Identitas dan Kenikmatan, Pergulatan Kekuasaan dan Identitas di Indonesia Pasca Reformasi

Judul Buku: Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia

Penulis: Ariel Heryanto

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

Tahun Terbit: 2018 (Cetakan ketiga)

Tebal: i-xv + 350 halaman

Berakhirnya Orde Baru menandai sebuah masa penuh kegamangan dalam pelbagai upaya perumusan ulang identitas bagi masyarakat Indonesia. Bila corak kehidupan masyarakat di era sebelumnya serba militeristik dan terpusat sekaligus terkendali dalam berbagai aspek, kini setelah reformasi bergulir terdapat ruang menganga lebar yang menjadi perebutan untuk diisi dan dikuasai dalam era kebebasan yang “tidak terkendali”. Ruang kosong tersebut disesaki oleh pertarungan berbagai ideologi, identitas, gaya hidup, transfer budaya global dan seterusnya.

Tentu runtuhnya Soeharto bukan manjadi satu-satunya faktor menonjol bagaimana pertarungan identitas di dalam ruang kosong tersebut berlangsung seru. Ada faktor lain semacam perkembangan teknologi informasi seperti media sosial yang turut serta menjadi penyebab berlangsungnya upaya redefinisi identitas masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, setiap orang bisa merumuskan dirinya sesuai apa yang ia bentuk sesuka hati di dalam dunia maya, misalnya.

Perkembangan dan meluasnya industri media ini menjadi semacam medan pertempuran ideologis (dan identitas yang mengiringi ideologi tersebut) untuk saling berebut pengaruh. Lebih jauh pertarungan tersebut berwujud dalam budaya populer yang memang secara khusus, namun tidak membatasi, pada kelompok masyarakat profesional dan kaum muda perkotaan.

Buku Ariel Heryanto yang berjudul “Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia” ini berbicara bagaimana pertarungan berbagai ideologi pasca reformasi banyak berlangsung di dalam budaya populer dalam ragam bentuk, seperti sinema, televisi, media sosial dan sebagainya. Secara khusus, kajian dalam buku ini membidik budaya layar sebagai unit analisis untuk mendapatkan gambaran dari representasi dan aspirasi identitas yang terejawantahkan dan dirayakan oleh pemuda urban di Indonesia.

Perlu segera diketengahkan bahwa dalam bagian Pembukaan Bab I (Mengenang Masa Depan), Ariel Heryanto sudah mengingatkan kita bahwa tidak semua perubahan yang terjadi belakangan ini semata-mata karena kejatuhan Soeharto. Dengan kata lain, reformasi tidak berarti otomatis menjadi garis pemisah yang tegas antara apa yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang.

Beberapa fenomena yang menyeruak pasca reformasi semacam menguatnya kembali politik Identitas Islam bukan hal yang terjadi begitu saja setelah jatuhnya Orde Baru, tapi telah berlangsung sebelum Orde Baru berakhir terutama pada dekade awal 1990-an ketika Rezim Soeharto berpindah halaun dalam menyikapi kelompok Islam.

Meskipun harus diakui kalau secara signifikan kekuatan politik Islam menemukan momentumnya saat reformasi. Atau pun ketika berbicara tentang propaganda Orde Baru terhadap PKI melalui film “Penghianatan G 30 S/PKI” misalnya, masih berlangsung dalam kesadaran kita.

Meskipun hampir dua dekade menjalani reformasi, ketakutan yang tak berdasar kerap kali masih muncul di benak masyarakat Indonesia.

(Sumber: Twitter/Ariel Heryanto)

Berhubungan dengan doktrin berlebihan tentang bahaya PKI, ada dua hal lain yang patut dicatat dalam mendiskusikan identitas yang masih terus saja berlangsung. Dua hal ini terus menerus tidak serta merta terputus meskipun reformasi telah terjadi. Yakni, semangat kebangsaan yang berlebihan (hyper-nasionalisme) serta amnesia sejarah.

Menurut Ariel Heryanto, dua hal ini sebenarnya bisa saling berkaitan erat untuk saling melengkapi. Heryanto mengutip Ernest Renan yang menyatakan, “melupakan, bahkan saya akan menyebutnya sebagai kekeliruan sejarah, merupakan faktor kunci terbentuknya bangsa” (Hal. 11).

Titik temu tentang perumusan identitas baru pasca reformasi dan beberapa kenangan dan dilema masa lalu yang tetap mengitari atau terus menerus membuntuti tersebut dapat diringkas sebagaimana termuat dalam pembukaan buku ini, “Ini adalah masa yang tak terduga, penuh dengan janji akan kebebasan tapi juga, pada saat yang sama, ketakutan” (Hal. 01).

Dalam mencari kesenaimbungan antara pertikaian ideologi dalam sebuah identitas, simbol dan tanda-tanda yang ditampilkan dalam layar kaca, Ariel Heryanto senantiasa menyertakan analisis historis dan konteks sosial politik dalam diskursus tema tertentu itu berlangsung. Sehingga pembaca tidak akan kehilangan pedoman atau merasa berjarak dengan tema-tema tertentu karena penjelasan terlebih dahulu dimulai dari analisis konteks sosial politik dan kesejarahan terlebih dahulu.

Hal ini penting karena yang sedang dibidik pembaca, mungkin, adalah salah satunya kaum muda seperti saya yang sebagian besar bisa saja kurang tahu atau kurang tertarik terhadap tema-tema klasik semacam PKI, diskriminasi Tionghoa dan seterusnya.

Pos-Islamisme

Dalam kelanjutan-kelanjutan bab berikutnya (terdiri dari delapan bab), penulis buku banyak menyoroti beberapa persoalan identitas yang mengemuka pasca reformasi dan patut untuk ditelaah secara serius. Dalam Bab 2 (Pos-Islamisme: Iman, Kenikmatan, dan Kekayaan) dan 3 (Pertempuran Sinematis), Ariel Heryanto menaruh perhatian utama pada persoalan yang paling menyedot perhatian pada dekade awal reformasi, yakni Islamisasi.

Tampil gagahnya kekuatan Islam dalam politik dan domain wilayah publik secara luas juga berpengaruh pada unjuk giginya cita rasa Islam di segala pergulatannya dalam budaya layar. Ariel Heryanto menyinggung tentang meningkatnya kesalihan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan simbol-simbol identitas modernis, seperti model jilbab, yang selalu dipahami sebagai gejala semacam komersialisasi simbol-simbol Islam. Atau secara gamblang hanya berkutat pada analisis antara Islam VS Komodifikasi atau komersialisasi.

Ariel Heryanto mencoba memberikan tawaran alternatif lain untuk membaca fenomena tersebut. Dia mengadopsi teori “Ketakwaan Pasca-Islamisme” atau “Post-Islamis” dari sosiolog tersohor masa kini dalam memperbincangkan Islam, yakni Asef Bayat.

Pos-Islamisme versi Bayat merujuk pada kondisi dan proyek. Kondisi artinya dimana pada titik tertentu para penggiat Islamisme (mendesakkan pemberlakuan nilai Islam ke dalam kehidupan sosial dan politik, hingga pada tataran penegakkan hukum syariat) telah lelah dan kehilangan banyak energi dan semangat dalam memperjuangkan hal tersebut. Selanjutnya, mereka beralih pada proyek pos-Islamisme, yakni “tidak anti Islam, tak juga anti Islami, dan juga tidak sekuler” (Hal. 59).

Dengan merujuk penelitian Bayat tentang budaya populer Islam yang terjadi di Iran, Mesir, dan di kawasan Timur Tengah lainnya pada tahun 2000-an, Ariel Heryanto menemukan relevansinya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Gerenasi muda muslim muda di Indonesia mengalami sebuah fase kebimbangan antara menikmati kenyamanan budaya konsumsi barat dan modernis namun tidak mau menanggalkan identitas atau simbol-simbol keislamaan mereka untuk ditampakkan.

“Mereka harus mengatasi pertentangan yang muncul dari gairah untuk menikmati kenyaman dan gengsi yang ditawarkan oleh budaya konsumen kapitalisme modern dan integrasi moral (setidaknya atribut yang nampak) seorang religius yang bisa menjadi pembenaran bagi kenyamanan dan gengsi mereka peroleh tersebut” (Hal. 55).

Kehadiran Pendakwah Generasi Baru (PGB) yang kebanyakan dihasilkan bukan dari sekolah-sekolah keagamaan menempati posisi penting dalam mempertemukan moralitas keagamaan dan gengsi modernitas yang digandrungi para pemuda Muslim. Mereka juga menjadi wadah bagi kalangan menengah ke atas untuk belajar agama secara instan. Kebanyakan dari mereka menampilkan diri dengan keren dalam menyeruhkan dakwah.

Konsekuensi logis dari kehadiran PGB tersebut berarti pula menjadi ancaman bagi kelompok agama yang telah lama memegang status quo dalam otoritasnya sebagai lulusan sekolah agama dan lembaga organisasi tertentu.

Bertalian dengan kasus jilbab yang sudah disinggung sebelumnya, mengutip Brener, Heryanto mengatakan, “tindakan memakai jilbab merupakan sebuah upaya modernis yang tegas untuk merdeka baik dari tradisi lama pemakaian kerudung maupun dari gagasan modernitas bergaya barat saat ini” (Hal. 71).

(Fenomena hijrah di Bandung yang dipimpin oleh Hanan Attaki. Sumber Gambar: Instagram/Hanan Attaki)

Dalam bab 3, Ariel Heryanto menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam beserta pertentangannya kemudian hadir di dalam film. Secara khusus Ariel Heryanto menyoroti film dengan simbol Islam terlaris semenjak reformasi yaitu “Ayat-ayat Cinta” (2008). Dua film lainnya yang juga ikut dianalisis untuk ikut menyaingi “Ayat-ayat Cinta” dan yang terpenting lainnya adalah “Wanita Berkalung Sorban” (2009) dan Ketika Cinta Bertasbih (2009).

Bab ini menjelaskan mulai dari proses produksi yang menyimpan kisah perbedaan arah pandangan ideologi antara Hanung Bramantyo, sutradara Ayat-ayat Cinta, Habiburrahman El Shirasy, penulis novelnya, dan tentunya perlu pula melibatkan sang produser yang mendanai film itu, Monoj Punjabi. Bagaimana Habiburrahman tetap kokoh pada pendiriannya untuk mencirikan Islam dalam film yang diadopsi dari novelnya yang terwujud dalam “Ketika Cinta Bertasbih”, dan Hanung yang sangat keras mendobrak nilai kultural Islam yang masih dipertengakan dalam film “Wanita Berkalung Sorban”.

Penutup

Saya sengaja memberikan porsi yang cukup banyak dalam mereview buku ini khususnya dalam tema Pos-Islamisme di atas atas beberapa pertimbangan. Pertama, saya memiliki ketertarikan luar biasa terhadap diskusi politik identitas, khususnya tentang Islam.

Paling tidak hal tersebut ditandai dengan skripsi saya kemarin yang sudah disidangkan dengan judul “Manifestasi Politik Identitas HTI di Kalangan Santri: Studi Kasus HTI di Kabupaten Jombang”. Termasuk rencana tesis saya ke depan.

Biasanya saya tertarik pada bahasan yang berkutat pada dimensi identitas dalam bingkai politik yang keras, namun ternyata membaca buku ini memberikan kesegaran tersendiri terhadap saya untuk lebih banyak belajar tentang politik identitas yang muncul bukan melulu dalam perdebatan Perppu Ormas atau pembubaran HTI misalnya, tapi ada diskusi pertarungan politik identitas lain yang lebih nikmat untuk dibahas. Jadi, porsi banyak terhadap ulasan Islamisasi dalam review ini adalah wujud kegirangan saya menemukan sesuatu yang baru.

Kedua, sebagai gambaran dan contoh bagaimana gaya Ariel Heryanto memaparkan soal identitas dan kenikmatan dalam politik budaya layar Indonesia dengan tema-tema lain. Sebagaimana telah disinggung, Ariel selalu menyertakan analisis kesejarahan, lapisan konteks sosial-politik dan kemudian beranjak pada tampilan layar kaca sebagai manifestasinya.

Model seperti itu akan dijumpai dalam identitas-identitas lain yang dibahas dalam buku itu, seperti soal identitas komunis dan PKI, etnisitas Tionghoa yang tersingkir eksistensinya dalam penerimaan kesadaran batin bangsa baik secara kehidupan nyata dan layar kaca, menjamurnya budaya K-Pop bagi perempuan yang juga mengaitkannya dengan identitas perempuan tersebut sebagai orang Muslim, serta bagaimana para elit memanfaatkan budaya populer untuk kepentingan pemilu, dan lain-lain.

Untuk selanjutnya, silahkan dibaca sendiri. Mungkin sebagaimana saya, para pembaca akan mengangguk-aguk sambil bergumam, “iya-ya”.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Alumni Ilmu Politik Unair dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Politik dan Pemerintahan UGM.

Keterangan: Tulisan ini pernah dipublikasikan oleh diandwijayanto.wordpress.com, 12 Maret 2018, dengan judul “Pergulatan Ideologi dan Identitas Pasca Reformasi: Catatan Setelah Membaca Buku Identitas dan Kenikmatan” Karya Ariel Heryanto” melalui sedikit perbaikan.

 

Baca juga review buku lainnya:

Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia