Fungsi dan Peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia

(Pidato Presiden Jokowi/Sumber Gambar: Republika)

(Pidato Presiden Jokowi/Sumber Gambar: Republika)

Salah satu ciri umum yang melekat di dalam corak sistem pemerintahan presidensial adalah dimana fungsi presiden memegang dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu pembeda penting dengan sistem parlementer, dimana biasanya kepala negara dan kepala pemerintahan tidak berada dalam satu tangan.

Sebagaimana yang berlaku di Inggris, kepala negara dipegang oleh raja sedangkan kepala pemerintahan dilantik oleh raja yang merupakan tokoh dari partai pemenang atau pemegang mayoritas suara di parlemen.

Lantas, apa perbedaan fungsi dan wewenang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Merujuk pada negara yang diyakini sebagai cikal bakal dan kiblat sistem presidensial dunia, yaitu Amerika Serikat, dijelaskan bahwa fungsi presiden sebagai kepala negara di negeri Paman Sam tersebut merupakan representasi persatuan bangsa Amerika, “the president of all the people”, “national leader”, dan figur netralitas di atas partai. Selain itu, presiden adalah panglima angkatan perang dan diplomat tertinggi yang membangun politik luar negeri dan keamanan serta pemberian grasi (Kartawidjaya & Aminuddin, 2015: 140).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara adalah fungsi simbolik suatu negara-bangsa. Artinya, pemimpin negara dan pemimpin seluruh bangsanya, bukan pemimpin kelompok tertentu saja. Serta sebagai fungsi panglima tertinggi militer, diplomat tertinggi, keamanan dan pemberian atas dasar hak yuridiksi seperti grasi.

Sedangkan fungsi dan peran presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan adalah kepala federal administration, kepala administrasi negara federal. Di sini peran dan fungsi presiden merujuk pada kekuasaan eksekutif dan pemerintahan yang berada di tangan presiden, yang tugasnya adalah mengeksekusi atau mengimplementasikan UU secara benar. Selain itu, presiden juga memiliki fungsi ganda sebagai politisi yang harus meloloskan kepentingan partainya dalam pemerintahan (Kartawidjaya & Aminuddin, 2015: 140).  

Bagaimana dengan Indonesia yang menganut sistem presidensial, paling tidak terbukti dengan kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan di tangan presiden? Dalam melacak apa saja fungsi dan peran masing-masing presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kita perlu mengacu kepada dasar konstitusi di negeri kita, yaitu UUD 1945 (amandemen ke-4).

Melalui pembacaan tersebut, Kita akan mengetahui apa saja masing-masing peran dan fungsi presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah

Sebagaimana disinggung sebelumnya, seturut dengan fungsi dan peran presiden di Amerika, pada dasarnya kepala negara berperan sebagai simbol pemersatu bangsa, jenderal tertinggi militer, diplomasi tertinggi, keamanan dan fungsi yurisdiksi. Melacak dari konsepsi yang hampir serupa di Indonesia tersebut, berikut adalah fungsi presiden di Indonesia dalam kapasitasnya menurut UUD 1945:

Dalam fungsi dan perannya sebagai simbol negara dijelaskan, “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang” (Pasal 15 UUD 1945).’Selain itu, presiden juga yang memiliki fungsi melantik lembaga tinggi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dinyatakan, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden” (Pasal 23F (1) UUD 1945).

Begitu juga dengan menetapkan hakim agung (Pasal 24A (3) UUD 1945), serta mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24B (3) UUD 1945).

Dalam fungsi dan perannya sebagai jenderal tertinggi militer dijelaskan, “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara” (Pasal 10 UUD 1945).

Sedangkan terkait fungsi dan perannya sebagai diplomat tertinggi, atau hubungan diplomasinya dengan negara negara lain, dijelaskan bahwa: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 (1) UUD 1945). Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 (2) UUD 1945).

Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 (1) UUD 1945). Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 (2) UUD 1945), serta Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 (3) UUD 1945).

Dalam fungsi dan perannya di bidang keamanan dijelaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12 UUD 1945).

