lang="en-US"UTF-8"> Dilema Sosial Demokrasi di Negara-negara Utara dan Selatan (Bagian 2) - Pojokwacana.com
singlearticle

Dilema Sosial Demokrasi di Negara-negara Utara dan Selatan (Bagian 2)

Pada fase ketiga, khususnya di negara-negara Utara, generasi ini berada dalam konteks gelombang demokratisasi ketiga yang dimulai pada pertengahan tahun 1970-an. Demokrasi baru ini jatuh pada bentuk yang dangkal dan cenderung elitis. Pada fase ini, generasi baru sosial demokrasi lebih fokus pendalaman demokrasi daripada sebelumnya, dengan membuat civil society organisation (CSO), organisasi akar rumput yang kuat dan seterusnya.

Dalam konteks ketiga ini, tidak ada jalan lain bagi keberlangsungan hidup sosial demokrasi kecuali dengan mengkombinasikannya dalam prespektif ekonomi global, seperti mengkombinasikannya dengan gagasan dan praktek neoliberal, globalisasi dan bantuan donor internasional. Di sini terjadi kemunduran sosial demokrasi di negara seperti India, Brasil dan Filipina. Sedangkan di Indonesia, kembali ke elitis inklusif (inclusive elitism).

Masih berkaitan dengan fase ketiga dari dilema sosial demokrasi tersebut, pada bagian selanjutnya akan membahas tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara-negara Utara yang kemudian coba dikaitkan dengan kondisi di negara-negara Selatan.

Generasi pertama sosial demokrasi mengalami kemrosotan yang diakibatkan oleh pengaruh industri global. Adanya fenomena perebutan sumber daya membuat konflik luar biasa di ranah global, seperti Turki VS Iran. Hancurnya Rezim Gaddafi di Libya juga tidak bisa dilepasklan dari iklim kontestasi ekonomi global. Bertahan hidupnya suatu negara tergantung pada bagaimana mereka menjalankan ikatan kerjasama impor antar negara dalam integrasi ekonomi global.

Implikasinya, liberalisme global telah merusak atau mengurangi batasan kewenangan secara nasional, peran pemerintah dalam negara bangsa, untuk menghadirkan pertumbuhan dan negara kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan semacam persetujuan antara industri dan para pekerja serta pendidikan dan ukuran kesejahteraan pada awalnya masih tetap bisa bertahan.

Namun,di tahun 1980-an dan 1990-an, kebijakan yang bercorak sosial demokrasi yang menghendaki adanya negara kesejahteraan dilemahkan karena kehadiran ekonomi neo-liberal dan New Public Management (NPM) untuk pengelolaan urusan publik. Negara lebih disibukkan untuk mengikuti pergaulan internasional melalui kegiatan perdagangan dunia, sehingga jaminan sosial yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah harus mengalami modifikasi ulang yang menyesuaikan diri dengan sistem pasar.

Ringkasnya, dalam konteks demikian, negara mengalami tantangan akan berkurangnya dominasi dirinya di era globalisasi ekonomi. Sehingga, negara akan susah secara mandiri, tentu bersama dengan masyarakat, untuk merumuskan konsep negara kesejahteraan dan penyediaan jaminan kesejahteraan sosial. Realitas ini cukup membuat penggiat sosial demokrasi merasa frustasi.

Dilema lain yang turut mengitari persoalan sosial demokrasi, di negara-negara Utara khususnya, adalah persoalan ketimpangan dan konfik yang terjadi di negara-negara Selatan. Penduduk negara-negara Selatan melakukan migrasi ke Eropa (sekitar tahun 2010an) dan akhirnya menambah persoalan tentang penduduk baru disana, seperti halnya kesenjangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan di Eropa.

Migrasi, dalam artian imigrasi atau perpindahan penduduk ke negara lain, sangat mengganggu iklim sosial demokrasi di negara-negara Skandinavia. Sehingga, itulah alasan negara-negara bagian Utara (Skandinavia) berkenan untuk membantu negara Selatan menerapkan welfare state dengan tujuan untuk menanggulangi besarnya arus migrasi ke negara Utara yang merugikan itu.

Saran-saran dari negara Utara diantaranya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai industri yang ada negara tersebut. Dengan catatan: industri ini harus dikelola atau dikontrol negara, bukan dikuasai atas komando asing. Dengan demkian, negara bisa cukup independen untuk mewujudkan konsep sosial demokrasi serta mewujudkan jaminan sosial bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat harus diberikan hak dasar jaminan sosial.

Prasyarat lainnya agar jaminan keberlangsungan konsep jaminan kesejahteraan berlangsung di negara-negara Selatan adalah gerakan masyarakat yang kuat. Ketika gerakan masyarakat kuat, mereka akan mampu memelihara keberlangsung sistem ini. Tornquist juga menceritakan bagaimana dengan itu akan meningkatkan kesadaran warga negara terhadap pajak dan implikasinya bagi program kesejahteraan. Ia mengatakan 30% gajinya juga harus masuk negara, karena sadar akan manfaat dari pajak bagi terwujudnya jaminan-jaminan sosial di negaranya.

Sayangnya, ekonomi neo-liberal begitu kuat bercongkol di negara-negara Selatan dan keroposnya gerakan sosial yang menyeluruh, tidak tersegmentasi, dan komprehensif untuk mendesak negara mewujudkan kebijakan jaminan sosial yang luas.

Perlu ditekankan, sebenarnya gerakan perlawanan di negara-negara Selatan telah berusaha merubah kebuntuhan dari rangkaian pembangunan sosial demokrasi. Jalur yang mereka tempuh adalah dengan membentuk aliansi yang besar untuk mendorong pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan kesejahteraan dengan menyatakan kepentingan yang berdasarkan pada representasi.

Gerakan perlawanan aliansi yang kuat ini berusaha memberikan tekanan bagi pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan sosial demokrasi. Namun, gerakan-gerakan tersebut bersifat berpencar dan berbasis representasi yang berbeda, semisal representasi berbasis etnis atau agama..

Sebagaimana negara-negara Selatan menyediakan sebuah alternatif lain berupa populisme etno-nasional (Populist ethno-nasionalism). Gerakan-gerakan berbentuk populisme begitu marak terjadi di negara-negara Selatan. Di Indonesia, gerakan populisme Islam yang mengitari Pilkada Jakarta kemarin menjadi contoh yang baik bagaimana populisme konservatif berlangsung begitu hebat.

Tornquist meragukan gerakan populisme konservatif dapat menjadi lintasan menuju terwujudnya negara kesejahteraan. Sebab, populisme konservatif tidak bisa menyediakan jaminan sosial secara luas atau menyeluruh, namun hanya berbasis pada kepentingan identitas yang diperjuangkan. Hal ini mengingatkan kita kembali pada pilar pertama sosial demokrasi harus melingkupi isu yang luas, tidak terbatas pada isu representasi tertentu.

Ia menyatakan meskipun berbagai dilema sosial demokrasi terjadi, yang salah satunya disebabkan oleh bekerjanya sistem neo-liberal secara global, namun bukan berarti sosial demokrasi begitu saja sirna. Sebagaimana ditujukkan di negara-negara Utara. Meskipun mereka membatasi perjanjian sosial dan kebijakan kesejahteraan yang telah diglobalisasikan untuk dapat bertahan hidup bagi pertumbuhan. Mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir prinsip-prinsip pasar dan membatasi bentuk jaminan kesejahteraan dalam bentuk tertentu, semisal jaminan bagi pensiunan.

Sebagai impilkasi dan sebagai penutup tulisan ini, perbedaan antara keduanya, di negara-negara Selatan masyarakat lebih kuat dan berhasil mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan kesejahteraan dengan gerakan sosial yang bersifat universal, meskipun wujud dari kebijakan kesejahteraan itu merupakan hasil dari kombinasi tuntutan yang berbasis representasi.

Sehingga, dibutuhkan sebuah gerakan yang lebih luas dan isu yang menyeluruh untuk menciptakakan kolektifitas gerakan yang dibutuhkan untuk membikin perjanjian sosial bagi terwujudnya sosial demokrasi.

Sebaliknya, di negara-negara Utara, mereka terlalu terpaku untuk menjalankan kebijakan-kebijakan internasional sehingga menjadikan mereka agak terbatas untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan. Mereka lebih tertarik untuk melakukan perdagangan internasional dan membatasi migrasi.

Ringkasnya, di negara-negara Utara, pertumbuhan bersifat inklusif (termasuk bagi imigran) karena sosial demokrasi masih menjadi tuntutan umum oleh berbagai kelompok kepentingan. (Dian Dwi Jayanto)

Baca juga:

Pengertian Legitimasi dalam Kajian Politik

Perebutan Wacana Representasi Islam Antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 (Bagian 1)