Kolaborasi Institusi dan Resiliensi Desa di Tengah Covid-19

(Ilustrasi virus corona. Sumber Gambar: The Jakarta Post)

Genderang perang telah ditabuh untuk COVID-19. Negara-negara di dunia sepakat melawan virus berlabel pandemi ini. Dalam situasi krisis, sistem politik dan institusinya dituntut untuk tidak mempertontonkan bentuk tata kelola pemerintahan yang buruk. Apalagi, pandemi bisa dijadikan sebuah momentum untuk men-challange kesiapan pemerintah menghadapi sebuah tantangan global. Lebih dari itu, partisipasi warga negara untuk terlibat pro-aktif ditengah krisis merupakan sebuah keniscayaan, maka demokrasi telah menyanggupi ruang itu.

Segala macam keputusan politik yang diambil saat kondisi krisis membutuhkan kekuatan all out dari segala instrumen pemerintahan. Kolaborasi lintas institusi negara perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga, pemberdayaan setiap institusi pemerintahan akan bermuara pada resiliensi Desa yang diharapkan mampu menopang kerentanan di level akar rumpun.

Kolaborasi Lintas Institusi adalah Keharusan!

Telah diungkapkan oleh Acemoglu dan Robinson dalam “Why Nations Fail”,  bahwa kesuksesan sebuah negara sangat dilatarbelakangi oleh institusi politiknya. Pandemi Covid-19 adalah momen tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki diri melalui mobilitas institusi pemerintah. Di tengah pandemi, agar keputusan politik yang diambil oleh Presiden berjalan efektif, maka kolaborasi lintas sektor institusi negara merupakan sebuah keharusan; antara eksekutif dengan legislatif, antara pemerintah pusat dengan daerah, hingga ke pemerintahan Desa, kolaborasi dengan sektor swasta, dengan organisasi sipil atau komunitas hingga kolaborasi yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Direktur Jendral WHO juga sudah menekankan pentinganya kolaborasi untuk bersama membangun kembali harapan. Kolaborasi kembali menjadi keharusan mengingat penyebaran pandemi semakit cepat dan sudah pada level eksponensial; 100 ribu kasus pertama hanya membutuhkan waktu 67 hari, 100 ribu kasus berikutnya hanya dalam 11 hari, selanjutnya hanya butuh 4 hari untuk 100 kasus ketiga, dan hanya 2 hari untuk 100 kasus berikutnya (WHO, 2020).

Kesigapan pemerintah yang tidak terlalu “thas-thes” dalam mengambil langkah kebijakan membuat pemerintahan daerah bergerak sendiri-sendiri, tanpa ada narasi yang serasi. Maka tidak heran mitigasi disetiap daerah bisa berbeda-beda bentuknya. Dari riset sederhana yang penulis lakukan di Kecamatan Gondokusuman dan Condongcatur Yogyakarta, menemukan fakta bahwa keterlambatan dan tidak transparansi informasi dari pemerintah telah membuka ruang hoax yang melahirkan kepanikan luar biasa dalam kelompok masyarakat. Imbasnya, masyarakat setempat membatasi akses jalan, satu RW hanya buka satu pintu. Masyarakat menyebutnya lockdown, namun realitanya seperti lockdon’t, artinya yang ditutup hanya akses jalan tapi sebagian rutinitas tetap berlangsung.

Merespon fenomena tersebut, dibutuhkan sebuah koordinasi dan sinkronitas yang kuat dalam upaya mengontrol penyebaran virus antar institusi pemerintah. Terlepas pemerintah pusat yang masih meraba-raba alur kebijakan menghadapi corona, pemerintah pusat memiliki alternatif tata kelola desentralisasi yang menyangkut dengan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan fungsi kebijakan dan kualitas normatif atas pemerintah pusat, atau apa yang disebut oleh Duco dan Ringo sebagai mode transisi dan pelimpahan tanggung jawab administratif.

Dengan kata lain, ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan koordinasi guna mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Saat ini peluang kolabarasi itu terbuka lebar, pasca Jokowi meneken Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gagas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Korona. Gugus Tugas ini dapat menjaga asa bagi pemerintah daerah untuk melalukan karantina di wilayah masing-masing.

Kolaborasi penanganan Covid-19 tidak hanya diperankan oleh aktor tunggal pemerintahan eksekutif. Dewan di Senayan dan daerah, plus partai politik merupakan entitas politik yang sangat ditunggu inisatifnya, salah satunya oleh para epidemologist. Konteks ini menitikberatkan pada perhatian terhadap komuter yang memiliki tingkat kerentanan carrier virus yang tinggi. Inisiatif dewan dibutuhkan untuk melacak para komuter berdasarkan distrik dan daerah pilihan mereka untuk meredam penyebaran virus korona.

Terlebih lagi, persoalan diaspora yang memilih untuk mudik menjadi sebuah kecemasan serius atas beban carrier yang tersematkan kepada mereka. Dukungan dewan dibutuhkan untuk merumuskan aturan yang mengasilkan spatial mapping atau pemetaan terhadap penyebaran virus lebih mudah ditangani, ketimbang sibuk beramai-ramai menjadi distributor masker dan hand sanitizer sebagai sikap partisan dan memang bukan fungsi pokok legislator (Lihat Pasal 20A (1) UUD 1945).

Dalam konteks ini masyarakat sebagai konstituen diharapkan kritis mengamati tingkah laku legislator pilihannya, karena demokrasi memiliki kemewahan untuk menghukum mereka pada pemilu yang akan datang bila kenyataan tidak seperti harapan.

Resiliensi Desa Menjadi Penting

Penanganan pandemi korona juga merupakan persoalan strategi kebijakan pemerintah. Seperti penekanan oleh David Runciman, bahwa rezim otokrasi mapan Cina sekalipun juga kesulitaan menghadapi krisis pandemi, hingga strategi pre-emtion diterapkan Cina untuk menahan virus korona. Pemerintah patut mencari penyangga untuk menekan kerentanan ekonomi. Karena segala keputusan politik ditengah krisis akan menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Misal saja, saat krisis ekonomi 2008 silam kebijakan Bantun Langsung Tunai (BLT) diprogramkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Situasi krisis karena pandemi saat ini memang memungkinkan kebijakan BLT kembali dilayangkan (dalam apapun bentuknya). Namun, melihat lebih dalam saat ini pemerintah mempunyai alternatif lain, yaitu melalui instrumen terkecil negara; pemerintahan Desa. Perlu ditekankan bahwa Pemerintahan Desa dalam konteks ini sebagai institusi negara atau perpanjangan tangan negara yang paling dekat dan doable menjangkau lapisan masyarakat lebih dalam.

Melalui pemerintahan Desa, negara hadir di tengah kegaduhan masyarakat yang diambang chaos. Faktor ini menjadi pilihan atas dasar informasi dari Direktur Jendral WHO, bahwa vaksin virus korona baru tersedia setidaknya 12 hingga 18 bulan kedepan.

Pemerintahan Desa hadir karena konsekuensi atas desentralisasi. Sebagai instrumen negara pemerintahan Desa sudah matang secara kelembagaan dan finansial. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 sebagai alasan yuridis bahwa pemberdayaan Desa ini perlu di fungsikan sesuai dengan konteks krisis pandemi korona saat ini. Bukan tanpa alasan, BPS mencatat bahwa karena dana Desa, angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan penduduk di level Desa menurun. Dalam skala nasional rasio gini per Maret 2019 tercatat sebesar 0,317 poin lebih rendah dibandingkan Maret 2018.

Data BPS memaparkan bahwa persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10% atau 15,54 juta jiwa, turun menjadi 12,85% atau 15,15 juta jiwa pada Maret 2019. Dana Desa dikucurkan sudah sejak 2014 dengan total anggaran Rp. 20 Triliun, hingga saat ini dalam RAPBN 2020 alokasi dana Desa mencapai Rp.75 Triliun. Dengan demikian Desa sudah memiliki independensi secara finansial, memiliki badan usaha sendiri melalui dana Desa.

Di tengah kondisi pandemi saat ini, pemerintah perlu menggeser fokus alokasi dana desa. Kebijakan fiskal dalam kondisi pandemi saat ini harus lebih berfokus pada dampak ekonomi masyarakat dan petugas kesehatan yang tengah berjuang, berada di garda terdepan. Bila sebelumnya dana Desa difungsikan sebagai pembangunan dan pemberdayaan ekonomi Desa, infrastruktur Desa, dan sebagainya, maka selama masa pandemi Covid-19, dana Desa dapat dialokasikan untuk menopang kerentanaan masyarakat seperti penyediaan solidaritas pangan, sembako, vitamin, dapur umum, bahkan penyediaan Alat Pelindung Diri bagi tenaga Medis.

Dalam konteks inilah, melalui pemerintahan Desa resiliensi masyarakat tumbuh, mengorganisasi diri sebagai bentuk mitigasi. Resiliensi Desa membantu institusi pemerintah agar kepercayaan masyarakat kembali terhadap negara atas keputusan politik yang telah diambil. Melalui resiliensi, pemerintahan Desa menjamin adanya tatanan dan prosedur kelembagaan untuk memastikan masyarakat memiliki kontrol dan kesetaraan atas pemerintah.

Di titik inilah kolaborasi masyarakat bersama pemerintah berlangsung, dengan menjamin terpenuhinya segala kebutuhan sesuai dengan hak masyarakat, serta memiliki kontrol yang luas terhadap pemerintah atau yang disebut David Beetham sebagai popular control. Pada akhirnya krisis pandemi Covid-19 membawa negara untuk kembali merefleksikan diri. Memang, pandemi merupakan fenomena global yang secara domestik menunjukkan kerentanan fundamental. Namun meneguhkan opsi mobilitas institusi dan resilensi Desa merupakan kesempatan negara untuk memperbaiki diri.

 

Penulis: Farnanda, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM

Baca juga tulisan lainnya:

Perjalanan Undang-undang Desentralisasi di Indonesia Pasca Reformasi

Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif dan Relasinya dengan Good Governance

Mengapa Pasar (Market) Sangat Dominan dalam Relasi Governance Actor?