Hubungan Kesalehan dan Pilihan Politik di Indonesia

Judul: Kesalehan dan Pilihan Politik: Memahami Kebangkitan Islam-Politik dari Perspektif Indonesia

Penulis: Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle, Saiful Mujani

Penerbit: Prenadamedia Group, Jakarta

Tahun Terbit: Oktober, 2018

Tebal: xiv+202

Menjelang penghujung abad ke-20, para ilmuwan sosial sudah membaca gelagat meningkatnya semangat keberagamaan atau kesalehan di berbagai negara di dunia. Di sisi lain, fenomena yang bersamaan berlangsung adalah proses demokratisasi di pasca kekalahan Blok Kiri.

Tak pelak, meningkatnya kesalehan dan demokratisasi menjadi dua hal yang menarik banyak perhatian. Beberapa pertanyaan pun mengemuka. Misalnya, apakah sistem demokrasi bisa kondusif bagi masyarakat Islam? Bagaimana masyarakat Muslim memandang sistem demokrasi? Apakah akan terjadi benturan nilai karena menganggap demokrasi adalah sistem politik sekuler yang bukan berasal dari agama? Atau sebaliknya, orang Islam akan mendukung sistem tersebut?

Sebagai pusat belahan dunia muslim, negara-negara di Timur Tengah menjadi objek utama kajian untuk mencari relasi dua hal itu. Sayangnya, performa demokrasi di negara-negara tersebut memiliki reputasi yang buruk. Paling tidak menurut data Freedom House selama tahun 1972 hingga 2012 menunjukkan bahwa hanya berkisar 36,7% masuk kategori “partially free” dan 62.9 % tergolong “not free”. Beberapa negara Timur Tengah Arab yang menjadi objek penilaian itu antara lain Saudi Arabia, Aljazair, Bahrain, Yaman, Tunisia dan lain-lain (dalam Pepinsky, Liddle, & Mujani, 2018: 2).

Buku berjudul “Kesalehan dan Pilihan Politik: Memahami Kebangkitan Islam-Politik dari Perspektif Indonesia” yang ditulis oleh Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle, dan Saiful Mujani ini menghadirkan analisis negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam di luar kawasan Arab. Dan, yang terpenting negara ini telah mengalami konsolidasi demokrasi luar biasa paling tidak semenjak Reformasi 1998, yakni Indonesia. Dari sini, Indonesia menjadi studi kasus dalam konteks kebangkitan Islam dan proses demokratisasi yang terjadi bersamaan.

Secara garis besar, buku yang merupakan terjemahan dari judul asli “Piety and Public Opinion Understanding Indonesia Islam” (diterbitkan pertama oleh Oxford University Press) ini mengungkap bagimana relasi kesalehan masyarakat di Indonesia terhadap beberapa isu demokrasi kontemporer. Dengan memadukan pendekatan kuantitaf dan kualitatif, enam bab dalam buku berusaha menangkap opini publik terhadap tiga hal penting.

Pertama, hubungan kesalehan dan pilihan partai politik. Kedua, hubungan kesalehan dan pasar (terutama berkaitan dengan perbankan syariah). Ketiga, hubungan kesalehan dan keterlibatan global tentang isu-isu politik internasional. Ketiganya menjadi acuan untuk menilai bagaimana keterhubungan antara meningkatnya kesalehan individual yang terejawantahkan melalui tindakan bersifat publik dalam konteks negara demokratis.

Bagi saya, salah satu yang menarik terdapat pada bab dua (Konseptualisasi dan Pengukuran Kesalehan). Bab ini menjelaskan dasar konseptual tentang makna kesalehan sebagai suatu kerangka analitis dalam melakukan riset sosial. Pembelahan varian budaya (Santri, Abangan) ala Clifford Geertz tentu sudah tidak memadahi lagi mengingat perkembangan sosial keagamaan yang semakin kompleks.

Selain itu, masih sangat minim atau bahkan bisa disebut masih kerap terjadi penyepelehan tentang konsepsi kesalehan oleh banyak ilmuwan sosial yang melakukan riset ini.

Akhirnya, Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle & Saiful Mujani memberikan semacam kontribusi besar dalam kerangka konseptual tentang pemilahan kebudayaan agama atau kesalehan yang dapat digunakan peneliti-peneliti seterusnya. Pepinsky dkk menjelaskan bahwa konspetualisasi kesalehan meliputi ritual, orientasi, dan perilaku.

Ritual kaprah dipahami yang melihat perilaku keseharian seorang Muslim dalam menjalankan 5 Rukun Islam (Sahadat, Sholat, Zakat, Puasa Ramadhan, dan Haji) sebagai indikator utama kesalehan.

Berbicara tentang ritual keagamaan sebagai indikator kesalehan memiliki beberapa polemik. Taruhlah orang yang rajin menyelenggarakan tahlil atau doa-doa kematian. Bagi orang yang menjalankannya berkeyakinan bahwa tradisi tersebut adalah bukti ritual kesalehan. Namun bagi kalangan lain berpendapat bahwa itu adalah perbuatan syirik dan sama sekali bukan atribut kesalehan.

