lang="en-US"UTF-8"> Dimensi Isi, Proses, dan Konteks dalam Pembuatan Kebijakan Publik - Pojokwacana.com
singlearticle

Dimensi Isi, Proses, dan Konteks dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Secara umum, terdapat tiga dimensi dalam pembuatan kebijakan publik, yakni dimensi isi/substansi/konten kebijakan, dimensi proses kebijakan, dan dimensi konteks kebijakan. Dimensi isi kebijakan berkaitan dengan akar atau isi persoalan yang hendak diatasi. Dimensi proses berkaitan dengan proses yang harus dilakukan untuk mengatasi atau mencapai tujuan kebijakan kebijakan publik, sedangkan konteks berkaitan dengan situasi dimana kebijakan itu berlangsung (Santoso, 2010: 57).

Lebih lanjut Purwo Santoso (2010) mengingatkan, khususnya dalam persoalan analisis kebijakan, bahwa tiga dimensi itu dapat dipakai secara berimbang, namun pada prakteknya hanya menonjolkan satu dimensi tergantung pada persoalan dan aktor kebijakan itu.

Semisal tipe politisi akan lebih mengutamakan dimensi proses karena meyakini konteks dapat disiasati untuk mencapai isi yang dikehendaki. Analisis politisi akan cenderung melihat segala sesuatu bersifat mungkin untuk direalisasikan dengan melalui proses-proses menuju terealisasinya isi kebijakan tertentu.

Berbeda lagi dengan tipe teknokrat yang lebih menekankan dimensi isi kebijakan dengan menganggap bahwa dimensi proses dan konteks bukan menjadi masalah besar. Namun dalam situasi-situasi tertentu, suatu keadaan yang tidak bisa dipahami dalam kondisi normal sebagaimana kebijakan dalam hal mengatasi bencana, maka tipe dimensi konteks lebih diutamakan.

Berangkat dari penjelasan singkat tersebut, tidak mudah untuk menjawab dimensi mana yang paling penting ketika berbicara tentang proses perumusan kebijakan. Setiap dimensi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misal, tentang dimensi isi yang menitikberatkan aspek penyelesaian masalah yang lebih efektif. Problem yang kerap kali muncul adalah bagaimana pembuat kebijakan mendefinisikan isi masalah tertentu, seperti kemiskinan. Terkadang apa yang dirumuskan oleh pemerintah berbeda dengan pemahaman yang ada di masyarakat (Ibid: 60-61).

Namun, jika harus memilih dari tawaran tiga dimensi tersebut, maka saya mengatakan bahwa dimensi proses menjadi dimensi paling penting dalam perumusan kebijakan dengan segala kekurangannya. Pada dasarnya, tujuan dari implementasi yang bermula dari rumusan kebijakan adalah mencapai tujuan dari kebijakan publik sehingga terealisasi sebagai hasil dari aktifitas pemerintah.

Guna mencapai hasil yang diharapkan, maka dimensi proses terutama dalam implementasi kebijakan membutuhkan investigasi dan analisis yang kongkrit guna menciptakan design terbaik untuk mengantarkan proses menuju pencapaian (Grindle, 2017: 6).

Proses menjadi penentu apakah dimensi isi bisa berbuah menjadi kenyataan, atau pada titik tertentu, dimensi konteks akan bisa kehilangan nilai mendesaknya karena tidak melalui proses terlebih dahulu. Sehingga, proses menjadi dimensi inti dari sebuah proses kebijakan ketika suatu kebijakan ingin benar-benar mencapai tujuan yang dikehendaki.

Selain itu, proses dalam pembuatan kebijakan secara empiris harus pula melingkupi proses politik tentang nilai tawar dan negosisasi yang memperhitungkan pertimbangan rasional dan kalkulasi biaya serta keuntungan terhadap substansi masalah dan membatasi prosedural (Araral, Fritzen, dkk, 2013: 20).

Tentu, salah satu hal utama yang perlu disadari adalah: proses bukan hanya dipahami sebagai metode prosedural birokratis semata. Dimensi proses bukan hanya merujuk pada tata aturan prosedural baku tentang perundang-undangan yang harus dilalui, atau bagaimana bagian-bagian simpul kecil saling bergerak untuk menuju pencapaian tertentu, tapi di dalam dimensi proses juga ada model konflik yang berlangsung. Dalam model konflik ini, proses dipahami sebagai pertarungan kepentingan antar berbagai kelompok pembuat kebijakan (Nugroho, 2008: 267-285 dalam Santoso, 2010: 64-65).

Model konflik di dalam dimensi proses lebih menekankan aspek proses politik dibanding administratif dalam kebijakan publik. Paradigma konflik memberikan semacam simulasi pikiran bahwa suatu ketetapan kebijakan publik bukan hanya soal admnistratif belaka, namun di dalamnya ada konflik, tawar menawar; kesepakatan kerjasama antar aktor.

Sebaik apa pun sebuah isi kebijakan, namun ketika di dalam prosesnya menyisahkan problem mendasar terkait kontestasi antar pembuat kebijakan yang terus menerus tidak selesai, suatu kebijakan tidak akan terlaksana. Sensitifitas dimensi proses dapat menjadi penting dalam perumusan kebijakan karena dapat mengantisipasi persoalan konflik yang diramalkan akan segera mengemuka ketika kebijakan tertentu mulai dirumuskan.

Bagi saya, dimensi proses, terutama model konflik, lebih realistis untuk menjadi patokan utama dalam proses perumusan kebijakan publik daripada berpijak pada isi semata dan cenderung normatif serta rawan mendapatkan intepretasi yang berbeda. Di sisi lain, intepretasi yang berbeda dapat dijembatani dengan dimensi proses kebijakan yang mengunggulkan dinamika konflik dan konsesus antar berbagai kelompok yang terjadi.

Contoh pentingnya dimensi proses dalam perumusan kebijakan publik dapat kita mengamati konflik keberadaan transportasi berbasis online yang merebak di kota-kota besar di Indonesia. Menyusul konflik antar penyedia jasa transportasi online VS transportasi konvensional membuat pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan untuk menyamakan jenis transporatsi itu untuk sama-sama patuh terhadap trayek, dan sederet aturan lainnya semacam batas tarif atas dan bawah. Namun, keputusan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 dapat dibatalkan oleh gugatan enam orang pengemudi transportasi online kepada MA (detik.com, 30/08/2017).

Pemberlakuan aturan yang sama terhadap transportasi online akan memicu harga yang lebih mahal bagi pelanggan dan akhirnya tidak bisa bersaing. Dalam persoalan kebijakan ini, kita tidak bisa begitu saja mengandalkan dimensi isi karena bagi pemerintah, seakan-akan kemajuan teknologi yang melahirkan jasa transportasi berbasis online adalah anak haram yang tidak tercover dalam undang-undang. Dan tentu intepretasi demikian sangat terbuka untuk diperdebatkan.

Sebaiknya, dalam rangka proses penentuan kebijakan publik, pemerintah perlu menghadirkan perumusan yang menekankan dimensi proses dengan model konflik yang menyertakan berbagai stakeholder yang terdampak, baik pengusaha transportasi konvensional maupun berbasis aplikasi serta masyarakat sendiri sebagai konsumen. Dan pemerintah juga perlu untuk memahami persoalan yang lebih kompleks dibanding dengan penafsiran kolot yang tertutup bagi perkembangan teknologi informasi.

Mungkin saja pemerintah harus lebih memberikan saran terhadap pengusaha konvensional untuk mengikuti jejak pengusaha transportasi online. Intinya, penentuan rumusan kebijakan publik harus menekankan dimensi proses yang melibatkan model konflik, bukan semata dimensi isi semata yang bias tafsir dalam pemaknaan isu kebijakan tertentu.

 

Daftar Referensi  

Araral, Fritzen, dkk. 2013. Routledge Handbook of Public Policy. Oxon & New York: Routledge.

Grindle, Merilee S. 2017. Politics and Policy Implementation in the Third Word. New Jersey: Princeton University Press.

Santoso, Purwo. 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government.

“Transportasi Daring vs Konvensional: Dilema Pengambilan Kebijakan”. Dalam Detik.com, 30/08/2018, https://m.detik.com/news/kolom/d-3621192/transportasi-daring-vs-konvensional-dilema-pengambil-kebijakan (Diakses tanggal 09 Agustus 2018, pukul 14.26 WIB).

 

Baca juga:

Peran Minim Kekuasaan Negara dalam Model Governance Berbasis Pasar