Epistemologi Feminisme Pasca Reformasi

(Ilustrasi Gerakan Perempuan/Kompas.com)

“Dalam seluruh sejarah Republik Indonesia, sulit menemukan kabar bohong, bualan, atau hoax yang lebih dasyat dan merusak ketimbang cerita bualan G-30-S-/PKI. Dahsyat tingkat kebohongannya, lingkup korbannya hingga beberapa keturunan. ”, Ariel Heryanto dalam Mojok.co.

Bagaimana cara terbaik bagi kita untuk memahami sejarah? Tentu hal ini bukan dalam artian filosofis meninjau sejarah hanya sekedar konstruksi dari realitas tertentu yang terucap atau terdokumentasikan. Namun pada persoalan lebih mendasar lagi: ketika pengkaburan sejarah itu merupakan upaya politik untuk menciptakan narasi baru bagi pembentukan keberlanjutan sejarah berikutnya.

Secara khusus dalam tulisan ini adalah citra kejahatan PKI dan organisasi perempuan yang entah menjadi bagian atau hanya memiliki kedekatan dengan mereka, yakni Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). 

Sebagaimana penjelasan Saskia Eleonara Wieringa (2010) dalam  buku “Penghancuran Gerakan Perempuan” bahwa label yang begitu nista bagi gerakan PKI juga berdampak bagi gerakan Gerwani. Akhirnya, penindasan fisik hingga citra sejarah juga menindas perempuan dan berbagai gerakannya.

Kini rezim Soeharto telah runtuh. Banyak upaya yang kemudian dilakukan oleh generasi muda bangsa Indonesia untuk mengungkap sejarah-sejarah pada masa lalu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Terutama kasus-kasus penting yang menjadi landasan bagi sejarah Indonesia berikutnya, tentang G 30S/PKI dan juga Gerwani.

Para aktifis perempuan juga berusaha mengembalikan nama baik gerakan feminisme pada era sebelumnya yang dianggap begitu nista di era Soeharto. Meski pun harus diakui, tumbangnya Soeharto tidak berarti menjadi pemisah yang tegas antara stigma sebelumnya dan yang sedang berlangsung.

Pandangan negatif bagi PKI, Cina, Gerwani belum juga surut hingga hari ini. Wajar mengingat endapan sejarah di dalam pikiran bangsa ini sudah begitu tertanam kuat melalui berbagai cara yang digencarkan rezim waktu itu, mulai dari pemalsuan sejarah, pembuatan film, ancaman politik dan siksaan fisik yang tidak manusiawi dan seterusnya.

Saya tidak ingin masuk terlalu dalam mengenai dilema di atas. Ulasan tersebut bisa dibaca di beberapa buku, misalnya yang ditulis Ariel Heryanto yang berjudul “State Terrorism and Political Identity in Indonesia Fatally Belonging” (2006), dan buku terbarunya “Identitas dan Kenikmatan” (2018), bagaimana metanarasi atau bahasa gaulnya “hoax” terbesar di dalam sejarah bangsa Indonesia dimulai dari penghancuran PKI oleh Rezim Soeharto yang berimplikasi hingga hari ini. Meski Soeharto telah lengser, pola pikir dan kesadaran kita tentang banyak hal masih belum pula beranjak lebih adil.

Kembali pada persoalan feminisme, runtuhnya Soeharto telah membuat gerakan feminisme dalam prespektif sejarah dan pendekatan teoritis harus mulai disusun kembali. Sehubungan dengan pembengkokan sejarah, feminisme berusaha membantu proses penelusuran alternatif kebenaran sejarah melalui epistemologi yang ia tawarkan. Menurut Wieringa (2010), epistemologi feminisme akhirnya memunculkan tiga peristiwa penting dalam penelitian.

Pertama, empirisisme feminis, yang didefinisikan sebagai “para teoritis feminis membuat kegiatan dan pengalaman kaum perempuan yang dapat dikenali secara sosial dan secara analitis bisa diidentifikasi” (Wieringa, 2010: 48). Di sini kemudian menekankan pentingnya kajian analitis untuk melihat bagaimana perkembangan gerakan perempuan, baik menurut sejarawan maupun antropolog, kemudian coba dihimpun untuk membekali diri dimana feminisme menjadi sebuah kajian yang berbasis empiris analitis.

Kedua, landasan feminisme, yang merupakan keberlanjutan dari poin sebelumnya, dimana feminisme kemudian sah dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, dan bagaimana feminisme dapat digunakan sebagai landasan untuk mengemukakan pandangan yang berdasarkan asumsi-asumsi atau prespektif dari dunia feminis.

Ketiga, kebenaran feminisme, suatu momen penting dalam melakukan upaya dekonstruktif dari apa yang disebut “kebenaran”. Perlu segera dikemukakan bahwa feminisme bukanlah bersifat monolitik, di dalamnya mencakup berbagai pendekatan yang berbeda pada feminisme. Kalau kita meninjau kajian-kajian feminis klasik, biasanya kita akan diperkenalkan dengan tiga gelombang feminisme, mulai dari yang liberal, radikal, hingga pada ekofeminis (menyatukan relasi subordinasi yang dialami perempuan dan alam sebagaimana yang luar biasa dikemukakan Vandhana Shiva).

Dalam konteks epistemogi feminisme yang ketiga ini, meminjam pemikiran Foucault, kebenaran harus dipandang sebagai “suatu karakteristik hubungan kekuasaan tertentu yang diisi oleh wacana tertentu” (Wieringa, 2010:  49-50).

Hal lain yang sangat penting untuk ditulisan adalah soal adalah apa yang sebenarnya dicari oleh para peneliti. Wierenga menekankan bahwa sebuah penelitian yang baik harusnya bukan hanya berkutat pada persoalan apa dan kenapa sesuatu terjadi, namun harus berusaha menggali bagaimana fakta-fakta, intepretasi dan pendapat sampai menuju pada penjelasan bagaimana seseorang atau kelompok memahami kebenaran mereka masing-masing.

Sebagaimana kita sudah singgung sebelumnya, kebenaran tidaklah lahir dari ruang hampa, dan setiap orang memiliki pemaknaan sendiri terhadap kebenaran, maka harus digali adalah bagaimana setiap orang memiliki variasi atas kebenaran mereka masing-masing. Entah kebenaran itu lahir dari preferensi yang bersumber dari ideologi maupun ajaran agama yang diikuti.

Dengan begitu, kita bisa berusaha untuk menampilkan banyak kebenaran lain. Seperti saran yang dikatakan Wierenga agar kita tidak selalu dituduh kekiri-kirian terus dan mendapatkan dampak yang kurang baik peneliti.

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Catatan: Tulisan ini merupakan dari hasil diskusi saat mata kuliah Kajian Politik  Indonesia pada tanggal 17 September 2018. Sebagian besar bahannya diambil dari buku berjudul “Penghancuran Gerakan Perempuan” yang ditulis oleh Saskia Eleonora Wierangga (2010).

 

Baca Juga:

Pelintiran Kebencian, Wirausahawan Politik, dan Ancaman bagi Demokrasi

Kewarganegaraan, Kelas Sosial, dan Kapitalisme: Pandangan T.H. Marshall

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik