Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia

Judul: Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats

Penulis: Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi

Penerbit: Cambridge University Press

Tahun Terbit: Maret 2018

Tebal: 286 halaman

Indonesia mulai memasuki babak baru dalam fase demokratisasi semenjak tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade. Pelbagai regulasi yang mengakomodir prinsip-prinsip demokratisasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat mulai diamini melalui amandemen konstitusi pasca 1998 (sejak tahun 1999-2002). Semenjak tahun 1999, paling tidak sudah berlangsung lima kali pemilu demokratis (1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019) meski terdapat kekurangan di sana-sini.

Memasuki dua dekade reformasi, sejauh ini bagaimana sebenarnya gambaran dari demokratisasi di negara kita?

Secara garis besar, buku berjudul “Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats” yang ditulis oleh Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi ingin memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Masih berkaitan dengan demokratisasi di Indonesia, hal lain yang dibahas adalah bagaimana kecenderungan perilaku memilih di Indonesia. Dua hal tersebut saling terkait yang pada gilirannya para pengamat politik tersebut melabeli bahwa demokratisasi di Indonesia berada dalam kondisi “Demokrat Kritis” (critical democrat).

Pengertian dari demokrat kritis ini, sebagaimana dijelaskan Mujani dkk, memiliki keserupaan dengan konsep yang dijelaskan oleh Pippa Norris tentang “Defisit Demokrasi”, kondisi sebagaimana yang dialami Amerika Serikat serta negara-negara pos-industrial lainnya yang memiliki kecenderungan pemilih atau warga negara tidak terlalu loyal terhadap partai politik.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Dalam setiap kali kontestasi Pemilu, tidak pernah terdapat satu partai yang keluar sebagai pemenang secara dua kali berturut-turut (kecuali 2014 dan 2019 yang dimenangkan PDIP Perjuangan). Pada Pemilu 1999 pemenangnya adalah PDI Perjuangan, tahun 2004 direbut oleh Golkar, kemudian 2009 Partai Demokrat dan 2014 serta 2019 adalah PDI Perjuangan. Sikap pemilih yang labil menunjukkan partai politik di Indonesia secara mayoritas tidak memiliki basis loyalis yang kuat dengan bukti suara yang stabil.

Makna lain dari defisit demokrasi menurut Pipa Noris adalah publik mempercayai bahwa demokrasi adalah sistem adalah sistem terbaik. Begitu juga meyakini nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi seperti kebebasan dan kesetaraan merupakan hal yang ideal. Namun di saat yang sama, performa demokrasi yang ditunjukkan melalui implementasi kebijakan politik menyurutkan penilaian positif mereka terhadap praktik demokrasi.

Ringkasnya, defisit demokrasi adalah perpaduan dari fenomena kuatnya keyakinan dan penerimaan publik terhadap demokrasi beserta nilai-nilainya, namun disusul dengan berbagai berita buruk yang kemudian hadir dalam praktiknya, serta kegagalan pemerintah dalam dalam mewujudkan implementasi demokrasi seturut dengan keyakinan masyarakat.

Melalui survei opini publik tentang penilaian demokrasi dan perjalanan demokratisasi pasca reformasi, Mujani dkk menyatakan bahwa defisit demokrasi juga terjadi di Indonesia. pada dasarnya komitmen warga negara Indonesia terhadap demokrasi sangat tinggi. Mayoritas mengatakan bahwa demokrasi menjadi bentuk pemerintahan dan tatatanan sosial politik ideal yang lebih baik dibanding era Suharto.

Namun, evaluasi terhadap praktik demokrasi, melalui penilaiannya terhadap kinerja pemerintah atas implementasi demokrasi, tidak sebanding lurus dengan komitmennya terhadap demokrasi. Komitmen tinggi terhadap demokrasi tersebut dibarengi dengan sikap kritis warga negara terhadap implementasi demokrasi. Inilah potret demokrasi defisit di Indonesia dimana terdapat “combination of a positive commitment toward democracy but a negative evaluation of democratic performance”.

Lebih jauh dijelaskan bahwa tolok ukur untuk menilai implementasi demokrasi masyarakat Indonesia berdasarkan penjelasan ekonomi politik (political economy explanation). Artinya, pemilih dalam setiap kontestasi Pemilu akan mendukung, memilih atau abai terhadap pilihan politik, baik kandidat maupun partai politik, berdasarkan aspek kalkulasi keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan dari pilihan tersebut.

Perilaku Memilih di Indonesia

Kecenderungan kondisi demokrat kritis atau demokrasi defisit dalam menjelaskan demokratisasi akan sangat kentara ketika meninjau lebih jauh pola perilaku memilih warga negara Indonesia. Perilaku pemilih sederhanya adalah faktor apa yang menjadi dasar seseorang menentukan pilihan politik.

Dalam berbagai literasi ilmu politik tentang kajian perilaku pemilih, paling tidak terdapat tiga model yang paling umum dikenal, yakni sosiologis, psikologis dan pilihan rasional (rational choice).

Pendekatan sosiologis (dikenal juga dengan Mazhab Columbia) menekankan bahwa karakteristik kelas sosial, agama, dan afiliasi etnis, bahasa maupun budaya menjadi faktor deterministik seseorang dalam menentukan pilihan politik. Dalam literatur klasik misalnya tentang pembelahan sosial ala Clifford Gertz kita tidak asing dengan varian abangan, santri, dan priayi. Karakteristik sosial tersebut memiliki pengaruh kuat bagi seseorang memutuskan pilihan.

Pendekatan psikologis (dikenal juga dengan Mazhab Michigan) yang merupakan kritik terhadap pendekatan psikologis. Bagi penganut Mazhab Michigan, pilihan politik seseorang bukan ditentukan dari aspek sosiologis, namun lebih karena faktor sosialisasi yang menghasilkan internalisasi kepribadian. Kepribadian yang merupakan hasil dari sosialisasi yang berlangsung lama inilah yang menjadi penentu seseorang memutuskan pilihan. Selanjutnya, pendekatan ini dikenal sebagai identifikasi partai (party identification). Dalam konteks Indonesia tampaknya model seperti ini kurang tampak.

Pendekatan pilihan rasional (rational choice) yang mengadopsi prinsip dan logika dalam ilmu ekonomi. Pendekatan ini berpendapat bahwa keputusan seseorang menentukan pilihan berdasarkan pada tujuannya untuk memaksimalisasi keuntungan dan kepuasan dengan menekan serendah-rendahnya biaya yang perlu dikeluarkan. Ketika suatu pilihan politik tertentu diyakini akan memberikan keuntungan ekonomi terhadap pemilih, maka itu yang akan menjadi pilihannya.

(Terjemahan buku “Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats” dalam bahasa Indonesia dengan judul “Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi” oleh KPG, April 2019)

Mengaca dari tiga pendekatan mainstream perilaku memilih tersebut, berada dimana kecenderungan masyarakat Indonesia?

Salah satu temuan utama Mujani Dkk yang diungkap dalam buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Kaum Demokrat Kritik” (Kelompok Penerbit Gramedia, 2019) menunjukkan bahwa pemilih di Indonesia lebih rasional dalam mementukan pilihan politik. Perjalanan demokratisasi di Indonesia dengan mengaca pada empat kali Pemilu berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih rasional dalam memutuskan pilihan.

Hal ini terbukti karena masyarakat mendatangi TPS bukan berdasarkan pemahaman bahwa berpartisipasi dalam Pemilu bukan dianggap sebagai tugas atau hak sebagai warga negara, namun berharap bahwa pilihan politik tersebut berimbas baik secara ekonomi kepada diri mereka.

Sehubungan dengan pendekatan sosiologis, temuan ini menyatakan bahwa agama, etnisitas dan kelas sosial tidak menjadi faktor terpenting dalam memutuskan pilihan. Misalnya soal faktor agama. Secara jumlah, Islam adalah agama mayoritas penduduk di Indonesia (88%). Namun preferensi politik mereka selalu minim terhadap partai yang berbasis keagamaan.

Terbukti dari beberapa kali Pemilu partai-partai yang secara tegas dalam AD/ARTnya menyatakan sebagai partai Islam seperti PPP dan PKS, maupun yang lekat dengan kultur Islam seperti PKB dan PPP hanya mampu bertengger di papan tengah dan papan bawah dalam perolehan suara. Partai sekuler atau nasionalis selalu mendominasi di urutan tertinggi. Hal serupa juga berlaku dalam pilihan presiden. Atribut keagamaan juga tidak terlalu menjadi patokan.

Kemudian Mujani Dkk mempertanyakan apakah memang ada kecendurngan proses sekularisasi politik di Indonesia? Adanya pemisahan politik dari agama karena fakta sosiologis tidak bisa dikonversi menjadi fakta politik.

Menurut Mujani dkk lebih tepat jika pertanyannya adalah: memang apa yang ditawarkan oleh partai Islam itu? Sebenarnya berbicara sekulerisasi politik berawal dari elit partai itu sendiri. Sebagai partai islam, platform yang diajukan lebih mengakomodir isu atau kebijakan yang bersifat inklusif yang sama sekali mengesankan tidak ada perbedaan dengan partai nasionalis atau sekuler. Misalnya tentang kampanye kesejahteraan, pemerintah yang bersih, melawan korupsi dan seterusnya.

Partai-partai Islam gagal dalam melakukan diferensiasi produk dengan partai non-Islam. Mereka tidak bisa memberikan spesifikasi untuk membedakan bagaimana bentuk kesejahteraan sosial Islami misalnya.

Bahkan belakangan PKS, partai yang terkenal Islamis, menggunakan kampanye SIM seumur hidup, suatu isu yang susah untuk menjadikannya memiliki nuansa janji bernuansa keagamaan.

Namun perlu dicatat bahwa bukan berarti agama sama sekali kehilangan pengaruhnya sebagai faktor perilaku memilih. Meskipun kecenderungan rational choice dan sekularisasi semakin menguat sebagai fenomena dalam lingkup nasional, di beberapa kasus seperti Pilkada Jakarta 2016-2017 menunjukkan bagaimana identitas agama dan orientasi politik keagamaan memiliki signifikasi yang tinggi. Dalam kasus tersebut karena kebetulan Ahok memiliki lapisan dua identitas minor, yakni Kristen dan Cina.

Dalam konteks Pilpres di indonesia, tidak pernah terlalu berpengaruh karena tidak ada kandidat yang berbeda agama, semuanya adalah Muslim. Sehingga kasus di Jakarta menjadi pola yang berbeda dengan pola dalam level nasional. Pemahaman surutnya pengaruh agama dalam menentukan pilihan lebih relevan dipergunakan untuk menggunakan dikotomi seperti santri vs abangan dalam varian keagamaan.

Sebagaimana kurang berpengaruhnya faktor agama dalam membentuk perilaku memilih, etnisitas juga tidak terlalu signifikan menjadi pertimbangan dalam memutuskan pilihan.

Faktor lain yang diuji adalah kelas sosial, dengan indikator sosial ekonomi, meliputi pendidikan, pendapatan dan tipe pekerjaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelas sosial tidak terlihat di Indonesia seperti yang terjadi di Eropa Barat atau Amerika Latin.

Semua partai di Indonesia menyatakan pro terhadap rakyat kecil. Dan presentase orang kecil di Indonesia cukup besar untuk mendulang dukungan di Pemilu. Tapi, setiap kali pemilu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak ada partai yang stabil menjadi pemenang dan cenderung dinamis.

Pada akhir kesimpulannya, model perilaku memilih di Indonesia lebih condong ke arah rational choice. Cara kerjanya: pertama-tama publik menilai kinerja pencapaian pemerintah terutama dalam bidang ekonomi, dalam hal incumbent yang hendak maju lagi baik kandidat maupun partai. Ketika penilaian mereka positif terhadap petahana, maka mereka akan memilih kembali kandidat atau partai tersebut. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi dan performa politiknya kurang baik, maka pilihan akan jatuh ke oposisi.

Penting untuk menjadi catatan, apa yang diulas oleh Mujani dkk ini memberikan gambaran besar terhadap demokratisasi dan perilaku memilih di Indonesia dalam level nasional. Dalam beberapa konteks lokal, terbuka peluang untuk menantang temuan tersebut.

Misalnya seperti fenomena double think masyarakat Jakarta terhadap Ahok, dimana mayoritas menyatakan kinerja pemerintahannya bagus (di atas 74%, Survei Indikator Politik Indonesia), namun tidak sebanding lurus dengan elektabilitasnya. Bahkan dalam putaran Pemilukada Jakarta, Ahok harus kalah secara dari pasangan Anies-Sandi dengan cukup dramatis (42% banding 58%). Faktor “Al-Maidah” menjadi penguat kesenjangan antara tingkat kepuasan kinerja (approval rating) dengan elektabilitas.

Ulasan di atas pernah saya tulis ketika mereview buku Burhanuddin Muhatadi dalam tulisan berjudul “Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer”.

Termasuk Pilpres 2019 kemarin juga bisa menjadi salah satu batu sandungan bagi temuan Mujani dkk. Mengingat kepuasan kinerja (approval rating) Jokowi cukup tinggi 65,9% (Charta Politika, Maret 2019), namun dalam perolehan suara hanya bisa meraup 55% suara dan cenderung dalam posisi yang tidak terlalu aman. Mungkin juga karena faktor kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.

Namun kita tidak bisa serta merta melupakan faktor agama, sebagai bagian dari model perilaku memilih sosiologis, menjadi penentu pilihan. Sebagaimana penjelasan Aspinall (2019) bahwa Pilpres 2019 kemarin yang ditinjau dari segi persebaran suara dan dukungan Ormas Islam menunjukkan kembalinya ideologi di dalam kontestasi politik di Indonesia.

Terlepas dari semua itu, buku ini layak untuk dibaca, dikaji dan kemudian ditinjau serta kritis dalam diskusi yang lebih luas tentang perilaku memilih di Indonesia pasca reformasi.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca Juga:

Perebutan Wacana Representasi Islam Antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 (Bagian 1)

Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer

Post-truth Adalah Omong Kosong yang Menaklukkan Dunia