Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik

Judul: Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori

Penulis: Nuri Soeseno

Penerbit: Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia

Tahun Terbit: 2013 (cetakan kedua)

Tebal: xxii+148

Demokrasi secara ideal sering merujuk pada jargon Abraham Lincoln yang berbunyi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, suatu konsep yang mengandaikan berjalannya demokrasi seturut dengan kehendak rakyat dan rakyat sendiri yang menjalankannya demi kepentingan rakyat. Pada praktiknya, demokrasi yang paling berlaku di dunia adalah demokrasi representatif dalam beragam bentuk.

Artinya, bekerjanya demokrasi secara nyata tidak langsung dijalankan oleh rakyat, namun melalui perwakilan baik secara formal seperti para wakil rakyat (eksekutif maupun legislatif) yang terpilih melalui pemilihan dan mendapatkan hak membuat keputusan atas nama rakyat, maupun saluran non formal seperti organisasi-organisasi yang berwujud kelompok kepentingan atau kelompok penekan.

Buku berjudul “Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori” ini akan lebih dalam mengantarkan kita untuk memahami realitas demokrasi representatif dari segi perjalanan konsep dan teori representasi dalam kajian politik. Buku yang ditulis oleh Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Nuri Soeseno ini mengajak kita berbicang tentang kajian representasi mulai dari awal mula munculnya konsep representasi secara umum, kemudian masuk dalam tinjauan demokrasi representatif, hingga perkembangannya di dalam kehidupan sosial politik kontemporer.

Di bagian pembukaan, Soeseno mencatat pada dasarnya antara demokrasi era Yunani Kuno dengan demokrasi representatif memiliki prinsip yang sebenarnya sangat berlainan. Dari segi kemunculan ide, kita ketahui bahwa awal mula praktik demokrasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan demokratis oleh masyarakat di dalam negara kota diselenggarakan di Athena Kuno. Sedangkan demokrasi representatif dimulai dari tradisi monarki di Inggris.

Kedua tradisi inilah yang dianggap sama sekali tidak berkaitan dan bahkan berlawanan. Penolakan kepercayaan bahwa demokrasi representatif merupakan teknis atau sepaham dengan demokrasi itu sendiri karena demokrasi menawarkan inklusifitas dengan jargon kekuasaan rakyat banyak, sedangkan representasi menawarkan eksklusifitas dengan sistem perwakilan yang cenderung mengabaikan kedaulatan rakyat.

Meskipun harus diakui bahwa realitas empiris di negara-negara modern tidak bisa dilepaskan dari model representasi. “All modern democracy is representative”. Pertimbangan luasnya geografis dan populasi warga negara yang semakin banyak jauh berbeda dengan era negara kota di Yunani kuno. Sehingga, konsep representasi dianggap sebagai solusi pemecahan masalah bagi keberlangsungan demokrasi. Pada gilirannya, demokrasi representasi sering disebut sebagai salah satu wujud kongkrit dari demokrasi prosedural.

Ilmuwan yang pertama kali mengkaji secara serius tentang representasi politik beserta tipologi di dalamnya adalah Hanna Pitkin. Bahkan sederetan konsep yang ditulis teoritis representasi berikutnya bertugas mengkritik, merevisi dan memberikan alternatif yang lebih baik dari apa yang ditulis Pitkin. Salah satu kritik terhadap model representasi yang dikemukakan oleh Pitkin adalah tinjauan representasi secara konvesional, yang hanya berpijak pada bentuk representasi formasl, terkait pemilihan umum dan kelembagaan representasi politik yang akan kita bicarakan pada bagian selanjutnya dalam tulisan ini.

Dalam tipologi tersebut, Hanna Pitkin membagi bentuk representasi menjadi empat model, yakni representasi formal, representasi simbolik, representasi deskriptif, dan representasi subtantif. Representasi formal mengandung dua dimensi, yaitu otorisasi (proses seseorang mendapatkan otoritas misalnya melalui Pemilu) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban atas otorisasi tersebut).

Representasi simbolik adalah “menghadirkan dengan merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu tidak ada” (Soeseno, 2013:36-37). Representasi simbolik lebih dekat dengan suatu bentuk representasi seseorang yang berdasarkan pada respon atas emosi sebagai orang yang mewakili.

Tipologi ketiga adalah representasi deskriptif yang secara pemahaman dekat dengan tipe simbolis. Representasi deskriptif mengandaikan kesamaan sebagaimana bercermin, dimana orang yang mewakili benar-benar adalah representasi dirinya. Misalnya salah satu anggota paguyuban tukang becak menjadi seorang anggota DPR, maka paguyuban tukang becak ketika melihat anggotanya duduk di parlemen seakan-akan benar-benar mewakili paguyuban atau melihat diri mereka sendiri di Senayan.

Tipologi ke empat adalah representasi tipe subtantif, lebih fokus pada aktifitas wakil atas isu tertentu yang diperjuangkan. Atau dengan bahasa lain, representasi subtantif adalah kegiatan seorang wakil yang dilakukan atas kepentingan yang diwakili.

Perlu dipahami bahwa empat tipologi tersebut bukan berarti bersifat dikotomis sehingga masing-masing model terpisah satu sama lain. Dalam satu waktu, seorang wakil dapat memerankan model representasi berbentuk subtantif, simbolik dan seterusnya secara bersamaan dan kadang bisa bergantian. Ini semacam tipologi yang dapat digunakan untuk menilai dalam konteks dan waktu tertentu terhadap performa representasi dari sang wakil rakyat.

Perkembangan Konsep dan Teori Representasi   

Sebagaimana pengertian sederhana dari representasi yang merujuk pada pengertian ”menghadirkan yang tidak hadir”, kini dipandang kurang relevan untuk terus-menerus digunakan dalam menganalisis pemahaman representasi yang komprehensif dewasa ini. Begitu pula penjelasan atas konsep representasi yang ditawarkan oleh Hanna Pitkin terlalu sederhana untuk memahami dinamika representasi di era kontemporer.

Definisi dan konsep representasi tradisional yang paling umum dipahami secara luas adalah representasi yang terkait dengan pemilihan umum dengan Hanna Pitkin sebagai tokoh utamanya. Titik tekan kajian representasi kemudian terletak pada bagaimana “menjadi anggota parlemen, menjalankan fungsi dan pola hubungannya dengan yang diwakili”. Pemahman ini akhirnya memunculkan konsep tipologi model perwakilan trustee dan delegate.

Trustee artinya orang yang dipasrahi sebagai wakil mendapatkan wewenang penuh melakukan segala hal karena diyakini oleh orang yang diwakili. Sedangkan delegate megandaikan bahwa wakil tak ubahnya hanya orang yang bertugas menjalankan apa saja yang menjadi perintah dari orang yang mewakili.

Keduanya memiliki landasan historis yang panjang sebagai pembenaran atas dua gagasan tentang peran-peran para wakil terhadap pemilihnya. Sebagaimana delegate yang dihubungkan dengan pengidentifikasian representasi otorisasi pada masa Paus Gregorius Agung di abad pertengahan, dan trustee yang dihubungkan dengan gagasan konsesus yang dikembangkan oleh John Locke.

Dalam pembukaan bukunya berjudul “Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori”, Nuri Soeseno menyatakan bahwa definisi-definisi teoritis dari representasi bukan hadir di ruang hampa, makna yang dianjurkan dari para pakar tergantung konteks dan prioritas politik pada masanya. Maka,  akan terjadi pergeseran konsep dan teori tentang representasi yang sejalan dengan kebutuhan situasi sosial-politik yang semakin kompleks.

Menurut Michael Saward, beberapa perubahan itu dipicu karena: pertama, perubahan politik dari wujud formal dan hirarkis ke perpolitikan yang informal dan berbasis jaringan. Kedua, perubahan paradigma analisis dari goverment menuju governance.

Faktor lainnya, sebagaimana dikutip dari Suzan Dovi maupun Urbinato dan Warren, adalah pengaruh internasional, seperti peran aktor internasional dan organisasi non pemerintah, dan juga pengaruh domestik, seperti gerakan sosial, kelompok kepentingan dimana secara keseluruhan ikut andil dalam  mempengaruhi sebuah keputusan. Ada lagi representasi hasil pemilu harus bersaing dengan representasi baru yang bersifat informal, perhatian pada keadilan representasi dan lain-lain (Soeseno, 2013:27-29).

Catiglione dan Warren juga mengemukakan bahwa kemunculan pemain-pemain global dan internasional cenderung leluasa mengangkat isu ekonomi politik tanpa memperdulikan batas-batas teritorial tertentu menjadi unit analisis representasi yang sama sekali berbeda dengan model klasik. Misalnya para aktor MNC dan TNC bisa bergerak bebas dalam mengendalikan kepentingannya dengan “membawahi” para pejabat negara, khususnya para legislatif.

Untuk keperluan telaah analisis, Suzanna Dovi menawarkan paling tidak ada empat komponen utama pembentuk representasi. Pertama, yang mempresentasikan, kedua, yang dipresentasikan, ketiga, sesuatu yang dipresentasikan, dan terkahir adalah latarbelakang dimana kegiatan representasi itu terjadi (Soeseno, 2013:49).

Ada laho Viera dan Runciman mencoba mengembangkan pemahaman variasi representasi. Mereka mengajukan pengertian representasi sebagai “hubungan di antara principal dan agent”. Terdapat tiga catatan penting dalam model principal-agent. Pertama, hubungan principal dan agent terbentuk dan berlangsung secara dua arah (otorisasi dari principal ke agent dan tanggungjawab dari agen ke principal).

Kedua, pengorganisasian hubungan mengikuti kepentingan principal. Ketiga, isu penting adalah dimana principal dapat mengontrol agent. Dalam diskursus kompleksitas inilah yang rawan mengkaburkan hubungan principal dan agent tatkala muncul unsur lain, seperti kepemilikan atau identifikasi. Akhirnya, pola model principal-agent dapat bergeser ke representasi bentuk trusteeship dan representatasi identifikasi.

Berdasar dari representasi kelompok dalam membicarakan representasi politik, Viera dan Runciman menekankan tipe perwakilan deskriptif sebagai agent yang ideal. Pemahaman deskriptif secara luas dipahami sebagai pengalaman yang dialami bersama oleh kelompoknya.

Selain gagasan representasi model kelompok, masih terdapat juga sebuah tawaran model representasi yang menawarkan gagasan “representasi yang berasal dari entitas sosial politik dan ekonomi di atas negara”. Secara tidak langsung gagasan ini menegasi representasi yang menekankan analisis state-centre yang dianut oleh konsep dan teori representasi politik tradisional. Kemunculan model representasi sosial politik dan ekonomi ditengarahi dari munculnya “individu-individu atau organisasi yang posisinya se-level atau di atas negara yang dapat mewakili tanpa harus mengikuti proses pemilihan dan isu yang diwakili tidak terbatas secara teritorial satu negara” (Soeseno, 2013:48-49).

Segala tawaran atas pembaruan konsep dan teori tentang representasi pada dasarnya tidak terlepas perkembangan dinamika sosial politik kontemporer yang tidak bisa hanya merujuk representasi formal, seperti DPR, sebagai satu-satunya bentuk representasi. Pelbagai model representasi muncul di luar mekanisme negara, bahkan wilayah kerja representasi tersebut bisa berada di atas level negara seperti organisasi-organisasi internasional yang merepresentasikan isu-isu tertentu.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto (Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM)

Baca juga:

Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter

Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Seymour Martin Lipset

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia