Disproporsionalitas Antara Perolehan Suara dan Distribusi Kursi Partai Politik di Parlemen

Ilustrasi Bendera Partai Politk/Pospapua.com

Disproporsionalitas (disproportionality) partai politik dalam tulisan ini merujuk pada pengertian ketidakseimbangan jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik dengan jumlah kursi hasil dari konversi suara partai di legislatif. Ketidakseimbangan itu terjadi misalnya ketika sebuah partai politik yang mendapatkan 30% suara sah nasional namun tatkala dikonversikan menjadi bilangan kursi legislatif menjadi terpaut di atas 30% atau dibawah 30%.

Penyebab terjadinya disproporsionalitas bisa bermacam-macam. Diantaranya adalah adanya mekanisme threshold atau ambang batas suara minimal partai untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen. Sebagaimana dijelaskan oleh Kacung Marijan (2015: 73) bahwa ketika aturan threshold diberlakukan, banyak suara-suara untuk partai yang tidak lolos jeratan threshold akhirnya tidak dihitung. Implikasinya, penerapan threshold berdampak pada tingkat disproporsionalitas di dalam sistem perwakilan.

Dampak lebih lanjut, kenaikan atau penurunan ambang batas tertentu (threshold) untuk DPR bukan hanya berpengaruh pada jumlah suara sah yang terbuang, tapi juga semakin meningkatkan tingkat ketidakseimbangan antara suara partai dan kursi yang diperoleh.

Misalnya dalam Pemilu 2009. Sebanyak 19 juta suara sah yang diperoleh oleh 29 Partai Politik Peserta Pemilu (P4) 2009 tidak dikonversi menjadi suara. Hal ini juga menyebabkan P4 yang lolos ambang batas mendapatkan kursi melebihi jumlah suara sah yang diperoleh. Partai Demokrat kalah itu dengan jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak 20,81%, tapi kursi legislatif yang diperoleh mencapai 26,43%. Hal yang sama berlaku bagi partai Golkar, PDID dan PKS yang masing-masing mendapatkan kursi tidak secara proporsionali dengan memperoleh suara lebih 2% di atas kalkulasi suara sah nasional.

Selain factor threshold, penyebab lain ketidakseimbangan suara sah yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi di DPR adalah penyebaran suara. Misalnya PKB dan PAN pada Pemilu 2014. PKB dengan perolehan suara sah nasional sebanyak 9,04% mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 47, sedangan PAN yang hanya mendapatkan 7,59% suara sah nasional dapat memperoleh 49. Kenyataan ini nampak wajar mengingat penyebaran suara PAN lebih merata dibanding PKB yang banyak berfokus di Jawa, khususnya Jawa Timur.

Berikutnya saya akan mengemukakan hasil persentase perolehan suara sah partai politik secara nasional yang kemudian akan dibandingankan dengan persentase jumlah kursi yang diperoleh. Terlepas dari factor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan terjadi, seperti aturan threshold, penyebaran suara dan lainnya, saya akan lebih memfokuskan secara lebih general bagaimana perjalanan partai politik dari Pemilu 1999 hingga 2014 untuk mencari temuan seberapa besar persentase ketidakseimbangan itu.

 

Pemilu 1999

Pemilu Tahun 1999 untuk memilih anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Hasilnya sebagai berikut (berdasarkan perolehan suara):

NO Nama Partai Suara
Persentase
1 PDIP 35.689.073 33.73%
2 Golkar 23.741.749 22.43%
3 PKB 13.336.982 12.60%
4 PPP 11.329.905 10.70%
5 PAN 7.528.956 7.11%
6 PBB 2.049.708 1.94%
7 Partai Keadilan 1.436.565 1.36%
8 PKP 1.065.686 1.01%
9 PNU 679.179 0/64%
10 PDI 345.720 0.62%
11 PP 655.052 0.56%
12 PDKB 550.846 0.52%
13 Masyumi 456.718 0.43%
14 PDR 427.854 0.40%
15 PNI Supeni 377.137 0.36%
16 PSII 375.920 0.36%
17 Krisna 369.719 0.35%
18 PNI Front Marhaenis 365.176 0.35%
19 PBI 364.291 0.34%
20 PNI Massa Marhaen 345.629 0.33%
21 IPKI 328.654 0.31%
22 PKU 300.064 0.28%
23 Partai KAMI 289.489 0.27%
24 PUI 269.309 0.25%
25 PKD 216.675 0.20%
26 PAY 213.979 0.20%
27 Partai Republik 328.564 0.20%
28 Partai MKGR 204.204 0.19%
29 PIB 192.712 0.18%
30 Partai Suni 180.167 0.17%
31 PCD 168.087 0.16%
32 PSII 1905 152.820 0.14%
33 Masyumi Baru 152.589 0.14%
34 PNBI 149.136 0.14
35 PUDI 140.980 0.13%
36 PBN 140.980 0.11%
37 PKM 104.385 0.10%
38 PND 96.984 0.09%
39 PADI 85.838 0.08%
40 PRD 78.730 0.07%
41 PPI 63.934 0.06%
42 PID 62.901 0.06%
43 Murba 62.006 0.06%
44 SPSI 61.105 0.06%
45 PARI 54.790 0.05%
46 PUMI 49.807 0.05%
47 PSP 49.807 0.05%
48 PILAR 40.517 0.04
Jumlah 105.786.661 100%
No Nama Partai Kursi dengan Stembus Accord* Persentase
1 PDIP 154 33.33%
2 Golkar 120 25.97%
3 PKB 51 11.05%
4 PPP 59 12.77%
5 PAN 35 7.58%
6 PBB 13 2.81%
7 Partai Keadilan 6 1.3%
8 PKP 6 1.3%
9 PNU 3 0.64%
10 PDI 2 0.43%
11 PP 1 0.22%
12 PDKB 3 0.64%
13 Masyumi
14 PDR 1 0.22%
15 PNI Supeni
16 PSII 1 0.22%
17 Krisna
18 PNI Front Marhaenis 1 0.22%
19 PBI 3 0.64%
20 PNI Massa Marhaen 1 0.22%
21 IPKI 1 0.22%
22 PKU 1 0.22%
23 Partai KAMI
24 PUI
25 PKD
26 PAY
27 Partai Republik
28 Partai MKGR
29 PIB
30 Partai Suni
31 PCD
32 PSII 1905
33 Masyumi Baru
34 PNBI
35 PUDI
36 PBN
37 PKM
38 PND
39 PADI
40 PRD
41 PPI
42 PID
43 Murba
44 SPSI
45 PARI
46 PUMI
47 PSP
48 PILAR
Jumlah 462 100%

*Stembus Accord: penghitungan kursi dengan menggabungkan hitungan sisa suara.

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 1999 yang dimuat dalam “Modul 1 Pemilih Untuk Pemula” oleh Komisi Pemilihan Umum”, dan Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (Ed), 2016, dalam “Partai Politik Indonesia 1999-2019.”

Pemilu 1999 menggunakan batas threshold sebesar 2%, sehingga hanya terdapat lima partai yang lolos yaitu PDI, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 5 partai besar yang lolos parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan:

NO Partai Jarak Disproporsionalitas
1 PDIP (-) 0.04

 

2 Golkar (+) 3.54

 

3 PKB (-) 1.55
4 PPP (+) 2.07
5 PAN (+) 0.47

Hasil dari Stembus Accord (SA) dan perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 3.54% (Golkar). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun terbesar sebanyak 1.55% (PKB). Rentang disproporsionalitas yang dialami 5 partai yang lolos threshold berada diantara 0.04 (PDIP) sampai 3.54 (Golkar).

 

Pemilu 2004

Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Berikut hasilnya (berdasarkan perolehan suara):

No Nama Partai Suara Persentase
1 Golkar 24.480.757 21.57%
2 PDIP 21.026.629 18.53%
3 PKB 11.989.564 10.56%
4 PPP 9.248.764 8.15%
5 Partai Demokrat 8.455.225 7.45%
6 PKS 8.325.020 7.33%
7 PAN 7.313.305 6.44%
8 PBB 2.970.487 2.62%
9 PBR 2.764.998 2.44%
10 PDS 2.421.654 2.13%
11 PKPB 2.399.290 2.11%
12 PKPI 1.424.240 1.25%
13 PPDK 1.313.846 1.16%
14 PNBK 1.230.455 1.08%
15 Partai Patriot Pancasila 1.073.139 0.95%
16 PNI Marhaen 923.159 0.81%
17 Partai Pelopor 900.932 0.79%
18 PPNUI 895.610 0.79%
19 PPDI 855.811 0.75%
20 Partai Merdeka 842.541 0.74%
21 PSI 679.296 0.60%
22 PPIB 672.952 0.59%
23 PPD 657.916 0.58%
24 PBSD 636.397 0.56%
Jumlah 113.462.141 100%
No Nama Partai Jumlah Kursi Persentase
1 Golkar 127 23.09%
2 PDIP 109 19.82%
3 PKB 52 9.45%
4 PPP 58 10.55%
5 Partai Demokrat 56 10.18%
6 PKS 45 8.18%
7 PAN 53 9.64%
8 PBB 11 2.00%
9 PBR 14 2.55%
10 PDS 13 2.36%
11 PKPB 2 0.36%
12 PKPI 1 0.18%
13 PPDK 4 0.73%
14 PNBK
15 Partai Patriot Pancasila
16 PNI Marhaen 1 0.18%
17 Partai Pelopor 3 0.55%
18 PPNUI
19 PPDI 1 0.18%
20 Partai Merdeka
21 PSI
22 PPIB
23 PPD
24 PBSD
Jumlah 550 100%

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 2004 yang dimuat dalam Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (Ed), 2016, “Partai Politik Indonesia 1999-2019”.

Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 Partai dengan angka threshold 3% akhirnya meloloskan 16 partai. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 16 partai yang lolos parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan:

NO Partai Jarak Disproporsionalitas
1 Golkar (+) 1.52

 

2 PDIP (+) 1.25

 

3 PKB (-) 1.11
4 PPP (+) 2.4
5 Partai Demokrat (+) 2.73
6 PKS (+) 0.85
7 PAN (+) 3.2
8 PBB (-) 0.62
9 PBR (+) 0.11
10 PDS (+) 0.23
11 PKPB (-) 1.75
12 PKPI (-) 1.07
13 PPDK (-) 0.43
14 PNI Marhaen (-) 0.03
15 Partai Pelopor (-) 0.24
16 PPDI (-) 0.57

 

Perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 3.2 (PKS). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun terbesar sebanyak 1.75% (PKPB) dan berikutnya 1.11% yang ditempati PKB. Rentang disproporsionalitas yang dialami 16 partai yang lolos sebesar 0.03% (PNI Marhaen) sampai 3.2% (PKS).

 

Pemilu 2009

Pemilu 2009 dilaksanakan pada tanggal 09 April 2009 yang diikuti oleh 38 Partai nasional dan 6 partai local di Aceh. Berikut hasil pemilu 2009 oleh 38 partai nasional (berdasarkan perolehan suara):

No Nama Partai Suara Persentase
1 Partai Demokrat 21.655.295 20.81%
2 Partai Golkar 15.031.497 14.45%
3 PDIP 14.576.388 14.01%
4 PKS 8.204.946 7.89%
5 PAN 6.273.462 6.03%
6 PPP 5.544.332 5.33%
7 PKB 5.146.302 4.95%
8 Partai Gerindra 4.642.795 4.46%
9 Partai Hanura 3.925.620 3.77%
10 PBB 1.864.642 1.79%
11 PDS 1.522.032 1.46%
12 PKNU 1.527.509 1.47%
13 PKPB 1.461.375 1.40%
14 PBR 1.264.150 1.21%
15 PPRN 1.260.950 1.21%
16 PKPI 936.133 0.90%
17 PDP 896.959 0.86%
18 Partai Barnas 760.712 0.73%
19 PPPI 745.965 0.72%
20 PDK 671.356 0.65%
21 Partai Republika Nusantara 631.814 0.61%
22 PPD 553.299 0.53%
23 Partai Patriot 547.798 0.53%
24 PNBKI 468.856 0.45%
25 Partai Kedaulatan 438.030 0.42%
26 PMB 415.294 0.40%
27 PPI 415.563 0.40%
28 PKP 351.571 0.34%
29 Partai Pelopor 345.092 0.33%
30 PKDI 325.771 0.31%
31 PIS 321.019 0.31%
32 PNI Marhaenisme 317.433 0.31%
33 Partai Buruh 265.369 0.26%
34 PPIB 198.803 0.19%
35 PPNUI 146.831 0.14%
36 PSI 141.558 0.14%
37 PPDI 139.988 0.13%
38 Partai Merdeka 111.609 0.11%
Jumlah 104.048.118 100%
Peringkat Nama Partai Jumlah Kursi Persentase
1 Partai Demokrat 148 26.43%
2 Partai Golkar 106 18.93%
3 PDIP 94 16.79%
4 PKS 57 10.18%
5 PAN 46 8.21%
6 PPP 38 6.79%
7 PKB 28 5%
8 Partai Gerindra 26 4.64%
9 Partai Hanura 17 3.03%
10 PBB
11 PDS
12 PKNU
13 PKPB
14 PBR
15 PPRN
16 PKPI
17 PDP
18 Partai Barnas
19 PPPI
20 PDK
21 Partai Republika Nusantara
22 PPD
23 Partai Patriot
24 PNBKI
25 Partai Kedaulatan
26 PMB
27 PPI
28 PKP
29 Partai Pelopor
30 PKDI
31 PIS
32 PNI Marhaenisme
33 Partai Buruh
34 PPIB
35 PPNUI
36 PSI
37 PPDI
38 Partai Merdeka
Jumlah 560 100%