Mengingat hal tersebut, maka dalam melihat ritual kesalehan harus pula mempertimbangkan konteks kultural yang ada di masyarakat. Bisa juga tolok ukur kesalehan di kalangan masyarakat Muslim tertentu bisa menjadi tidak relevan di masyarakat lain. Menjauhi perdebatan yang sangat bersifat rumit tersebut, menggunakan kriteria Rukun Islam dapat berguna sebagai unit pengujian yang bersifat universal atau berlaku bagi umat Islam di manapun.

Bukan hanya berhenti di situ, konseptualisasi ritual harus juga dilihat dari orientasi kesalehan. Bagi seorang muslim yang melakukan ritual keagamaan, apakah mereka menganggap agama itu sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka? Relasi dengan keimanan itu kemudian mewujud melalui perilaku mereka dalam merefleksikan keyakinan agama.

Misalnya ada orang yang rajin Sholat Jumat dan menganggap penting peran agama bagi kehidupan mereka, yang akhirnya teraplikasikan melalui praktik keseharian akan lebih saleh daripada hanya orang yang rajin Sholat Jumat tapi menganggap agama sebenarnya tidak terlalu penting bagi panduan hidup. Pada akhirnya, konseptulisasi kesalehan ini melangkah lebih jauh untuk membuat “piety index” (indeks kesalehan) yang dapat berguna sebagai alat ukur stastik.

Setelah mengemukan kerangka konseptual, kembali pada topik utama buku, bagaimana sebenarnya hubungan kesalehan dan pilihan politik dalam kasus Indonesia? Jawabannya adalah “Null Finding”. Berikut ini penjelasannya.

 

Null Finding

Temuan besar dalam buku ini menunjukkan bahwa hubungan antara kesalehan dan pilihan politik di Indonesia menunjukkan “null finding”, yang berarti “tidak ada bukti bahwa orientasi religius Muslim Indonesia memiliki relasi sistematis dengan pilihan politik atau perilaku ekonomi mereka”. Dengan kata lain, preferensi kesalehan yang berada pada level individu tidak atau kurang signifikan berkorelasi langsung terhadap pandangan mereka tentang isu-isu publik seperti pilihan partai politik, pasar, dan hubungan global.

Hal ini terbukti misalnya pada bagian tiga (Islam dan Partai Politik). Perlu dicatat, ada kerangka kondisi struktural ekonomi politik yang sering menyertai elektabilitas partai Islamis dalam mendongkrak suara. Dan fenomena ini berlangsung dalam skala global.

Null finding berarti “tidak ada bukti bahwa orientasi religius Muslim Indonesia memiliki relasi sistematis dengan pilihan politik atau perilaku ekonomi mereka”.

AKP di Turki mengkampanyekan penataan ulang perekonomian negara. Republik Islam Iran semenejak tahun 1980-an sudah giat melaksanakan kebijakan redistributif, bahkan di bawah kepemimpinan Ahmaddinejad gencar menggunakan ekonomi sebagai daya tarik politik.

Begitu juga Front Penyelamat Islam di Aljazair, Pas-Maslaysia (PAS) di Malaysia. Keseluruhan mengindikasikan hal yang sama bahwa partai atau politisi Islam menjadikan kegelisahan dan keluhan ekonomi sebagai modal mendapatkan kekuasaan. Hal ini tampaknya juga berlaku bagi gerakan Islam.

Meninjau Indonesia, Pepinsky dkk mencoba menguji dua hipotesis yakni keunggulan absolut dan keuntungan kondisional. Keunggulan absolut artinya ketika ada partai bercorak Islam dan satunya sekuler dengan kebijakan politik yang sama, maka partai Islam akan lebih dipilih oleh voters.

Sedangkan keuntungan kondisional yakni baik partai Islamis atau non Islamis tidak memiliki keunggulannya masing-masing. Keduanya tergantung platform dan arah kebijakan yang dicanangkan.

Pada akhirnya, pola keuntungan kondisional lebih nampak nyata. Identifikasi partai Islamis hanya berpengaruh ketika tidak ada kejelasan atau lemahnya pengetahuan pemilih terhadap platform partai non-Islamis. Kesimpulan tegas yang dinyatakan adalah tidak ada hubungan kesalehan dan pilihan politik di Indonesia.

Berkaitan dengan temuan ini, nampak logis mengapa kampanye kebijakan strategis partai-partai Islamis lebih menekankan pemberdayaan ekonomi daripada memperkuat identitas Islamis. Sebut saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkesan cukup gamblang merubah halauan partainya yang sebelumnya mencitrakan Islamis bergeser ke kebijakan-kebijakan yang cenderung sekeluler terkait kesejahteraan.

Pada bagian empat (Islam dan Pasar) terkait hubungan kesalehan dan bank syariat menunjukkan kecenderungan yang hampir serupa. Meski bisa jadi perilaku kesalehan seseorang dalam rangka menaruh uang di perbankan syariat tidak berkaitan langsung dengan pilihan politik, namun hubungan dengan pasar atau dalam hal ini perbankan menjadi penting untuk mendapatkan potret bagaimana kesalehan individu termanifestasikan dalam domain ekonomi publik.

Temuan itu menunjukkan bahwa kesadaran umat Islam untuk menjadi nasabah dari perbangkan syariat lebih banyak menyerap kalangan kelas menengah metropolitan. Dan hal penting lainnya adalah adanya faktor-faktor lain yang turut menyumbang proses tersebut di luar persoalan kesalehan.

Yakni, upaya kalangan menengah untuk menunjukkan dan menjaga identitas keagamaan mereka dengan mempercayakan transaksi keuangan dengan perbankan syariat. Artinya, ada motif identitas eksistensial yang lebih kuat memotivasi perilaku tersebut, bukan sebagai cerminan asli kesalehan seseorang.

Selain itu, di kalangan Muslim di Indonesia masih sangat kuat keraguan apakah praktik perbankan syariat benar-benar Islami dan berbeda dengan bank-bank konvensional. Sehingga, tidak ada perbedaan yang dapat menegaskan bahwa membangun hubungan dengan perbankan syariat menunjukkan stratifikasi tingkat kesalehan seseorang, semakin saleh maka akan menaruh uang di Bank daripada yang kurang saleh kurang terbukti.

Pada bagian kelima menyoroti opini masyarakat terhadap bagaimana idealnya hubungan diplomatis pemerintah Indonesia dengan luar negeri. Apakah ada keterkaitan kesalehan individu untuk beranggapan bahwa pemerintah lebih baik bekerjasama dan memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap negara-negara yang lekat dengan identitas Islam? dan apakah implikasi selanjutnya lebih baik menjaga jarak dengan negara-negara non-Islam? Semacam pola hubungan negasi atau bersifat oposisi biner: negara Islam vs non negara Islam.

Sebagian besar penduduk Indonesia memang menganggap Indonesia patutnya terlibat dengan dunia Muslim. Tapi, pandangan tersebut tidak secara positif menunjukkan hubungan yang bersifat saling meniadakan. Bagi mereka, hubungan terhadap negara-negara non-Muslim seperti Amerika, Asia Tenggara dan Asia Timur tetap penting.

upaya kalangan menengah untuk menunjukkan dan menjaga identitas keagamaan mereka dengan mempercayakan transaksi keuangan dengan perbankan syariat.

Hal yang perlu dinyatakan, sebagaimana tentang hubungan kesalehan dan pasar syariat, terdapat faktor lain seperti pendidikan, tingkat ekonomi, usia dan lain-lain yang lebih berpengaruh dalam menggiring persepsi daripada hanya sekedar urusan kesalehan semata.

Sebagai catatan akhir, memang buku ini sangat luar biasa dalam mengajukan data kuantitatif dan kualitatif beserta argumen yang menyertainya. Tapi, kita perlu mengingat keterbatasan dari studi ini. Buku ini memang terbit pada tahun 2018, namun penelitian berlangsung pada tahun 2008. Artinya sudah satu dekade lebih penelitian ini berlangsung.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut, telah terjadi banyak perubahan sosial politik di Indonesia. Penelitian itu tentu belum mencover fenomena Islam politik seperti Aksi Bela Islam 212, kuatnya pertarungan Ormas Islam dan Pilpres, atau ringkasnya maraknya isu politik identitas belakangan ini. Mungkin politik identitas terutama yang berbau agama adalah strategi politik.

Bisa juga sebaliknya, strategi politik identitas yang dipergunakan politisi sebenarya berangkat dari realitas masyarakat yang sedang bergulat tentang identitas. Sehingga, ada pergeseran dari opini atau pandangan masyarakat yang melihat bahwa isu identitas itu menjadi penting hari ini. Bisa juga hari ini kesalehan menjadi hal penting sebagai pertimbangan dalam urusan pilihan politik.

Butuh penelitian lebih lanjut untuk menjawab hal tersebut. Terlepas dari hal itu, buku ini jelas-jelas memberikan kontribusi penting untuk melangkah lebih jauh dalam memberikan penjelasan tentang bagaimana kesalehan dan pilihan politik bagi riset-riset berikutnya.

Terutama lagi yang menjadikan Indonesia sebagai studi kasus negara di luar kawasan Arab yang telah cukup berhasil mengkonsolidasikan agama dan demokrasi. Suatu riset yang menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia bersikap moderat dalam menyikapi agama dan demokrasi. Potret yang bisa jadi hari ini sedang mulai diperdebatkan ulang.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Alumni Ilmu Politik UNAIR dan sekarang sedang lanjut S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca Juga Review Buku:

Bagaimana Demokrasi Mati? Suatu Lonceng Peringatan!

Pelintiran Kebencian, Wirausahawan Politik, dan Ancaman bagi Demokrasi

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia