Buzzer Politik dan Monopoli Ruang Publik

Pada awalnya, buzzer merupakan istilah yang lekat dengan dunia ekonomi. Terkait dengan upaya meyakinkan seseorang terhadap kualitas produk tertentu. Belakangan, buzzer telah merambah ke dunia politik. Hal ini paling tidak dibuktikan dengan keberadaan aktifitas buzzer yang selalu mengiringi kontestasi politik di Indonesia. Mereka bertugas untuk memanipulasi opini publik berdasarkan kepentingan pemerintah, oposisi, atau kelompok tertentu.

Dengan kata lain, buzzer menjadi bagian dari strategi atau alat politik para politisi untuk menciptakan pemikiran dan cara berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ibarat sebuah tanaman, kata seorang teman, sebuah biji yang hendak ditanam adalah tujuan politisi, dan buzzer sebagai pupuk yang membuat biji itu berkembang subur. Entah yang menabur pupuk tersebut orang atau robot, meski kebanyakan bukan orang.

Fenomena yang kemudian disebut sebagai buzzer politik (ada yang menyebutnya “centeng politik”) ini tidak terlepas dari perkembangan percepatan teknologi komunikasi dan informasi, terutama melalui media sosial. Sebab, our conversation and attention are being shaped online. Budaya komunikasi politik masyarakat itu berlangsung melalui percakapan di media sosial. Di sinilah ladang untuk menanam dan memupuk propaganda leluasa dilakukan.

Memang harus diakui pada prinsipnya upaya melakukan persuasi terhadap opini publik sah-sah saja. Persoalannya seperti ketika buzzer bekerja secara sistematis dan terorganisir melakukan pemelintiran informasi untuk merusak kredibilitas institusi dan aktor tertentu. Efek yang akan berlangsung pasti tidak baik. Bayangkan ketika suatu lembaga demokrasi, semisal KPU, mengalami delegitimasi yang mengakibatkan pudarnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, potensi chaos menjadi suatu konsekuensi logis yang bakal terjadi.

Di beberapa kasus terkait agama dan etnisitas, peran buzzer sangat efektif memperuncing konflik tersebut segera menampakkan diri. Tanpa kehadiran buzzer pun, potensi konflik berbau identitas di Indonesia ibarat rumput kering. Terkena sedikit api saja sudah merambat. Apalagi ketika buzzer memperkeruh keadaan atau bahkan menciptakan keadaan itu. Kasus di Papua Barat kemarin bisa menjadi contoh yang baik dalam hal ini.

Paling tidak ada tiga obyek yang kerap mendapat serangan dari buzzer. Pertama, politisi atau lawan politik melalui pembentukan narasi citra yang buruk. Kedua, masyarakat itu sendiri dengan cara mendekte untuk berpikir terhadap arah tertentu dan dengan cara tertentu. Ketiga, wartawan atau media. Bagian terakhir yang disebut ini menjadi menarik ketika kita mengingat kajian-kajian terdahulu sering menunjuk media atau para awak media sebagai sosok penting dalam pembentukan opini publik. Dalam hal-hal tertentu, buzzer politik bisa menggantikan kendali tersebut.

Lebih jauh lagi, buzzer bisa memadamkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan dari media tertentu. Ini contoh bagaimana buzzer membuat fakta alternatif (alternative fake) yang membuat orang meragukan informasi dari media. Bahkan dalam beberapa kasus, potongan gambar atau tautan berita dalam media pemberitaan menjadi alat distorsi propaganda buzzer melalui posting-poting berulang-ulang di sosial media. Maka, bisa jadi yang kini menentukan apa yang patut mendapatkan perhatian netizen (atau publik secara luas) adalah makhluk yang bernama buzzer politik.

Di samping itu, budaya politik masyarakat itu sendiri yang pada awalnya kurang terlalu memiliki minat terhadap isu politik belakangan menguat. Ketika suatu pola budaya komunikasi berubah, namun budaya politik itu sendiri stagnan, maka masyarakat akan mudah dipermainkan suatu propaganda dan bisa menjadi bagian dari propaganda tanpa disadari.

Budaya verbal, misalnya, menjadi suatu khas manusia Indonesia dalam berkomunikasi. Lebih suka percakapan-percakapan yang simpang-siur dan mudah melanjutkannya di orang-orang lain (nggosip). Akhirnya, mudah menyebar informasi yang kurang akurat atau sepotong-sepotong menjadi penjelmaan budaya verbal dalam kehidupan virtual.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, kehidupan demokrasi ditandai dengan keberadaan ruang publik (public sphere). Sebab, demokrasi mengandaikan general will rakyat menjadi pusat perhatian. Kehadiran teknologi pertukaran informasi seperti sosial media yang begitu cepat dapat menjadi space yang memudahkan pelacakan bagaimana diskursus itu berlangsung. Ketika ruang publik yang menjelma melalui percakapan di media sosial telah dimonopoli oleh buzzer, maka keberadaan atas kedaulatan publik itu pun patut dipertanyakan.

Lebih dari sekedar tentang bagaimana opini publik terbentuk, namun kekhawatiran yang lebih luas adalah sesuatu yang membuat orang takut berpendapat dan tatanan ekosistem apa yang membuat orang beropini. Pembatasan terhadap apa yang boleh dan tidak dikatakan serta pantas dan tidak diungkapkan menjadi momok menakutkan bagi dominasi kuasa buzzer dalam ruang publik.

Maksudnya, kekhawatiran orang untuk menampakkan atau mengesankan diri melakukan konfrontasi atas suatu pendapat tertentu, atau suatu hal yang memiliki tingkat kontroversial yang tinggi akan membuat orang tunduk atau minimal diam mengikuti arus dominan. Hal ini mengandaikan seseorang takut kehilangan teman ketika mencoba mengungkap pandangan yang berbeda. Atau bisa juga dihajar melalui komentar-komentar. Apalagi ketika itu berkaitan dengan landasan moral.

Dengan demikian, kekhawatiran terbesar dari eksistensi buzzer bukan hanya soal bagaimana mereka mendominasi percakapan (hastag misalnya) di ruang publik yang berbentuk virtual, tapi bagaimana kemudian ruang publik itu telah dimonopoli sehingga membuat orang tersingkir. Buzzer bisa bertindak jauh untuk melakukan kebohongan, keonaran, dan penebar ketakutan.

Alhasil, peran sentral buzzer akan terus berlanjut ke depannya ketika politisi sendiri belum benar-benar siap menjalani kehidupan demokratis dengan berdialog dengan publik. Menggunakan buzzer bisa berarti sebagai strategi pemimpin politik karena mereka lebih suka dibicarakan, bukan berbicara secara langsung.

 

Keterangan: Tulisan ini bersumber dari catatan diskusi saat pemaparan dari Nyarwi Ahmad (Dosen Fisipol UGM) dalam diskusi MAP Corner dengan tema “Buzzer Politik dan Benalu Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Magister Admnistrasi Publik, pada tanggal 09 Oktober 2019 di FISIPOL UGM Unit II.

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca juga tulisan terkait lainnya:

Post-truth Adalah Omong Kosong yang Menaklukkan Dunia

Pelintiran Kebencian, Wirausahawan Politik, dan Ancaman bagi Demokrasi

Bagaimana Menilai Kebenaran di Era Pasca Kebenaran?