Demokrasi, Jaminan HAM dan Popular Control Menurut David Beetham

Pemaknaan demokrasi prosedural versi Schumpeter yang telah dibahas pada tulisan sebelumnya mendapatkan banyak kritikan, salah satunya dari David Beetham melalui tulisannya berjudul “Linking Democracy and Human Right” (1997). Beetham mendasari argumennya dengan menyatakan ada hubungan yang erat antara demokrasi dan hak asasi manusia.

Baca juga tulisan sebelumnya: Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter

Menurut Beetham, selama ini seakan-akan diskursus demokrasi dan hak asasi menjadi dua hal yang berbeda: demokrasi selalu dikaitkan tatanan kelembagaan, pembagian kekuasaan dan seterusnya, dan hak asasi menjadi topik di luar peredaran demokrasi. Padahal, pemilihan umum dalam sistem demokrasi adalah sebuah usaha untuk mencegah hak asasi manusia agar terhindar dari praktek pemerintahan otoriter.

Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah bagian dari upaya untuk memastikan terwujudnya kebebasan berbicara, berkumpul dan menentuman pilihan. Sebab, di bawah rezim otoriter, segala komponen kehidupan sosial politik merampas hak asasi warga negara. Di sini lah praktek demokrasi melalui pilihan umum adalah upaya hal tersebut tidak terjadi. Alhasil, demokrasi, warga negara, dan hak asasi manusia pada dasarnya berada dalam satu tarikan napas.

Namun sayangnya, menurut Beetham, penampakkan yang sangat kentara dipermukaan menunjukkan makna demokrasi jatuh dan hanya berpegang pada definisi yang kurang atau minimalis tersebut. Yakni, demokrasi murni hanyalah soal kelembagaan, prosedural, pengaturan jabatan pemerintahan dan seterusnya. Namun, satu hal yang paling krusial tidak terjelaskan adalah apa yang mendasari adanya proses demokrasi tersebut?

Bagi Beetham, adanya kontrol dan kesetaraan (control and equality) adalah kunci utama dan basis dari praktek demokrasi. Dua hal utama tersebut, terutama tentang kontrol individu, dapat dipraktekan mulai dari level terendah dari kehidupan terkecil misalnya bertetangga dan lingkungan kerja yang dapat mereka laksanakan sesuai kontrol diri mereka. Dalam skala yang lebih luas, yakni lingkup memberikan keputusan kolektif bagi diri mereka sendiri melalui Pemilu.

Ketika berbicara dalam level yang lebih luas lagi misalnya bagaimana kontrol dapat dilakukan di negara modern, Beetham menjelaskan, adanya tatanan atau prosedur kelembagaan demokrasi adalah upaya memastikan bahwa mereka masih tetap memiliki kontrol atas pemerintah, mulai dari kompetisi pemilihan umum, media yang independen dan berimbang, pemerintahan yang akuntabel dan seterusnya.

Maka, “Their contribution to ensuring popular control over government makes these institutions democratic” (Ibid: 352). Populer control sebagai salah satu aspek penting memahami demokrasi versi Beetham harus teraplikasikan dalam praktek demokrasi untuk mewujudkan kontrol antara warga negara atas hak asasi politik mereka.

Ringkasnya, demokrasi itu menjadi penting karena untuk menjami bahwa hak asasi manusia, khusunya populer kontrol, tetap terjaga dalam praktik institusi politik. Bukan sebaliknya, demokrasi yang menjamin adanya hak asasi manusia, tapi karena hak asasi manusia harus dijamin, maka demokrasi dibutuhkan. Di sini lah kemudian demokrasi harus juga menyertakan populer kontrol sebagai komponen utama.

Terlepas dari berbagai kritik terhadap pemaknaan demokrasi Schumpeter, harus diakui bahwa ada warisan penting dari pemikiran Schumpeter tentang demokrasi yang hingga hari ini masih diterima sebagai definisi yang mapan, yakni demokrasi prosedural. Meskipun, demokrasi prosedural ala Schumpeter sering dianggap sebagai demokrasi minimalis.

Sedangkan salah satu kontribusi besar dari pemikiran Beetham terletak pada upaya untuk lebih memberikan pemaknaan terhadap demokrasi yang lebih luas dibanding Schumpeter. Demokrasi bukan hanya soal mekanisme prosedural pemilihan umum atau kontestasi untuk merebut kepemimpinan politik, di dalam diskursus demokrasi harus menghadirkan prespektif atas terwujudnya jaminan hak asasi manusia.

Selain itu, Beetham menekankan arti penting dari partisipasi warga negara dalam diskursus demokrasi bukan hanya berhenti dalam aspek memberikan suara dalam pemilihan umum saja, tapi warga negara memiliki kontrol yang lebih luas (populer control) dalam proses pemilihan maupun juga berlangsungnya pemerintahan. Dian Dwi Jayanto

 

Rujukan

Beetham, David. 1997. “Linking democracy and human rights”. Peace Review: A Journal of Social Justice, 9:3 (1997), 351-356.