Isu Kebangkitan Dwifungsi ABRI dalam Kajian Security Studies

(A. Nasution, Sukarno, Suharto. Gambar: Tirto)

Polemik isu kebangkitan dwifungsi ABRI belakangan kembali mengemuka. Berita terkait hal ini semakin memanas setelah peristiwa penangkapan Robertus Robet pasca berorasi menolak wacana dwifungsi ABRI pada acara Kamisan (06 Maret 2019). Sebagaimana kabar yang dilansir oleh berita online Kompas (Kompas.com, 07/03/2019), Dosen UNY sekaligus aktifis HAM Robet ditetapkan sebagai tersangka karena telah merendahkan institusi TNI.

Jauh sebelum kejadian tersebut, masih menurut sumber yang sama, isu kembalinya dwifungsi ABRI mulai mengglinding ke publik semenjak Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan usulannya kepada presiden sekaligus Capres Jokowi dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI-Polri pada tanggal 10 Februari 2019 di Kemayoran.

Dalam pidatonya, pria yang sekarang menjabat sebagai Menko Maritim tersebut menyatakan bahwa terdapat 500 perwira TNI yang nganggur alias tidak ada kerjaan dan bisa diprospek untuk diciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Luhut juga mengatakan bahwa Jokowi telah menyetujui usulan itu dan berjanji akan menciptakan lapangan kerja bagi para purnawirawan tersebut.

Apa dwifungsi ABRI itu? dwifungsi ABRI secara sederhana adalah dimana militer atau TNI memiliki peran bukan hanya di bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) saja, namun meliputi peran-peran peran non-hankam seperti sosial-politik-budaya.

Menurut Makalah Markas Besar ABRI yang disampaikan oleh Panglima ABRI pada tahun 1991, dikutip dari tulisan Jahja A. Muhaimin (Muhaimin, 1997: 04), penjaraban Dwifungsi ABRI mengacu pada prinsip “Jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang pertahanan keamanan maupun di bidang kesejahteraan bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Pada perjalannya, konsep dwifungsi ABRI ini menjamin TNI untuk menguasai posisi sentral dalam jabatan di pemerintahan dan BUMN, bukan dalam arti mengamankan tapi dalam rangka memiliki otoritas penuh untuk mengelola atau menguasai sektor-sektor negara non-Hankam. Akhirnya, Dwifungsi ABRI menjadi suatu integasi sistem politik nasional yang terlegitimasi baik dari segi filosofis dan konstitusi (Muhaimin, 1997).

Memasuki era reformasi, fungsi dan peran sosial-politik TNI kemudian dicabut karena dianggap bertentangan dengan demokrasi. Menurut catatan KontraS, permberlakuan Dwifungsi ABRI telah memadamkan kehidupan demokratis di Indonesia. Sebab, militer, khususnya TNI (AD) menjadi suatu institusi yang sangat sentral mengendalikan segala urusan kehidupan masyarakat (KontraS, 2005).

Securitization dan Desecuritization Dwifungsi ABRI

Selain karena faktor kebutuhan rezim dalam menggaet dukungan militer, tuntutan kondisi bangsa saat itu begitu mendesak sehingga dwifungsi ABRI/TNI diberlakukan secara konstitusional di era rezim Suharto. Ahmad Yani Basuki (2014) mencatat bahwa di era Orde Baru (1966-1997) kondisi yang menuntut tersebut diantaranya adalah perlu segera melakukan perbaikan ekonomi dan stabilitas nasional.

Sebagaimana diketahui, pada masa-masa sebelumnya telah terjadi konflik internal yang paling tragis semenjak negara ini berdiri, yakni peraturangan TNI melawan PKI. Di masa itu, TNI menjadi bagian dari menteri dan juga masuk dalam anggota DPR Gotong Royong dan MPR Serikat. TNI melawan PKI yang berusaha melakukan “nasakomiah” TNI dan pemerintah. Mulai dari persoalan stabilitas nasional dan kondisi perekonomian yang terburuk setelah berakhirnya Orde Lama, di era Orde Baru TNI bertindak sebagai fasilitator utama stabilitas politik.

Selain itu, unsur militer sangat dominan melalui hak dwifungsi ABRInya. Jika ditarik ke belakang lagi, mau tidak mau harus mengakui bahwa saat itu Indonesia masih berada di momen perjuangan kemerdekaan. TNI paling di depan siap maju ke medan tempur. Legitimasi dan keabsahan TNI begitu kuat hingga mengantar mereka memiliki privilege di luar jalur Hankam atas dasar perjuangan dan kepedulian mereka melalui dwifungsi ABRI.

Penguatan dwifungsi ABRI dan bahkan penguasaan wilayah sipil di era Orde Baru oleh militer begitu menggila adalah kesuksesan dari rezim saat itu dalam membentuk securtization. Sebagaimana paradigma security studies, suatu isu akan menjadi isu keamanan ketika berhasil melakukan proses dan rekonstruksi kesadaran sosial tentang keamanan melalui speech-act (Buzan, 1997; Malik, 2015). Rentetan proses securitization menurut Buzan adalah non-politicized (suatu isu yang pada awalnya bisa jadi buka  isu politik) menjadi politicized (isu tersebut diproses oleh para pemangku kebijakan untuk menjadi isu publik) dan akhirnya securitization (isu itu akhirnya menjadi isu keamanan).

