Kelebihan dan Keterbatasan Pendekatan Berbasis Ekonomi Bagi Demokratisasi

Setelah dalam tulisan-tulisan sebelumnya kita telah membahas tentang basis ekonomi bagi perkembangan demokratisasi, baik dari Lipset, Vanhanen, dan Moore, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan semacam refleksi kecil atas kelebihan dan keterbatasan pendekatan basis ekonomi sebagai penjelas demokratisasi.

Secara teoritik, analisis basis ekonomi bagi perkembangan demokrasi dan demokratisasi ikut meramaikan diskursus tentang demokrasi menjadi lebih luas. Demokrasi bukan hanya menjadi kajian yang berdiri sendiri dalam kaca mata politik, namun ia berkorelasi dengan faktor lain yang mendasari kemunculan serta keberlangsungan sistem tersebut dalam memberikan penjelasan.

Sehingga, basis ekonomi memiliki kontribusi penting bagi diskusi tentang demokrasi. Hal ini tentu akan lebih memperkaya kajian demokrasi yang sebelumnya banyak disibukkan tentang pemaknaan atau definisi dari demokrasi.

Selain itu, korelasi basis ekonomi, entah dari faktor pertumbuhan ekonomi menurut Lipset maupun distribusi sumber daya kekuasaan ala Vanhanen, lebih bersifat kuantitatif analitik. Terutama Vanhanen misalnya, dia meletakkan dasar penting bagi kajian-kajian lain untuk menilai indeks demokrasi dari berbagai negara di dunia dengan pendekatan kuantitatif.

Basis pendekatan ekonomi bagi demokrasi dapat membantu kita melakukan studi perbandingan bagaimana penilaian proses demokratisasi berlangsung di berbagai negara. Tentu kemudian indikator-indikator tentang basis ekonomi yang mengharuskan adanya distribusi ekonomi bagi perkembangan demokratisasi kemudian berkembang lagi dan banyak modifikasi di sana-sini. Intinya, bagaimana kelebihan dari basis ekonomi bagi demokratisasi adalah memberikan dasar untuk mengukur demokrasi dan demokratisasi secara kuantitatif dan dapat bisa digunakan untuk melakukan generalisasi.

Secara praktis, dengan menawarkan kajian teoritis basis ekonomi bagi demokrasi, hal ini sekaligus menjadi semacam resep bagi negara-negara ketika menghendaki negaranya mencapai demokrasi. Misalnya saja saran dari Lipset yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat penting bagi suatu negara untuk bisa mempertahankan atau mencapai demokrasi, sehingga sebuah negara yang ingin mencapai demokratisasi, maka ia harus mengejar pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu.

Sebagaimana pula resep yang bersifat praktis dari Vanhanen, ketika suatu negara ingin mencapai proses demokratisasi, maka distribusi sumber daya kekuasaan harus merata terlebih dahulu agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokratisasi.

Resep praktis basis ekonomi bagi demokrasi ini terlepas dari pro-kontra atas dampak realisasinya. Misalnya pemikiran Lipset yang sangat berpengaruh di Indonesia, bagaimana rezim Soeharto lebih menekankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebelum berbicara kehidupan sosial politik yang demokratis.

Sehingga, dengan pola otoritarian militeristik, Soeharto senantiasa menghancurkan gerakan apa pun yang mendesakkan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul dan seterusnya, atas dasar kestabilan negara untuk tetap mengejar pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi sudah dicapai, maka demokratisasi bisa berjalan di atas dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Keterbatasan

Berbicara tentang keterbatasan basis ekonomi bagi demokrasi dan demokratisasi, paling tidak menurut saya, terkait batas pemberlakuan teori ini. Meski pun para teoritis demokrasi berbasis ekonomi seperti Vanhanen sangat meyakini teori mereka mampu melakukan generalisasi di berbagai negara, namun dalam kondisi tertentu, ada limitasi teori ini untuk dapat menjelaskan dinamika demokratisasi di dalam kasus-kasus negara-negara tertentu.

Ambil contoh misalnya Singapura. Negara ini menjadi contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan realitas negara demokratis. Untuk memahami lebih jelasnya, saya akan mengambil data yang diolah dari laporan yang ditulis di Tirto.id, tertanggal 12 Januari 2017, (tirto.id/ketimpangan-kekayaan-di-asean-indonesia-nomor-dua-cgec) yang merujuk pada Laporan Credit Suisse di penghujung tahun 2016 tentang perbandingan kekayaan dan ketimpangan di Asia Tenggara.

Berikut tabelnya:

 

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata kekayaan di Singapura jauh melampaui negara-negara lain di Asia Tenggara. Rata-rata kekayaan orang dewasa di Singapura sebesar $276.884. Nominal sangat jauh melampaui negara-negara lain di Asia Tenggara. Misalnya Brunei yang berada pada peringkat kedua hanya $46.757. Sedangkan Indonesia sendiri berada di posisi ke empat sebesar $10.772.

Singapura menjadi negara yang penduduknya memiliki kekayaan yang paling tinggi dibanding seluruh negara di Asia Tenggara. Bahkan, Singapura masuk dalam salah satu negara terkaya di dunia.

Ketika berbicara kesenjangan ekonomi antar warga negara, Singapura termasuk terendah nomer dua ketimpangannya dibanding negara lain di Asia Tenggara. Sedangkan di Indonesia, ketimpangan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Rasio gini merupakan tolak ukur untuk menilai derajat ketimpangan ekonomi di berbagai negara. Semakin mendekati angka 0, atau semakin kecil, maka artinya kesenjangan ekonomi semakin tidak terlalu berjarak jauh.

Berikut ini perbandingan rasio gini yang ada di ASEAN:

Ini hanyalah contoh kesimpulan secara kasar saja. Kita mengandaikan bahwa di Singapura adalah negara yang pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Asia Tenggara, minimal terbukti dari rata-rata kekayaan warga negara tertinggi dibanding rata-rata warga negara dewasa di negara lain. Apalagi soal kualitas pendidikannya, Singapura tertinggi di ASEAN dan bahkan masuk jajaran negara terbaik pendidikannya di dunia.

Ketika kita mengingat kembali apa yang sudah dinyatakan Lipset bahwa pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tumbuhnya demokrasi, hingga hari berbicara demokrasi masih jauh dari negara tersebut. Bahkan Singapura, sebagian mengatakan, sebuah negara yang bisa menyatukan antara negara kapital dan otoriter sekaligus.

Singapura harusnya menjadi negara paling demokratis jika kita tertib dengan pemikiran Lipset, namun sayangnya bukan demikian. Berkaitan dengan distribusi sumber daya kekuasaan sebagai prasyarat demokrasi yang dikatakan Vanhanen, dengan melihat bahwa Singapura dengan rasio gini yang rendah dapat menjadi ilustrasi sementara distribusi sumber daya kekuasaan, terutama soal populasi ekonomi dan pendidikan, harusnya juga mengalami demokratisasi. Namun, nyatanya tidak demikian.

Bahkan, Indonesia dengan rata-rata kekayaan yang tidak terlalu menggembirakan di posisi 4, dan ketimpangan ekonomi peringkat dua di ASEAN malah menjadi negara yang paling demokratis, dengan catatan jika acuannya hanya pada proses penyelenggaraan dan partisipasi dalam pemilihan umum.

Melalui berbagai argumen tersebut, saya hendak menyatakan bahwa generalisasi untuk mengukur tingkat demokrasi dan demokratisasi berbasis ekonomi yang ditawarkan oleh Lipset dan Vanhanen tidak selalu bisa digunakan. Ada batasan tertentu dimana teori dan generalisasi teori mengalami keterbatasan dalam negara-negara yang spesifik.

Keterbatasan lain tentang basis ekonomi terhadap demokrasi dan demokratisasi adalah indikator yang digunakan. Semisal, ketika Vanhanen mengukur tingkat demokratisasi dari salah satunya adalah tingkat partisipasi orang dewasa yang menggunakan hak pilihnya. Semakin besar orang yang menggunakan hak pilih, maka semakin demokratisasi negara tersebut (lihat kembali tulisan saya sebelumnya tentang Vanhanen).

Indonesia masuk dalam kategori demokratis mengingat jumlah suara sah yang masuk sangat besar? Atau bagaimana menilai beberapa negara, misalnya di Australia, yang menerapkan denda dan bahkan penjara bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, masuk dalam tolak demokratisasi? Terkadang penggiringan suara itu karena paksaan sistem politik otoriter dan terkadang manipulasi dalam pemilihan umum.

 

Penutup

Pada akhirnya, basis ekonomi bagi demokrasi memberikan kontribusi penting bagi diskursus demokrasi lebih luas lagi. Terutama bagaimana demokrasi harus dipandang memiliki korelasi dengan aspek lain, seperti ekonomi. Selain itu, pendekatan demokrasi berbasis ekonomi memberikan sumbangsih penting dalam menilai suatu kinerja demokratisasi suatu negara dengan melakukan generalisasi melalui penilaian indeks demokrasi. Ini adalah sebagian dari kelebihan basis ekonomi sebagai penjelas bagi demokrasi dan demokratisasi.

Di sisi lain, keterbatasan teori-teori ini adalah tidak bisa berlaku secara umum untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang proses demokratisasi di dalam kasus negara tertentu. Karena terlalu general kuantitatif dalam memberikan penilaian tentang demokrasi untuk kepentingan komparatif, maka eksplorasi demokratisasi dalam negara tertentu luput dan kadang disitu lah terjadi limitasi bagi berlakunya teori tersebut. Selain itu, faktor lain yang patut dipermasalahkan adalah penerapan indikator demokratisasi yang dipergunakan. (Dian Dwi Jayanto)   

Baca Juga:

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik