Dilema Sosial Demokrasi di Negara-negara Utara dan Selatan (Bagian 1)

Bahan utama tulisan ini bersumber dari catatan saat kuliah umum dengan tema “Dillemas of Social Democracy” oleh Olle Tornquist (University of Oslo) yang diselenggarakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM pada tanggal 27 September 2018. Daripada menumpuk di laptop, siapa tahu dengan membagikannya akan berguna bagi orang lain. Tulisan ini akan saya bagi menjadi dua bagian karena mengingat cukup panjang dan agar tidak terlihat membosankan dalam membacanya.

Belakangan ini, paling tidak dua tahun terakhir ini, terjadi krisis serius bagi keberlangsungan sistem sosial demokrasi (Social Democratic) di berbagai negara di dunia, kata Olle Tornquist dalam pembukaan presentasinya pada kuliah umum kemarin (27/09/2018). Tornquist menyebut krisis atas sosial demokrasi terjadi di Brazil, Filipina, Indonesia dan negara-negara Selatan lainnya.

Dua hal utama yang menjadikan problem adalah maraknya praktek korupsi serta menguatnya gerakan populisme, khususnya populis bercorak etno-nasionalis. Gerakan populis terutama populisme konservatif yang berbasis agama berpotensi untuk mengancam sosial demokrasi.

Sebelum lebih jauh membahas tentang isi kuliah Olle Tornquist, ada baiknya saya akan mengupas terlebih dahulu pengertian mendasar tentang apa itu sosial demokrasi beserta pilar-pilarnya, serta perjalanan sosial demokrasi dalam konteks kesejarahan. Baru setelah itu kita akan coba membahas tentang dilema yang mengitari konsep sosial demokrasi dalam konteks perbandingannya di negara Utara dan Selatan sebagaimana dijelaskan Olle Tornquist.

 

Pengertian Sosial Demokrasi (Social Democratic)

Secara umum, sosial demokrasi (social democratic) berbicara tentang “development based on social justice, and the popular democratic politics required to get there”. Pada gilirannya nanti, sosial demokrasi akan mengilhami hadirnya konsep welfare state (negara kesejahteraan), dimana penerapan “kebijakan” sosial demokrasi ini bersifat lebih demokratis dan berbasis pada prinsip keadilan sosial yang harus diselenggarakan oleh pemimpin negara-bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan. Dengan demikian, tolak ukur keberhasilan dari penerapan sosial demokrasi terletak pada terwujudnya kombinasi antara pertumbuhan dan kesejahteraan.

Terdapat empat prinsip utama dalam menopang bekerjanya sistem sosial demokrasi, yakni: pertama, luasnya ide dan kepentingan populer yang terbentuk melalui formasi maupun organisasi dari kolektifitas demokrasi politik. Di sini pilar pertama menekankan bahwa isu dan kepentingan yang tercakup di dalam sosial demokrasi harus bersifat luas, tidak tersegmentasi di dalam isu-isu maupun kepentingan kelompok tertentu; harus melingkupi semuanya.

Kedua, kuatnya relasi antara masyarakat, baik sebagai warga negara dan kelompok kepentingan dengan negara. Poin pertama dan kedua ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, yakni berbasis ide, isu atau bentuk kepentingan yang luas dengan relasi para aktor di dalamnya: masyarakat dengan negara.

Ketiga, kesetaraan bagi masyarakat sipil (equal civil). Fokus utama terletak pada terwujudnya hak sosial dan politik serta program-progam kesejahteraan dalam kehidupan sosial dan juga yang berlandaskan hasil kerja. Serta, keempat tumbuhnya kerjasama antara pemodal dengan para buruh; antara buruh dan produsen agrarian dalam urusan kesejahteraan. Intinya terletak bagaimana hubungan antara pemodal atau pemilik perusahaan tertentu dengan para pekerjanya sama-sama memiliki kontrol terutama terkait kesejahteraan bagi para pekerja.

Gamblangnya, sosial demokrasi mengandaikan terciptanya kemungkinan bagi semua kelompok dan kepentingan untuk bisa direpresentasikan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan. Pemaknaan demokrasi semacam ini akan membedakannya dengan “demokrasi liberal minimalis” yang hanya menitikberatkan pada representasi melalui kompetisi dalam pemilihan umum (pemikiran ala Schumpeter).

Sosial demokrasi memperluas makna ke arah “demokrasi maksimal” yang mengandaikan, bukan hanya eksis ketika memberikan suara, namun partisipasi publik juga bergerak dalam rangka perumusan hingga implementasi yang baik di pemerintah maupun dalam kehidupan sosial dan urusan kerja. Hingga pada titik ekstrem dapat dikatakan bagaimana kondisi yang memungkinkan publik dapat berkompromi hingga dapat membuat keputusan sendiri (direct decision making).

Fase-fase Sejarah dan Dilema Sosial Demokrasi

Gagasan tentang sosial demokrasi ini bukan sesuatu yang lahir dari ruang hampa, namun ada sekumpulan kondisi dan konteks kesejarahan yang melatarbelakangi ide ini muncul, serta tidak lupa bagaimana dilema yang turut mengitarinya. Jika melacak secara historis, konsep sosial demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga generasi, mulai dari kelahirannya, era pasca penjajahan hingga konteks demokratisasi dan globalisasi neo-liberal belakangan ini.

Pada fase pertama, sosial demokrasi berakar dari negara-negara Eropa Utara di akhir abad 19 dan awal abad 20 era industrialisasi, sebagaimana terjadi di Negara-negara Skandinavia. Di tengah awal tumbuhnya keterikatan hubungan ekspansi dari industri ekspor di seluruh dunia dan kuatnya gerakan para pekerja, terdapat dorongan untuk menciptakan program negara kesejahteraan yang berlandasakan kewarganegaraan nasional, bukan pada etnisitas.

Hal ini juga tidak lepas dari krisis ekonomi pada era-era sebelumnya. Di sini dengan kuatnya pemerintah negara bangsa yang harus aktif di dalam mengorganisir perekonomian bagi warga negara dengan menyediakan pelayanan kesejahteraan dasar bagi setiap warga negara. Tornquist juga menekankan pada generasi awal ini ada keterlibatan pengaruh gereja untuk mendorong terciptanya sosial demokrasi yang mewujudkan konsep negara kesejahteraan.

Pada fase kedua, generasi ini berada dalam konteks pasca-kolonial. Kondisi ini digambarkan dengan industrialisasi yang lemah, kepentingan dan kolektifitas masyarakat terfragmentasi, warga negara dalam kondisi miskin dan seterusnya. Pemimpin-pemimpin negara-negara pasca penjajahan, seperi Nehru (India) dan Soekarno (Indonesia) memberlakukan sistem demokrasi yang bersifat top-down sekaligus mengacu pada konsep negara pembangunan (development state).

Konsekuensinya, modernitas dapat dicapai namun demokrasi berjalan sangat lemah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, konsep negara pembangunan yang bersifat otoriter (authoritarian development state) mengalami krisis yang kemudian diikuti oleh gelombang demokratisasi yang ketiga.

Selanjutnya