lang="en-US"UTF-8"> Dilema Pertumbuhan Ekonomi dan Demokrasi di Tangan Pemerintahan Jokowi - Pojokwacana.com
singlearticle

Dilema Pertumbuhan Ekonomi dan Demokrasi di Tangan Pemerintahan Jokowi

Mural bergambar Jokowi/Sumber Gambar: Pikiran Rakyat

Penulis: Dian Dwi Jayanto (Alumni Magister Politik & Pemerintahan FISIPOL UGM)

Semenjak awal pelantikan periode keduanya, Pemerintahan Jokowi menegaskan agenda prioritasnya mengarah pada integrasi pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan melalui pembangunan infastruktur, debirokratisasi, peningkatan SDM, dan transformasi ekonomi.

Di saat yang bersamaan, kita mengetahui bahwa pemerintah telah mengajak bergabung mantan “rival” politiknya ke dalam lingkaran kekuasaan; dengan memberi hibah struktural di pos-pos kementerian tertentu.

Seperti banyak diketahui, pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik agar agenda dan program pemerintah dapat terealisasi dengan baik. Ajakan oposisi untuk bergabung dalam pemerintahan adalah salah satu strategi mengantisipasi potensi rintangan tersebut, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah mewujudkan mimpinya.

Meskipun hal tersebut menimbulkan kecemasan kekosongan oposisi yang semestinya menjadi bentuk pengawasan terhadap kekuasaan antarelite, yang menjadikan absennya check and balance dalam praktik demokrasi.

Kekhawatiran ambisi ekonomi terhadap kemunduran demokrasi tentu sangat beralasan. Pelbagai penelitian telah memberikan lonceng peringatan kedaruratan demokrasi di era kepemimpinan Jokowi.

Studi terbaru dari Warbuton & Aspinall (2019) menyebut telah ada konsesus dari pengamat asing bahwa Indonesia memasuki era “illiberal demokrasi”: kondisi di mana pemenang Pemilu yang jujur dan adil denial terhadap hak-hak politik yang subtantif, misalnya, kebebasan berbicara; mengemukakan pendapat; dan mengekspresikan agamanya.

Hal ini bertolak-belakang di era Pemerintahan SBY, di mana indeks demokrasi kita sudah cukup memuaskan dengan mengaca proses konsolidasi demokrasi sejak reformasi bergulir.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kaitan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi? Apakah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi harus mengorbankan demokrasi? Atau apakah kemunduran demokrasi hari ini adalah konsekuensi logis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus mempersiapkan struktur sosial yang kuat bagi masyarakat demokratis ke depannya? Atau, sebenarnya kemandekan demokratisasi hanya karena karakter kekuasaan itu sendiri yang tidak ada kaitannya dengan agenda ekonomi?

Tulisan ringkas ini mengajukan tesis bahwa tidak sepatutnya ambisi ekonomi menjadi dalih pembenaran praktik dekadensi demokrasi Indonesia hari ini.

Kaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Demokrasi

Para ilmuan sosial sudah mencari keterkaitan antara hubungan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Penelitian Seymour Martin Lipset, dalam bukunya “Political Man”, mengajukan tesis bahwa pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat bagi terwujudnya demokrasi.

Dengan kata lain, sebelum suatu negara siap menerapkan tatanan demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang baik dan ditopang pula dengan jumlah kelas menengah terdidik yang relatif besar harus menjadi pondasi.

Sebaliknya, jika belum tercapai proses demokratisasi, lebih baik fokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan demokrasi. Konsep inilah yang kemudian dipegang banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia era Rezim Suharto.

Selain Lipset, Tatu Vanhanen (1994) melalui risetnya berjudul “Prospect of Democracy” mengajukan premis bahwa bukan pertumbuhan ekonomi yang menjadi syarat demokrasi, namun keadilan distribusi kepada setiap kelompok di negara tersebut yang menjadi pijakan bagi demokrasi suatu negara.

Demokrasi bisa terwujud jika setiap kelompok mendapatkan distribusi (baik akses ekonomi dan pendidikan) yang hampir merata. Meratanya distribusi ekonomi akan menjadi penopang penting untuk sama-sama mengawal demokrasi.

Bagaimana Pemerintah Hari Ini?

Baik merujuk pada Lipset mau pun Vanhanen, saya berpendapat bahwa dekadensi demokrasi tidak sepatutnya terjadi. Ada tiga hal yang menjadi dasar argumen:

Pertama, jika mengacu pada pendapat Lipset, prasyarat menguatnya proses demokratisasi harusnya sudah terpenuhi. Merujuk data data yang dirilis World Bank tahun 2018, selama 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita berada pada kisaran 5% setiap tahunnya. Angka ini berbanding terbalik ketika era Suharto mengalami pertumbuhan negatif di angka 13% dengan inflasi yang mencapai 70%.

Hal ini belum mencakup pertumbuhan kelas menengah yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi bagi terwujudnya demokrasi yang mana mengalami peningkatan. Tidak ada alasan bahwa masyarakat Indonesia tidak siap hidup berdemokrasi kalau mengacu prasyarat yang ditetapkan Lipset.

Meminjam analogi Budayawan Emha Ainun Nadjib, demokrasi bagi Indonesia setelah dua dekade reformasi harusnya berada di level layaknya tongkat ganda di tangan Bruce Lee atau bola di kaki Maradona.

Kedua, distribusi ekonomi yang merata memang masih menjadi pekerjaan rumah. Namun melihat poin pertama, justru itu menjadi upaya penguatan sambil berjalan; bukan mereduksinya karena alasan belum waktunya hidup berdemokrasi. Belum sempurnanya distribusi tidak seharusnya menjadi dalil melemahkan pondasi kekuataan kelompok sipil untuk bisa lebih demokratis.

Pelbagai kritik seputar kebijakan baru-baru ini, misalnya, penghapusan mural saat PPKM yang belakangan viral yang diganjar sebagai tindakan kurang demokratis oleh aparat negara menunjukkan tuntutan masyarakat terwujudnya distribusi yang adil sebagai ekspresi demokrasi.

Kenyataan tersebut semakin memperkuat pendapat saya, bahwa tidak seperti argumen Vanhanen terkait distribusi merata terhadap setiap kelompok yang menjadi bahan bakar bekerjanya demokrasi di suatu negara, namun kekuatan kelompok itu malah dijinakkan sehingga kita bisa melihat pada poin ketiga argumen saya.

Ketiga, persolan utama bukan pada ambisi ekonomi, atau bagaimana target ekonomi dijadikan dalih pembenaran tindakan kurang demokratis, tetapi ini adalah karakter rezim.

Dengan kata lain, persoalannya bukan pada ekonomi, tetapi komitmen pemimpin yang terpilih melalui Pemilu apakah ingin memperkuat demokrasi atau tidak? Jadi, dilemanya bukan pada dialektika ekonomi dan demokrasi, tetapi komitmen pemimpin untuk memperkuat ekonomi sekaligus mempersiapkan kehidupan sosial masyarakat yang lebih demokratis.

Dua proses tersebut bisa berjalan simultan: memperkuat ekonomi sekaligus mengokohkan proses demokratisasi; menerapkan prinsip demokratis dalam bernegara dan berbangsa agar pertumbuhan ekonomi masing-masing kelompok dapat mewujudkan demokratis bersama-sama. Semoga!