Gerakan Demonstrasi di Indonesia dan Hong Kong

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah atas setiap persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri, demonstrasi atau yang lazim disebut dengan kegiatan menyampaikan pendapat di depan umum dijamin melalui konstitusi.

Itu merupakan landasan formil bagi setiap masyarakat dan sekelompok masyarakat untuk melakukannya karena dijamin oleh konsititusi. Seperti demonstrasi yang baru-baru ini terjadi secara serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.

Latar belakang dilaksanakannya demontrasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun secara garis besar latar belakang yang signifikan adalah akibat dari ketidakpekaan pemerintah (legislatif dan eksekutif) dalam menginternalisasikan harapan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan berupa undang-undang.

Hal ini setidaknya tercermin dalam beberapa tuntutan yang dibawakan oleh berbagai kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil pada proses demonstrasi September kemarin.

Dua dari tujuh tuntutan tersebut yakni yang pertama, menolak revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK menjadi salah satu pemantik utama dari munculnya demonstrasi diberbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah dianggap telah menghianati semangat reformasi dengan cara memperlemah peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan salah satu semangat reformasi yakni pemberantasan korupsi.

Dalam proses pembahasannyapun banyak masyarakat yang sangat menyanyangkan, hal ini dikarenakan waktu pembahasan dan pengesahan terlalu terburu-terburu dengan rentan waktu kurang dari satu bulan ditambah dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembahasannya.

Kedua, tuntutan untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dorongan untuk menunda pengesahan RKUHP juga menjadi salah satu tujuan dari demonstrasi kemarin, hal ini hampir sama dengan permasalahan yang terjadi pada proses pembahasan UU KPK yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Sehingga memunculkan pro-kontra dan permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah (legislatif-eksekutif) dinilai mengabaikan suara masyarakat, apalagi nantinya masyarakat menjadi obyek dari kebijakan tersebut. Terlebih banyak pasal-pasal yang menimbulkan multi-tafsir dan dinilai merugikan masyarakat.

Secara garis besar, dua tuntutan yang dijelaskan diatas merupakan bentuk respon masyarakat akibat abainya pemerintah terhadap suara-suara masyarakat, sehingga memunculkan gerakan masyarakat melalui Demonstrasi yang begitu masif di berbagai wilayah di Indonesia.

Jika kita bandingkan dengan gerakan demonstrasi di tempat lain, seperti di Hong Kong. Kita akan menemukan kesamaan pola gerakan dan tuntutan demonstrasi yang terjadi di Indonesia dengan di Hong Kong. Di Hong Kong demonstrasi yang dilakukan setiap akhir pekan bahkan sudah terjadi kurang lebih selama dua bulan tersebut.

Pengaruh utamanya akibat adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi. RUU Ekstradisi ini memungkinkan para kriminal di Hong Kong dikirim dan diadili ke China, dan Undang-Undang Ekstradisi itupun berpotensi untuk membatasi kebebasan masyarakat Hong Kong.

Pengaruh dan latar belakang munculnya gerakan demontrasi di Indonesia dan Hong Kong terdapat persamaan, di mana demonstrasi dilakukan akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini undang-undang.

Di Indonesia berbagai kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menuntut pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah sebagai upaya untuk tetap mempertahankan KPK sesuai dengan Undang-Undang sebelum direvisi dan juga meminta pemerintah (ligislatif-eksekutif) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sedangkan gerakan Demonstrasi di Hong Kong menuntut pemerintah untuk membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi.

Pola gerakan demonstrasi yang memiliki kesamaan antara di Indonesia dan di Hong Kong menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial-politik sangat berpengaruh terhadap proses awal munculnya kedua gerakan tersebut. Gerakan demonstrasi di Indonesia dan di Hong Kong muncul akibat rancangan undang-undang yang nantinya jika diimplementasikan akan merugikan masyarakat secara umum.

Di sisi lain, munculnya kedua gerakan demonstrasi tersebut akibat tidak adanya komitmen dari pemerintah dalam menjamin semangat pemberantasan korupsi di Indonesia dan semangat menjaga hak kebebasan masyarakat di Hong Kong.

Jika kita analisis dengan paradigma gerakan sosial, gerakan yang terjadi di Indonesia dan di Hong Kong masuk pada gerakan sosial dengan paradigman baru. Hal ini terjadi akibat tidak adanya batasan siapa-siapa saja yang boleh bergabung untuk ikut bergerak atau berdemonstrasi, dalam artian siapa saja masyarakat yang merasa dirugikan akibat Undang-Undang tersebut dapat ikut melakukan demonstrasi.

Karena dalam paradigma gerakan sosial baru, beberapa syarat utamanya adalah gerakan sosial tersebut tidak dibatasi oleh struktur kelembagaan formal yang mengikat, tidak ada struktur hierarki yang mengikat seperti pimpinan dan lain-lain dan adanya kebebasan bagi siapa saja yang merasa dirugikan  atas kebijakan tersebut untuk ikut bergabung dalam gerakan atau demonstrasi tersebut.

Di Indonesia demonstrasi yang terjadi pada bulan September kemarin diikuti oleh berbagai kelompok, baik dari BEM, Organisasi Cipayung Plus, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan kelempok-kelompok yang lain. Tetapi tidak ada kelempok yang didaulat sebagai pimpinan dan kumpulan kelompok-kelompok yang ikut dalam demontrasi tersebut juga tidak melembagakan diri dalam satu wadah formil.

Begitupun juga demonstrasi yang terjadi di Hong Kong, gerakan demonstrasi di Hong Kong diinisiasi oleh para penggiat demokrasi-HAM dan banyak diikuti oleh masyarakat dan anak muda tanpa ada struktur pimpinan secara hirarki dan tanpa dilembagakan melalui lembaga formil.

Penulis: Anang Fajrul U., Mahasiswa S2 Ilmu Politik UI.

 

Baca Juga:

Isu Kebangkitan Dwifungsi ABRI dalam Kajian Security Studies

Kewarganegaraan, Kelas Sosial, dan Kapitalisme: Pandangan T.H. Marshall

Buzzer Politik dan Monopoli Ruang Publik