Ca-Bau-Kan, Gie, dan Identitas Tionghoa dalam Layar Kaca

Secara historis, pengakuan terhadap identitas Tionghoa di Indonesia sangat terbatas dalam hal pengakuan yang setara, dan rezim ikut membentuk hal tersebut (Heryanto, 2018: 197). Eksistensi identitas Tionghoa dalam produksi film nasional pun pada era Orde Baru sangatlah minim, dikarenakan adanya persepsi negatif masyarakat pada orang Tionghoa. Ini mencerminkan akan adanya penistaan terhadap salah satu etnis di Indonesia. Padahal tidak bisa juga dipungkiri bahwa Tionghoa berperanmemberikan sumbangsih nyata bagi perekonomian di Indonesia di ranah budaya populer.

Dalam ranah perfilman, sejarah resmi film Indonesia diciptakan tahun 1962, dan disahkan pada akhir tahun 1999. Heryanto menegaskan sejarah tersebut telah menghapus bersih sumbangan etnis non-pribumi (keturunan Tionghoa dan Eropa) maupun seniman aliran kiri.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya peresmian terkait dengan dunia perfilman Indonesia tahun 1999 yang dilakukan oleh Presiden Habibie membawa angin segar pada perubahan yang sangat luas bagi ruang demokrasi. Selaras dengan apa yang dimuat oleh Map Corner, periode awal reformasi ditandai dengan sangat berkembangnya media televisi dan industri perfilman di Indonesia.

Hal ini memberikan peluang bagi generasi baru sutradara film layar lebar dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan tentang wacana, tema serta hal apapun yang sebelumnya dilarang oleh Orde baru, termasuk menampakkan identitas Tionghoa.

Meski demikian, penyimpangan persepsi terhadap etnis Tionghoa dalam ranah budaya populer di masa Orde Baru masih menyimpan dampak hingga hari ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bermaksud membahas konsistensi etnis Tionghoa dalam upayanya untuk mempertegas pencapaian identitas ke-Indonesiannya dalam ranah budaya populer. Paling tidak upaya tersebut bisa dilacak dari dua film yakni Cau-Bau-Kan (2002) dan Gie (2005)

 

Ca-Bau-Kan dan Gie

Heryanto (2012) dalam tulisannya yang lain berjudul “Budaya Populer di Indonesia; Identitas Mencair di Masa Pasca-Orde Baru” telah menyinggung budaya layar sinematis dengan penggambaran etnis minoritas dalam dua film yang ditelaahnya yakni film Ca-Bau-Kan (2002) dan Gie (2005) yang mengedepankan telaah terkait dengan implikasi dengan adanya film tersebut dengan cara, sikap dan pandangan terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas.

Film Ca-Bau-Kan (2002) yang merupakan adaptasi dari Novel Ca-Bau-Kan: Hanya Sebuah Dosa karya penulis Remy Sylado yang mengangkat tema, latar dan alur dengan basis budaya Tionghoa di masa Hindia Belanda. Dalam film latar waktu dan tempat sangat mencakup dari berbagai rezim, di awal era yang diceritakan adalah ketika zaman kolonial Belanda (1930), kemudian pendudukan Jepang (1940) hingga pasca-kemerdekaan (1960).

(Cau Bau Kan/Wikipedia)

Adanya seting latar tersebut menggambarkan perjalanan singkat, dan telaah perbedaan penyikapan kepada etnis Tionghoa (perempuan) pada masing-masing zaman. Karena pada saat itu istilah Ca-Bau-Kan sendiri adalah istilah murni bahasa Hokkian yang berarti “perempuan” dan diidentikan dengan pelacur atau perempuan simpanan orang Tionghoa.

Saat itu Film ini menuai kontroversi. Film ini merupakan film Indonesia pertama yang menggunakan judul bahasa asing (Hokkian) yang tidak pernah diperbolehkan pada era Orde Baru. Juga karena film ini merupakan film Indonesia yang pertama yang sarat dengan tema budaya dan bahasa Tionghoa. Lebih dalam film ini juga mengonfirmasi adanya peran orang Tionghoa dalam perjalanan perang kemerdekaan kisaran waktu 1945-1949.

Berceritakan tentang drama romantis etnis Tionghoa, film ini dibumbui dengan berbagai kompleksitas budaya dan bahasa yang lebih me-refer pada etnis Tionghia. Heryanto menilai film Ca-bau-kan merupakan sebuah upaya yang penuh dengan ketulusan (dalam arti perjuangan) terlepas dari adanya sejumlah adegan yang janggal dan sebagian kecil saja, yang bisa dibilang berhasil dalam pembentukan konstrusksi upaya perlawanan pembentukan stereotip orang Cina di Indonesia yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Telaah lebih dalam terkait dengan perjuangan aspek etnis Tionghoa dalam film ini juga bisa dilihat dari sutradara wanita, berketurunan etnis Tionghoa, yang pada saat itu sangat jarang sekali muncul dan bahkan menuangkan ide dan gagasan dalam ranah perfilman Indonesia.

Lebih dalam, tokoh Tan Peng Liang yang ada dalam film tersebut, menurut Heryanto, merupakan perwujudan tokoh yang memiliki identitas Tionghoa bisa menyentuh perasaan penonton Indonesia. Terkait dengan jasanya untuk gerilyawan nasionalis yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Yang lebih penting dan mengundang simpati adalah permintaannya atas semua jasanya bukankah persoalan perlakuan khusus dalam hubungan bisnis, tapi yang ia minta hanya pengakuan agar diterima sebagai bagian yang sah dari Indonesia yang merdeka.

Betapa tidak diragukan lagi film ini menurut hemat saya, pun bertutur persoalan pengakuan identitas ke-Indonesian, dimana status bisnis yang melekat pada kebanyakan warga etnis Tionghoa tidak dijadikan sandaran persoalan kepentingan pribadi, namun yang lebih penting adalah adanya pengakuan masyarakat mayoritas atau pribumi dalam melihat, dan bersikap serta memiliki sudut pandang yang berbeda.

Heryanto menilik kekurangan dari persoalan pembuatan film ini, yakni adanya unsur yang sangat setengah hati dalam membangun, sikap dalam penggambaran ketokohan ini. Menurutnya “Bila ternyata pemberontakan film ini muncul setengah hati, mungkin ini membuktikan betapa sulitnya, mungkin mustahil, melepaskan diri secara menyeluruh dari rasisme yang sudah bertahun-tahun dianggap normal serta mendapat dukungan negara” (Heryanto, 2012:130).

Sementara di film Gie (2005) penggambaran etnis Tionghoa lebih pada penyajian semangat nasionalisme. Tidak lebih film ini menjawab terkait dengan permasalahan Heroisme dan perjuangan orang China dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dimana telah banyak yang disembunyikan dari sejarah oleh Orde Baru.

Film berjudul Gie (2005) menurut Heryanto memiliki dua alasan yang kemudian mengapa film Gie begitu tenar, salah satu alasannya adalah karena unsur ketokohan Gie sendiri di mata masyarakat Indonesia. Film ini dibuat berdasarkan catatan harian Soe Hok Gie, seorang aktivis  mahasiswa legendaris tahun 1960-an, yang meninggal di usia 27 tahun  saat mendaki gunung.

 

(Poster Film Gie/Wikipedia)

Dimana dia terkenal dengan sikap kritisnya terhadap pemerintahan zaman Soekarno ataupun Soeharto. Film Gie patut dihargai sebagai upaya menyimpang dari kecenderungan produksi film-film arus utama di Indonesia kala itu, terlepas cocok atau tidaknya ketika peluncuran pertama film ini dibuat.

Secara mendalam dalam penggambaran sosok Gie dalam film ini sangatlah tidak terlalu tepat jika aktor yang memerankannya adalah Nicholas Saputra, orang yang memiliki garis darah dan raut muka ke-Eropa-an. Terlepas dari hal tersebut, menurut saya penggambaran sosok Gie yang sangat benar-benar merepresentasikan nilai kebaikan saat itu; seperti memiliki daya intelektual dan jiwa sosialis yang tinggi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pandangan Heryanto dimana Soe Hok Gie dalam film Gie. Menurutnya, ditampilkan sebagai sosok yang sangat moralis, unggul secara intelektual, dan  seorang idola politik, dan warga negara teladan.

Predikat semacam  ini tidak ditampilkan dalam film-film Indonesia sebelumnya, tetapi  sudah lama dilekatkan kepada tokoh-tokoh aktivis legendaris di  masa Orde Baru. Yang menjadi unik adalah bahwa dia adalah seorang etnis Tionghoa, hal itulah yang kemudian menjadi menarik dalam pergulatan perjuangan pemikiran tentang Indonesia.

Heryanto berpendapat bahwa dalam film ini sebenanrya sosok Gie dipandang secara paradoks ia sekaligus menjadi ‘belum cukup Indonesia’ dan ‘terlalu Indonesia’. Bahkan ia ‘luar biasa Indonesia’,  jauh lebih Indonesia dibanding rekan sebangsa yang ada dalam film itu. Pandangan ini menurut saya tidak terlepas dari penggambaran Gie yang bersifat apatis terhadap diri sendiri, dan lebih mementingkan sebagian banyak kebanyakan orang dalam hal politik untuk Indonesia.

Lebih dalam Heryanto mengahakatan “Ia seakan-akan makhluk dari planet lain yang tidak bisa kita temukan dalam  kehidupan sehari-hari di Indonesia. la bukanlah orang Indonesia biasa yang sering kita jumpai, kenali, atau tiru” (Heryanto, 2012:129).

Pada intinya menurut hemat saya, kedua film ini merupakan representasi dari bentuk perjuangan penghapusan konstruksi sosial budaya yang menjadi cara pandang masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa. Kedua film ini merupakan bukti konkret dari adanya perlawanan terhadap bentuk orde baru, dengan segala telaah dan penyampaian yang disajikan diawal. Kedua film ini merupakan sebuah jawaban dari kegamangan dari etnis Tionghoa atas perlakuan pengekangan dari era Orde Baru.

Heryanto pada bagian kesimpulannya menyebutkan bahwa pada dasarnya Film Gie (2005) dan Cau-Bu-Kan (2002) merupakan upaya  menyimpang dan menantang gagasan dominan dan stereotip etnis di Indonesia, terutama mengenai minoritas etnis Cina. Namun, di  saat yang sama kedua film menunjukkan betapa sulitnya mencapai  niat tersebut.

Nuansa stereotip etnis pada derajat yang berbeda-beda masih kental dalam kedua film ini. Berikut pernyataan Heryanto yang sangat penting untuk dikutip secara gamblang untuk menunjukan pada intinya pandangan dan usaha akan tetap berlanjut dalam ranah dunia fiksi modern:

“Sangat jarang orang Indonesia yang secara serius mempertimbangkan gagasan etnisitas sebagai fiksi modern, sesuatu yang  khusus dibangun secara sosial dan terikat peristiwa sejarah tertentu, dan rentan terhadap analisis dekonstruksi dan rekonstruksi… Mereka menyamakan etnisitas dengan keturunan serta melihat ‘Cina’ dan ‘pribumi’ pada dasarnya sebagai dua mahluk yang berbeda, hidup berdampingan dalam keselarasan atau perseteruan” (Heryanto, 2012:135).

 

Referensi

Heryanto, Ariel (2012) “Kewarganegaraan dan Etnis Cina dalam Dua Film Indonesia Pasca-1998”, dalam A. Heryanto, (Budaya Populer di Indonesia; Identitas Mencair di Masa Pasca-Orde Baru, penerjemah Eka S. Saputra, Yogyakarta: Jalasutra, hal.105-138.

Heryanto, Ariel (2018) “Identitas dan Kenikmatan” cetakan keempat, Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia.

 

Penulis: Alrdi Samsa, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

Baca Juga:

Identitas dan Kenikmatan, Pergulatan Kekuasaan dan Identitas di Indonesia Pasca Reformasi

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal