Feminisme dan Pascakolonialisme: Benarkah Feminisme Bagian dari Wacana Kolonial?

(Ilustrasi feminisme. Sumber Gambar: Rappler.com)

Tulisan ini berawal dari sebuah pertanyaan teman saya di media sosial twitter, yang mana ia me-mention saya dalam cuitan orang. Pertanyaan itu tentang pernyataan “perempuan kulit putih” dalam sebuah video yang dicuplik di cuitan orang tersebut menurut pandangan poskolonialisme. Ini pertanyaan cukup sulit dan berat. Kira-kira, sederhananya, pernyataan perempuan dalam video pendek itu adalah, “religious period discrimination in Indonesia is real… very real”. Kira-kira seperti itu.

Atas pertanyaan teman saya ini, saya agak kebingungan untuk menjawabnya panjang lebar. Saya cuma menjawabnya dengan cukup sederhana: “Jika bertemu dengan orang seperti ini, baik laki-laki atau perempuan, keplak (pukul) saja kepalanya. Cara berpikirnya masih kolonial orientalis rasis”. Cukup sederhana, kan! Apalagi jawaban itu terkesan tidak memberikan penjelasan soal “cara berpikir kolonial orientalis rasis” itu seperti apa, mengapa, dan bagaimana maksudnya.

Untuk menjawabnya lebih lanjut, saya mencoba menuliskannya. Semoga ini cukup menjelaskan mengenai jawaban saya yang, menurut saya, terkesan dan bernada kasar—kata “keplak kepalanya” yang ada dalam cuit balasan saya.

Saya sempat berpikir begini: apakah feminisme itu tidak ada kaitannya dengan kolonialisme? Atau, jangan-jangan, feminisme itu justru berjalan bersamaan dengan laju dari kolonialisme atau bagian dari wacana kolonial itu sendiri?

Mulanya saya membaca buku magnum opus-nya Edward Said, Orientalisme. Dari bacaan ini, saya mulai menyadari bahwa sistem global saat ini tidak terlepas dari peran orientalis, yang mana kolonialisme berangkat dari teks-teks “imaji”, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen orientalis-pelancong untuk menjajah atau membangun imperiun di tanah nun jauh di sana. Para penjajah atau bangsa yang mengidentifikasi diri sebagai “Barat” ini mulai melancong, berlayar, berpergian ke suatu wilayah yang dihuni masyarakat yang berbeda sekali dengan bangsanya, “Timur”.

Kerangka orientalisme Said membantu saya untuk mempelajari lebih dalam mengenai distingsi antara Barat (occident) dan Timur (oriental). Said menjelaskan bahwa orientalisme bekerja dalam proses identifikasi diri tentang “Kita/Self” (Barat) dengan “Mereka/The Other” (Timur) sebagai entitas yang kontradiktif.

Identifikasi diri ini bersamaan dengan citra-diri atau representasi esensialis; Barat selalu dicitrakan sebagai entitas yang unggul, rasionalitas, materialistis, dan maskulin, sedangkan Timur memiliki citra entitas yang terbelakang, irasionalitas, mistis-spiritual, eksotis, dan feminim. Pencitraan diri ini diciptakan dan dibentuk oleh Barat atau orientalis itu sendiri untuk melegitimasi pembedaan di antara keduanya. Pembedaan yang timpang ini berasumsikan bahwa Barat akan selalu berada pada “superioritasnya”, sedangkan Timur akan selalu berkubang pada “inferioritasnya”.

Said menempatkan orientalisme sebagai sebuah diskursus yang lahir dari rahim Barat untuk melihat dunia belahan lain, Timur. Karena sebuah diskursus, mengikuti pendapat Foucault, bahwa produksi pengetahuan tentang Timur ini memiliki relasi kekuasaan Barat untuk menguasai dan mengontrolnya. Oleh karena itu, Said menjelaskan bahwa orientalisme lahir dan dibentuk melalui proses politik kekuasaan, intelektual kekuasaan, kultur kekuasaan, dan moralitas kekuasaan. Penjelasan Said ini membuka pengetahuan saya terkait relasi kekuasaan antara Barat dan Timur yang sebenarnya adalah hasil imajinasi kaum orientalis untuk membenarkan praktik kolonialisme.

Orientalisme inilah yang kemudian berkembang dan sering disebut sebagai “wacana kolonial”. Beberapa pemikir, misalnya, John Mc-Leod, dalam Beginning Postcolonialism, menjelaskan bahwa wacana kolonial adalah

[…] the ways that representations and modes of perception are used as fundamental weapons of colonial power to keep colonised peoples subservient to colonial rule.” Sedangkan, menurut Bill Aschroft dkk, dalam Post-Colonial Studies: The Key Concepts, mengatakan bahwa, ”a system of statments that can be made about colonies and colonial poeples, about colonizing powers and about the relatonship between these two. It is sytem of knowledge and beliefs about the world whitin which acts of colonization take place […] within the society and culture of the colonizers […] Rather it conceals these benefits in statements about the inferiority of the colonized, the primitive nature of other races, the barbaric depravity of colonized societies, and therefore the duty of the imperial power to reproduce itself in the colonial society, and to advance the civilization of the colony through trade, adminitration, cultural, and moral improvement.

Asumsi dasar dari wacana kolonial adalah bentuk pengetahuan yang mengatur pernyataan apa, siapa, dan di mana konteks pengetahuan itu diproduksi, yang menandakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, sejauh mana “kebenaran” itu bisa dipahami dan direproduksi. Dengan demikian, superioritas ras dan budaya Barat atas Timur adalah hal elementer yang sangat penting dalam wacana kolonial. Wacana kolonial menjadi sebuah sistem yang mendasari kolonialisme untuk melakukan “misi pemberadaban”.

Representasi Timur yang dianggap sebagai bangsa yang masih kekanak-kanakan, tidak beradab, dan kolot, perlu kiranya untuk “dimajukan” dan “diberadabkan” oleh bangsa Barat yang memiliki citra dewasa, beradab, dan maju. Sehingga, menuntun dan membimbing mereka adalah suatu keharusan dan kewajiban bahkan “kebaikan” dari kolonialisme bagi bangsa Barat. Oleh karena itu, kolonialisme tampak seperti kejadian yang natural atau alamiah, yang sudah diterima tanpa adanya gugatan apapun dari bangsa Timur, bahwa gagasan dan representasi itu memang sudah melekat, sifatnya self-evident, pada diri dunia belahan Timur atau non-Barat.

Kehadiran barat seolah menjadi sosok atau subjek yang berhak melakukan kemajuan atau memodernkan kehidupan orang-orang Timur. Wacana kolonial pun identik dengan asumsi “modernitas”. “Colonial discourse is greatly implicated in ideas of the centrality of Europe, and thus in assumptions that have become characterstic of ‘modernity’,” begitu terang Bill Aschroff dkk.

Apapun yang berkaitan dengan Eropa, segalanya akan memiliki karakteristik tentang “kemajuan”, sedangkan non-Eropa atau Timur erat kaitannya dengan karakteristik “primitif” atau terbelakang. Asumsi ini berimplikasi bahwa di dunia ini hanya terdapat sifat tunggal atas kemajuan itu sendiri, yakni modernitas yang dibawa oleh Eropa atau gagasan yang lahir dari tradisi Eropa, “Eropasentris”.

Penjelasan di atas cukup memberikan gambaran mengenai represesntasi dan logika biner Barat terhadap Timur melalui wacana kolonial. Tetapi, sebelum melanjutkan pembahasan soal feminisme, benarkah perempuan di seluruh dunia ini mengalami persoalan yang sama seolah penindasan terhadap perempuan itu bersifat universal. Bukan berarti saya menganggap bahwa ketidakadilan gender tidak perlu dipersoalkan. Keadilan gender memang sangat perlu bahkan saya sangat mendukungnya. Tetapi, bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam kajian gender terutama masyarakat pascakolonial seperti Indonesia ini agar tidak terjebak dalam wacana kolonial.

Katrin Bandel, dalam bukunya “Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial”, membawa saya dalam persoalan di atas. Ketika kita sedang membicarakan soal perempuan atau feminisme berarti kita sedang membicarakan dan menghendaki suatu gugatan atas ketidakadilan gender lewat gerakan-gerakan feminisme. Tetapi, di sisi lain, kritik ini bisa berpotensi bahkan mengukuhkannya menjadi wacana kolonial sebagai bukti bahwa masyarakat pascakolonial atau Timur mengalami penindasan patriarki, kolot, dan represif. Oleh karena itu, feminisme perlu “membimbing” dan “memberadabkan” mereka agar terhindar dari penindasan itu sendiri, sehingga mereka dapat mencapai apa yang konon katanya seperti “kemajuan” perempuan Barat.

Feminisme dengan segala identifikasi atas kemajuan perempuan Barat ini tidak terlepas dari representasi dan persepsinya terhadap perempuan no-Barat. Chandra Talpane Mohanty, dalam Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse, menjelaskan bahwa,

third world wowan leads an essentially truncated lfe based on her feminime gender (read: sexually constrained) and being ‘third world’ (read: ignorant, poor, uneducated, tradition-boud, domestic, family-oriented, victimized, etc.). This[…] is in contrast to the (implicit) self-representation of Western women as educated, modern, as having control over their own bodies and sexualities, and the freedom to make their own decisions.

Pada dasarnya, asumsi tersebut menempatkan perempuan non-Barat atau perempuan “Dunia Ketiga” secara esensialis dan distingsif sebagai korban penindasan dan perlu dibebaskan. Mohanty mengatakan bahwa perempuan ”Dunia Ketiga” menjadi “objek” penelitian bagi perempuan Barat. Perempuan “Dunia Ketiga” tidak ditempatkan sebagai “subjek” yang bisa bicara sendiri dan merepresentasikan dirinya sendiri.

Lewat pandangan Mohanty ini, kita dapat mengetahui bahwa capaian-capaian perempuan Barat seolah menjadi “tolok ukur” bagi perempuan non-Barat. Imaji perempuan Barat atas perempuan non-Barat telah membangun wacana kolonial yang berusaha untuk mengkontruksi identitas perempuan non-Barat itu sendiri agar mereka menjadi perempuan yang teremansipasi dan terbebas dari belenggu patriarkis.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Gayatri Chakravorty Spivak, dalam karyanya Can the Subaltern Speak?, yang menjelaskan tradisi Sati Hindu di India. Tradisi ini dilarang oleh kolonial Inggris karena dianggap tidak manusiawi dan bersifat kejam. Kehadiran kolonial Inggris dalam gugatannya terhadap tradisi itu terkesan bahwa, sebagaimana yang dijelaskan Spivak, “white men saving brown women from brown men”.

Hal ini dihadapkan pada pandangan tradisi nativis India yang meyakini bahwa para istri yang terjun ke bara api itu ikhlas mengikuti suami yang mati sebagai bentuk wujud kesetiaan dan kecintaan kepada suaminya. Kita dapat mengetahui bahwa keduanya hadir dan lahir dari pandangan laki-laki baik white men (kolonial Inggris) dan brown men (nativis India), yang mana suara perempuan itu sendiri tidak pernah terdengar sama sekali.

Dari pernyataan tersebut, Spivak berpendapat bahwa “perempuan pribumi” dijadikan objek argumentasi penjajah untuk melakukan pembelaan terhadap mereka dari ketertindasan masyarakat dan budayanya sendiri. Kehadiran kolonial Inggris di India yang mengeluarkan kebijakan pelarangan tradisi Sati ini menunjukkan bahwa “perempuan pribumi” perlu untuk diselamatkan dari kekejian budaya Timur yang tidak adil dan tidak menghargai perempuan. Kolonial Inggris beserta budayanya telah menempatkan diri sebagai sosok yang adil gender.

Wacana feminisme (Barat) di belahan masyarakat “Dunia Ketiga” hadir sebagai upaya pengukuhan hegemoninya atas perempuan non-Barat. Apa yang tersirat di dalamnya menunjukkan bahwa perempuan non-Barat dengan representasi yang diciptakan perempuan Barat, alih-alih “berniat baik” membantunya, telah membangun sikap yang rasis dan merendahkan budaya non-Barat. Bahkan, secara tidak sadar, bahwa kita selama ini telah menistakan nilai-nilai budaya kita sendiri. Hal inilah yang berpotensi sebagai wacana kolonial. Logika ini pun sama seperti wacana kolonial yang selalu mengunggulkan budaya Barat untuk merendahkan bahkan menginjak-injak budaya non-Barat.

Perlu kiranya kita mengkritisi (kembali) tentang feminisme yang berkiblat dari Barat itu sendiri. Konstruksi Barat terhadap Timur seringkali timpang, berat sebelah, dan tidak adil terutama yang menyangkut soal representasi perempuan. Hal ini terkesan bahwa hanya Barat lah yang berhak dan punya otoritas tinggi untuk bicara atau bersuara tentang keadaan dan persoalan perempuan non-Barat. Gugatan yang dilancarkan Linda Tuhiwai Smith, seorang perempuan Maori, dalam karyanya “Dekolonisasi Metodologi”, menyatakan bahwa gugatan dan krirtik terhadap feminisme paling signifikan berasal dari perempuan kulit hitam, kulit bewarna, atau perempuan “Dunia Ketiga”.

Menurutnya, gugatan yang dilancarkan perempuan non-Barat ini adalah asumsi perempuan Barat yang mengatakan bahwa karakteristik perempuan di dunia sifatnya universal, sama-sama menderita karena penindasan universal, dan bisa dipahami serta dideskripsikan oleh akademisi perempuan didikan Barat. Dengan kata lain, wacana feminisme ini seolah menggenalisir masalah yang tengah dihadapi perempuan di seluruh dunia.

Gugatan ini, sebenarnya, lebih menunjukkan bahwa tidak ada penindasan tunggal yang dihadapi perempuan seperti yang diasumsikan perempuan Barat. Masalah yang dihadapi bisa bersifat ganda, berlapis, bahkan plural. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam gerakan feminisme terdapat pluralitasnya sendiri; penindasan bisa tampil dalam berbagai bentuk, misalnya, ras, kelas, dan gender itu sendiri; penindasan itu muncul sebagai kondisi di mana terdapat kompleksitas sesuai konteks historis, sosiologis, bahkan psikologis.

Jika kita merujuk pada asumsi perempuan Barat bahwa perempuan yang masih terbelenggu agama, tradisi, maupun berada di ruang domestik, maka mereka masih terkengkang oleh budaya patriarki dan dominasi laki-laki. Mereka perlu diselamatkan agar terbebas dan teremansipasi seperti yang telah dicapai perempuan Barat. Alhasil, selama perempuan non-Barat berada dalam ketertutupan, kekolotan, dan keterbelakangan budayanya, yang merupakan sebuah penghalang bagi kemajuan mereka, “pembebasan” adalah jalan bagi mereka untuk menempuh cahaya terang a la perempuan Barat.

Semestinya kita lebih kritis dibalik wacana feminisme yang berkembang di negara pascakolonial agar tidak terjebak dalam wacana kolonial itu sendiri. Keadilan gender memang sangat perlu dilakukan, namun kita tetap mengoreksi kembali konsep gender yang bersifat universalis dan Eropasentris. Kita tidak mungkin menempatkan “kajian gender” sebagai dogma yang mudah menghakimi yang lain.

Pembahasan di atas saya pikir cukup untuk menjawab pertanyaan teman saya ataupun pertanyaan saya sendiri yang mengendap dalam pikiran saya. Apa yang sudah dilakukan “perempuan kulit putih” dalam video, yang dicuitkan oleh salah satu akun di twitter, perlu bagi kita semua untuk memahami dan mengkritisi kembali feminisme. Cara berpikir perempuan itulah yang kemudian saya sebut cara berpikir kolonial orientalis dan rasis.

Gerakan feminisme mesti dilihat secara kontekstual dan plural agar gerakan ini tidak terjebak dalam wacana kolonial bahkan terkesan bersifat monolitik. Bukankah masyarakat Indonesia ini beragam? Kenapa permasalahan itu mudah dipersempit dengan menggunakan cara pandang Barat, bukankah ini malah timbul, apa yang kemudian disebut Spivak, “kekerasan epistemik”? Saya pikir yang mesti dipahami kembali adalah ketidakadilan gender bukan sesuatu yang inheren pada budaya dan agama tertentu, melainkan kita mesti melihat jejak dan relasi kolonial atau global yang turut mengonstruksi identitas atau gender itu sendiri.

Penjajahan itu masih berlangsung sampai saat ini. Penjajahan bukan hanya dalam bentuk fisik dan material, tetapi, mengutip Ashis Nandy, penjajahan juga tengah terjadi secara intelektual atau pikiran melalui pengenalan sistem pendidikan dan kebudayaan modern-Barat. Dekolonisai tidak cukup dan berhenti dalam tahap kemerdekaan suatu wilayah bekas koloni. Tetapi, meminjam istilah Ngugi wa Thingo, adalah dengan “decolonizing the mind” dan juga, meminjam kembali Linda Tuhiwai Smith, adalah “decolonizing methodologies” sebagai upaya menggugat secara kritis feminisme a la Barat.

 

Penulis: Eri Ike Setiawan, Alumni Ilmu Politik Univeristas Brawijaya yang menggeluti kajian poskolonialisme.

Baca tulisan terkait lainnya:

Menggali Akar (Mitos) Inferioritas Perempuan

Sejarah Perkembangan Teori Feminisme

Epistemologi Feminisme Pasca Reformasi