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 2009 yang diperoleh dari “Modul 1 Pemilih Untuk Pemula” oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemilu 2009 yang diikuti oleh 34 Partai nasional dengan angka threshold 2.5% akhirnya meloloskan 9 partai. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 9 partai yang lolos parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan:

NO Partai Jarak Disproporsionalitas
1 Partai Demokrat (+) 5.62%

 

2 Partai Golkar (+) 4.48%

 

3 PDIP (+) 2.78%

 

4 PKS (+) 2.29%

 

5 PAN (+) 2.18%

 

6 PPP (+) 1.46%

 

7 PKB (+) 0.05%

 

8 Partai Gerindra (+) 0.18%

 

9 Partai Hanura (-) 0.74%

 

Perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 5.62% (Partai Demokrat). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun hanya dialami oleh Hanura sebesar 0.74% yang ditempati PKB. Rentang disproporsionalitas yang dialami 09 partai yang lolos sebesar 0.05 (PKB) sampai 5,62 (Partai Demokrat).

 

Pemilu 2014

Pemilu Tahun 2014 diikuti oleh 12 partai nasional dan 3 partai local di Aceh, yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014. Hasilnya Pemilu 12 partai nasional sebagai berikut (berdasarkan perolehan suara):

No Nama Partai Suara Persentase
1 PDIP 23.681.471 18.5%
2 Golkar 18.432.312 14.75%
3 Partai Gerindra 14.760.371 11.81%
4 Partai Demokrat 12.728.913 10.19%
5 PKB 11.198.957 9.04%
6 PAN 9.481.621 7.59%
7 PKS 8.480.104 6.79%
8 Nasdem 8.402.812 6.72%
9 PPP 8.157.488 6.53%
10 Partai Hanura 6.579.498 5.26%
11 PBB 1.825.750 1.46%
12 PKPI 1.143.094 0.91%
Jumlah 124.972.491 100%
No Nama Partai Jumlah Kursi Persentase
1 PDIP 109 19.47%
2 Golkar 91 16.25%
3 Partai Gerindra 73 13.04%
4 Partai Demokrat 61 10.89%
5 PKB 47 8.39%
6 PAN 49 8.75%
7 PKS 40 7.14%
8 Nasdem 35 6.25%
9 PPP 39 6.96%
10 Partai Hanura 16 2.86%
11 PBB
12 PKPI
Jumlah 560 100%

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 2004 yang dimuat dalam Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (Ed), 2016, dalam “Partai Politik Indonesia 1999-2019”.

Pemilu 2014 yang diikuti oleh 12 Partai nasional dengan angka threshold 3.5% akhirnya meloloskan 10 partai. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 10 partai yang lolos parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan:

NO Partai Jarak Disproporsionalitas
1 PDIP (+) 0.52%

 

2 Golkar (+) 1.5%

 

3 Partai Gerindra (+) 1.23%

 

4 Partai Demokrat (+) 0.70%

 

5 PKB (-) 0.65%

 

6 PAN (+) 1.46%

 

7 PKS (+) 0.35%

 

8 Nasdem (+) 0.47%

 

9 PPP (+) 0.43%

 

10 Partai Hanura (-) 2.84%

 

Perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 1.5% ( Partai Golkar). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun terbesar sebesar 2.84% (Hanura). Rentang disproporsionalitas yang dialami 10 partai yang lolos sebesar 0.35 (PKS) sampai 1.5% (Partai Golkar).

 

Disporporsionalitas 1999-2014

Perbandingan Disproporsionalitas suara partai yang lolos di parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan berdasarkan penyelenggaraan Pemilu sejak 1999-2014. Berikut tabelnya:

Tahun/

Treshold

Disproporsionalitas
Meningkat terbesar Menurun terbesar Rentang
1999 (2%) 3.54%

 

1.55%

 

0.04%-

3.54%

 

2004 (3%) 3.2%

 

1.75%

 

0.03%-

3.2%

 

2009 (2.5%) 5.62%

 

0.74% 0.05%-

5.62%

 

2014 (3.5%) 1.5%

 

2.84%

 

0.35%-

1.5%

 

 

Penutup

Dari berbagai pemaparan data yang disuguhkan sejak awal tulisan, Dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait disproporsionalitas antara suara dan kursi Parpol yang lolos parlemen dalam Pemilu Legiltaif  1999-2014, yaitu:

Pertama, jika penghitungannya digeneralisasikan dari pemilu tahun 1999-2014, maka rentang meningkat terbesar berada pada angka 1.5% hingga 5.62%. Sedangkan rentang menurun berada pada 0.74 hingga 2.84. Sedangkan rentang keseluruhan disproporsionalitasnya berada pada 0.03 hingga 5.62. Belajar dari empat kali pemilu pasca reformasi, disproporsionalitas jumlah kursi yang meningkat dibanding dengan perolehan suara sah nasional partai yang lolos parlemen minimal terjadi sebesar 1.5% dan maksimal terjadi sebesar 5.62.

Sedangkan disproporsionalitas jumlah kursi yang menurun dibanding dengan perolehan suara sah nasional partai yang lolos parlemen minimal terjadi sebesar 0.74% dan maksimal terjadi sebesar 2.84. Dan rentang presentase yang terjadi secara umum disproporsionalitas jumlah kursi dibanding dengan perolehan suara sah nasional partai yang lolos parlemen minimal terjadi sebesar 0.03% dan maksimal terjadi sebesar 5.62.

Ringkasnya, partai yang lolos parlemen dalam hal disproporsionalitas suara dan kursi cenderung diuntungkan. Sebab, limpahan kursi yang belum terbagi akan lebih besar didapatkan daripada pengurangan jatah kursi oleh partai yang lolos parlemen.

Kedua, semakin tinggi angka threshold yang ditetapkan tidak menjamin semakin tinggi pula ketidakseimbangan suara dan kursi yang diperoleh oleh partai politik yang lolos parlemen. Sebagaimana tahun 2009 menetapkan angka tresholdnya sebesar 2.5%, ketidakseimbangan yang meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara Parpol tertinggi berada pada 5.6% (Demokrat).

Sedangkan pada tahun 2014, angka threshold dinaikkan menjadi 3.5% ketidakseimbangan yang meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol tertinggi berada pada 1.5% (Partai Golkar)

Ketiga, ketidakseimbangan yang meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5.6% (Demokrat), berikutnya 1999 sebesar 3.54% (Partai Golkar), 2004 sebesar 3.2 (PKS) dan 2014 paling rendah tingkat disproprosionalitas tertingginya pada angka 1.5% (Partai Golkar).

Namun sebaliknya, Ketidakseimbangan yang menurun antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2.84% (Partai Hanura), 2004 sebesar 1.75% dan tahun 1999 sebesar 1.55 yang sama-sama ditempati PKB. Terakhir adalah tahun 2009 sebesar 0.74% (Partai Hanura).

Keempat, diantara 5 parpol yang lolos sejak Pemilu tahun 1999, partai yang selalu mengalami ketidakseimbangan meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol adalah Golkar (1999 sebesar 3.54, tahun 2004 sebesar 1.54%, 2009 4.48% dan 2014 sebesar 1.5) PAN dan PPP. Sedangkan PDIP pernah mengalami penurunan pada tahun 1999.

PKB adalah partai yang paling banyak mengalami penurunan konversi suara menjadi kursi.  Pada tahun 1999 dan 2004 menjadi partai yang banyak menurunnya dalam perbandingan suara sah yang diperoleh dan konversi kursi DPR, yaitu masing-masing sebesar 1.55 dan 1.54%.

Sedangkan pada tahun 2014, PKB menjadi partai kedua yang banyak menurunnya dalam perbandingan suara sah yang diperoleh dan konversi kursi DPR, yaitu sebesar 0.65. Hanya pada tahun 2009 yang mengalami peningkatan presentase konversi kursi dibanding suara sah yang diperoleh (0,05).

 

DAFTAR RUJUKAN

Buku

  1. Marijan, Kacung. 2015. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Reformasi. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
  2. Nainggolan, Bestian dan Yohan Wahyu (Ed). 2016. Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
  3. “Modul 1 Pemilih Untuk Pemula”. 2010. diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca Juga:

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik

Model Sistem Pemilihan Presiden di Berbagai Negara

Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter