Fenomena Politik Identitas Abad 21 dan Gagasan Liberal Fukuyama

Judul: Identity: The Demand for Dignity and The Politics Resentment

Penulis: Francis Fukuyama

Penerbit: Farrar, Straus, & Giroux, New York

Tahun Terbit: 2018

Tebal: 193 hlm.

Ketika baru membaca buku barunya berjudul “Identity: The Demand for Dignity and The Politics Resentmen” (2018), saya awalnya berpikir apakah Francis Fukuyama akan merevisi pemikirannya dalam “The End of History and The Last Man”?

Seperti diketahui, melalui “The End of History”, Fukuyama secara tegas menyatakan bahwa berakhirnya perang dingin bukan hanya episode penutup dari perang panjang antara Barat dan Timur, tapi akhir dari seluruh sejarah kehidupan manusia. Kemenangan Barat dengan memproklamirkan demokrasi liberal menjadi suatu tatanan pemerintahan yang diterima oleh hampir seluruh negara di dunia.

Tampaknya Fukuyama tetap berada pada pendiriannya sebagai pemikir liberal dan tetap memperjuangkan pandangannya tentang demokrasi liberal dalam “Identity: The Demand for Dignity”. Namun, melalui bukunya tersebut ia sepertinya hendak mengatakan bahwa ada ancaman serius di era demokrasi liberal, yakni meningkatnya politik identitas atau tuntutan atas pengakuan (demand for recognition) identitas yang hampir terjadi di seluruh dunia.

Terlepas dari ekspetasi saya yang berbeda, buku ini tetap menarik untuk dikaji, mengingat ia memberikan suatu potret atas fenomena tuntutan politik identitas Abad 21, suatu tema yang sangat relevan dan dalam jangka waktu ke depan mungkin akan tetap menjadi bahan perbincangan dan diskusi.

Padatnya materi yang dibahas oleh Fukuyama dalam buku tersebut, saya hanya akan membahas tiga poin penting dari buku tersebut, terutama soal politik identitas sebagai fenomena politik abad 21; tawaran teoritik untuk melihat fenomena ini yang tidak melulu dari pendekatan ekonomi politik; serta saran dari Fukuyama mengatasi politik identitas.

Politik Identitas sebagai Fenomena Abad 21

Dalam bagian pertama bukunya (The Politics of Dignity), Fukuyama menjelaskan bahwa fenomena negara-negara di dunia memang menuju puncak dari kondisi demokrasi liberal karena menguatnya globalisasi, semakin tergantungnya kondisi satu negara dengan negara yang lain. Tapi, kondisi demokrasi dan kapitalisme liberal di era globalisasi tidak bisa dinikmati oleh semua orang atau semua negara.

Bahkan krisis ekonomi yang dialami Amerika Serikat sendiri tahun 2008 serta Yunani yang berdampak kepada Uni Eropa menjadikan reputasi dari demokrasi liberal mulai dipertanyakan. Fenomena lain yang menunjukkan kemunculan berbagai gerakan protes yang berangkat dari keterpurukan ekonomi berbasis identitas yang bercirikan sikap “illiberal” pun bermunculan, sebut saja serangan al-Qaidah atau kemunculan ISIS.

Ditambah lagi pada tahun 2016 terjadi dua kejadian luar biasa, yakni kemenangan Donald Trump dan peristiwa bersejarah dimana Inggris memutuskan diri keluar dari Uni Eropa (dikenal dengan peristiwa Brexit). Pada taraf tertentu, sekumpulan peristiwa besar yang terjadi di berbagai negara tidak bisa hanya secara sempit ditinjau dari persoalan ekonomi.

Ada isu lain yang juga terkait tentang itu, misalnya soal Anti-imigran, soal penduduk “pribumi” dalam rangka mendapatkan posisi ekonomi sosial yang dominan di negaranya, terorisme, ungkapan berbau SARA lainnya seperti larangan terhadap etnis tertentu untuk masuk ke negaranya, atau menjustifikasi agama tertentu sebagai teroris semakin meramaikan persoalan politik kontemporer di dunia.

Bagi Fukuyama, politik identitas Abad 21 ditandai dengan fenomena politik identitas. Ia menyatakan bahwa telah terjadi perubahan spektrum politik dari pembelahan kelompok Kanan dan Kiri yang berbeda dengan era sebelumnya.

Di abad 20, misalnya, perselisihan antara dua kelompok tersebut berada pada perbedaan dalam isu ekonomi. Kelompok Kanan mengkampanyekan kebebasan rasionalitas individu dan keterbatasan intervensi negara dalam urusan warga negaranya, terutama soal ekonomi (paham ekonomi liberal).

Di sisi lain, kelompok Kiri mengutuk keras praktek ekonomi liberal yang semakin menyengsarakan kehidupan manusia dan memanggil negara untuk ikut menyelesaikan persoalan ekonomi. Kelompok kiri ini sering mengadvokasi gerakan-gerakan upah buruh dengan paradigma Marxian.

Belakangan ini, kata Fukuyama, kelompok kiri kurang menaruh minat terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Mereka lebih mengarah pada isu-isu identitas seperti LGBT, imigran, kulit hitam dan kelompok lain yang identitasnya termarginalkan. Sedangkan kelompok kanan menunjukkan kecenderungan menguatnya rasa patriotisme nasionalisme atas negara bangsanya.

Sumber Gambar: IG/Pojok Book Store

Contoh tentang sikap semacam itu secara jelas ditampilkan oleh perseteruan Donald Trump dan Vladimir Putin. Putin sebagai presiden Rusia beberapa kali mengingatkan dunia tentang kehancuran Uni Soviet dan mengkritik tajam tentang moralitas kedigdayaan politik Amerika Serikat dalam melakukan banyak intervensi politik di berbagai negara (begitu juga dengan Perdana Menteri Hongharia).

Tentu saja ketegangan antara Trump dan Putin beserta yang berkelompok di antara mereka bukan hanya urusan personal, tapi berdasarkan bagaimana patriotisme nasionalisme itu semakin menguat. Meskipun harus diakui ketika berbicara nasionalisme itu sendiri bagi kedua belah pihak terkadang perlu menyempit kepada nasionalisme yang berakar dari etnisitas maupun agama tertentu.

Contoh lain yang perlu ditambahkan untuk memperkuat tesis patriotisme itu juga dapat dilihat dari Peristiwa Brexit juga dapat dipahami sebagai fenomena menguatnya nasionalisme di tataran global dan berpotensi besar menjalar ke negara-negara lain. Kecenderungan paradigma politik identitas nasionalisme semacam itu menjadikan suatu sifat eksklusifitas di tengah pergaulan global secara kultur dan budaya.

Hal semacam ini membuat dampak lain sebagaimana yang telah saya sebut sebelumnya terkait penyikapan terhadap imigran dan kebijakan politik luar negeri yang protektif. Ini semakin menarik untuk diulas mengingat negara-negara pengimpor gagasan demokrasi yang bercirikan liberal sekalipun (terutama Amerika) ternyata mengalami fase-fase menguatnya politik identitas dan kecenderungan kuat sikap “illiberal”.

Meskipun kadang cenderung negatif, pada bagian-bagian selanjutnya, Fukuyama menegaskan bahwa perasaan nasionalisme itu sendiri penting bagi keberlangsungan praktik demokrasi, pertumbuhan ekonomi, pencegahan konflik dan sebagainya. Nasionalisme dapat membangkitkan semacam share value identitas tertentu sehingga semua warga negara menjadi satu bagian.

Semua orang akan merasa memiliki kebanggaan atas penyatuan identitas berbasis nasionalisme, seperti bahasa, budaya dan kesatuan politik. Ketika nasionalisme itu surut legitimasinya bagi warga negara, maka praktik negara tersebut menjalankan pemerintahan demokratis akan dianggap tidak dapat legitimasi pula. Apalagi ketika terjadi kekacauan di suatu negara akibat melemahnya rasa nasionalisme, maka akan berdampak pada perekonomian di negara tersebut.

Contoh buruk ketika perasaan nasionalisme yang luntur bahkan hilang dapat dilihat efeknya di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Libya dan Yaman yang mengalami konflik berdarah dan kekacauan internal yang tak kunjung usai.

Nasionalisme dapat membangkitkan semacam share value identitas tertentu sehingga semua warga negara menjadi satu bagian.

Sebagai catatan, argumen bahwa nasionalisme itu tetap penting bagi keberlangsungan demokrasi liberal meneguhkan pendirian Fukuyama tentang pijakan pikirannya yang berlandaskan paham liberal, dan memikirkan format terbaik di tengah berbagai persoalan yang menjadi masalah bagi demokrasi liberal itu sendiri.

Memahami Politik Identitas

Kembali pada persoalan politik identitas dan pergeseran prioritas isu antara kelompok Kanan dan Kiri. Dalam melihat persoalan politik identitas, Fukuyama mengajak kita untuk selalu terjebak dalam analisis yang berbasis perspektif ekonomi politik. Mengandaikan bahwa setiap tindakan seseorang senantiasa mengacu pada pertimbangan memaksimalkan kenikmatan dan keuntungan dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.

Pola analisis seperti ini dalam melihat konflik dan politik identitas memang menjadi suatu paradigma yang mainstream. Misalnya saja kalau di Indonesia, persoalan tentang politik identitas Papua dan Aceh serta relasinya dengan pemerintah pusat selalu dibaca dari segi pembagian jatah alokasi dan pusat dan daerah yang tidak seimbang. Bisa jadi penjelasan tersebut benar, namun ada aspek tuntutan atas kesetaraan identitas yang harus pula dipertimbangkan dan diakomodir.

Sebagaimana menurut Fukuyama, ekonomi politik tidak bisa secara tuntas dipergunakan untuk menjelaskan akar-akar persoalan tuntutan politik identitas. Misalnya bagaimana kita menjelaskan peristiwa motivasi pelaku bom bunuh diri dari perspektif rational choice? Orang yang berpegang teguh pada pendekatan ekonomi politik akan berdalih bahwa sebenarnya dia sedang menerapkan prinsip pilihan rasional bagi dirinya.

Sebab, dengan cara tersebut ia akan mempercepat proses kenikmatan surga yang mereka dambakan. Penjelasan seperti ini tampaknya masuk akal namun kurang bisa memberikan pemahaman yang lebih kompleks terkait persoalan politik identitas itu sendiri.

Berangkat dari kritiknya terhadap biasnya paradigma ekonomi politik dalam membaca fenomena politik identitas, Fukuyama mengajak kita untuk kembali pada tradisi pemikiran-pemikiran klasik dalam melihat manusia dan tuntutan pengakuan bagi diri seseorang.

Ia menjelaskan bahwa Socrates sudah menjelaskan sejak ribuan tahun yang lalu terkait human nature  dalam tiga bagian jiwa manusia (the third part of the soul). Mengutip Socrates, pada dasarnya dalam diri manusia terdapat tiga sifat dasar, yakni keinginan atau hawa nafsu (desire) dan akal sehat atau rasionalitas (reason) yang sering kali bertikai untuk berebut didahulukan.

Dan  yang ketiga adalah semangat (spirit atau dalam bahasa Yunani disebut Thymos). Thymos aadalah suatu sifat yang dimiliki oleh seorang prajurit atau orang yang mengabdi kepada kerajaan (guardian). Sifat itu berisikan perasaan marah dan kebanggaan atas timbal balik dari penilaian seseorang kepada kita. Thymos inilah menurut Fukuyama di era modern kita kenal sebagai politik pengakuan identitas.

Secara naluriah, thymos adalah sifat manusia yang mencari pengakuan atas identitas untuk merasa bangga, dihormati dan lain-lain. Selain Thymos, ada lagi pemilahan yang disebut “ishotymia”  dan “megalothmymia”. Ishotymia adalah tuntutan seseorang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan sama dengan orang lain, sedangkan megalothmymia  adalah ketika seseorang merasa harus mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi dibanding orang lain.

Selain memperkenalkan kembali konsep Thymos, Fukuyama juga menjelaskan sifat lain yang mengikat manusia, yang ia sebut sebagai inside dan outside bagi seseorang. Artinya, ada anggapan bagi setiap orang bahwa ia memiliki semacam identitas yang otentik yang membedakannya dengan orang lain.

Socrates sudah menjelaskan sejak ribuan tahun yang lalu terkait human nature  dalam tiga bagian jiwa manusia (the third part of the soul). Mengutip Socrates, pada dasarnya dalam diri manusia terdapat tiga sifat dasar, yakni keinginan atau hawa nafsu (desire) dan akal sehat atau rasionalitas (reason) yang sering kali bertikai untuk berebut didahulukan.

Ciri identitas otentik tersebut (inside) tidak boleh diganggu dalam pergaulan dan harus mendapatkan pengakuan dalam lingkungan sosialnya (outside). Cerita menarik tentang pergulatan ini dibahas secara menarik oleh Fuikuyama ketika membicarakan gerakan protes Martin Luther terhadap dominasi gereja yang terlalu mengintervensi kedirian seseorang.

Hal ini juga menyangkut persoalan spiritual, ungkapan popular dari Luther adalah “no external thing has any influence in producing Christian righteousness or freedom,”. Pada dasaranya, Luther meyakini bahwa keimanan adalah persoalan pribadi dan tidak membutuhkan Gereja untuk memberikan keabsahan terhadap iman kristiani seseorang.

Secara lebih luas, persoalan yang kita sebut sebagai inside tidak membutuhkan justifikasi kedirian dari lingkungan sosial, ia hanya membutuhkan bagaimana sifat itu bisa eksis tanpa perlu harus melalui penilaian orang lain.

Selain inside dan outside, Fukuyama juga menjelaskan bahwa satu konsep lagi yang perlu dimasukkan, yakni konsep martabat (dignity), dimana setiap orang membutuhkan pengakuan bukan hanya di dalam kelas sosial yang terbatas, tapi bagi seluruh umat manusia. Tuntutan atas martabat ini yang bisa berpotensi besar disalurkan untuk mendapatkannya dengan gerakan politik.

Dengan tiga pendekatan itu (thymos, inside dan outside serta soal penilaian moral kedirian internal seseorang di tengah eksternal kehidupan sosial, dan dignity) yang menjadikan kita lebih memahami tentang kompleksitas konsep identitas di tengah era modern saat ini.

Saran Fukuyama  

Di bagian-bagian akhir bukunya, Fukuyama menjelaskan jika persoalan identitas di era modern sekarang begitu kompleks. Hal ini tidak lepas karena identitas bersifat sangat cari dan telah mengalami persilangan dan penyebaran di komunitas masyarakat belahan dunia mana pun. Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman di era globalisasi dan modernitas tidak menjamin seseorang untuk hidup bahagia.

Ia akan sering merindukan nostalgia dan kembali pada akar komunitas dan tradisi yang melekat bagi hidup mereka. Sebagaimana para pelaku terorisme muslim, mereka adalah generasi berikutnya dari keluarga Muslim dari Timur Tengah yang telah migrasi ke negara-negara Barat. Mereka juga telah bersatu dengan pola hidup orang Barat, minum alkohol, bermain perempuan dan rajin ke club malam.

Namun ketika mereka melamar pekerjaan, karena persoalan akar keturunan yang nampak dari fisik, mereka terlempar. Akhirnya, kembali pada panggilan jati diri mereka dari keluarga Timur Tengah yang beragama Islam menjadi solusi. Sayangnya, tawaran untuk mengembalikan harga diri dan kehormatan mereka harus berada di kelompok terorisme yang menggunakan simbol agama.

Bagaimana solusi untuk menyikapi dilema politik identitas? Menurut Fukuyama, harus diakui bahwa logika politik identitas akan membela berbagai identitas menjadi kelompok-kelompok kecil, namun kita perlu menciptakan kesetaraan dan kesatuan identitas yang lebih luas untuk bisa mengintegrasikan identititas-identitas yang telah terklasifikasi.

Pada tataran praktif, Fukuyama mengingatkan jangan sampai para polisi itu melakukan penyalagunaan wewenang dan diskriminasi terhadap warga negara kulit hitam sebagaimana yang sering terjadi di Amerika. Para penegak hukum harus memperlakukan pelbagai keragaman identitas warga negara, baik kulit hitam, LGBT, dan lain-lain setara dengan yang lain di berbagai institusi publik, baik di sekolah maupun lembaga-lembaga negara lainnya.

Pada gilirannya nanti, agenda besarnya adalah menciptakan suatu formasi yang memperluas cakupan identitas guna menyatukan berbagai identitas kecil berdasarkan saling percaya sebagai kewargaan (ataun kewarganegaraan).

Fukuyama juga memberi saran kembali lagi mempromosikan kepercayaan atas identitas nasional yang dibangun dengan nilai-nilai demokrasi modern liberal, serta menggunakan instrumen kebijakan publik untuk mendeliberasi terwujudnya asimilasi para pendatang baru ke dalam satu identitas yang sama.

Demokrasi liberal ini harus ditegakkan sebagai wujud penghargaan yang tinggi bagi setiap orang bukan sebagai demokrasi yang menolak nilai-nilai kebudayaan parsial.

Dari saran yang diajukan, semakin memperjelas sebagaimana yang saya singgung di awal tulisan, Fukuyama tidak bergeser dari pikirannya tentang demokrasi liberal dan berusaha memperjuangkan kembali gagasan tersebut dalam rangka melawan maraknya fenomena politik identitas.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM

 

Baca juga topik terkait:

Pelintiran Kebencian, Wirausahawan Politik, dan Ancaman bagi Demokrasi

Identitas dan Kenikmatan, Pergulatan Kekuasaan dan Identitas di Indonesia Pasca Reformasi

Buzzer Politik dan Monopoli Ruang Publik