Dinamika BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ter-cover dalam program BPJS diharapkan menjadi senjat utama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan disektor sosial. Besarnya alokasi APBN untuk sektor kesehatan adalah lima persen. Sebenarnya porsi yang cukup kecil dibanding anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen.

Tentu bukan bermaksud membandingkan. Cuma ingin mengatakan bahwa segmen kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar harus terpenuhi, meskipun dengan porsi anggaran yang terbatas. Oleh karenanya JKN dibentuk tidak dibebankan kepada APBN, akan tetapi melalui sistem gotong royong atau asuransi sosial dimana dana didapatkan dari iuran peserta. Sedangkan bagi penduduk miskin iuran ditanggung oleh pemerintah.

Bila kita melihat beberapa negara diluar Indonesia, anggaran kesehatan yang dialokasikan jauh lebih besar. Beberapa negara seperti berpenghasilan rendah seperti Rwanda, Tanzania dan Liberia yang mampu mengalokasikan 11 persen dari anggaran nasional mereka untuk sektor kesehatan. Chile sendiri yang merupakan negara seumuran dengan Indonesia berani menganggarkan 16 persen dari total APBN untuk kesehatan (Eko C, 2013).

Memang bila dibandingkan dengan program ObamaCare anggaran kesehatan Indonesia jauh lebih besar. ObamaCare yang diterapkan di Amerika Serikat menganggarkan dana sebesar 9 triliun. Anggaran tersebut pastilah terlihat sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah Indonesia untuk JKN yang mencapai kurang lebih 111 triliun (Putri, 2018).

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia yakni besarnya defisit yang terus dialami oleh BPJS Kesehatan cukup mengkhawatirkan. Sebab defisit ini mau tidak mau harus memaksa pemerintah untuk menggelontorkan dana talangan yang diambilkan dari salah satu pos APBN. Jumlah tarif dasar premi BPJS dengan jumlah nilai yang klaim sendiri sebenarnya sudah terlihat jomplang dari standar patokan iuran yang seharusnya ditetapkan.

Sementara ini iuran premi untuk kelas 1 sebesar 80.000, kelas II sebesar 51.000 dan Kelas III 25.500 per kepala (BPJS, 2016). Padahal jika dihitung secara normalnya seharusnya iuran dinaikkan untuk kelas III sebesar 32.000 dan kelas II sebesar 62.000 sehingga bisa memberikan tambahan dana sebesar 5,4 triliun (Rossiana, 2018). Dana sebesar itu setidaknya bisa mengurangi defisit cukup banyak setiap tahunnya.

Defisit anggaran yang ditanggung BPJS Kesehatan di 2018 sendiri mencapai Rp16,5 triliun dihitung dengan tunggakkan tahun 2014. Tingginya defisit ini menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggaraan jaminan sosial. Pemerintah hanya mampu menutupi biaya bagi mereka para pegawai negeri sipil, tentara dan keluarga miskin.

Sedangkan untuk pekerja disektor swasta dan informal pemerintah tidak sanggup menutupi. Pada tahun 2018 sendiri BPJS mengalami defisit sebesar 10,98 triliun rupiah per September 2018 dan diproyeksikan akan tembus mulai 39,5 triliun rupiah pada 2020 dan 50,1 triliun pada 2021 (Sukmana, 2019).

Permasalahan ini mengharuskan pemerintah menggelontorkan dana talangan tiap tahunnya. Sebelumnya pemerintah telah menginjeksi BPJS Kesehatan sebesar 4,9 Triliun dan akan menambah 5,26 Triliun untuk talangan tahap II (Friana,2018). Kemungkinan besar dana talangan ini akan terus bertambah nominalnya.

Bukan hal yang tak mungkin apabila permasalahan defisit tersebut dibiarkan berlarut-larut Indonesia akan mengalami kebangkrutan seperti yang dialami oleh beberapa negara Eropa. Masalah ini bukan hal yang dibesar-besarkan Yunani sebagai pernah mengalami kegoncangan ekonomi akibat tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan pembiayaan bagi tunjangan pensiun.

Begitu juga Jerman Timur yang harus bersedia bergabung dengan Jerman Barat setelah kebangkrutan melanda Negara ini. Jerman Timur harus gulung tikar akibat tingginya pengeluaran Pemerintah di sektor social expenditure, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Permasalahan ini terlihat semakin rumit ketika kebijakan pemerintah tersandera dengan urusan politik. Meskipun hakekatnya partai politik tidak memiliki kewenangan ikut campur dalam urusan BPJS akan tetapi secara praksis hal ini tidak sepenuhnya berlaku. Cita-cita Negara kesejahteraan di Indonesia yang meletakaan negara sebagai pemain dominan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.  Hal ini akibat tidak terbukanya informasi pengelolahan biaya ekonomis yang disepakati dalam pengelolahan JKN.

Langkah yang diambil kemudian kebijakan jangka pendek yang cenderung politis. Dua diantaranya yakni dengan melakukan penambalan defisit dana BPJS melalui pajak rokok atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Baderi, 2018).

Kebijakan memotong 50 persen dari cukai rokok untuk dana talangan defisit BPJS tersebut sebenarnya terkendala tarik ulur kepentingan politik. Sebab rencana awal ingin menaikkan tarif cukai rokok dibatalkan dengan alasan memberatkan rakyat. Padahal langkah tersebut cukup strategis yang kemudian beralih alternatif lain dengan tetap menggunakan hasil cukai rokok sebagai dana talangan tanpa menaikkan tarif cukai rokok yang ada.

Bisa dipastikan penaikkan tarif cukai rokok cukup memengaruhi harga rokok di Indonesia dan tentunya bisa memengaruhi asumsi publik atas keberpihakkan pemerintah terhadap perokok.

Langkah kebijakan pemerintah lakukan di atas yang cenderung politis atau cari aman semakin terlihat, jika membandikannya dengan kebijakan yang lebih realistis lainnya, yakni dengan menaikkan iuran premi. Hal ini pernah dilakukan tahun 2016 yang mampu menambah pendapatan BPJS Kesehatan sebesar 21 presen (Gumiwang, 2018).

Sayangnya keputusan tersebut enggan diambil oleh pemerintah akibat kebijakan yang kurang populer di masyarakat. Apalagi pertimbangan elektoral juga menjadi faktor yang cukup memberatkan bagi pemerintah, mengingat kepentingan rezim pada pemilu tahun 2019. Disini kemudian dugaan penulis benar bahwa setelah pemilu berakhir kebijakan penaikan premi akan kembali diberlakukan. Bahkan bisa dengan kenaikan dua kali lipat dari premi awal.

Dampak lain dari difisit yang terus terjadi akan menimbulkan keengganan bagi para profesi kesehatan untuk melakukan pelayanan secara maksimal bahkan mereka kerap kali dijadikan kambing hitam atas terjadinya defisit akibat tuduhan praktik fraud. Selain itu keputusan menekan BPJS untuk melakukan efesiensi operasional pelayanan malah menjadikan pelayanan kesehatan tidak maksimal dan cenderung gagal menjalankan amanat konstitusi.

Hal ini lebih disebabkan pemaksaan kepada rumah sakit-rumah sakit untuk menurunkan standar pelayanan dengan kata lain membayar harga dibawah biaya (below cost). Tuduhan dan tekanan yang diberikan pemerintah tersebut cenderung sebagai “politik bertahan” dari karut-marutnya program BPJS Kesehatan. Terdampak kedua adalah tentunya masyarakat yang menjadi peserta BPJS mengalami tekanan emosi karena tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

Seharusnya semua elemen kepentingan kesehatan diikutsertakan dalam penentuan kebijakan BPJS Kesehatan. Disini para profesi kesehatan semestinya memiliki nilai tawar (bargaining power) untuk bisa memengaruhi kebijakan.

Di Indonesia kelompok kepentingan bagi kesehatan bisa diwakilkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memiliki anggota terbesar. Hal serupa juga pernah dilakukan di Amerika Serikat oleh The American Medical Association atau AMA yang melakukan perombakan besar-besaran terhadap kebijakan kesehatan yang digagas oleh Barack Obama.

Jadi negara kesejahteraan ala Indonesia bidang kesehatan yakni menempatkan negara sebagai instrumen utama untuk mengatur jalannya kebijakan pemerintah dalam rangka menuju kesejahteraan. Tepatnya Indonesia menerapkan negara kesejahteraan menggunakan konsep yang dibawa oleh Esping Andersen.

Di sini negara memfasilitasi kesejahteraan berupa pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tetap menekankan partisipasi (iuran premi) masyarakat secara luas. Sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi lebih baik akan membantu masyarakat dengan ekonomi rendah.

Model ini paling tidak menghindarkan kegagalan dari sistem kesejahteraan yang tidak hanya memberikan umpan semata tetapi juga memberikan alat untuk memperoleh hasilnya. Sebab masalah mendasar yang kerap terjadi pada negara kesejahteraan adalah ketergantungan yang terlalu tinggi masyarakat akan pelayanan negara berdampak buruk pada kemandirian masyarakat itu sendiri. Fatalnya negara harus menanggung biaya cukup tinggi tanpa diimbangi pemasukan kas negara yang besar.

Adapun masalah politik dalam mencapai kesejahteraan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bida dipisahkan. Hal ini dikarenakan adanya banyak aktor yang berperan dalam suatu kebijakan khususnya kesehatan. Banyaknya benturan kepentingan di antara para penyandang kepentingan di dalamnya dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain. Dalam hal ini konflik kepentingan antara pemerintah sebagai sumber pendanaan kesehatan, pasien, dan pihak ketiga yaitu penyedia jasa layanan kesehatan dan penyedia produk-produk kesehatan seperti rumah sakit, dokter, pabrik obat, dan apotik.

 

Penulis: Vanny Anggara, Alumni Ilmu Pemerintahan Unibraw. Sekarang sedang menempuh S2 Politik dan Pemerintahan di UGM.

 

Baca juga:

Pengertian Negara Kesejahteraan

Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 1)

Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 2)