Dalam fungsi dan perannya di bidang yurisdiksi, dikatakan bahwa: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Pasal (14 (1) UUD 1945). Selain itu presiden juga berhak memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal (14 (2) UUD 1945).

Bagaimana dengan presiden sebagai kepala pemerintahan? Sebagaimana disinggung sebelumnya, seturut dengan fungsi dan peran presiden di Amerika, pada dasarnya kepala pemerintahan berperan sebagai federal administration, kepala administrasi negara federal. Dia adalah pemimpin ekskutif yang bertanggungjawab menggerakkan pemerintahan.

Berikut peran dan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD 1945:

Ditegaskan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 4 UUD 1945).  Terkait kekuasaan tersebut disebutkan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” (Pasal 5 (1) UUD 1945), serta “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 (2) UUD 1945)”.

Tentang bagaimana posisi presiden dan DPR dalam hal penyusunan RUU dijelaskan pada Bab IV: Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20, berikut bunyinya: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3)  Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.’

(5)  Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Begitu juga presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan catatan harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika DPR tidak menyetujui, maka peraturan pemerintah tersebut dicabut (Pasal 5 (2) UUD 1945).

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan APBN yang kemudian dibahas bersama dengan DPR. Berikut bunyinya: “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah” (Pasal 23 (2) UUD 1945).

Jika mengalami kebuntuhan atau tidak disetujui DPR, dikatakan, “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu” (Pasal 23 (3) UUD 1945).

Setelah mendeskripsikan bagaimana fungsi peran presiden sebagai kepala negara dan kepala presiden. Berikutnya akan dijelaskan tentang bagaimana relasi antara presiden dengan menteri-menteri.

Sebagaimana ciri khas dari sistem presidensial, dimana ekskutif dan legislatif terpisah, serta memiliki basis legitimasi suara politik yang berbeda, akhirnya presiden memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan format kabinet yang ditugaskan untuk mensukseskan program-program yang diusung presiden terpilih. Dalam UUD 1945, terutama Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 dinyatakan: presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.’

Dari penjelasan tersebut, nampak bahwa bagaimana menteri-menteri yang membantu presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Artinya, di sini para menteri adalah bawahan presiden untuk membantu presiden dan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan. Dan, ditegaskan pula bahwa presiden memiliki hak prerogatif atas bongkar-pasang kementerian yang dibutuhkan, serta siapa saja komposisi orang yang menduduki.

 

Penutup

Fungsi dan peran kepala negara dan kepala presiden terpusat pada presiden merupakan salah satu penanda sistem presidensial. Kepala negara diartikan sebagai simbol pemersatu bangsa, pemimpin nasional dan sebagainya. Sebagai kepala negara, presiden memiliki fungsi dan peran memegang pemimpin tertinggi militer, diplomat negara tertinggi, hak yurisdiksi, dan dalam keamanan. Meskipun dengan catatan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 sering mensyaratkan pertimbangan DPR dalam keputusannya.

Sedangkan kapasitas presiden sebagai kepala pemerintahan merujuk pada kepala administrasi pemerintahan, atau pemegang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan tertinggi. Seperti mengajukan RUU kepada DPR, melaksanakan UU dan sebagainya.

Terkait relasi presiden dengan menteri, pada dasarnya penentuan format kementerian dan siapa saja yang menduduki posisi tersebut untuk membantu presiden, sebagaimana tercatat dalam UUD 1945 merupakan hak mutlak yang dimiliki presiden.

 

Daftar Rujukan

Kartawidjaja, Pipit R. & M. Faishal A. (2015). Demokrasi Electoral: Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. Surabaya: Sindikasi Indonesia. 

Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

 

Penulis: Redaksi Kajian Politik Pojok Wacana.

 

Baca Juga:

Disproporsionalitas Antara Perolehan Suara dan Distribusi Kursi Partai Politik di Parlemen

Model Sistem Pemilihan Presiden di Berbagai Negara

Pengertian Ilmu Politik dan Apa Saja yang Dipelajari