lang="en-US"UTF-8"> Bagaimana Menilai Kebenaran di Era Pasca Kebenaran? - Pojokwacana.com
singlearticle

Bagaimana Menilai Kebenaran di Era Pasca Kebenaran?

Pada bagian sebelumnya, kita telah mendiskusikan buku karangan James Ball yang membicarakan bahwa post-truth (sebagian menulisnya dengan kata “post truth”) adalah omong kosong yang menaklukan dunia. kali ini kita akan tetap berada pada topik yang sama tentang post-truth, namun lebih pada pemaknaan kebenaran di era pasca kebenaran. Tulisan ini berharap dapat lebih menyederhanakan apa sebenarnya yang dimaksud post-truth itu, dan secara singkat menyinggung bagaimana post-truth bekerja dalam diri seseorang.

Kata ini menjadi populer karena Kamus Oxford telah memilih “post truth” sebagai “word of the year”pada tahun 2016. Menurut Oxford, post-truth adalah “relating or denoting circumstance in which objective fact are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”.

Post-truth berhubungan dengan kondisi seseorang dimana fakta objektif kurang memiliki pengaruh dalam membentuk opini daripada kecenderungan emosi dan kepercayaan pribadi. Sebagaimana telah disinggung pada tulisan sebelumnya, istilah ini ingin mewakili gambaran dua peristiwa politik besar yang sedang terjadi kala itu, yakni kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika dan peristiwa Brexit.

Lee McIntyre (2018) melalui bukunya berjudul “Post Truth” mengatakan kurang setuju dengan terminologi yang dipergunakan oleh Oxford dalam melabeli fenomena tersebut. Sebab, istilah post-truth seakan-akan menyiratkan bahwa kebenaran telah berlalu, atau era dimana kebenaran telah usai. Bagi Lee McIntyre, sebenarnya bukan kebenaran yang telah surut, tapi bagaimana kita menyikapi kebenaran itu yang telah bergeser.

Ia kemudian mengajak kita untuk kembali menyelami pemikiran filsuf Yunani Klasik seperti Aristoteles yang mengatakan bahwa kebenaran apa pun harus terus diungkapkan secara luas. Meskipun nanti ada bantahan atas suatu kebenaran baru yang lebih diterima dan konsekuensi kebenaran kita gugur tidak menjadi masalah.

Persoalannya bukan model kebenaran sementara seperti itu yang sedang berlaku, tapi seseorang terlalu bernafsu untuk cepat sekali membagikan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Hal ini kembali lagi karena kekuatan media sosial yang menfasilitasi pola distribusi informasi secara cepat dan dari berbagai arah, tidak seperti media massa yang cenderung satu arah dari segi pola arus pertukaran informasi.

Sebelum istilah post-truth sepopuler sekarang, ada istilah truthiness, keyakinan bahwa suatu pernyataan itu benar berdasarkan intiusi atau dugaan semata tanpa perlu bukti, logika, maupun fakta. Contoh yang dirujuk Lee McIntyre adalah keputusan Presiden Amerika Josh Bush yang melakukan invasi besar-besaran ke negara-negara Timur Tengah, terutama Irak, dengan dalih mereka menyimpan alat pemusnah masal. Meskipun, hingga hari ini klaim tersebut tidak terbukti.

McIntyre menjelaskan bahwa era post-truth itu tidak berarti kebenaran telah lenyap atau telah hilang massanya, kebenaran tetap hidup. Namun, cara seseorang untuk melihat kebenaran itu lebih ditentukan berdasarkan emosi daripada fakta yang ada. Hal ini tidak lepas dari peran produsen post-truth yang memang sengaja menyebarkan sesuatu agar dipercaya publik berdasarkan emosi diri mereka.

McIntyre mengatakan, post-truth adalah “bentuk supermasi ideologis dimana para praktisi berusaha memaksa seseorang untuk percaya pada sesuatu, baik ada bukti maupun tidak”. Efendi Ghozali, Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, dalam satu kesempatan pernah menjelaskan kalau dulu ada tiga bentuk kebenaran, yakni kebenaran menurut orang lain, kebeneran menurut kita, dan kebenaran itu sendiri, sekarang berupa menjadi kebenaran orang lain, kebenaran kita dan “pembenaran”.

Kira-kira ringkasnya seperti itu. Kebenaran itu persoalan justifikasi dalam rangka memenangkan pikiran dan hati seseorang. Dengan demikian, sebenarnya persoalannya sebagaimana penjelasan McIntyre bahwa bukan kebenaran telah berakhir, tapi cara kita menilai suatu kebenaran yang telah bergeser.

Dalam tradisi kajian ilmiah, atau bahkan sebenarnya suatu pandangan umum yang diterima secara universal dalam sejarah kehidupan manusia, sesuatu yang dianggap kebenaran itu harus bertumpuh pada dua hal atau salah satu dari dua hal tersebut, yakni empiris dan logis.

Prinsipnya: Suatu klaim dianggap benar ketika sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (bersifat empiris). Namun, ketika sesuatu itu tidak bisa dibuktikan dengan empiris, maka ia harus bisa menjelaskan secara logis sesuai kaidah berpikir yang benar.

Letak post-truth adalah melihat kebenaran bukan lagi berada dari penjelasan bersifat empiris dan logis, tapi berdasarkan emosi dan kepercayaan pra asumsi seseorang.

(Sumber Gambar: Instagram/Pojok Book Store)

Penjelasan ini penting untuk dikemukakan karena sebagian orang berpendapat bahwa post-truth tak ubahnya sekedar fake news atau hoax. Meskipun tidak bisa disangkal bukti tentang hal tersebut, tapi perlu ditegaskan melalui tulisan ini salah satu penjelasan bahwa post-truth itu tidak selalu sama dengan omong kosong, tapi soal bagaimana orang telah berubah dalam menilai suatu kebenaran yang dulunya berdasarkan bukti empiris dan logis menjadi kecenderungan emosional dan kepercayaan pribadi.

Bagaimana Post-Truth Bekerja

Suatu emosi atau kepercayaan pribadi seseorang didorong oleh apa yang dalam kajian sosial disebut sebagai predisposisi, suatu kondisi dimana orang telah memiliki sistem nilai yang mengendap dalam kesadarannya sejak kecil. Sistem nilai tersebut yang akhirnya mengantarkan kita dalam menilai sesuatu.

Sebagai ilustrasi: Joko lahir dari kalangan Nahdliyin pedesaan dan keluarganya serta lingkungan hidupnya kental dengan tradisi NU. Selain itu dia juga menjadi santri dan mengkaji Kitab-kitab Kuning ala pesantren. Tokoh idolanya adalah Gus Mus, Gus Dur, Gus Muwafiq, kalau bermedia sosial berarti menggemari cuitan Gus Nadir.

Dalam menilai sesuatu, terkait dengan Pilpres, ia akan mempertimbangkan bagaimana pendapat dan pilihan tokoh-tokoh tersebut. Dalam kasus Pilpres, ada Ma’ruf Amien sebagai tokoh besar NU mendampingi Jokowi sebagai Cawapres. Joko akan lebih mudah menerima kebenaran berdasarkan emosi dan predisposisi dirinya yang sudah terbentuk. Di sinilah post-truth akan bekerja. Suatu informasi yang mengatakan bahwa Jokowi adalah santri dari Situbondo atau dekat dengan Gus Dur mudah diterima.

Berbeda soal ketika Joko lahir dari kalangan Muhammadiyah perkotaan, bisa jadi dia lebih mengidolakan para ustaz yang trending di youtobe seperti Adi Hidayat, yang kebetulan memiliki kecenderungan besar memilih Prabowo-Sandi. Ketika ada informasi kalau Sandiaga Uno adalah santri pos-Islamisme, maka mudah sekali diterima.

Penjelasan ini tampaknya masih relevan dalam diskusi lebih lanjut menilai polemik seputar hasil Pilpres berdasarkan quick qount maupun real count. Pendapat seperti apa yang diikuti seseorang? Tergantung bagaimana kesadaran atau predisposisi seseorang yang telah mapan dalam pikirannya.

Buru-buru perlu segera ditulis bahwa predisposisi ini belum tentu bersifat ajeg. Ia bisa jadi goyah dan bergeser. Meskipun pergeseran predisposisi ini bukan sesuatu yang mudah terjadi. Ia bisa berubah namun membutuhkan waktu dan interaksi yang cukup panjang dalam merubah kesadaran bawaan seseorang.

Alhasil, post-truh akan lebih bereaksi ketika seseorang sudah memiliki kecenderungan atas sistem nilai yang kuat. Ia akan menampik segala kebenaran meskipun berbasis data dan logika yang tidak seturut dengan nilai yang telah tertanam dalam dirinya. Caranya tinggal membobardir pemberitaan yang bisa mengusik emosi seseorang sesuai sistem nilai mereka. Post-truth akan sukar berpengaruh ketika seseorang itu tidak jelas atau tidak kuat karakter predisposisinya.

Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan lebih membicarakan lebih spesifik tentang bagaimana proses informasi bernuansa post-truth dalam tinjauan perilaku memilih seseorang. Untuk sementara, kita perlu memahami dulu tentang makna kebenaran di era masyarakat post-truth yang lebih bersandar pada emosi, serta berdampak pada penguatan atau pelemahan predisposisi dalam diri seseorang.

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Catatan: bahan tulisan ini sebagian bersumber dari diskusi saat mengikuti kuliah “Partai Politik, Pemilu dan Legislasi” dengan tema perilaku politik, S2 Departemen Politik dan Pemerintah FISIPOL UGM, 02 Mei 2019.

 

Baca juga:

Post-truth Adalah Omong Kosong yang Menaklukkan Dunia

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal

Memahami Perang Cyber dalam Konteks Kajian Keamanan