Desentralisasi, Globalisasi, dan Penerapan Prinsip Neo-Liberalisme

(Ilustrasi/Sumber Gambar: Pendidikan.co)

Sebuah sifat natural yang melekat pada logika kekuasaan adalah senantiasa memproduksi ulang dan memperluas cakupan kekuasaan. Dari sini, pola pembagian kekuasaan pemerintah dari yang sebelumnya terpusat (sentralisasi) menjadi terdistribusi kepada pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah sesuatu yang menyalahi premis logika kekuasaan.

Mengapa pemerintah pusat berkenan berbagi peran atau power kepada kepada pemerintah daerah? Di sisi lain, bagaimana hubungan antara maraknya praktik desentralisasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dalam kerangka institusional era globalisasi ekonomi yang menghendaki kekuasaan negara semakin melemah, namun kenyatannya kekuasaanya di dalam negara semakin menyebar ke lingkup pemerintahan yang lebih kecil?

Tulisan singkat ini berusaha untuk membahas dua pertanyaan besar tersebut, yakni seputar desentralisasi, kegagalan ekonomi sentralistik, dan dominasi ekonomi liberal di tengah arus globalisasi.

Sebenarnya telah banyak upaya para ilmuwan yang berusaha memberikan jawaban terkait alasan dibalik bergulirnya desentralisasi. Kenyataan desentralisasi tidak bisa dihilangkan dari gejala dari kegagalan perencanaan pembangunan tersentralisasi yang dianut banyak negara berkembang tahun 1950-an.

Sebagaimana terjadi di Indonesia pada penghujung abad ke-20 atau masa-masa krisis moneter yang dialami sebelumnya. Sayangnya, pencapaian-pencapaian pembangunan yang membanggakan pada awal-awal penerapan sentralisasi kekuasaan era Soeharto tidak berlangsung lama kemudian.

Tahapan patisipasi besar negara dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi negara hanya akan sukses pada masa permulaan dan masa-masa pertengahan saja. Kegagalan pembangunan terpusat menjadi dasar argumentasi untuk mendongkrak laju perekonomian melalui sistem desentraliasi dan sekaligus membuang jauh-jauh kenangan akan sentralisasi yang dianut sebuah negara berkembang (Marijan, 2010: 143).

Pada siklus tertentu seturut dengan penjelasan di atas, sentralisasi maupun desentralisasi dapat dipahami sebagai “dialektika kekuasaan” semata (Halim, 2014). Ketika penerapan praktek desentralisasi tidak bisa memenuhi ekspetasi masyarakat, tidak tertutup kemungkinan ke depan bangkitnya kembali wacana desentralisasi digalangkan.

Namun untuk sementara waktu, mau tidak mau kita dipaksa mengakui, model pembangunan terpusat Soeharto atau secara labeling dalam kajian ekonomi politik disebut “Development State” hanya sebatas obat penghilang rasa sakit sementara. Di sisi lain harus dikatakan pada saat itu situasi dunia secara menyeluruh mendukung arus globalisasi secara sempurna.

Artinya, prinsip yang menyatakan negara harus mengambil peran besar terhadap tata kelola kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama perekonomian, sudah dianggap usang dan harus ditinggalkan di era arus globalisasi.

Singkat kata, mengapa pemerintah pusat berkenan berbagi kekuasaan adalah karena reputasi dari sistem sentralisasi pemerintahan telah memiliki reputasi yang buruk di tengah publik akibat keterpurukan ekonomi. Di sisi lain, pada saat itu kegagalan ekonomi menjadikan negara memaksa diri mereka melepas kontrol terpusat karena negara sedang kedodoran persoalan keuangan. Sehingga, pemerintah daerah kemudian “dipaksa” untuk mencari uang sendiri seturut dengan kemampuan potensi daerahnya masing-masing.

Faktor lain yang tidak bisa dilepaskan dari diskursus manifestasi prinsip desentralisasi adalah kuatnya arus globalisasi. Sebagaimana banyak diucapkan, globalisasi khususnya dalam bingkai pengertian ekonomi, menghendaki terciptanya tatanan dunia tanpa batas antar negara untuk menjalankan pasar bebas.

Bersamaan dengan itu, mencuat naiknya tuntutan di dalam geo-politik berbagai negara di dunia untuk membuat otonomi daerah di dalam negara yang berbasis sosial-politik, ekonomi dan kearifan bercirikan lokal guna menghadapi tekanan globalisasi ekonomi.

Dimana titik temu diantara keduanya? Bagaimana menjelaskan realisasi pergerakan pasar bebas antar negara yang tidak bisa dipungkiri dan sama-sama dirayakan, dan di sisi lain kekuasaan di dalam negara malah terpecah-pecah?!

Ringkasnya, ketika integrasi ekonomi semakin menguat di era globalisasi ekonomi, harusnya batas antar negara semakin menipis dan tidak tersekat. Tapi, banyak negara di dunia malah menerapkan prinsip pemecahan kekuasaan di dalam suatu negara, sebagaimana turut pula terjadi di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi.

Menarik untuk langsung menuliskan ulang penuturan Vedi R. Hadiz dalam bukunya “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Prespective” (2010) untuk memasuki pembahasan ini, yakni terkait desentralisasi dan penerapan prinsip neo-liberalisme yang mengiringinya.

Buku itu berusaha mencari sebuah jawaban mendasar terkait relasi antara dua fenomena yang terjadi sekaligus, yakni globalisasi dan desentralisasi. Dua istilah yang secara praktis nampak bertentangan, namun sebenarnya ada keterpaduan yang begitu erat.

Vedi Hadiz menjelaskan bahwa:

“Sejak tahun 2001, Indonesia juga telah mengejar kebijakan desentralisasi yang telah menjalani transformasi kerangka institusional pemerintahan di sebuah negara yang selama lebih dari tiga dekade menerapkan model otoriter dan sentralistik, menuju pendekatan perluasan desentralisasi yang digambarkan sebagai sebuah “Bing Bang”…..

Sayangnya, desentralisasi di Indonesia cenderung mengikuti trend global sehingga terkesan kurang cocok karena keragaman budaya, bahasa dan etnis yang terdapat di Indonesia. Trend global hanya cocok untuk daerah tertentu saja…..

Turunnya Soeharto menandai permulaan bab baru dalam sejarah sosial dan politik. Negara yang luas ini dengan 220 juta penduduk, 17.000 pulau merasa siap untuk melalui eksperimen besar di rezim yang yang melibatkan keikutsertaan ekonomi dan politik yang lebih demokratis dan transparan” (Hadiz, 2010: 19-20).

Lebih lanjut Vedi Hadiz memaparkan bahwa, semangat desentralisasi sebenarnya berjalan beriringan dengan semangat neo-liberalisme. Perlu diingat bahwa neo-institusional yang berjalan di atas kaki neo-liberal merupakan hasil dari teknokrat pembangunan internasional yang membuat desain desentralisasi. Hal itu bisa dilacak misalnya melalui “Letter of Intent” (surat resmi yang memasukkan keinginan pembuatannya dalam perjanjian) yang ditandatangani IMF dan pemerintah Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Surat itu berisi syarat bantuan dan hutang jangka panjang yang berkenaan dengan desentralisasi. Penasehat dari GT2 dan USAID memberi masukan dalam desain kerangka desentralisasi di Indonesia. Sebagai perbandingan, hal tersebut juga terjadi saat Reformasi Filipina, masukan dunia Internasional sangat membantu agenda desentralisasi setelah kejatuhan Marcos tahun 1986. Berbeda dengan Thailand, dunia Internasional tidak terlalu berpengaruh, sebab yang berpengaruh adalah para teknokrat domestik yang sudah tersusun di “Desentralisation Act”  atau penulisan peraturan desentralisasi (Hadiz, 2010: 23).

Yang dimaksud neo-intitusionalisme adalah “fokus bagaimana peraturan, regulasi, norma dan kerangka institusional memberi efek pada tingkah laku manusia dan perkembangan sosial. Caranya dengan menempa pada prinsip-prinsip ekonomi neo-liberal tentang rasionalisasi pasar” (Hadiz, 2010: 24-25).

Pendekatan neo-institusional, yang tentunya bertumpuh pada neo-liberalis, pada akhirnya mensyaratkan kerangka desentralisasi yang menciptkan civil society untuk mendorong terwujudnya good governance dan demokratisasi dengan menjamin partisipasi publik lebih besar dalam pembangunan sehingga menciptkan “local enterpreuner” (Hadiz, 2010: 30). Disinilah pasar bebas dalam lokalitas kekuasaan regional menemukan peranannya.

Hilangnya kuasa negara secara signifikan dengan desain kelembagaan desentralisasi dalam prespektif neo-institusional ala neo-liberal menjadikan sistem perdagangan bebas tanpa sekat bekerja dengan lebih maksimal.

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan, jelas bahwa motivasi utama desentralisasi tidak terlepas dari memampankan geliat liberalisme atau neo-liberalisme yang ditandai dengan partisipasi negara dalam bidang ekonomi yang serba minimalis atau semakin mengecil. Hal ini terjadi tidak lepas dari konsekuensi atas pemberlakuan sistem desentralisasi. Selain itu meliputi perasaan traumatik bangsa Indonesia terhadap pengalamannya di era sentralistik.

 

Daftaf Rujukan

Hadiz, Vedi R. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia. California: Stanford University Press.

Halim, Abd. 2014. Politik Lokal : Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya. Yogyakarta: LP2bB.

Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Groub.

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 Baca juga:

Paradigma Pembangunan dan Fusi Partai Politik di Era Orde Baru

Sentralisasi, Desentralisasi, dan Partisipasi Masyarakat

Ketika Pengusaha Menjadi Politisi, Apa Orientasinya?