Demokrasi dan Kajian Pemilu

Salah satu pendekatan untuk menjawab pertanyaan apa itu demokrasi dan relevansinya dengan pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pendekatan ini membedakan status demokrasi pada empat tingkat yang berbeda, yaitu demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatoris.

Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang menang Pemilu untuk memerintah alias membuat dan melaksanakan UU dan kebijakan publik lainnya. Inilah yang disebut demokrasi minimal atau prosedural.

Demokrasi prosedural adalah persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik meyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan (legislatif atau eksekutif) di pusat atau daerah.

Demokrasi agregatif dikemukakan oleh Robert Dahl (1989). menurutnya Demokrasi aggregatif dipandang tidak memadai. Demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan preferensi dan pandangan para warga negara secara umum tetapi terutama apakah UU dan kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak setiap warga negara.

Menurut pandangan ini, UU dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara. Pandangan ini berangkat dari nilai demokrasi berupa kemampuan setiap warga negara mengatur dirinya sendiri (self-government) yang berarti menolak tirani tetapi menuntut akuntabilitas publik.

Karena pemerintahan berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional berangkat dari pandangan yang menilai otonomi individual sangat penting, maka konsekuensinya persamaan dan kesetaraan politik diantara warga negara juga menjadi penting.

Pandangan ini disebut demokrasi deliberatif karena pengambilan keputusan pada berbagai institusi, seperti partai politik, civil society, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan, departemen dan dinas pemerintahan, rembug desa, dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi/musyawarah yang tidak hanya bersifat terbuka tetapi berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional. Demokrasi deliberatif ini acapkali juga disebut reasoned rule oleh para warga negara yang memiliki kedudukan yang setara.

Wujud nyata demokrasi prosedural adalah pemilihan umum tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi. Walaupun hanya salah satu aspek demokrasi, pemilihan umum yang demokratik merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting!

Mengapa pemilihan umum merupakan aspek sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratik? Setiap negara dibentuk untuk mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan dalam Konstitusi. Tujuan yang hendak dicapai Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ringkasnya pemilihan umum adalah salah satu mekanisme mewujudkan tujuan bernegara yang demokratis.

Untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pengaturan setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum mengandung kepastian hukum (predictable procedures) dalam arti mengatur semua hal yang perlu diatur, semua ketentuan bermakna tunggal, dan semua ketentuan bersifat konsisten satu sama lain.

Kedua, pengaturan setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratik, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan akuntabel (free and fair election).

Ketiga, pengaturan proses penyelenggaraan pemilihan umum mengandung sistem pengawasan (dalam arti luas) untuk menjamin tidak saja pelaksanaan setiap tahap pemilihan umum sesuai dengan ketentuan tetapi juga hasil perhitungan suara bersifat akurat sesuai dengan hasil pilihan para pemilih (electoral integrity).

Dan keempat, pengaturan proses penyelenggaraan pemilihan umum mengandung sistem penyelesaian sengketa dengan prosedur dan keputusan yang adil (dan cepat) untuk semua jenis dan bentuk sengketa pemilihan umum (Surbakti, 2008: 29).

 

Kajian Tentang Pemilihan Umum

Dari segi substansi yang dikaji, pemilihan umum dapat dipilah menjadi empat aspek subkajian. Pertama, subkajian mengenai sistem pemilihan umum sebagai metode (prosedur dan mekanisme) mengkonversi suara rakyat menjadi kursi (jabatan penyelenggara negara) dalam legislatif dan eksekutif pada tingkat nasional dan daerah.

Pada studi seperti ini, substansi yang dikaji meliputi, antara lain:

(1) perbandingan berbagai sistem pemilihan umum,

(2) faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mengadopsi suatu sistem pemilihan umum (sistem pemilihan umum sebagai variabel terpengaruh),

(3) faktor-faktor yang dipengaruhi oleh suatu sistem pemilihan umum (sistem pemilihan umum sebagai variabel pengaruh), dan

(4) sistem pemilihan umum sebagai institutional engeneering untuk membangun tatanan politik yang dikehendaki. Salah satu kesimpulan subkajian ini yang telah sampai pada dalil adalah kaitan sistem pemilihan umum proporsional dengan sistem banyak partai.

Kedua, subkajian proses penyelenggaraan pemilihan umum (electoral management atau management for electoral processes) sebagai manajemen penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan umum sesuai dengan sistem pemilihan umum yang diadopsi untuk menentukan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada lembaga legislatif dan eksekutif pada tingkat nasional dan daerah. Yang termasuk tahapan penyelenggaraan pemilihan umum meliputi:

(1) pendaftaran dan/atau pemuktahiran daftar pemilih;

(2) pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu;

(3) pembentukan dan/atau perubahan daerah pemilihan;

(4) pendaftaran, penelitian dan penetapan calon atau daftar calon;

(5) pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;

(6) pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara;

(7) pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih;

dan (8) penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara (electoral contest) (Surbakti, 2008: 11).

Setelah mengemukakan beberapa acuan mendasar tentang demokrasi dan Pemilu, serta ruang lingkup kajian tata kelola Pemilu, pada tulisan selanjutnya kita akan membahas sistem Pemilu yang lebih detail lagi.

 

Daftar Rujukan

Dahl, Robert. 1989. Democracy and Its Critic. New Haven, NJ: Yale University Press.

Surbakti, Ramlan. 2008. Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

 

Penulis: Singgih Manggalau, alumni S2 Ilmu Politik UNAIR.

Baca tulisan selanjutnya: Sistem Pemilu dan Empat Unsur Mutlak dalam Pemilu