lang="en-US"UTF-8"> Distribusi Sumber Daya dan Demokratisasi Menurut Tatu Vanhanen - Pojokwacana.com
singlearticle

Distribusi Sumber Daya dan Demokratisasi Menurut Tatu Vanhanen

Jika Lipset menekankan peran penting pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi di suatu negara, seperti yang sudah saya jelaskan pada tulisan sebelumnya, berbeda halnya dengan Tatu Vanhanen yang lebih menekankan distribusi sumber daya sebagai prasyarat bagi terwujudnya demokratisasi.

Baca tulisan sebelumnya: Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Seymour Martin Lipset

Vanhanen mendefinisikan demokrasi sebagai “a political system in which different groups are legally entitled to compete for power and in which institutional power holders are elected by the people and are responsible to the people” (Vanhanen, 2004: 31).

Menurut Janda (2010), definisi dari Vanhanen tersebut merupakan kombinasi dari konsep pluralistik demokrasi yang mengandaikan adanya kompetisi antar kelompok dan konsep mayoritarian pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Vanhanen menekankan bahwa demokrasi adalah sistem politik dimana setiap kelompok-kelompok yang berbeda melakukan kompetisi untuk mencapai kekuasaan dimana kekuasaan kelembagaan diselenggarakan oleh orang-orang yang terpilih dan kemudian yang bertanggungjawab terhadap rakyat.

Dari definisi yang dikemukakan tersebut, Vanhanen memberikan ukuran bagi proses demokratisasi dengan dua indikasi, yakni sisi “kompetisi” dan “partisipasi”. Dengan mengkombinasikan tingkat kompetisi (partai-partai yang mendapatkan sebaran suara dalam pemilihan presiden dan parlemen) dan partisipasi (tingkat populasi pemilih dari warga negara yang sudah memilik hak pilih), maka dia menawarkan bagaimana cara memberikan penilaian terhadap indeks demokrasi di suatu negara (democratization index).

Dengan dua indikasi itu pula, Vanhanen melakukan generalisasi terhadap berbagai negara untuk mengukur tingkat demokratisasi suatu negara setelah masing-masing negara setelah menjalankan pemilihan umum.

Vanhanen berusaha untuk memberikan tawaran lain dalam mengukur demokratisasi, yang bukan hanya bersifat kualitatif, namun berpijak pada penilaian kuantitatif dengan menghindari unsur subjektifitas dalam menilai demokratisasi suatu negara. Ia melakukan studi terhadap 172 negara untuk menilai indeks demokratisasi yang berlangsung.

Hasilnya, Amerika Serikat berada pada peringkat sekitar 30an dari 147 negara-negara yang mengalami demokratisasi pada tahun 1980-an. Posisi Amerika masih dibawah Yunani, Spanyol, Papua New Guinea, dan Venezuela.

Lantas hal terpenting dalam diskusi kali ini, alasan apa yang menyebabkan suatu negara bisa mendapatkan penilaian demokratisasi yang tinggi? Atau, faktor apa yang menyebabkan suatu negara bisa menjalankan demokratisasi?

Menurut Vanhanen, “sistem demorasi dapat berlangsung hanya di negara-negara dimana kompetisi antar kelompok cukup kuat untuk mencegah perebutan kekuasaan hanya oleh satu kelompok tertentu saja” (Vanhanen dalam Janda, 2010). Vanhanen menekankan bahwa proses demokratisasi bisa berlangsung ketika distribusi kekuasaan dan sumber daya berjalan adil bagi setiap kelompok.

Pemikiran Vanhanen ini tentu bertolak belakang dari apa yang dikemukakan Lipset yang menyatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi faktor penentu proses demokratisasi di suatu negara. Bagi Vanhanen, demokratisasi bukan soal pertumbuhan ekonomi di suatu negara tapi bagaimana distribusi sumber daya merata.

Meskipun suatu negara tersebut miskin dan cenderung pertumbuhan ekonomi buruk atau lambat, selagi distribusi sumber daya dan kekuasaan itu merata pada setiap kelompok di negara tersebut, maka demokratisasi bisa berlangsung. Ringkasnya, menilai suatu negara itu mengalami demokratisasi atau tidak, itu adalah dampak dari bagaimana distribusi kekayaan dan sumber daya berlangsung di negara tersebut.

(Sumber Gambar: IG/Pojokbookstore)

Vanhanen kemudian membuat enam komponen dari yang dimaksud dengan distribusi kekuasaan sumber daya, yakni persentasi populasi masyarakat urban, persentasi populasi masyarakat non-agrarian, persentasi pendidikan di setiap populasi, persentasi literasi, presentasi tanah dalam perkebunan keluarga, dan derajat desentralisasi dalam sumber daya ekonomi non-agrikultural. Sektor-sektor ini kemudian oleh Vanhanen masuk dalam kategori yang menentukan faktor dari indikasi distribusi sumber daya.

Baca juga: Demokrasi, Jaminan HAM dan Popular Control menurut David Beetham

Dalam hasil penelitiannya pada terhadap 84 negara yang memantau setiap tahun dari tahun 1980 sampai 1988, Janda menyimpulkan bahwa indeks distribusi sumber daya kekuasaan secara positif berhubungan dengan indeks demokratisasi. Dengan demikian, ia hendak menyatakan bahwa faktor yang menentukan terciptanya kondisi bagi demokratisasi di suatu negara dipengaruhi dari bagaimana distribusi sumber daya berjalan secara merata.

Pemaknaan demokratisasi dan basis distribusi ekonomi yang melatarbelakanginya menjadikan Vanhanen memiliki kontribusi penting terhadap pemahaman tentang demokrasi dan demokratisasi itu sendiri. Dalam setiap diskursus tentang demokrasi, ada faktor penting yang harus dilibatkan, yakni “kontrol atas sumber daya”. Ketika hanya satu kelompok tertentu yang menguasai sumber daya, maka demokratisasi akan susah dibayangkan untuk terwujud.

Pada intinya, Vanhanen tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Lipset bahwa pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat demokrasi. Menurut penelitiannya, faktor terwujudnya demokratisasi (indeks demokrasi) di suatu negara itu ditentukan oleh distribusi sumber daya kekuasaan bagi setiap kelompok.

Jika ada hanya satu kelompok tertentu yang menguasai sumber daya kekuasaan, maka demokratisasi tidak akan berjalan. Pendapat ini sekaligus mengenyampingkan faktor pertumbuhan ekonomi bagi keberlangsungan demokratisasi. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak baik di suatu negara, asalkan distribusi ekonomi itu merata bagi setiap kelompok, maka demokrasi akan tetap terwujud.

 

Daftar Rujukan

Janda, Kenneth. 2010. “Reviewed work(s): The Process of Democratization: A Comparative Study of 147 States, 1980- 1988 by Tatu Vanhanen”. The Journal of Politics, Cambridge University Press, Vol. 54, No. 3 (Aug., 1992), pp. 928-930.

Vanhanen, Tatu. 1997. Prospect of Democracy: A study of  172 countries. London & New York: Routledge.