Kepemimpinan Efektif dalam Sistem Presidensial

(Presiden Joko Widodo sedang berpidato. Sumber gambar: Kompas)

Topik kajian kepresidenan biasanya hanya melingkupi seputar perbandingan sistem presidensial dan parlementer, desain kelembagaan, hubungannya dengan sistem kepartaian dan lain-lain. Di sisi lain, kepemimpinan secara khusus menjadi tema dalam kajian kepresidenan sering terlupakan. Padahal, kaitan kepemimpinan dengan kajian kepresiden secara luas amat era. Apalagi dalam sistem presidensial, dimana lebih banyak menyoroti perilaku kepemimpinan seorang presiden daripada kepemimpinan presiden dalam sistem parlementer.

Mengapa? Sebab, presidensial mengandaikan sebuah kekuasaan yang terpusat dalam diri seorang presiden, baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga, sosok pribadi seorang presiden turut pula penting dikaji dalam hal bagaimana dia mendayagunakan sumber daya kekuasaannya tersebut.

Bahkan Hamdi Muluk (2014) menyatakan bahwa faktor kepemimpinan presiden menjadi salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan dalam kaitannya menilai keberhasilan sistem presidensial, tentu di luar faktor konstitusional dan tata kelembagaan.

Titik tolak pembacaan Hamdi Muluk ini ingin mengingatkan bahwa persoalan di luar perdebatan antara sistem presidensial VS parlementer yang terus menerus diperbincangkan, namun ada aspek lain yang turut pula berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu sistem pemerintahan, dalam hal ini khususnya sistem presidensial.

Lebih jauh lagi kemudian Muluk menjabarkan beberapa asumsi dasar yang menjadikan kajian kepemimpinan mendapatkan urgensinya untuk ditelaah dalam faktor keberhasilan suatu sistem presidensial. Yaitu,

Pertama, dalam sistem presidensial, seorang presiden adalah kepala pemerintahan dan juga agen politik yang kekuasaannya bersifat sentral. Berbeda kemudian dengan sistem parlementer dimana presiden harus berbagi kewenangan dengan parlemen. Di sini kemudian personal seorang presiden menjadi muara perhatian, baik publik maupun elit politik lainnya dalam segala besar kebijakan.

Sehingga, benar kemudian dikatakan, dalam hal pemilihan presiden di negara memberlakukan sistem presidensial, harus benar-benar menempatkan orang yang tepat sebagai pilihan publik. Sebab, selain sistem presidensial menghendaki seorang presiden relatif aman dari upaya-upaya pemberhentian sebagaimana di parlementer yang rawan terjadi, seorang presiden juga diukur atau ditakar oleh publik dalam pemilihan berdasarkan pada aspek personalitas presiden, dengan sering mengacuhkan partai pengusung dan sebaginya. Di sini kemudian personalitas kepemimpinan seorang presiden dalam sistem presidensial menjadi penting untuk dipahami.

Kedua, perkembangan mutakhir di Indonesia lebih mendukung penguatan sistem presidensial. Termasuk juga kultur partai politik juga mengiyakan terhadap penguatan sistem presidensial daripada menguranginya. Artinya, kecenderungan terhadap “personalisasi politik” di dalam tubuh partai semakin besar. Maka, peran partai semakin tereduksi dan yang semakin menguat adalah personalisasi seseorang di dalam partai, atau ketua partai itu sendiri yang kemudian digadang jadi presiden.

Terakhir, perkembangan di dalam analisis-analisis ilmu politik dewasa ini yang membaca sistem presidensial semakin melibatkan perkembangan dari masuknya ilmu-ilmu analisis psikologi. Atau, bidang-bidang kajian ini semakin menemukan titik pertemuan di dalam membahas aspek presidensial dalam sorotannya terhadap personalisasi kepemimpinan. Akhirnya, kepemimpinan presidensial sebenarnya merupakan bagian dari diskursus kepemimpinan atau lebih spesifik kepemimpinan politik.

Kepemimpinan yang Efektif

Hamdi Muluk menjelaskan bahwa pengertian kepemimpinan presidensial adalah “kemampuan seorang presiden mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki (modal, uang, institusi, konstituen, pengaruh) dalam upaya mewujudkan seluruh gagasan dan tujuan politik yang dicanangkannya secara terbuka” (Muluk, 2014: 104-114).

Bagaimana tolok ukur kepemimpinan dalam sistem presidensial yang efektif itu? Terlebih dahulu perlu dikemukakan sekilas tentang karakter kepemimpinan secara luas yang dipandang efektif.

Mengutip penjelassan Garderner, pakar komunikasi politik Tjipta Lesamana (2009) menjelaskan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu melahirkan kepercayaan terhadap orang yang dipimpinnya. Sebab, ketika pemimpin mampu membuat bawahannya dipercaya, besar kemungkinan pemimpin tersebut akan mampu menciptakan atau menggalang kerjasama dengan berbagai unsur di masyarakat, termasuk dari kelompok yang tidak menyukai dirinya.

Selain itu, masih menurut Tjipta, salah satu cara bagaimana seorang pemimpin dapat menuai kepercayaan tergantung kepawaian berkomunikasinya. Selaras dengan penjelasan John Baldoni yang menyatakan, “So in every real sense, leadership effectivesss, both presidents and for anyone in a position of authority, depend to a high degree upon good communicatin skills” (dalam Lesmana, 2009: xiii). Melalui kemampuan berkomunikasi, seorang pemimpin dapat membangun kepercayaan rakyat atau pengikutnya atas dirinya.

Ringkas kata, pola kepiawainnya komunikasi seorang pemimpin akan dapat menciptakan trust terhadap dirinya. Ketika kepercayaan itu ada, maka seorang pemimpin dapat mendayagunakan kepemimpinannya dalam menggalang dukungan untuk mencapai pada tujuan yang dikehendaki.

Selaras dengan penjelasan-penjelasan di atas, menurut pendapat Gardner yang dikutip Tjipta, kepemimpinan di sini didefiniskan sebagai “is a process of persuasion of example by which an individual (or leadership team) induce a group to pursue objectives held by the leader or shared by the leader and his or her follower” (dalam Lesmana, 2009: 112).

Ringkas saja, kunci keberhasilan kepemimpinan, atau pemimpin yang efektif, ditentukan oleh bagaimana dia bisa melakukan persuasi atau bujukan, yang tujuannya menciptakan bawahannya memiliki trust terhadap dirinya, atau dapat memberikan motivasi untuk melaksanakan tujuan dari yang telah ditetapkan bersama. Tanpa adanya kepercayaan, akan sulit pemimpin menggerakkan bawahannya.

Lekat kaitannya dengan penjelasan yang diuraikan Tjipta Lesama di awal tulisan, dalam kajian kepemimpinan presidensial secara spesifik, Hamdi juga menjelaskan bahwa yang pertama kali menjadi peletak dasarnya adalah Richard Neustadt, yang menyatakan fokus analisis kepemimpinan presiden pada “kemampuan persuasi seorang presiden dalam pertarungan merengkuh suara rakyat dan, yang terpenting memenangi pertempuran politik untuk mengegolkan kebijakan” (dalam Hamdi, 2014: 112).

Di sini kemudian kepemimpinan presidensial tolak ukurnya berada pada “bagaimana seorang presiden memupuk pengaruh dan kekuasaan serta memanfaatkannya dalam praktek kepresidenan”.

Alhasil, indikator penting kepemimpinan efektif dalam sistem presidensial adalah bagaimana seorang presiden tersebut memiliki kemampuan persuasif yang luar biasa, baik kaitannya dalam rangka memperoleh suara konstituen dalam pemilihan maupun legitimasi, dan terhadap lawan-lawan politiknya, dengan tujuan dapat untuk dapat merealisasikan kebijakan yang dikehendaki oleh presiden.

 

Daftar Rujukan

Lesmana, Tjipta. 2009. Dari Soekarno Sampai SBY. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Muluk, Hamdi. 2014. “Demokrasi Presidensial dan Kepemimpinan Presidensial”. dalam Jurnal Prisma Vol. 35, No. 3 Tahun 2016 halaman 104-114.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca juga:

Fungsi dan Peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia

Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme serta Posisi Pentingnya Bagi Suatu Negara

Pengertian serta Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Negara Federal, Negara Kesatuan, dan Konfederasi