang bercirikan dengan jaminan sosial terbatas dan dominasi pasar. Kedua, Universalitas Welfare yang bercirikan dengan jaminan sosial yang diberikan oleh negara dalam arti negara memberikan pelayanan kesejahteraan secara merata kepada seluruh rakyat.

Ketiga adalah Institusionalist Welfare State yang bercirikan dengan adanya peran keluarga (komunitas) yang menyediakan prinsip kesejahteraan. Tipe ketiga ini lebih menunjukan adanya segmentasi yang sangat kentara diantara pasar, negara dan komunitas. Namun peran dominan yang menjadi penompang kesejahteraan sosial terletak pada peran keluarga atau komunitas.

Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia

Joash Tapiheru dan Wawan Mas’udi (2018) telah menjelaskan secara detail terkait dengan sejarah kebijakan sosial dan distribusi kesejahteraan sebagai praktik artikulasi dan pembentuk subjek di Indonesia. Mereka menjelaskan terkait dengan transformasi dan transisi yang menekankan pada telaah kebijakan sosial.

Lintas dinamika kekuasaan, kesejahteraan, dan demokrasi di Indonesia yang dirangkum, sebagai ‘harapan mayoritas masyarakat Indonesia akan demokrasi yang berkorelasi positif dengan nilai kesejateraan, di tengah rendahnya kepercayaan kepada negara dan pemerintah hal tersebut sangatlah penting untuk ditelaah (Santoso, dkk dalam Tapiheru, 2018).

Oleh karenanya menjadi sangat wajar ketika kerangka yang tersegmentasi oleh aktor yang memproduksi kesejahteraan akan menghasilkan kesimpulan berbeda dengan bagaimana pelayanan kesejahteraan hadir.

Era reformasi menjadi titik tekan terkait dengan penelaahan kebijakan sosial yang dilakukan oleh Tapiheru, dimana telaah terkait kontestasi panjang tentang makna kesejateraan terjadi di berbagai bidang dan bentuk, menimbulkan pemaknaan tertentu atas kesejahteraan yang mengabaikan kemungkinan pemaknaan lainnya yang hal ini bisa di akibatkan oleh adanya intervensi hegemonik tertentu (Tapiheru, 2018).

Artinya bahwa rezim berkuasa untuk membentuk pola dan skema distribusi kesejahteraan berdasarkan atas subyektifitas ideologis rezim, penelaahan subjektif ini disebut oleh Esping-Andersen sebagai residual welfare yang mana produksi pelayanan kesejateraan diberikan hanya pada beberapa klasifikasi masyarakat.

Analisis atas pola dan hubungan antara pembentukan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi juga menjadi sangat penting untuk ditelaah. Banyak teoritikus misalnya menjabarkan terkait dengan adanya korelasi positif antara pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan (lihat Lipset, 1960).

Hal ini dikarenakan ada pola dan skema yang berbeda yang dilakukan rezim Orde Baru, dimana pembangunan ekonomi menjadi fokus dan titik sentral yang dilakukan negara untuk mendorong nilai income negara menjadi terus menerus naik, dan hal itu akan berkorelasi positif dengan segala penyedian kesejateraan. Walaupun hal ini telah menjadi usang, karena pada titik tertentu pembangunan inftrastruktrur ekonomi yang dilakukan oleh Soeharto bersifat Java Centris, akibatnya sama sekali tidak merata.

Pada dasarnya rangkaian praktik artikulasi kebijakan sosial dilakukan oleh subjek tertentu, negara, pasar dan masyarakat dan keterlibatan aktor lain dalam proses penyediaan kesejahteraan, akan terlihat sangat memiliki hubungan, atau Tapiheru menyebutkan memiliki kontingensi dengan suatu rezim (Tapiheru, 2018:21).

Istilah rezim kesejahteraan tidak memiliki makna tunggal, dalam arti sifatnya sangat cair dan mengikuti karakteristik rezim. Rezim pada gilirannya adalah struktur yang mengatur praktik sosial dan karenanya hal tersebut memiliki fungsi penataan dan hal tersebut melingkupi pada berbagai bentuk aturan, sistem dan formasi sosial yang semuanya bersifat diskursif (Tapiheru, 2018: 23).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang kemudian dianalisis oleh Esping-Andersen (1990) yang menyatakan bahwa rezim kesejahteraan diproduksi dan didistribusikan dibawah setiap rezim dengan penempatan dekomodifikasi sebagai sebuah batasan yang dihasilkan oleh proses industrialisasi.

Artinya, kemampuan individu dalam kaitannya dengan kemampuan produksi dan hubungannya dengan pasar sangat memiliki korelasi. Negara menjadi patokan utama dalam ranah tersebut untuk menciptakan dekomodifikasi, dan state-based welfare menjadi sebuah model yang mutlak untuk mencapai kesejahteraan.

Lanjut Bagian 2

Penulis: Alrdi Samsa