Fungsi Bawaslu, Bentuk Pelanggaran Pemilu, dan Mekanisme Penanganannya

(Bawaslu/Sumber Gambar: Kompas)

Merujuk pada Electoral Management Body (EMB) atau penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum) yang berlaku secara internasional, biasanya penyelenggara Pemilu dan peradilan bagi pelanggaran Pemilu diurus oleh satu badan atau lembaga saja. Sebagaimana di Prancis. Selain menjalankan penyelenggaraan Pemilu, EMB Prancis juga bertanggungjawab menjalankan fungsi judicial dan penanganan sekaligus melalui komisioner penyelenggara Pemilu yang memang memiliki kualifikasi kemampuan sebagai hakim atau ahli hukum (Surbakti, dan Nugroho. 2015).

Terlepas kelaziman tersebut, di Indonesia fungsi dari penyelenggara pemilu dan fungsi pengawasan proses penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh dua lembaga yang bersifat fungsional dan koordinatif, sebagaimana tugas dan kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan Pemilu (Surbakti, dan Nugroho. 2015: 11). Lembaga yang dimaksud disini adalah KPU sebagai penyelenggara, sedangkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya.

Hubungan antara KPU dan Bawaslu yang bersifat fungsional merupakan amanat yang diatur di dalam UU. Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis” (Pasal 01 poin ke 5 UU No. 15/2011.)

Dari uraian tersebut kita bisa menyatakan bahwa Bawaslu juga termasuk sebagai badan penyelenggara Pemilu sebagaimana KPU dengan yang memiliki hubungan kesatuan secara fungsional, dengan porsi fungsi dan peran yang berbeda. Jika KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 01 poin ke 6 UU No. 15/2011.), maka Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 15/2011 Pasal 01 poin ke 16).

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan Bawaslu

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, dalam hal penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang memiliki hirarki ke bawah dari level pusat hingga pengawasan di TPS. Rinciannya adalah Bawaslu (pusat), Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten atau kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Pasal 69 (1) UU No. 15/2011). Hanya di level Bawaslu dan Bawaslu Provinsi saja yang bersifat tetap (Pasal 69 (2) UU No. 15/2011). Sedangkan untuk Panwaslu Kabupaten atau kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat  ad-hoc (Pasal 69(3) UU No. 15/2011 ).

Dalam hal pembentukan, Panwaslu kabupaten atau kota, Panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas Pemilu luar negeri “dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat  dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai” (Pasal 70 UU No. 15/2011).

Secara kedudukan, Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Panwaslu kabupaten atau kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan  Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.  Untuk pengawas Pemilu lapangan berkedudukan di Desa, dan pengawas pemilu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia (Pasal 71 UU No. 15/2011).

Keanggotaan Bawaslu adalah setiap individu yang telah memiliki kemampuan pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu. Jumlah anggotanya yaitu Bawaslu sebanyak lima orang, Bawaslu provinsi sebanyak tiga orang, Panwaslu kabupaten atau kota sebanyak tiga orang, Panwaslu kecamatan sebanyak tiga orang. Sedangkan untuk Pengawas Pemilu Lapangan antara 1-5 tergantung kondisi geografis dan sebaran (TPS Pasal 72 UU No. 15/2011).

Tugas Pengawas Pemilu

Merujuk pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki dua tugas pokok, yaitu: Pertama, menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Kedua, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis (Pasal 73 UU No. 15/2011).

Dari dua poin dapat disimpulkan, tugas Bawaslu adalah menyusun standar kerja pengawasan, dan yang tidak kalah penting, Bawaslu sebagai lembaga negara yang memiliki peran pencegahan dan penindakkan pelanggaran Pemilu dengan tujuan menjaga berlangsungnya Pemilu secara demokratis. Titik tekan keberadaan Bawaslu adalah mengawasi berjalannya Pemilu secara demokratis. Artinya, keberadaan Bawaslu menjadi instrumen penting bagi keberlangsungan pesta rakyat supaya tidak berjalan tidak demokratis.

Dalam poin selanjutnya, dijabarkan secara cukup terperinci bagaimana pengawasan tersebut, yaitu meliputi: a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, seperti perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik KPU, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan seterusnya. b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penetapan Peserta Pemilu dan lain-lain (Pasal 73 UU No. 15/2011).

Menilik dari fungsi Bawaslu di atas, maka Bawaslu memiliki kewenangan “menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu”, serta “menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang” dan menyelesaikan sengketa Pemilu (Pasal 73 UU No. 15/2011).

Untuk lebih memahami dimana posisi atau peran operasional dari Bawaslu, perlu dibahas secara singkat bagaimana saja bentuk dari persoalan Pemilu, dan dalam permasalahan seperti apa membutuhkan Bawaslu serta apa yang bisa Bawaslu lakukan. Selanjutnya sebagai bahasan penutup adalah mengenai penjelasan tentang pelanggaran dan sengketa Pemilu.

Pelanggaran Pemilu dan Mekanisme Penanganannya

Mengutip dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenal dua bentuk masalah hukum, yaitu pelanggaran dan sengketa.

Pelanggaran Pemilu sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan sengketa terbagi menjadi sengketa Pemilu, sengketa tata usaha negara Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu (dalam Haris, 2016: 146).

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran, seperti mengumumkan hasil survey di masa tenang dan lain-lain (memuat 19 pasal), dan atau kejahatan terhadap ketentuan pidana Pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain (memuat 29 pasal). Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu” (dalam Haris, 2016: 146-147).

Dalam hal penanganan pelanggaran dan administrasi Pemilu, pertama-tama pengawas pemilu mulai dari Bawaslu hingga Panwaslu Kabupaten atau Kota melakukan kajian. Jika pengawas Pemilu menemukan pelanggaran administrasi Pemilu, maka pengawas menyampaikannya kepada penyelenggara Pemilu. Kemudian, penyelenggara memeriksa lagi dan apabila terbukti ada pelanggaran, maka penyelenggara Pemilu yang akan memberikan sanksi.

Sedangkan untuk penanganan tindak pidana Pemilu, setelah pengawas melakukan kajian dan ternyata ditemukan ada tindak pidana, maka pengawas kemudian menyerahkan hasil kajiannya kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Untuk mekanisme selanjutnya setelah polisi menemukan adanya pidana, akan diproses melalui kejaksaan untuk melakukan tuntutan. Selanjutnya jika berkasnya sudah lengkap, kejaksaan akan melimpahkannya ke pengadilan dan akan mengelar sidang, maka hakim yang berhak menjatuhkan sangsi.

Sedangkan untuk penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tidak harus melalui kajian dari pengawas Pemilu. Namun hasil kajian dari pengawas dapat disodorkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Catatannya adalah, DKPP harus membuka ruang bagi pengaduan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Jadi, apabila dari laporan pengawas Pemilu ditemukan unsur pelanggaran kode etik, DKPP harus memprosesnya, jika memenuhi poin-poin pelanggaran, akan diproses oleh DKPP dengan mengadakan persidangan dan menjatuhkan sangsi (dalam Haris, 2016: 150).

Berikut ini akan disuguhkan tabel penanganan perkara pelanggaran Pemilu yang diambil dari buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) yang mengelola tabel berdasarkan pasal 112 ayat (3) (4) dan (5) UU No. 15 tahun 2011 serta pasal 249, 250, 255, 261, 263, 264 UU No. 8 Tahun 2012 (dalam Haris, 2016: 151-52):

Alur di atas menggambarkan bagaimana pengawasan pemilu yang memiliki fungsi pengkaji hanya memperpanjang alur birokrasi dan waktu penanganan pelanggaran. Selain itu rentang waktu yang disediakan untuk pembuktian pelanggaran terlalu pendek. Sebab, tidak semua pelanggaran Pemilu sebenarnya dapat dibatasi waktunya, apalagi pelanggaran itu tidak mempengaruhi tahapan pemilu seperti pelanggaran pidana (Haris, 2016: 151-152).

Berikutnya adalah penyelesaian Sengketa pemilu. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelengara Pemilu sebab dikeluarkannya keputusan dari KPU atau KPUD. Berikut ini akan dilampirkan tabel keputusan KPU dan dan sumber sengketa Pemilu (Haris, 2016: 156-157):

Daftar Rujukan

Haris, Syamsuddin. 2016. Pemilu Nasional Serentak 2019. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti, Ramlan, dan Nugroho, Kris. 2015. Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Penulis: Redaksi Kajian Politik Pojok Wacana

 

Baca Juga:

Disproporsionalitas Antara Perolehan Suara dan Distribusi Kursi Partai Politik di Parlemen

Bagaimana Demokrasi Mati? Suatu Lonceng Peringatan!

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik