Democracy for Sale, Praktik Demokrasi Patronase di Indonesia

(Ward Berenschot ketika mempresentasikan bukunya berjudul “Democracy for Sale” di FISIPOL UGM, 18/04/2019. Sumber Gambar: ugm.ac.id)

Sebagian besar para ilmuwan politik lebih menaruh perhatian besar pada isu-isu yang bersifat formal. Misalnya, kelembagaan Pemilu, debat kandidat Capres-Cawapres, isu, program, wacana media dan seterusnya. Sedangkan persoalan seperti serangan fajar, promosi jabatan bupati kepada kepala dinas yang bersifat politis, dan sebagainya menjadi dimensi politik informal yang kerap kali diabaikan. Padahal, potret yang lebih dekat pada fenomena politik di Indonesia pasca reformasi berada pada wilayah kasus-kasus seperti itu.

Pernyataan di atas menjadi pembuka presentasi Ward Berenschot dalam acara bedah buku barunya berjudul “Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia” yang bertempat di FISIPOL UGM kemarin (18/04/2019). Acara yang diselenggarakan oleh PolGov yang bekerjasma dengan Yayasan Obor Indonesia ini bertepatan sehari setelah Pemilu Serentak berlangsung.

Kata kunci dalam mendefinisikan buku yang ditulis Ward Berenschot (bersama Edward Aspinall) tersebut tercakup dalam kata “klientalisme”, wilayah kajian politik informal yang bergerak pada fenomena politik berbasis transaksional, mulai dari persoalan politik uang (vote buying) hinga pengaturan jabatan publik.

Penelitian dalam buku “Democracy for Sale” ini dilaksanakan di tiga wilayah di Indonesia, yakni Lampung, Tangerang, dan Kalimantan Tengah. Kemudian dari sampel tersebut mencoba untuk melakukan bagaimana komparasi klientalisme di Indonesia dengan Argentina dan India. Selain menggunakan studi lapangan, penelitian tersebut juga berdasarakan pada survei ahli yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu temuan pokok dalam penelitian tersebut adalah adanya perbedaan varian dari bentuk politik klientalisme di Indonesia yang bersifat sangat cair atau bebas hambatan (freewheeling), dan lebih bertumpuh pada figur politik secara individu dalam menggaet dukungan daripada partai politik. Secara spesifik Berenschot menyebut contoh pemimpin keagamaan lebih dominan dibanding mesin partai dalam mempengaruh suara ketika Pemilu.

Buku tersebut memberikan banyak contoh terkait bagaimana pembelian suara berlangsung, mulai dari bagi-bagi uang hingga peralatan rumah tangga. Berenschot sempat mengatakan bahwa jual-beli suara di Indonesia adalah jual beli suara terbesar di dunia.

Ia juga mengatakan dari berbagai data yang terkumpul, klientalisme di Indonesia terendah ada di Surabaya dan Jakarta sedangkan yang paling banyak terjadi di wilayah seperti Kalimantan dan Indonesia Timur. Temuan tersebut menghasilkan satu premis bahwa maraknya klientalisme di Indonesia sebenarnya bukan berdasarkan pada derajat perekonomian masyarakat (semakin miskin penduduk suatu wilayah tertetu, maka derajat klientalisme akan semakin meningkat), tapi lebih terkait struktur ekonomi suatu wilayah.

Daerah yang sudah dibanjiri modal infranstruktur dan modernisasi akan cenderung lebih rendah dibanding dengan wilayah-wilayah yang masih minim dan masih lebih bergantung kepada hasil dari sumber daya alam. Ia mencontohkan Kupang sebagai daerah yang kurang mendapatkan hibah struktural ekonomi yang tinggi dan modernisasi yang akhirnya praktik klientalisme tumbuh subur di sana.

Pada akhir presentasinya, Berenschot menyebut bahwa tingginya biaya politik ketika Pemilu menjadi salah satu pemicu munculnya klientalisme demokrasi. Pada gilirannya, klientalisme ini akan menghasilkan korupsi dan oligarki politik. Maka, pembiayaan kampanye perlu diturunkan untuk memperbaiki kualitas sistem politik di Indonesia. Ringkasnya, praktik politik uang di Indonesia perlu untuk diturunkan.

Merespon pemaparan Ward Berenschot, Mada Sukmadjati, Dosen Politik dan Pemerintahan UGM, yang bertindak sebagai pembahas berpendapat kalau temuan itu menguatkan berbagai kajian yang menyatakan bahwa politik di Indonesia pasca reformasi adalah demokrasi klientalisme.

“Jika ada yang bertanya, siapa pemenang kontestasi politik kemarin? Bagaimana sebenarnya model mobilisasi politik di Indonesia? Serta apa dampaknya bagi sistem politik secara luas, maka buku ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut!”, kata Mada sambil mengangangkat buku “Democracy for Sale”.

Pernyataan Mada di atas seakan ingin mengatakan bahwa setiap kali kontestasi politik berlangsung, pemenangnya adalah siapa yang paling sukses menjalankan praktik klientalisme sistemik untuk memobolisasi dukungan. Sedangkan dampak lebih lanjut dari maraknya praktik klientalisme bagi suatu sistem politik adalah performa politisi yang memburuk.

Penulis buku “Politik Uang di Indonesia” tersebut menyampaikan bahwa klientalisme dengan jual-beli suara paling brutal pasca reformasi adalah Pemilihan Legislatif 2014 silam. Hasilnya, kinerja dari DPR periode 2014-2019 adalah kinerja terburuk dewan legislatif pasca reformasi, terutama soal produk regulasi yang tercapai. Pada tahun 2017 hanya ada 4 RUU yang disahkan dari 50 yang direncakan, pada tahun 2018 hanya 6 dari 52 yang dirancakan. Ini belum menghitung berapa kali terjadi tarik ulur RUU yang sering terjadi.

Mada juga menunjuk contoh buruk kinerja wakil rakyat periode sekarang dengan melihat korupsi jamaah DPRD Kota Malang (41 dari 45 DPRD) merupakan produk dari Pileg 2014. Meskipun, kata Mada, perlu dilakukan riset lebih lanjut apakah benar-benar ada keterkaitan kuat antara klientalisme dan hasil dari kinerja dan korupsi wakil rakyat.

Lebih lanjut Mada memberikan kritik dan sarannya terhadap buku “Democracy for Sale”, khususnya pada bagian “Pembiayaan Kampanye”. Bagi Mada, data yang dipergunakan dalam buku tersebut masih kurang lengkap untuk bisa gamblang dalam mempetakan siapa membiaya berapa pada perhelatan pesta politik.

Ia juga menyinggung film “Sexy Killer” yang sempat menghebohkan publik beberapa hari menjelang Pemilu berlangsung. Data dari film tersebut yang menjelaskan jaringan-jaringan pengusaha tambang dalam politik, sebagaimana pula data pembiayaan kampanye dalam buku “Democracy for Sale”, perlu untuk dilakukan ujian secara metodelogis. Temuan-temuan tentang hal seperti ini akan menarik dan memang harus diakui bukan sesuatu yang mudah mendapatkannya.

Pada bagian akhir, Mada mengatakan, jika memang praktik klientalisme yang cenderung mensyaratkan mahalnya ongkos politik senantiasa berlangsung pada Pemilu tahun ini sebagaimana pada Pemilu 2014, hal ini yang akan membuat kita melihat perjalanan politik Indonesia ke depan penuh dengan rasa psimisme.

Penulis: Dian Dwi Jayanto (Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM)

Baca juga tulisan yang lain:

Citizenship in Indonesia, Tawaran Baru Melihat Kewarganegaraan di Indonesia

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal

Post-truth Adalah Omong Kosong yang Menaklukkan Dunia