Faktor Terbentuknya Negara Modern: Pendekatan Ekonomi

Pembentukan suatu negara-bangsa terikat dengan kebutuhan adanya faktor penopang pembentuk identitas bersama. Salah satu faktor penting yang mendorong proses terbentuknya identitas bersama tersebut adalah tuntutan atas kepentingan ekonomi (Surbakti, 1999: 47). Merujuk pada fakta empiris di Eropa Barat dan Timur, laju industrialisasi menjadikan manusia semakin terdiferensiasi dan terspesialisasi. Adanya pembagian kerja menjadikan manusia semakin bergantung pada yang lain.

Semakin intens kebutuhan manusia dengan manusia lain turut pula meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Di sisi lain, sumber daya ekonomi tersebut tetap diperebutkan juga yang malah membuat terjadi banyak ketegangan di antara masyarakat.

Alhasil, masyarakat semakin terintegrasi dan juga terdisintegrasi atas dasar kepentingan secara bersamaan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi landasan untuk menyepakati konsesus mewujudkan sebuah institusi untuk mengatur kepentingan bersama.

Institusi, yang selanjutnya disebut sebagai negara, diyakini sebagai hasil kesepakatan aturan main yang sepenuhnya merupakan konsesus. Tidak salah kemudian ada anggapan bahwa negara hanya dianggap sebagai arena dari pertarungan kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat. Paling jauh, negara hanya dianggap wasit pertandingan antar warga negara untuk memperoleh kebutuhan ekonomi.

Sehubungan dengan kemunculan negara merupakan keberlanjutan dari kepentingan ekonomi, sebagian ilmuan sosial berpandangan lebih ekstrim lagi. Seperti halnya pandangan klasik ala Marxis tentang negara. Berawal dari pemahaman bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertarungan kelas, mereka beranggapan bahwa negara hanyalah instrumen (instrumental state) untuk melanggenggkan ketimpangan sosial. Gamblangnya, negara dianggap hanyalah produk yang dihasilkan dari kaum pemilik modal (borjuis) untuk mempertahankan kepentingannya.

Selain Marxis, masih terdapat beberapa teori klasik lain yang mencoba menjelaskan kemunculan negara, misalnya teori elit dan pluralis. Salah satu benang merah yang dapat ditarik dari berbagai pemaparan teori tersebut, adanya negara senantiasa berhubungan dengan dorongan kepentingan, khususnya ekonomi sebagai faktor utama.

Tulisan ini menyoroti lebih jauh bagaimana logika dari pendekatan yang melihat bahwa negara terbentuk karena kebutuhan faktor ekonomi. Sebelum melangkah lebih jauh tentang penjelasan tersebut, ada baiknya kita perlu dudukkan terlebih dahulu arti dari makna negara dalam konteks modern itu sendiri.

Kemunculan Negara Modern sebagai Motif Ekonomi

Dalam buku “State, Democracy and Globalization” (2004:20), Kendall dan King menjelaskan pengertian negara modern adalah model tatanan negara yang meliputi seperangkat aturan kompleks dan formal yang berlandasakan tatanan institusi dan pejabat negara.

Lebih lanjut King dan Kendall menjabarkan, sebagai pembeda dengan model negara sebelumnya, negara modern mencakup wilayah yurisdiksi yang mencakup komunitas masyarakat politik yang lebih besar dibanding bentuk lokalitas maupun bentuk dinasti kekuasaan sebagaimana sebelumnya.

Jika meruntut jauh ke belakang, sebenarnya konsepsi negara modern yang dicirikan berasaskan legal formal sudah dimulai semenjak kekuasaan negara pada masa lampau, khususnya sebagaimana yang berlaku di Jerman dan Romawi (Ibid: 21-22).

Pada masa lampau, kekuasaan seorang raja di Eropa Barat harus berhadapan dengan kekuasaan otonom para bangsawan. Penataan hubungan raja untuk pengakuan kekuasaan dan kewenangan bangsawan diwujudkan dengan menerbitkan sebuah pengakuan (peraturan resmi raja untuk memberikan hak khusus atas bangsawan) yang akhirnya melahirkan paham feodal.

Selain berhadapan dengan para bangsawan, kekuasaan seorang raja juga harus berbenturan dengan otoritas Gereja Katolik yang di abad pertengahan sangat memiliki pengaruh besar. Pola hubungan antara gereja dalam usaha otorisasi kewenangannya sebagai bentuk legitimasinya terhadap raja juga harus tertulis melalui pengumuman resmi gereja Katolik.

Selanjutnya, sebanding lurus dengan terminologi modernisasi yang dimulai pada tahun 1450an, negara mengalami perubahan struktur secara drastis yang kemudian disebut sebagai “Modern Nation State”. Masa-masa tersebut sering disebut sebagai periode “proto-globalisasi”.

Sumber negara modern bermula dari perluasan aktifitas ekonomi yang harus terhalang oleh batasan legal dan administratif sebuah negara monarkhi terpusat. Akhirnya, desakan ekspansi ekonomi mendorong terciptanya perluasan sistem peraturan yang disediakan oleh penguasa territorial (Ibid: 24).

Runtutannya kurang lebih begini: pada awalnya, negara yang berbasis imperium atau kohesifitras terpusat sangat membatasi aktifitas masyarakat politik dalam kerangka teriorial. Seturut dengan berlangsungnya proses industrialisasi ataupun perdagangan lintas teritori, kakunya negara kerajaan dan sebagainya dianggap sebagai hambatan perkembangan ekonomi.

Sehingga, dorongan masyarakat terutama penggiat ekonomi lintas batas merasa perlu untuk memodifikasi bekerjanya negara sehingga lebih lentur dan terarah mendukung perkembangan ekonomi. Terciptalah semacam tata kelola baru sebuah negara untuk merespon dan mengakomodir kepentingan ekonomi lintas negara. Tata kelola baru dengan basis institusionalisasi kenegaraan kemudian disebut sebagai negara bangsa modern atau modern nation state.

Merujuk pendapat Poggi yang dikutip King dan Kendal, kemunculan negara dan dekatnya hubungan tersebut dengan proses modernisasi dan ekspansi ekonomi, terdapat paling tidak terdapat tiga kata kunci yang mencoba menjelaskan sumber kehadiran sebuah negara. Yaitu, top-down, Militer, dan Instrumen Ekonomi.

Secara singkat dijelaskan bahwa proses top-down merupakan upaya pembangunan kapasitas manajerial dengan batas teritori lebih luas dengan ororitas intitusi yang dibangun atas dasar profesionalitas, dan pengembangan pelayanan warga negara, dengan dalih otoritas dan manfaat administrasi nasional.

Kaum aristokrat yang berada di pusat membujuk masyarakat lokal untuk bersama-sama membangun aturan secara memadahi untuk menampung kepentingan negara secara luas.

Sedangkan proses militer mengandaikan kebutuhan militer untuk mempengaruhi struktur negara secara lebih general, meliputi pengembangan institusi untuk dapat menarik pajak secara efektif dan efisien.

Terakhir adalah proses ekonomi. Telah disinggung di pengantar tulisan yang mengemukakan bahwa perkembangan negara modern erat kaitannya dengan instrumen kunci pemeliharaan status quo demi kepentingan pemilik produksi. Formasi negara modern dengan “konsolidasi legal yurisdiksi” pada dasarnya hanya hanya alat borjuis yang berlindung dibalik jubah rasionalitas.

Negara hanyalah suprastruktur yang dikedalikan oleh basis strukutur berupa kekuatan ekonomi. Ringkasnya, negara modern sebenarnya bentukan kaum pemilik pemodal untuk melanggengkan kepentingannya.

Jika kita sepakati proses terbentuknya negara modern mulai dari konstitusi Inggris, dimana dia adalah negara kapitalis pertama, hingga pada teori-teori kemunculan negara, khususnya paham Marxian, maka ada titik temu yang terkesan wajar kalau hari ini negara tereduksi peranannya oleh keberadaan super market.

Sebenarnya, fenomena melemahnya peran negara bukanlah suatu hal yang mengagetkan mengingat sumbu awal terbentuknya negara. Kapitalisasi dan liberasasi terutama dalam menyokong kepentingan ekonomi menjadi pemacu utama terbentuknya negara-negara modern.

Daftar Rujukan

King, Roger, dan Kendall,  Gavin. 2004. State,  Democrazy and globalization. New York: Palgrave Macmillan.

Narwoko, Dwi, dan Suyanto, Bagong. (2004). Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, hal. 279.

Surbakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

 

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca Juga:

Memahami Kembali Pengertian Demokrasi, Partisipasi dan Mobilisasi

Sepak Terjang Kiai Ma’ruf Amin sebagai Politisi Kawakan

Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Bangsa Indonesia