Citizenship in Indonesia, Tawaran Baru Melihat Kewarganegaraan di Indonesia

(Gerry van Klinken mempresentasikan bukunya berjudul “Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi” di FISIPOL UGM, 18/04/2019)

Ketika Gerry van Klinken pertama kali menawarkan rencana riset tentang topik kewarganegaraan di Indonesia pada tahun 2012 silam, salah seorang anggota diskusi menyatakan bahwa ”Citizenship, whatever concept we adhere to, doesn’t exist in Indonesia”.

Gerry menyadari bahwa maksud ketidakhadiran paham citizenship yang dimaksud adalah kewarganegaraan di luar paham konvensional. Definisi kewarganegaraan yang kaprah dipahami di Indonesia selalu terkait dengan “hak dan kewajiban warga negara dalam suatu komunitas politik tertentu”; “Setiap orang harus mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak”; dan seterusnya dan sebagainya.

Definisi demikian menjadi suatu pemahaman yang telah mapan diterima. Paling tidak hal tersebut telah termaktub dalam setiap penjelasan di buku-buku pelajaran sekolah.

Bagi Gerry, definisi konvensional tentang kewarganegaraan yang cenderung normatif tersebut tidak bisa mengkomodir banyak persoalan kewarganegaraan seperti penggusuran, konflik pertanahan, dan sebagainya. Padahal, bukti sejarah di Indonesia semenjek era penjajahan hingga kemerdekaan banyak memberikan contoh bagaimana masyarakat atau warga negara menuntut hak-haknya. Salah satunya dengan melakukan mobilisasi massa untuk mengancam pemerintah atau negara jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Berangkat dari penjelasan tersebut, Gerry meyakini bahwa konsep kewarganegaraan di luar paradigma lama masih eksis di Indonesia. Namun perlu suatu penelitian yang lebih komprehensif untuk bisa menilai bagaimana bentuk sebenarnya kewarganegaraan di Indonesia.

Buku yang berjudul “Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi” merupakan suatu langkah kongkrit untuk menjawab hal di atas, kata Gerry van Klinken dalam acara bedah bukunya yang diselenggarakan oleh PolGov FISIPOL UGM yang bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia (18/04/2019).

Buku yang diterbitkan oleh Obor bekerjasama dengan KITLV itu merupakan sebuah upaya untuk mengungkap bagaimana sebenarnya kewarganegaraan di Indonesia, bukan dalam tataran normatif, tapi lebih melihat pada fakta empiris.

“Saya tidak mau memaksakan kebenaran suatu teori untuk menundukkan realitas, tapi bagaimana fenomena empiris yang terjadi dan lebih dekat ke mana kewarganegaraan di Indonesia”, Kata Gerry. Buku itu berisi kumpulan tulisan para Indonesianis dan para mahasiswa S3 di Belanda dengan dieditori oleh Gerry van Klinken dan Ward Berenschot.

Jika ditarik jauh ke belakang, konsep tentang kewarganegaraan sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Misalnya, pemikiran Aristoteles bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah kesukarealaan warga untuk diatur dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk ikut mengatur di dalam wilayah kehidupan bersama.

Dari situ dapat dipahami bahwa subjek warga negara tidak hanya bersifat pasif mendapatkan hak ketika tanggung jawabnya telah tuntas mereka tunaikan, tapi ada aspek pastisipatif aktif untuk ikut serta mengelola komunitas politik tersebut.

Lebih lanjut Gerry menjelaskan dalam melakukan penelitian tentang kewarganegaraan di Indonesia, ia mendasarkan pada tiga rumpun pendekatan besar kewarganegaraan yang dipergunakan sebagai panduan mengukur praktek kewarganegaraan, yakni pendekatan liberal, komunitarian, dan republikan.

Dalam perspektif liberal atau yang bertumpuh pada prinsip hak asasi, konsep dan pikiran tentang hak asasi manusia memang telah diamini dalam konstitusi dan sistem perundangan-perundangan di Indonesia, seperti kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan pers, memiliki properti, mengekspresikan pendapat, dan lain-lain.

Namun dalam tataran praktek, kebebasan hak asasi ini sangat kurang dalam realitas. Terutama ketika terkait dengan hak-hak bagi orang-orang miskin. Sebagaimana bagian yang ditulis oleh Williem van der Muur tentang konflik lahan bagi masyarakat adat  dan Retna Hanani tentang hak untuk mendapatkan akses kesehatan.

Perspektif komunitarian menunjukkan adanya peningkatan upaya tuntutan pemenuhan hak berdasarkan basis identitas. Seperti tulisan Chris Chaplin tentang desakan organisasi keagaman konservatif terhadap negara untuk memberlakukan hukum berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Terkait persoalan identitas sebagai basis tuntutan hak kewarganegaraan, Gerry menjelaskan contoh bahwa dalam beberapa kasus sebenarnya upaya dari penguatan klaim seseorang atas identitas tertentu bukan hanya berdasarkan menguatnya ikatan primordial semata, namun sebagai instrumen seseorang agar hak-haknya sebagai warga negara terpenuhi.

Lantas Gerry mencotohkan orang-orang di Kalimantan akan lebih nyaman mengaku sebagai orang Dayak mengingat gubernurnya sekarang adalah orang Dayak agar haknya terpenuhi, berbeda cerita jika ia mengaku dari etnis Madura. Gamblangnya, orang-orang merasa aman dengan mengukuhkan identitas dirinya sebagai garansi agar hak-haknya sebagai warga negara terpenuhi.

Yang terakhir adalah perspektif republikan. Salah satu ciri yang melekat dalam pendekatan ini adalah kebebasan individu dalam menyuarahkan suara terutama menentukan kepala negara yang tidak hanya berdasarkan pada sistem keturunan atau monarki.

Adanya kebebasan seseorang untuk menyatakan pendapat dan menyatakan kehendak di dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia terhalang karena kuatnya sistem klientalisme. Ulasan tentang klientalisme dapat dibaca pada bagian tulisan sebelumnya.

Konsekuensinya, warga negara, terutama bagi orang-orang miskin, akan mengorbankan kehendak dan keinginannya guna menuruti jalinan transaksional politik yang sangat lekat dengan kesan klientalisme.

Contoh sederhana: ada seorang warga miskin yang memiliki pendapat atau kehendak tertentu di suatu Desa, namun kekuasaan dan dominasi patron-klien terhadap kepala Desa atau tokoh adat lainnya begitu kuat, maka warga tersebut hanya akan mengikuti apa yang menjadi keinginan para patron dengan merelakan harapan dan keinginannya tidak sempat terucap.

Wawan Masudi, wakil dekan FISIPOL sekaligus dosen Politik dan Pemerintahan UGM, yang bertindak sebagai pembahas buku memberikan beberapa catatan terhadap buku tersebut. Diantaranya, temuan riset yang telah dipaparkan oleh Gerry menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan semata-semata sesuatu yang diberi (given), tapi butuh suatu perjuangan untuk bisa mendapatkannya (struggle).

Dari sini kemudian kajian kewarganegaraan akan sangat berhimpitan dengan kajian gerakan sosial meski dengan batasan yang bisa dibedakan, tapi sering beririsan.

Menurut Wawan, buku “Citizenship in Indonesia” memberikan semacam pemikiran baru bagi kajian kewarganegaraan secara luas, dan khususnya di Indonesia. Wawan juga mengatakan bahwa “kita tidak perlu selalu mengikuti pemikiran T.H. Marshall tentang kewarganegaraan”.

Seperti banyak diketahui, kajian Marshall dalam tulisannya berjudul “Citizenship and Social Class” (1950) lebih menekankan faktor kesejarahan dalam proses pembentukan makna kewarganegaraan berdasarkan relasinya dengan kelas sosial dan masyarakat kapital.

Sedangkan di Indonesia, ada semacam pola khas yang berbeda dengan pemikiran Marshall seperti eksistensi ikatan identitas sebagai basis perjuangan hak kewarganegaraan yang belakangan begitu hangat diperbincangkan.

Penulis: Dian Dwi Jayanto (mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM)