lang="en-US"UTF-8"> Jokowi dan Konsep Kekuasaan Jawa - Pojokwacana.com
singlearticle

Jokowi dan Konsep Kekuasaan Jawa

Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilantik yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin baru saja menetapkan susunan kementerian kabinet beserta nama-nama menterinya. Dari daftar susunan kementrian, yang paling fenomenal adalah masuknya Prabowo Subianto yang secara resmi menjadi Menteri Pertahanan.

Nama Prabowo dianggap kontroversial, melihat sejak berlangsungnya serangkaian pemilu serentak, ia merupakan kubu yang berada di barisan oposisi yang menentang kebijakan petahana bahkan hal itu dilakukan sebelum proses kampanye berlangsung.

Keputusan unik ini diambil dengan semangat adanya rekonsiliasi dari kedua belah pihak, dimana saat sebelum atau sesudah pemilu berlangsung, masyarakat terpecah-belah menjadi dua kubu. Kemudian munculnya istilah “Cebong” dan ”Kampret”, anekdot semacam itu sebagai simbol untuk menggambarkan karakteristik pendukung dari kedua pasangan tersebut.

Bagi kubu Jokowi, semangat rekonsiliasi menjadi basis argumennya, dengan mempertimbangkan dugaan politik pecah-belah yang tak kunjung usai. Namun, argumen tersebut tidak hanya keluar dari kubu petahana, oposisi pun akhir-akhir ini mengeluarkan pernyataan yang serupa. Lantas, dari fenomena ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah apa motif petahana untuk merangkul pihak oposisi, atau apakah terdapat agenda setting dibalik keputusan Jokowi?

Menurut penulis, motif Jokowi sebagai presiden terpilih tentu tidak bisa terlepas dari karakteristik kebudayaan yang ia miliki. Jokowi merupakan seorang keturunan Jawa, dimana terdapat konsep kekuasaan Jawa dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dialami serupa saat rezim Orde Baru berkuasa, Soeharto menggunakan konsep Patriomonialisme untuk melanggengkan kekuasaannya (Crouch, 1979).

Namun di akhir dekade 90’an, perihal ekonomi negara dan stabilitas politik yang mengalami situasi memburuk membuat Soeharto harus rela turun dari tahta kekuasaan.

Masuknya Prabowo ke dalam kursi kementrian kabinet dapat diamati melalui konsep kekuasaan Jawa. Lebih lanjut, bagaimana strategi Jokowi dibalik masuknya musuh politik kedalam lingkaran kekuasaannya, ini dapat dilihat dari konsep kekuasaan Jawa, dimana seorang pemimpin mau tidak mau harus mengamankan posisinya agar tidak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak.

Terdapat empat konsep dalam kekuasaan Jawa menurut Benedict Anderson (1972); pertama, kekuasaan bersifat kongkrit, dimana kekuasaan menurut Jawa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh “Tuhan”. Kedua, kekuasaan bersifat homogen, kekuasaan memiliki jumlah dan sumber yang sama.

Ketiga, kekuasaan terbatas, pengertian ini kekuasaan tidak dapat diambil dari sumber lainnya, kekuasaan adalah kalkulasi yang tetap. Terakhir, kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan, dimana keabsahan bukan berasal dari pemimpinnya, namun terletak pada sumber-sumber kekuasaan itu sendiri.

Aktivitas politik yang akhir-akhir ini diperlihatkan Jokowi, dapat ditelisik lebih dalam melalui kekuasaan Jawa yang sedang dijalankan dibalik aksi politiknya. Bagi Jokowi, dengan merangkulnya pihak oposisi lebih tepatnya Prabowo, karena pada dasarnya kekuasaan baginya bersifat kongkrit.

Berbeda dengan cara pandang barat melihat kekuasaan yang lebih bersifat abstrak dan lahir atas interaksi-interaksi sosial. Perilaku ini dapat dilihat dari tindak-tanduk Jokowi saat menjelang peresmian susunan kabinet, dimana Jokowi mengundang semua oposisi untuk bertamu ke istana. Hal ini merupakan tanda konsep kekuasaan Jawa sedang bekerja, akibatnya dengan sendirinya oposisi melegetimasi kepemimpinan Jokowi, meskipun Jokowi tidak mempersoalkannya.

Selanjutnya, bagi seorang pemimpin Jawa, tidak menginginkan kekuasaan terbagi oleh kedua orang dalam satu teritori yang sama. Maksudnya adalah, Jokowi tidak ingin Prabowo menjadi pemimpin alternatif diluar pemerintahan dalam satu wilayah bersama. Karena kekuasaan dianggap homogen dan tetap, artinya kekuasaan harus dimiliki oleh satu orang.

Apabila terdapat orang lain sebagai aktor yang memiliki kekuasaan diluar jangkauannya, yang perlu dilakukan bagi pemimpin Jawa adalah dengan cara membunuh aktor tersebut, dalam hal ini Jokowi melakukan “pembunuhan” citra politik Prabowo, dimana dengan memasukkannya kedalam posisi kementrian, demi terciptanya stabilitas politik, karena konsep ini menghendaki adanya harmonisasi, dengan mengurangi percikan konflik yang terus-menerus dalam suatu teritori kekuasaan.

Hal ini dialami serupa oleh Soeharto, dalam era kepemimpinannya, Soeharto menggabungkan tiga aktor untuk mengamankan kekuasaan. Ia menggabungkan aktor militer, birokrat dan Golongan Karya. Bagi pemimpin Jawa, tidak mungkin membiarkan aktor-aktor baru beroperasi di luar jangkauannya.

Terakhir, kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan atau legitimasi, apabila kita melihat perilaku politik Jokowi akhir-akhir ini yang tidak mempedulikan persoalan legitimasi. Dilihat dari pidato politiknya yang tidak mengeluarkan pernyataan mengenai persoalan HAM, hukum dan pemberantasan korupsi (nasional.tempo.co 23/10).

Banyakanya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah bukan menjadi persoalan serius bagi Jokowi, kasus-kasus HAM yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang juga turut diabaikan. Tentu persoalan tersebut menjadi perhatian yang cukup serius bagi masyarakat, dan apabila Jokowi mempedulikan persoalan legitimasi, yang akan dilakukannya seharusnya dengan merespon persoalan dan menyuarakan kasus-kasus tersebut, yang mungkin Jokowi akan mendapatkan legitimasi dihadapan publik.

Namun, hal tersebut tidak menjadi prioritasnya, ini penanda jelas bahwa Jokowi tidak mempersoalkan legitimasi publik.

Penulis: Nabil Lintang Pamungkas, Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan (FISIPOL) UGM.

 

Baca juga:

Pemerintahan Jokowi dalam Kacamata Neo-Patrimonialisme

Bagaimana Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia?

Demokrasi dan Kajian Pemilu