Sedangkan menurut Waever (dalam Malik, 2015) adalah dua hal, pertama elit mengatakan ada suatu isu mendesak yang menjadi isu keamanan. Kedua, publik menerima isu itu memang benar-benar isu keamanan. Baik dari Buzen yang menekankan dorongan lebih luas, entah dari pemerintah, tokoh berpengaruh, intelektual atau publik berpengaruh lainnya maupun dari Waever yang menekankan pertama kali mengatakan isu itu adalah elit yang bisa jadi sebenarnya serupa, secara cepat isu perekonomian dan stabililitas nasional sama-sama menjadi satu isu keamanan yang sangat mendesak.

Ditambah lagi, penguatan peran TNI dalam dwifungsi ABRI mengingat legitimasi mereka begitu kuat akan menjadi satu paket proses securitization yang terjadi. TNI diyakini kuat, berangkat dari rekam jejak dan situasi saat itu, menjadi aktor penting dalam menangani persoalan-persoalan yang sedang berlangsung. Kita bisa menilai bahwa di era awal Orde Baru proses menjadikan penguatan dwifungsi ABRI berhasil menjadi securitization dalam paradigma critical studies.

Berbeda cerita ketika rezim Orde Baru tumbang. Sebagian civil society dan bahkan publik secara luas menilai peran TNI dalam praktik dwifungsi ABRI dinilai menyalahi semangat reformasi itu sendiri karena dapat melumpuhkan kehidupan demokratis (KontraS, 2005). Meskipun katakan dalam taraf politicization isu tertentu bisa berhasil, taruhlah persoalan ekonomi, namun legitimasi bagi peran serta militer dalam campur tangan wilayah sipil di luar domain Hankam dan fungsi lain selain perang sesuai koridornya akan menjadi persoalan serius.

Apalagi reformasi TNI, dalam arti mundurnya peran mereka dari kehidupan politik, telah mengalami proses gradual dan professional yang didahului oleh koreksi sejarah internal dan penyadaran makna penting dari proses demokratisasi di Indonesia yang sedang berjalan (Basuki, 2014). Basuki juga menilai reformasi dan refungsionalisasi, penataan kembali peran TNI, pasca reformasi telah sesuai dan cukup ideal tidak melalui jalur seperti revolusi sosial.

Jika kembali pada awal mula isu dwifungsi ABRI/TNI ini mengemuka, seperti yang diberitakan Kompas.co (07/03/2019), hanya bermula dari persoalan para purnawirawan yang nganggur dan pihak TNI sendiri tidak menyepakati (entah benar atau tidak), akan sangat susah membangun pembingkaian wacana politicization dwifungsi ABRI.

Tidak ada desakan kondisi tertentu yang mengharuskan adanya regulasi itu berlangsung karena akan mendapatkan kecaman terutama maninjau konteks demokratisasi di Indonesia hari ini. Apalagi dwifungsi ABRI mendapatkan reputasi yang buruk di era reformasi terlepas dari perdebatan kualifikasi kemampuan TNI sendiri dalam mengemban tugas non-Hankam.

Sehingga, proses menjadikan dwifungsi ABRI hanya karena desakan Luhut Binsar Panjaitan agar para purnawiran TNI tidak nganggur akan menjadi desecuritization. Isu ini tidak akan lolos dari non politicization menjadi politization, apalagi menjadi securitization. Nanti akan terlempar menjadi desecuritization.

Namun, namanya juga proses politik, ketika memang pada akhirnya pemerintah menerapkan kembali kebijakan masa lalu tersebut, berarti memang dia tidak menghiraukan proses securitization yang mensyaratkan legitimasi publik dalam proses politicization, berarti juga mengacuhkan makna demokratisasi itu sendiri.

Daftar Referensi

Basuki, Ahmad Yani. “Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat”. Jurnal Sosiologi Masyarakat. Vol. 9 (2), Juli 2014: 135-166.

Buzan, Barry. 1997. “Rethinking Security after the Cold War”. Cooperation and Conflict. Vol. 32 (5): 5-28.

KontraS. Cetakan Pertama, 2005. Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia: Catatan Kontras Pasca Perubahan Rezim 1998.  Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Malik, Shahin. 2015. Constructing Security. Editor: Peter Hough dkk. “International Security Studies: Theory and Practice”. Oxon & New York: Routledge.

Muhaimin, Jahja A. 1997. “Dwifungsi ABRI dan Demokratisasi: Menuju Penyeimbangan”. Jurnal Sosial Politik, FISIPOL UGM. Vol. 01 (01) Juli 1997: 1-7.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca Juga:

Memahami Perang Cyber dalam Konteks Kajian Keamanan

Bagaimana Demokrasi Mati? Suatu Lonceng Peringatan!