Analisis Kebijakan UU MD3 dalam Pendekatan Teori Konflik Antar Elit Politik (Bagian 3)

Ditulis Oleh

Alrdi Samsa, Dian Dwi Jayanto & Haryo Prapto

Dari Zero-sum Game ke Compromy (2017)

Adanya inkonsistensi dalam paradigma kepentingan yang terjalin antara kubu KMP membuat strategi konflik bergeser dari Contending pada ranah Compromy. Hal ini diawali dengan berpindahnya partai pendukung Koalisi Merah Putih.

Diawali dengan sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada bulan September 2015 bergabung mendukung parlemen dan pemerintah, dan disusul oleh dua partai besar yakni Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada September 2015 menyatakan sikap juga untuk bergabung mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dan kubu KIH dalam parlemen, disusul oleh Partai Golkar pada Januari 2016. Dengan bergabungnya partai yang semula mendukung KIH menuju pada KIH akhirnya perolehan suara dikursi DPR sangat berbalik drastis. Dimana perolehan kursi di DPR sebagai berikut :

Januari 2016 adalah momentum berbaliknya kekuatan KIH di parlemen, dimana jika dikalkulasikan dari grafik diatas 63,22% kursi di dominasi oleh kubu KIH. Sedangkan sisanya adalah partai yang masih loyal dengan kubu KMP. Hal ini akan menegaskan bahwa ada suatu tiitk temu yang kemudian mengantarkan pada tahap negosiasi antar kelompok yang berkonflik.

Kurang lebih pada akhir tahun 2017, DPR kembali melakukan revisi atas UU MD3. Pemerintah dan delapan fraksi menyepakati pembahasan revisi UU MD3 soal penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR dibawa ke rapat paripurna untuk segera disetujui. Hal itu mengubah Pasal 84 tentang komposisi pimpinan DPR. Tiga kursi pimpinan MPR (pasal 15) dan satu kursi pimpinan DPD (pasal 260).

Dalam revisi UU MD3 pada tahun 2018, akhirnya terjadi penambahan dalam pimpinan DPR (pasal 84), dimana Fraksi PDI-P mendapatkan satu pimpinan DPR, dan tiga kursi pimpinan MPR untuk PDI-P, Gerindra dan PKB. (Kompas.com, Jumat, 9 Februari 2018).

Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya politis untuk memasukkan PDIP sebagai pemenang dalam pimpinan DPR, yaitu bentuk kompormi dari tuntutan PDI untuk usulan perubahan dikembalikannya pengisian jabatan pimpinan DPR dari partai pemenang Pemilu. Dalam hal ini terjadi kompromi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan UU MD3.

Upaya yang negosiasi yang dilakukan Fraksi PDIP ini membuahkan hasil dalam penambahan satu kursi di DPR, dimana dalam negosisasi ini akhirnya UU MD3 di revisi mengenai penambahan dalam pengisian jabatan.

Hal itu mengubah Pasal 84 tentang komposisi pimpinan DPR. Tiga kursi pimpinan MPR (Pasal 15) dan satu kursi pimpinan DPD (Pasal 260). Dalam revisi UU MD3 pada tahun 2018, akhirnya terjadi penambahan dalam pimpinan DPR (Pasal 84), dimana Fraksi PDI-P mendapatkan satu pimpinan DPR, dan tiga kursi pimpinan MPR untuk PDI-P, Gerindra dan PKB.

Adapun pasal yang di revisi atas UU MD3 yang terkait dengan penambahan kursi jabatan yaitu terdapat di dalam pasal 84 ayat 1 UU MD3 yang menyepakati bahwa jumlah pimpinan DPR menjadi 6. Satu ketua DPR dan 5 wakil.

Adapan bunyi dari pasal 84 yaitu “Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang di pilih dari dan oleh anggota DPR”.  Yang mana di dalam UU MD3 sebelum di revisi dalam pasal 84 ayat 1 ini dijelaskan bahwa “pimpinan DPR terdiri dari satu orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang di pilih oleh anggota DPR”.

Selanjutnya pasal 15 ayat 1 yang mana pada pasal sebelumnya pimpinan MPR terdiri dari “1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota MPR” terjadi revisi penambahan kursi jabatan yaitu 1 (satu) ketua dan 7 (tujuh) wakil ketua.

Tabel.1. Revisi Perubahan UU MD3

UU MD3 Pasal Sebelumnya Revisi Pasal Sesudah Revisi
DPR 1 kursi ketua DPR. 4 kursi wakil DPR 1 kursi ketua DPR. 5 kursi wakil DPR
MPR 1 kursi ketua MPR. 4 kursi wakil MPR 1 kursi ketua MPR. 7 kursi wakil MPR

Sumber: UU MD3 No. 17 Tahun 2014 dan Revisi 2017.

Dari pemaparan di atas, revisi mengenai kedua pasal tersebut yaitu pasal 15 dan 84 tentang penambahan kursi jabatan menjadi kontroversi dalam politik. Tentunya satu pimpinan tambahan ini merupakan upaya dari PDIP selaku pemilik kursi terbanyak sekarang.

Ini merupakan suatu langkah yang diambil oleh elit politik yang memiliki kepentingan bagaimana mereka kemudian melakukan kompromi untuk mendapatkan keuntungan sumber daya dalam pengisian jabatan politik.

Meskipun pada awalnya antara koalisi KMP dan KIH berkonflik, seperti telah diketahui bahwa peta politik saat ini telah berubah. Telah banyak partai politik yang sebelumnya oposisi (KMP) kemudian merapat ke pemerintah. Parpol-parpol ini memilih berkompromi melakukan koalisi dengan pemerintah dan hal ini cenderung membuat oposisi lemah.

Selain itu, banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menarik oposisi ke dalam koalisi pemerintah, seperti memberi jatah kubu oposisi di pos kementerian: memasukkan Lukman Hakim sebagai menteri agama dari PPP, Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian dari Partai Golkar dan seterusnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kuatnya dominasi pemerintah dalam membawa partai opoisi ke dalam koalisi pemerintah tentunya merubah peta perpolitikkan di parlemen.

Terutama memicu revisi UU MD3 yang tidak lepas dari upaya politis untuk memasukkan PDIP sebagai pemenang dalam pimpinan DPR, yakni terkait usulan tentang perubahan di kembalikannya kembali pengisian jabatan pimpinan DPR dari PDIP. Sehingga, dalam kebijakan UU MD3 tidak serta merta atas dasar kepentingan publik, melainkan kepentingan para elit.

Ini merupakan suatu langkah yang di ambil oleh elit politik yang memiliki kepentingan bagaimana mereka kemudian melakukan kompromi untuk mendapatkan keuntungan sumber daya dalam pengisian jabatan politik. Meskipun pada awalnya antara koalisi KMP dan KIH berkonflik.

Grafik 5

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Kebijakan publik yang dibuat di dalam revisi UU MD3 ini tidak mencerminkan kebutuhan dari masyarakat akan tetapi lebih mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan elit parpol. Revisi  UU MD3 lebih merupakan penambahan dari pada perombakan. Penambahan khususnya dalam hal ini menyangkut pengisian jabatan. Tentu ini tidak lepas dari kepentingan para elit semata demi memperoleh jabatan di parlemen.

Sedikit kembali ke sejarah panjang UU MD3 yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada awal Pilpres di dominasi oleh kekuatan KMP di parlemen yang sangat kuat dan memungkinkan bagi KMP untuk solid di luar pemerintahan sehingga pasca Pilpres yang terjadi adanya pembelahan koalisi antara KMP dan KIH. Dimana dalam pembelahan koalisi ini terjadinya konflik diantara kedua belah kubu. KMP ketika itu menguasai parlemen atau kegislatif sedangkan pemerintah dipegang oleh KIH.

Konflik yang terjadi ini tentunya sejalan dengan teori konflik Strategi contending dimana dalam teori ini disebutkan bahwa  ketika konflik yang terjadi bercirikan dengan penolakan terhadap pihak lain serta hasil dari konflik tersebut adalah menguntungkan tujuan dari konflik itu terjadi.

Sifat konflik yang terjadi dalam strategi ini adalah zero-sum game (hubungan menang kalah), pihak yang kalah dalam berkonflik akan tersingkir. Strategi ini menekankan konflik adalah upaya penghilangan lawan dalam arena kepentingan.

Revisi kebijakan UU MD3 menjadi menarik bagaimana kemudian koalisi KIH mempengaruhi Koalisi KMP di dalam mendapatkan kursi di parlemen. Bergulirnya waktu, antara KMP dan KIH justru sepakat untuk berkompromi dalam upaya penambahan kursi jabatan di dalam revisi UU MD3. Dari awalnya terjadi konflik antar keras antar koalisi (contending) kemudian pada akhirnya mereka memilih untuk berkompromi.

Hal Ini sejalan dengan teori kompromi (compromy) ( Pruit & Rubin, 2004 dalam Susan, 2012: 20-21). Dengan adanya compromy, berarti ada titik temu negosisasi antar kelompok yang berkonflik untuk menurunkan tuntutan dan hanya mematok target mendapatkan sebagaian saja dari apa yang mereka tuntut. Sejalan dengan teori ini, titik temu yang terjadi yaitu bagimana upaya PDIP melakukan negosiasi kepada KMP untuk mendapatkan kursi jabatan di parlemen.

Nilai tawar ini sangat mungkin dilakukan oleh PDIP Selaku partai pemenang dalam pemilu dan partai yang memperoleh kursi terbanyak. Melihat dominasi kekuatan pemerintah dan upaya-upaya pemerintah mampu membuat partai oposisi saat ini justru merapat ke kubu pemerintah.

Selain mengkonfirmasi adanya perubahan strategi konflik dari model contending ke compromy, kami juga menyatakan dari tiga pendekatan analisis kebijakan publik melalui perspektif konflik sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho, yakni pendekatan demokratis, pendekatan menetapkan tingkat ketercapain tertinggi atau resiko kegagalan yang terendah, dan menetapkan suatu kebijakan yang memungkinkan diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik (Nugroho, 2012: 459-461), pendekatan ketiga benar-benar sesuai dengan kebutuhan analisis kami saat ini.

Ternyata, dalam melihat analisis kebijakan publik, dalam hal ini adalah UU MD3, menunjukkan bahwa suatu konflik di dalam kontestasi konflik kepentingan sangat bisa didekati dengan melihat suatu win-win solution dari pihak-pihak yang berkonflik, yakni antara KIH dan KMP. Suatu kebijakan yang sarat dengan konflik lebih ideal untuk melihat kompromi seperti apa yang membuat masing-masing pihak yang pada akhirnya menyepakati sebagai pendekatan.

 

Penutup

Jika dulu pimpinan dewan di DPR hanya diisi oleh perwakilan KMP, dengan adanya revisi UU MD3 pada Desember 2017, maka perwakilan KIH mulai mengisi ikut jabatan tersebut. Revisi tersebut sangatlah menguntukan KIH karena pada intinya pasal tersebut mengantarkan penambahan satu kursi pada pimpinan Alat Kelengkapan DPR (AKD). Hal ini yang kemudian akan mengakomodir dan merangkul secara perlahan KIH dalam parlemen.

Terdapat pergeseran strategi konflik antara KIH dan KMP yang awalnya adalah zero-sum game menuju pada compromy. Hal ini menegaskan bahwa dalam suatu kelembagaan negara secara tidak langsung elit politik yang memiliki nilai tawar lebih akan menggugurkan nilai luhur dari ranah demokrasi deliberatif, memungkinkan proses akomodasi suara dan partisipasi rakyat dalam proses kebijakan publik.

Akhirnya, yang dipentingkan adalah terkait dengan suatu keselarasan dan kesepemahaman antar elit yang melakukan proses kompromi untuk mendapatkan bagian, hingga karakter kebijakan publik bukan sampai pada ranah yang diharapkan, penguatan institusi, proses check and balance dan seterusnya, Namun lebih kepada tahap yang inti yakni terkait pemenuhan kelompok kepentingan elit semata. Hal ini semakin meyakinkan kami bahwa pendekatan paling tepat melihat kebijakan publik (terutama perspektif konflik) adalah mempertimbangkan suatu kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak yang berkonflik atau sama-sama memiliki kepentingan untuk diperebutkan.

 

Daftar Referensi

Kosandi, Meidi. 2015. “Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014” dalam Jurnal Politik, Vol. 1, No 1, Agustus 2015: 125-152.

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Santoso, Purwo. 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government.

Susan, Novri. 2012. Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

 

 

Undang-undang

UU No. 27 Tahun 2009 tentang UU MD3.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 (Revisi).

 

Berita Online

Bbc.com, 14 Maret 2018, “Tujuh hal yang harus diketahui soal revisi UU MD3” diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43397697 tanggal 1 Desember 2018, pukul 23.11 WIB.

Cnnindonesia.com,  10 Januari 2018, “PDIP Lobi Semua Fraksi Untuk Revisi UU MD3”, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180110101043-32-267816/pdip-lobi-semua-fraksi-untuk-revisi-uu-md3 tanggal 1 Desember 2018, pukul 23.00 WIB.

Kompas.com, 9 Februari 2018, “Perjalanan Revisi UU MD3 yang Penuh Nuansa Pragmatisme Politik”, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/08515531/perjalanan-revisi-uu-md3-yang-penuh-nuansa-pragmatisme-politik?page=all tanggal 2 Desember 2018, pukul 22.13 WIB.

News.metrotvnews.com, 14 Mei 2014, “Ini Daftar Perolehan Kursi DPR RI Tiap Parpol”, diakses dari http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol tanggal 1 Desember 2018, pukul 19.44 WIB.

Rmol.co, 2 Agustus 2016, “KMP, KIH, dan Reshuffle Jilid II”, diakses dari https://www.rmol.co/read/2016/08/02/255398/KMP,-KIH-Dan-Reshuffle-Jilid-II- tanggal 1 Desember 2018, pukul 20.53 WIB.

Tempo.co, 15 Februari 2018, “Lewat Petisi Online Netizen Tolak UU MD3”, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1061261/lewat-petisi-online-netizen-tolak-uu-md3/full&view=ok tanggal 2 Desember 2018, pukul 23.33 WIB.

Tirto.id, 30 Desember 2018, “Revisi UU MD3, Upaya PDIP Meraih Kursi Pimpinan DPR”, diakses dari http://tirto.id/revisi-uu-md3-upaya-pdip-meraih-kursi-pimpinan-dpe-cCu2 tanggal 10 November 2018, pukul 17.31 WIB.

Voaindonesia.com, 8 Oktober 2014, “Jokowi Minta Rakyat Tak Khawatir Dominasi KMP di Parlemen” diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-minta-rakyat-tak-khawatir-dominasi-kmp-di-parlemen/2476816.html tanggal 1 Desember 2018, pukul 22.53 WIB.

 

Catatan: Tulisan ini awalnya ditujukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal Mata Kuliah “Governance dan Kebijakan Publik”, S2 Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.