Bagaimana Demokrasi Mati? Suatu Lonceng Peringatan!

Judul: Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkap Sejarah tentang Masa Depan Kita

Penulis: Steven Levitsky & Daniel Ziblat

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Tahun Terbit: 2019

Tebal: xv + 271 hlm.

Semenjak tampil hingga akhirnya berhasil menduduki Gedung Putih, sepak terjang politik Donald Trump menimbulkan kecemasan demi kecemasan. Tentu kecemasan ini beralasan. Lebih dari hanya soal merebaknya fenomena post-truth atau meningkatnya populisme ekstrem kanan dalam dunia politik. Ini tentang kepemimpinan politik Donald Trump yang memunculkan tantangan besar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Amerika Serikat bahkan dalam tataran global.

Kita tentu tidak bisa melupakan bahwa sejak akhir Perang Dingin hingga sebelum tahun 2016, Amerika Serikat memiliki reputasi baik sebagai panutan sekaligus agen penetrasi praktik demokrasi liberal di seluruh dunia. Hari ini negara Paman Sam itu kehilangan peran sebagai promotor prinsip demokrasi ketika dibawah presidennya senantiasa mengecam keberadaan pers, melemahkan rival politiknya melalui instrumen kekuasan politik dan hukum, mengkerdilkan legitimasi lembaga penyelenggara Pemilu dan seterusnya.

Melihat kondisi Amerika yang semakin terpuruk kondisi demokrasinya, dua dosen dari Harvard University Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt memberikan semacam peringatan terhadap masa depan demokrasi di Amerika dan di seluruh dunia melalui karyanya berjudul “Bagaimana Demokrasi Mati” (How Democracy Die).

Buku yang terdiri dari sembilan bab ini mencoba melakukan telaah komparatif melalui pelbagai pelajaran tentang kematian demokrasi di seluruh dunia dan sepanjang masa. Tujuannya agar kita mampu menghindari kematian demokrasi, atau paling tidak mengatasi persoalan demokrasi ketika indikasi suatu negara mengarah ke situ.

Hari ini negara Paman Sam itu kehilangan peran sebagai promotor prinsip demokrasi ketika dibawah presidennya senantiasa mengecam keberadaan pers, melemahkan rival politiknya melalui instrumen kekuasan politik dan hukum, mengkerdilkan legitimasi lembaga penyelenggara Pemilu dan seterusnya.

Pada bagian awal buku, Levitsky dan Ziblatt menjelaskan bahwa kecenderungan bagaimana kematian demokrasi tidak selalu bermula dari proses kudeta militer yang inkonstitusional. Layaknya pernah yang terjadi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Peru, Turki, dan lain-lain semasa perang dingin. Tumbangnya rezim kala itu menunjukkan bahwa kematian demokrasi berlangsung melalui kekuatan militer dan pemaksaan.

Cara lain yang bisa mematikan demokrasi melalui seorang pemimpin otoriter yang mengikuti pemilihan umum. Gamblangnya, kematian demokrasi bisa bermula dari pemimpin politik hasil dari sarana lembaga yang legal. Kemudian, pemimpin itu membajak demokrasi dengan mengubah halauannya bercorak otoritarian.

Misalnya Hugo Chaves di Venezuela yang pada awalnya dikenal sebagai pemimpin populisme kerakyatan untuk menumbangkan rezim yang korup. Selanjutnya, Hugo Chaves terpelosok menjadi pemimpin otoriter ketika menjabat. Beberapa contoh yang yang dapat dikemukakan bagaimana kehancuran demokrasi karena suatu rezim hasil Pemilu juga terjadi pada Adolf Hitler di Jerman, Getullo Vargas di Brazil, Fujimora di Peru, dan lain-lain.

(Sumber Gambar: The Atlantic)

Faktor lain yang menyumbang para calon otoriter, yang awalnya adalah orang dari luar politik kemudian berhasil menduduki tumpuk kekuasaan, karena melakukan persekutuan dengan para elit politik yang telah mapan sebelumnya. Para elit politik mendapatkan desakan berupa kondisi sosial, ekonomi yang mengakibatkan rendahnya legitimasi. Akhirnya mengangkat para demoagog itu menjadi pemimpin negara.

Gamblangnya, kematian demokrasi bisa bermula dari pemimpin politik hasil dari sarana lembaga yang legal. Kemudian, pemimpin itu membajak demokrasi dengan mengubah halauannya bercorak otoritarian.

Kebanyakan para elit senior melakukan kesalahan dalam perhitungan. Mereka mengira bisa mengendalikan para calon demagog, namun keadaan berbalik 180 derajat hingga mereka lepas kendali. Hal ini tercermin ketika Raja Vittorio Emanuel di Italia memberikan kepercayaan dengan harapan bisa mengendalikan kondisi sekaligus aktor yang ia pegang, yakni Mussolini.

Untuk mencegah pembusukan demokrasi dari dalam, maka Levitsky dan Ziblatt menganjurkan kepada para penjaga gawang demokrasi untuk melakukan pengetatan dalam hal menyeleksi calon pemimpin yang akan diusung. Para penjaga gawang itu adalah para politisi dan lebih terutama lagi adalah partai politik. Selain fungsi konsolidasi kekuasaan di parlemen, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memilih kandidat agar tidak meloloskan calon yang memiliki potensi otoriter.

Bagaimana mengetahui seorang pemimpin kedapatan di dalam dirinya jiwa otoritarianisme? Dengan mengembangkan pemikiran tokoh demokrasi terkemuka Juan Linz, Levitsky dan Ziblatt menawarkan empat tanda penting yang perlu diwaspadai bagi pemimpin yang memiliki potensi demagog. Jika ada satu saja tanda, maka sebenarnya itu sudah cukup menjadi potensi bahaya.

Empat hal tersebut adalah: pertama, melakukan penolakan atau lemah dalam  komitmen terhadap aturan main demokrasi baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Indikator opersionalnya berpusat pada pertanyaan apakah mereka menolak konstitusi atau mengesankan sedia melanggarnya? Apakah mereka menawarkan langkah-langkah non demokratis, misalnya mengancam membatalkan Pemilu, melarang atau membubarkan organisasi tertentu, atau membatasi hak sipil?

Kedua, menyangkal legitimasi lawan. Pertanyannya seperti apakah ia melihat lawan politiknya sebagai pelaku makar? Apakah rivalnya adalah suatu ancaman bagi keamanan nasional dan kehidupan secara umum? Apakah ada tudingan tanpa dasar bagi para rival politik mereka bahwa ia adalah antek asing, dan sebenarnya tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum karena melanggar aturan hukum?

Ketiga, toleransi atau anjuran kekerasan. Penelisikannya dengan menyeidiki apakah mereka membiarkan atau mendukung terjadinya aksi kekerasan? Keempat, kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan dan juga terhadap media. Misalnya, apakah mereka mendukung adanya pasal-pasal ketat yang mendorong adanya hukum pelecehan, pencemaran nama baik yang berimplikasi kepada kebebasan sipil atas sikap yang diluncurkan masyarakat atau organisasi? Apakah mereka pernah mengancam rival politik, masyarakat sipil, dan media?

Keempat indikator tersebut harus secara jeli dipertimbangkan partai politik sebelum menentukan pencalonan kandidat yang diusung. Berkali-kali Levitsky dan Ziblatt dalam buku tersebut menekankan bahwa yang bisa menjadi filter untuk keberlangsungan demokrasi adalah partai politik. Sayangnya, Partai Republik telah gagal mengeliminasi tokoh yang kedapatan dengan empat ciri tersebut sudah nampak sejak awal untuk melenggang menjadi presiden.

Jika diruntut ke belakang, Amerika Serikat sudah memiliki banyak tokoh otoritarian yang sempat populer dan masuk bursa calon presiden, sebut saja Romo Charles Coughlin dan Huey Long (1930-an), Senator Joseph McCarthy (1950-an), George Wallace (mendaftar sebagai presiden pada tahun 1968 dan  1972).

Namun partai politik di Amerika Serikat memiliki semacam komitmen yang sama untuk tetap mempertahankan aturan main demokrasi. Partai politik bisa menghindarkan diri dari mencalonkan calon otoriter yang bahkan sudah bermodal dukungan lebih dari 40% sejak awal.

Levitsky dan Ziblatt juga menjelaskan bahwa daya tahan politik Amerika Serikat dalam menempuh berbagai rintangan terjal demokrasi dalam sejarah bukan karena kekebalan perangkat konstitusi yang sanggup mencegah calon otoriter muncul. Mereka menjelaskan bahwa selalu ada cela untuk menerobos hal tersebut. Aturan tidak tertulis, di samping konstitusi yang tertulis, menjadi norma penting yang selama yang ini dapat melanggengkan sistem dan praktik demokrasi di Amerika Serikat.

Dua prinsip itu adalah toleransi dan menahan diri. Toleransi berarti “gagasan bahwa selama pesaing-pesaing kita bermain sesuai aturan konstitusional. Kita menerima bahwa mereka punya hak hidup, bersaing berebut kekuasaan, dan memerintah, yang setara” (Levitsky dan Ziblatt, 2019: 83). Sesama politisi dan pendukungya yang sedang berkompetisi harus berpikiran bahwa lawan mereka adalah sama-sama punya jiwa patriotis dan cinta negara. Mereka tidak diperkenankan untuk mempertanyakan atau lebih jauh lagi menganggap bahwa rival mereka adalah penghiatat, subversif, mengancam negara, dan seterusnya.

Sedangkan prinsip menahan diri artinya menahan diri dalam kerangka kelembagaan untuk kelanjutan nasib demokrasi itu sendiri. Sikap ini lahir dari norma yang kebanyakan tidak tertulis, tapi sudah turn-temurun dijalankan. Hal ini bukan hanya melingkupi menahan diri dari merusak tatanan dan aturan demokrasi.

Bahkan ketika suatu keputusan itu tidak bertentangan dengan legalitas, tapi berbahaya bagi preseden berikutnya bagi kesehatan demokrasi yang sudah menjadi norma, maka harus dihindari. Misalnya kebiasaan untuk tidak mencalonkan diri menjadi presiden di Amerika Serikat bukanlah aturan konstitusi, tapi suatu prinsip menahan diri.

Melanggar dua hal tersebut dapat menjadikan rusaknya demokrasi. Dan perlu dicatat keduanya sebenarnya adalah dua prinsip yang saling terkait. Hal lain yang perlu ditambahkan yang juga berkontribusi besar menyurutkan praktik demokrasi adalah kondisi masyarakat yang sangat terpolarisasi.

Toleransi berarti “gagasan bahwa selama pesaing-pesaing kita bermain sesuai aturan konstitusional. Kita menerima bahwa mereka punya hak hidup, bersaing berebut kekuasaan, dan memerintah, yang setara”.

Ketika realitas masyarakat sudah sangat terbelah, maka salah satu cara untuk memastikan dukungan konstituen adalah menegaskan permusuhan yang jelas terhadap lawan politiknya. Pada gilirannya, permusuhan itu akan menjadikan masing-masing kubu menerapkan tabrak konstitusi dan norma-norma politik demi mendapatkan kekuasaan.

Memang Donald Trump bukanlah letupan gunung es pertama yang menandai fenomena itu terjadi di Amerika. Jauh-jauh sebelumnya, hal tersebut sudah mulai berlangsung. Misalnya serangan Republik untuk mepersulit pengesahan undang-undang dari Presiden Obama, atau bahkan ketika politisi Republik menyerang Obama dengan meragukan dirinya setia terhadap negara karena dituduh beragama Islam (lekat dengan teroris) dan bukan orang asli Amerika. Namun, erosi terhadap dua prinsip tersebut benar-benar mengalami percepatan di era Donald Trump.

Ketika berkuasa, pemimpin otoriter akan melakukan tiga hal untuk memperkuat kekuasannya. Yakni, pertama, menangkap wasit atau penegak hukum serta melemahkan lembaga yudikatifnya yang dianggap rintangan bagi konsolidasi kekuasannya. Hal ini terlihat ketika Trump memecat Direktur FBI James Comey karena tidak mau setia terhadap dirinya. Bahkan dengan terang-terangan dijelaskan dalam buku ini bahwa Trump hendak menyerang lawan politiknya dengan instrumen FBI dan lembaga kehakiman.

Kedua, menyingkirkan pemain lawan, termasuk media. Misalnya mengancam untuk mencari kesalahan mantan rivalnya Hillary untuk mempidanakannya. Contoh ancaman terhadap media adalah ketika Trump berkali-kali menghardik CNN dan New York Times sebagai penyebar media palsu karena menulis buruk tentang dirinya.

Akhirnya dia berencana untuk mengaktifkan undang-undang pencemaran nama baik yang memang ditujukan untuk melawan media yang tidak pro dirinya. Ketiga, merubah aturan untuk melemahkan lawan. Misalnya ketika Trump mulai memikirkan untuk melawan media yang tidak ramah seperti Washington Post dengan dugaan anti-trust.

Pada bagian akhir bab, Levitsky dan Ziblatt memberikan beberapa saran untuk menghindari seorang pemimpin politik agar tidak merusak demokrasi. Hal yang utama sebagaimana disebut adalah mencegah partai politik untuk memberikan dukungan dan mencalokannya. Ketika karena kondisi tertentu, misalnya aturan UU Pemilu Amerika karena ada pemilihan pendahuluan yang akhirnya melahirkan calon pemimpin otoriter, maka semua partai termasuk adalah Partai Republik harus menggalang kekuatan untuk mencegah pemimpin itu memenangkan konstestasi. Namun ini tentunya sukar dilakukan karena seperti bagi Republik akan menjadi cedera internal.

Pada tahap akhir ketika akhirnya pemimpin tersebut memenangkan pemilihan umum, maka perlu suatu gerakan kolaboratif partai politik lintas ideologis, dengan komitmen moral demokrasi yang lebih tinggi sebagai pengikat, dan kolaborasi publik untuk menurunkan pemimpin tersebut. Hal ini penting karena seandainya saja hanya satu kelompok seperti Partai Demokrat yang melakukan upaya pelengseran dan katakan hingga sampai tahap kudeta, ketika hal tersebut gagal, maka legitimasi pemimpin politik akan semakin besar dengan dalih menyingkirkan pegacau.

Pemimpin otoriter dapat memperluas kewenangannya secara kelembagaan. Di samping itu, reputasi partai yang sebelumnya moderat akan luntur di mata publik karena menampilkan kekerasan yang gagal.

Ingat, dalam konteks kegetiran atas ancaman keamanan, seorang presiden yang otoritarian bisa melipatgandakan kewenangannya. Misalnya ketika gerakan makar gagal menumbangkan Erdogan di Turki. Sang presiden semakin kuat untuk memberlakukan undang-undang darurat. Atau ketika Bush pasca serangan 09 November 2001, ia mendapatkan legitimasi sebesar 90% untuk melancarkan pelbagai serangan militer ke beberapa negara yang terkait teorisme dengan dalih kepentingan nasional.

Memang, bagi pemimpin otoriter, kekhawatiran atas kondisi keamanan negara yang berpotensi mengancam langsung warga negara terkadang malah dibutuhkan untuk memperkuat posisi kekuasan pemimpin otoriter.

Dengan demikian, ketika ada saluran konstitusional, alangkah lebih baiknya menghentikan pemimpin otoriter dengan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku ditambah dengan dukungan yang publik yang luas.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Alumni Ilmu Politik UNAIR. Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca Juga:

Populisme Islam dan Oligarki: Meninjau Ulang Pemikiran Vedi Hadiz

Pelintiran Kebencian, Wirausahawan Politik, dan Ancaman bagi Demokrasi

Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer