Filsafat Politik John Locke Tentang Kontrak Sosial, HAM, dan Pembagian Kekuasaan

Filsafat Politik John Locke Tentang Kotrak Sosial, HAM, dan Pembagian Kekuasaan

Penulis: Redaksi Pojok Wacana

Pada tulisan sebelumnya, kita telah memperbincangkan John Locke terkait filsafat empirismenya. Sesuai janji kami, kali ini kita masih membicarakan John Locke terkait filsafat politiknya, terkhusus lagi dalam tiga topik sentral yakni kontrak sosial, pembagian kekuasaan dan hak asasi manusia.

Seperti diketahui, selain sebagai tokoh besar filsafat empirisme, nama John Locke lekat kaitannya sebagai tokoh filsafat politik dalam kategori filsuf modern yang mengusung teori kontrak sosial.

 

Apa itu kontrak sosial?

Menurut Jack C. Plano Dkk dalam buku “Kamus Analisa Politik” (hal. 45-46), teori kontrak sosial adalah

 “teori yang mencoba untuk menjelaskan asal usul masyarakat, negara, dan pemerintahan atas dasar tindakan sukarela orang-orang yang terlibat. Teori kontrak memberikan pengesahan dan pembenaran, kendatipun hipotesa, penjelasan mengenai eksistensi pemerintah dan masyarakat tanpa menunjukkan fakta-fakta historis dari suatu kasus tertentu”.

Dari penjelasan di atas, kita bisa menangkap poin penting tentang apa itu kontrak sosial. Pertama, kontrak sosial adalah semacam dasar pemikiran tertentu yang mencoba mencari penjelasan sekaligus pembenaran mengapa orang harus terikat ke dalam suatu tatanan sosial atau sistem politik tertentu.

Kedua, kontrak sosial yang mewujud ke dalam sistem sosial atau politik tersebut harus diikuti oleh setiap warga negara dengan sukarela. Ketiga, meskipun, dasar pembenar atau landasan filosofinya masih berupa hipotesa.

Sebagai contoh, Thomas Hobbes mengatakan pada dasarnya manusia adalah serigala bagi yang lain. Mereka suka memangsa dan menyakiti manusia lain. Maka, kontrak sosial bertindak sebagai pengatur agar hubungan antar manusia tidak lagi saling meniadakan.

Berarti pula, landasannya bahwa kontrak sosial itu ada karena merupakan konsekuensi logis dari karakter dasar manusia itu sendiri. Landasan filosofis ini yang menjadi pembenar dari adanya kerangka sistem politik yang berlandaskan kontrak sosial.

Tokoh-tokoh teoritis politik kontrak sosial selain John Locke, Thomas Hobbes, ada juga Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu.

Dalam tulisan ini kita akan lebih memfokuskan filsafat politik kontrak sosial ala Jhon Locke yang di dalamnya memuat permbagian kekuasaan dan juga persoalan mendasar mengeni Hak Asasi Manusia (HAM).

Menariknya, sebagaimana contoh Hobbes yang sudah dikemukakan sebelumnya, sudut pandang bagaimana John Locke melihat hakikat manusia (human nature) menjadi pijakan mendasar yang kemudian terefleksikan ke dalam tatanan kontrak sosial. Sederhanya, bagaimana John Locke melihat hakikat manusia, maka itu yang menjadi dasar teori kontrak sosialnya.

Sehingga, sangat wajar sebelum berbicara tentang bagaimana kontrak sosialnya, terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang hakikat manusia menurut John Locke. Setelah itu baru berpindah pembahasan tentang teori kontrak sosialnya, kemudian HAM, dan pembagian kekuasaan di dalam kontrak sosial tersebut.

Sebagian besar penjelasan yang akan kami kemukakan disarihkan dari materi bahan kuliah “Filsafat Barat: John Locke” dari Bu Dwi Widyastutik di FISIP UNAIR.

(Sumber gambar: chch.ox)

Kontrak Sosial dan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya manusia terlahir sebagai kertas putih yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Kemudian berjalannya waktu,  goresan pena melalui pengalaman yang kemudian membentuk pengetahuan manusia. Teori John Locke ini disebut sebagai “Tabula rasa” yang mengilhami proyek filsafat empirisme. Karena seputar filsafat empirisme sudah kami bahas pada bagian sebelumnya, sehingga tidak perlu kami kemukakan ulang.

Teori kontrak sosial Jhon Locke bermula dari premis-premis berikut (Widyastutik, 2015):

Pada awalnya dalam keadaan alamiah manusia hidup dalam perdamaian, kebajikan, saling melindungi, bebas, merdeka, penuh kesetaraan dan tidak ada rasa takut. Kondisi hidup bersama ini dibawah bimbingan akal tetapi tanpa otoritas.

Namun keadaan alamiah yang damai ini berubah setelah ditemukannya sistem moneter dan uang sehingga terjadi penumpukan kapital secara besar-besaran. Akibatnya terjadi pembenaran atas hak milik sehingga mulai terjadi konflik, sebuah keadaan yang tidak menyenangkan (inconvinience).

Terwujudlah masyarakat anarkis tetapi beradab dan rasional. Bukan berarti kondisinya perang, tapi perdamaian ada, namun tidak mempunyai hukum. Tindakan manusia diatur oleh hukum alam yang tidak memiliki kepastian (uncertainty).

Ketidakmemadaian dalam kondisi alamiah mendorong manusia bersatu dalam masyarakat politik. Karena rasa takut dan khawatir akan terancam hak alamiahnya, maka ada dorongan dalam individu untuk membentuk persetujuan sosial untuk membangun lembaga politik sebagai the supreme power.

Orang menyerahkan sebagian hak alamiahnya untuk menjalankan hukum alam kepada komunitas yang terbentuk. Dan person/badan yang diserahi kekuasaan masuk ke dalam perjanjian, sehingga dia terikat dalam kontrak.

Hal penting yang perlu dicatat tentang kontrak sosial Jhon Locke adalah premis kondisi hak asasi manusia yakni: Hak individu merupakan hak alamiah yang dimiliki manusia. Kerja keras dari individu memunculkan hak-hak kepemilikan tanah & kekayaan lainnya. Itu hal yang tidak bisa diganggu gugat.

Dan menurut Jhon Locke pada diri manusia memiliki tiga hak : 1. Hak milik (property) 2. Hak hidup (life) 3. Hak kemerdekaan (liberty)

Alhasil, pembentukannegara sebagai usaha bersama individu untuk saling menjaga keberlangsungan hidup, kebebasan dan harta kekayaan, dan hidup.

Dengan demikian, sifat kontrak sosial menurut Locke adalah: Prinsip yang menggerakkan adalah keinginan menghindari gangguan, dimana individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiah yang substansial, tetapi hanya hak melaksanakan hukum alamiah.

Dengan catatan, hak yang diserahkan individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok, tetapi kepada seluruh komunitas. Sehingga, karakter pemerintahan adalah kekuasaan terbatas, otoritas politik bersifat pinjaman, dan kekuasaan dibatasi oleh tujuannya sendiri: menjaga hak-hak dasar manusia.

Dari penjelasan panjang lebar di atas, kontrak sosial yang digagas oleh Jhon Locke adalah suatu konsepsi sistem politik yang dibentuk dan bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang melekat di dalam diri manusia yang masuk dalam kontrak. Dengan bahasa lain bisa dikatakan bahwa adanya negara tujuannya tidak lebih dari upaya untuk menjaga keberlangsungan hak asasi manusia di dalamnnya.

Konsep ini yang kemudian menjadikan Jhon Locke dikenal sebagai salah satu penggagas kajian HAM dan kaitannya dengan negara.

Berkaitan dengan HAM pula, pemikirannya tentang kaitannya dengan agama bahkan civil society sekalipun juga memiliki keserupaan dalam menjunjung hakikat hak dan kebebasan manusia.

Bagi Locke, Kebebasan sebagai nilai paling berharga dalam kehidupan Locke (menganut agama dan keyakinan dalam Civil Society). Agama adalah masalah keyakinan pribadi dan tidak ada otoritas manapun yang berhak menggugat kebenarannya.

Tujuan hidup manusia adalah untuk menyembah Tuhan, hukum dan aturan yang dibuat oleh gereja harus berdasarkan tujuan itu. Dengan demikian, Gereja tidak boleh menggunakan kekerasan dalam menyebarkan ajarannya, hanya boleh menggunakan himbauan-himbauan (ajakan persuasif).

Sebagaimana ia melihat kontrak sosial kaitannya dengan terwujudnya negara, baginya otoritas gereja juga harus diperlakukan sama. Meski demikian, ketika gereja sudah menjalankan fungsingnya, namun masih ada pembangkan, maka para pembangkang tetap berkeras pada pendiriannya dan berbeda dengan perspektif gereja, maka hukuman yang patut dilakukan adalah mengucilkan mereka dari kehidupan masyarakat dan tidak ada hukuman lainnya.

Jhon Locke juga menekankan perlunya hubungan timbal balik antara gereja dan pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil tidak bisa memberikan hak-hak kekuasaannya kepada gereja dan sebaliknya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas amat terlihat bagaimana Jhon Locke benar-benar memegang pandangannya tentang hakikat manusia dan hak asasi yang menyertainya, dan itu harus ditegakkan dalam suatu komunitas bagi agama maupun negara sekalipun.

Pembagian Kekuasaan

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kekuasaan negara tidaklah mutlak, namun ia adalah institusi yang dibentuk untuk melindungi manusia. Terdapat beberapa prinsip kekuasaan negara yang terwujud dari konsepsi ini:

Pertama, Kekusaan negara hanyalah amanah dan tidak mutlak karena berdasarkan legitimasi masyarakat. Kedua, karena kekuasaan dari rakyat, maka kekuasaan harus mendapatkan pengawasan dari rakyat untuk memastikan ia berjalan semestinya.

Ketiga, diperlukan suatu mekanisme baku perundang-undangan untuk memastikan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan dan menjaga fungsinya berjalan selaras.

Kemudian Locke menawarkan bahwa pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif (Widyastutik, 2015).

A. Kekuasaan Eksekutif adalah badan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif diperkenankan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tanpa berunding dengan legislatif dalam keadaan mendesak, dan sekali lagi dengan landasan untuk melindungi warga negara.

B. Kekuasaan Legislatif adalah adalah lembaga yang memiliki wewenang membuat perundan-undangan yang kemudian dijalankan oleh kekuasaan eksekutif. Secara hirarkies, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif maupun federatif karena ini adalah cerminan peraturan dari kekuasaan rakyat.

C. Kekuasaan Federatif merujuk pada kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, seperti membuat perjanjian, menyatakan perang atau damai, maupun kerjasama dan sebagainya.

John Locke memasukkan kekuasaan federatif dengan tujuan supaya masing-masing lembaga memiliki agenda kerja yang lebih terpusat. Sehingga alasan memasukkan kekuasaan federatif karena alasan teknis. Meskipun antara kekuasaan eksekutif dan federatif masih saling berdekatan satu sama lain.

 

Penutup

Dari pelbagai pemaparan yang sudah kami suguhkan, terlihat jelas kaitan antara bagaimana Jhon Locke melihat human nature, dengan hak asasi yang melekat di dalamnya, sangat berpengaruh untuk melihat gagasan lebih jauh filsuf asal Inggris ini tentang konsepnya seputar kontrak sosial, HAM, dan pembagian kekuasaan.

Sehingga, ketika kita bisa menelaah dasar-dasar bagaimana Jhon Locke melihat manusia, maka tinggal meruntut saja konsepsinya tentang kontrak sosial, HAM, dan dasar yang mengatur pembagian kekuasaannya. Meskipun soal pembagian kekuasaan adalah hal yang sangat teknis dan beberapa filsuf kontrak sosial lainnya memiliki cabang pembagian yang berbeda, namun semangatnya John Locke tetap sama: menjaga hak asali atau wibawah manusia.

 

Daftar Rujukan

Plano, Jack C. Dkk. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.

Widyastutik, Dwi. 2015. “Pemikiran Politik John Locke”. Bahan Ajar Pemikiran Politik Barat. FISIP Universitas Airlangga.

 

Baca juga:

Filsafat Empirisme John Locke

Filsafat Aristoteles Tentang Logika, Negara, dan Sistem Pemerintahan

Filsafat Plato Tentang Idea, Etika, dan Negara

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments