Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Seymour Martin Lipset

Setelah pada bagian sebelumnya saya telah menjelaskan pemaknaan demokrasi, baik secara prosedural ala Schumpeter atau perluasan demokrasi berbasis HAM ala Beetham, kali ini kita akan beranjak dari persoalan definisi demokrasi menuju pada perdebatannya terkait pertumbuhan ekonomi.

Jika belum baca silahkan klik disini: Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter

Ini juga: Demokrasi, Jaminan HAM dan Popular Control menurut David Beetham

Apakah pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang positif dengan demokrasi? Jawabannya “iya” ketika kita mengacu pada pendapat Seymour Martin Lipset. Bagi Lipset, prasyarat terwujudnya demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu negara. Berikut ulasan tentang demokrasi dan pertumbuhan ekonomi menurut Seymour Martin Lipset.

Sebelumnya, dalam mendefinisikan demokrasi, Lipset (2003) masih terpengaruh oleh Schumpeter. Bagi Lipset, demokrasi dalam kehidupan sosial yang komplek diartikan sebagai mekanisme kelembagaan untuk mengganti atau menetapkan pejabat yang duduk dalam pemerintahan. Berkaitan dengan relasinya dengan aspek lain di luar perdebatan teori definisi demokrasi yang sudah saya bahas sebelumnya, basis argumen utama Lipset tentang demokrasi adalah keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi.

Ia mengatakan, “The more well to-do a nation, the greater the chances that it will sustain democracy” (Ibid:56). Semakin baik pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, maka kesempatan berlangsungnya demokrasi semakin besar.

Dalam mendukung pernyataannya tersebut, dia menggunakan beberapa hipotesis. Diantaranya, dia menggunakan empat indikator pembangunan ekonomi yang berdasar pada variable independen berupa kekayaan (wealth), arus urbanisasi (urbanization), industrialisasi (industrialization), dan pendidikan (education). Sedangkan praktek demokrasi sebagai variable dependen.

Lipset mengklasifikasinnya ke dalam negara-negara yang lebih demokratis (more democratic) dan kurang demokratis (less democratic), meliputi negara-negara Anglo-Saxon, Eropa dan Amerika Latin. Pada kesimpulannya, Lipset menyatakan bahwa rata-rata kekayaan suatu negara (yang dilihat dari pendapatan perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan, telepon, radio, Koran, TV dan lain-lain), derajat urbanisasi dan industrialisasi, serta tingkat populasi pendidikan yang lebih tinggi di suatu negara berdampak pada pemberlakuan sistem demokrasi di negara-negara yang lebih demokratis. Sebaliknya, semakin rendah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka negara-negara tersebut semakin tidak demokratis.

(Sumber Gambar: IG/Pojokbookstore)

Diantara berbagai indikator pembangunan tersebut, kiranya penting untuk menjelaskan sedikit tentang satu faktor yang paling menentukan bagi proses demokratisasi, yakni tingkat pendidikan. Lipset mengatakan ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif bagi terwujudnya demokrasi di suatu negara tersebut.

Kesimpulan itu berangkat dari data penelitian opini publik terkait persoalan di negara-negara berbeda tentang keyakinan mereka soal toleransi tentang eksisnya oposisi, perilaku terhadap etnis dan minoritas, antara sistem satu partai atau banyak partai.

Pendidikan telah merubah pola pikir yang lebih terbuka bagi tumbuhnya prinsip-prinsip demokrasi, sedangkan di negara-negara yang cenderung kurang demokratis, pendidikannya rendah. Ringkasnya, tingkat pendidikan telah membuka cakrawala berpikir yang luas dan cenderung kuat untuk menerima nilai-nilai dan bahkan turut memperjuangkan terciptanya demokrasi.

Di Jerman dan Prancis adalah negara dengan tingkat pendidikan yang terbaik di Eropa, namun mengapa demokrasinya tidak stabil? Kata Lipset, mungkin saja karena tekanan kaum terpelajar berusaha untuk melawan sistem yang tidak demokratis. Meskipun kita tidak bisa buru-buru menyatakan bahwa tingginya level pendidikan cukup bagi terciptanya kondisi demokrasi, namun pendidikan menjadi satu faktor penting yang dibutuhkan bagi keberlangsungan demokrasi.

Pemikiran Lipset ini selanjutnya akan mengilhami gagasan tentang “kelas menengah” secara pendidikan dan ekonomi yang menjadi faktor penting terwujudnya demokrasi.

Pada intinya, pertumbuhan ekonomi (dengan beragama indikator yang telah disebutkan Lipset tadi) adalah prasyarat bagi terwujudnya demorkatisasi di suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi belum dapat tercapai, maka demokrasi akan susah untuk terwujud. Maka, pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian proses demokratisasi akan tiba di negara tersebut, menurut Lipset. Dian Dwi Jayanto

Rujukan

Lipset, Seymour Martin. 2003. “Political Man: The Social Bases of Politics”. (Ed.) Dahl, Shapiro & Cheibub. The Democracy Sourcebook. London : The MIT Press. Khususnya halaman 56-64.