lang="en-US"UTF-8"> Analisis Kebijakan UU MD3 dalam Pendekatan Teori Konflik Antar Elit Politik (Bagian 2) - Pojokwacana.com
singlearticle

Analisis Kebijakan UU MD3 dalam Pendekatan Teori Konflik Antar Elit Politik (Bagian 2)

Ditulis Oleh

Alrdi Samsa, Dian Dwi Jayanto & Haryo Prapto

Persoalan yang lebih mendalam kemudian, ketika suatu konflik tentang kebijakan strategis terkait ekonomi, isu politik dan seterusnya, maka ketika para elit yang memegang posisi pembuat kebijakan akan lebih asyik untuk berembuk dengan mitra dan pesaing mereka sesama elit. Maka, lagi-lagi, publik tidak diperhitungkan suaranya ketika proses perumusan kebijakan publik tersebut berlangsung.

Kami lebih condong menekankan poin ketiga tersebut sebagai kebutuhan analisis yang lebih relevan dalam tulisan ini. Lebih spesifik lagi, elit di sini adalah para aktor dari partai politik yang kemudian menghimpun diri dalam pembelahan dua koalisi besar, yakni KIH dan KMP. Kami pun akan menyingkirkan pendekatan demokratis dalam melihat hal ini.

Terkait dengan poin tersebut, akan dijelaskan bagaimana strategi antar kelompok dalam rangka memobilisasi sumber daya konflik sehingga mencapai kepentingan, tetap dengan asumsi bahwa pihak yang berkonflik adalah antar elit poltik. Terdapat lima strategi yang bisa terjadi. Yakni, strategi keras (contending), menarik diri (withdrawing), menyerahkan keputusan (yielding), kompromi (compromy) dan penyelesaian masalah (problem solving) (Pruit & Rubin, 2004 dalam Susan, 2012: 20-21).

Strategi contending adalah ketika konflik yang terjadi bercirikan dengan penolakan terhadap pihak lain serta hasil dari konflik tersebut adalah menguntungkan tujuan dari konflik itu terjadi. Sifat konflik yang terjadi dalam strategi ini adalah zero-sum game (hubungan menang kalah), pihak yang kalah dalam berkonflik akan tersingkir. Strategi ini menekankan konflik adalah upaya penghilangan lawan dalam arena kepentingan. Mereka akan terus-menerus berkonflik hingga pihak tertentu menang dan satunya kalah atau bahkan hancur dua-duanya.

Strategi withdrawing adalah ketika salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik menarik dari sengketa yang terjadi tanpa ada resolusi. Sehingga, konflik yang terjadi berhenti begitu saja. Strategi yielding adalah ketika salah satu pihak yang berkonflik menyerahkan keputusan dan resolusi kepada pihak lain.

Strategi compromy berarti ada titik temu negosisasi antar kelompok yang berkonflik untuk menurunkan tuntutan dan hanya mematok target mendapatkan sebagaian saja dari apa yang mereka tuntut. Sedangkan terakhir adalah problem solving adalah timbulnya kesadaran di antara pihak yang berkonflik untuk merumuskan ulang tujuan baru yang dimana dapat menguntungkan semua pihak.

Dengan demikian, kami akan menggunakan analisis konflik dalam proses kebijakan publik dan tetap harus mempertimbangkan pendekatan yang dikemukakan oleh Nugroho dalam analisis kebijakan publik berbasis konflik dan kepakatan konflik, serta lima kemungkinan strategi konflik yang dipergunakan oleh elit politik dalam melihat kebijakan UU MD3 kali ini.

 

Pembahasan

Sebelum masuk analisis dan telaah lebih dalam, kami akan coba menguraikan secara detail komposisi koalisi dalam kontestasi pemilu tahun 2014 khususnya pemilu legislatif. Hal ini perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu agar kita bisa memahami gambaran besar terkait konflik antara KIH dan KMP terutama terkait UU MD3, terkhusus lagi berkenaan dengan pola pergantian mekanisme pimpinan DPR.

Jika ditarik benang merahnya, dua koalisi tersebut memiliki basis masa dan segementasi tersendiri. Namun perhelatan dan perdebatan yang lebih mencolok terjadi dikarenakan KIH memenangkan calon kandidat presidennya yakni Jokowi-JK mengalahkan Prabowo-Hatta yang diusung KMP.

Jika ditinjau dari perolehan hasil pemilu khususnya dalam pemilihan parlemen, suara legislatif dimenangkan oleh KMP. Hasil perolehan suara saat pemilu legislatif 2014 pada tanggal 14 Mei 2014 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Perolehan tersebut resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan hasil final tersebut Koalisi Merah Putih berhasil meraup 56.5% suara di parlemen, mengalahkan suara koalisi KIH yang jika dikalkulasikan dari partai pendukungnya hanya 43.5%. Hal ini menegaskan posisi KMP yang cukup kuat dan sangat berperan sentral dalam ranah legislatif. Hal itu diyakini sebagai modal utama pasangan kubu Prabowo-Hatta dengan koalisi KMP-nya untuk memenangkan pemilihan umum presiden.

Namun hal tersebut akhirnya sangat bertentangan dengan hasil final pemilihan presiden dimana kubu koalisi KIH yang akhirnya berhasil memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Telaah yang lebih spesifik terkait dengan perbedaaan mendasar tersebut sangatlah kentara jika ditinjau dari perolehan masing-masing suara di kedua kubu. Kubu KIH yang saat itu memiliki basis dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hanura dan PKPI hanya bisa meraup 39,97% (tanpa PKPI yang masuk tidak masuk ambang batas) dengan komposisi sebagai berikut:

Grafik tersebut menegaskan posisi yang cukup sulit untuk koalisi KIH, dan hal tersebut pun mengonfirmasi bahwa KMP yang kemudian akan mendominasi di ranah legislatif. Data tersebut juga memberikan gambaran akan setiap ranah dan logika kebijakan yang akan di pakai jika akan membuat regulasi. Hal ini cukup menguntungkan bagi kondisi KMP dimana kepentingan koalisi tersebut dalam ranah pengesahan kebijakan akan dapat lebih diterima.

Berbeda dengan KIH, KMP yang saat itu diketuai oleh Prabowo Subianto memiliki basis dukungan dari enam partai diantaranya adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Di kemudian hari tepatnya bulan April 2015, Perindo (Partai Persatuan Indonesia) ikut bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Terlepas dari perindo yang merupakan partai baru, KMP memiliki perolehan suara sebagai berikut:

Jika dikalkulasikan dari grafik tersebut, koalisi KMP akhirnya mendapatkan suara 47.47% (tanpa PBB yang tidak masuk ambang batas parlemen) dimana hal ini sangatlah memberikan angin segar. Ranah legislatif akan cenderung dapat mengakomodir segala kepentingan dan kebijakan dari usulan KMP. Kemenangan KMP dalam ranah legislatif ini akhirnya dijadikan alat oleh kubu KMP untuk melakukan oposisi mutlak bagi pemerintah, yang kala itu dimenangkan oleh kubu KIH. Akhirnya tahapan awal konflik dalam proses perumusan kebijakan berawal dari pemetaan suara tersebut.

Pemetaan suara yang telah dikemukakan tersebut merepresentasikan konflik yang sangat kuat dan memiliki ketegangan antara dua koalisi tersebut. Terbukti dengan adanya perdebatan yang cukup mencolok dari kedua oposisi tersebut diawal pemerintahan.

Titik poin telaah perdebatan yang akan kami fokuskan terletak pada proses kebijakan publik pasal 84 yang memuat perihal pengisian jabatan. Adanya perubahan mendasar terkait prasyarat untuk menjadi ketua DPR tidak lagi harus dari partai pemenang secara otomatis akan berpengaruh pada persoalan tarik menarik kepentingan elit politik sekaligus sebagai usaha memperkuat posisi kekuasaan KMP di legislatif.

Ringkasnya, perubahan mekanisme suksesi pimpinan DPR dari partai tertinggi peroleh suara menjadi ditentukan di dalam sidang DPR tidak lebih dari ekspresi konflik dari dua kubu sekaligus sebagai penguat posisi dominasi satu kelompok (KMP) dibanding kelompok lain di DPR (KIH).

Di samping itu, ditinjau secara historis perjalanan UU MD3 memiliki beberapa dinamika dan perubahan mendasar yang sangat syarat akan kepentingan apabila kita melihat dari jangka waktu ditetapkannya UU MD3 ini. Perjalanan panjang tersebut diulas oleh Kompas.com (9 Februari 2018) yang membagi beberapa bagian penting dalam jalur perubahan UU MD3, dan hal itu sangat bernuansa politis.

Pertama, adanya koalisi KMP vs KIH, memberikan dampak yang cukup serius pada ranah institusi terutama DPR,  revisi UU MD3 kala itu disahkan pada 8 Juli 2014, dan bertepatan sehari menjelang Pemilu Presiden 2014. Ada indikasi kuat di sini, jika penetapan tersebut memiliki dampak yang tersirat pada proses dominasi kubu KMP. Hal ini akan menegaskan bahwa pada ranah-ranah proses pengisian jabatan tertentu, kubu KIH tidak akan mendapatkan ‘bagian’, hal ini berlangsung pada pasca pemilu legislatif 2014 selesai.

Kedua, menguatnya dominasi KMP dalam ranah legislatif berakibat fatal pada adanya polarisasi yang sangat kuat diantara kedua koalisi tersebut. Hal ini terbukti pada awal pemerintahan, tepatnya Juli 2014 tidak ada satupun perwakilan KIH yang duduk di kursi pimpinan DPR.

Jadi dalam hal ini, sebelum terjadinya revisi yang mengulang pada ranah selanjutnya, kita mengonfirmasi bahwa pada pasal 84 terkait dengan pengisian jabatan dihilangkannya tata cara sistem yang menghendaki partai yang memperoleh suara yang besar adalah Ketua DPR, tidak lebih sebagai upaya kubu KMP untuk mendominasi dalam susunan jabatan pimpinan DPR.

Karena pasal tersebut menghendaki adanya penetapan ketua DPR dengan musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan voting. Hal ini sangat menguntungkan bagi KMP karena pemenang pada pemilu legislatif saat itu adalah KMP, dan secara otomatis, dalam ranah legislatif, partai-partai koalisi KMP-lah yang mendominasi.

Pasal penguat yang mengonfirmasi ini adalah perubahan Pasal 245, yang mana pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana tak butuh ijin presiden, melainkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hal ini menegaskan bahwa adanya suatu proses check and balance dalam ranah legislatif, dan menunjukan juga pola yang kuat dalam ranah konflik karena eksekutif saat itu dipegang oleh partai oposisi dari dominasi legislatif.

Jika kita telaah dan menganalisis secara teoritik, hal ini akan mengonfirmasi Pruit & Rubin (2004 dalam Susan, 2012: 20-21) bahwa pada taraf tertentu sifat konflik akan mencapai pada strata tergantung pada strategi yang dipakai. Melihat realitas awal yang dilakukan oleh KIH dan KMP, kedua koalisi ini memiliki strategi contending dimana konfik sangat bercirikan dengan penolakan pada pihak lain, dan hasil dari adanya pertentangan ini adalah hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Sifat konflik akan lebih kentara sebagai zero-sum game, yang menegaskan akan adanya suatu hubungan menang kalah, dan implikasi terhadap kejadian tersebut adalah akan lahirnya suatu konflik yang menyingkirkan kelompok yang kalah. KMP secara tersirat menekankan suatu proses konflik yang di dalamnya ada suatu usaha dan upaya yang kuat untuk menelantarkan KIH dalam arena kepentingannya.

Hal ini juga di dukung dengan beragam upaya yang dilakukan PDIP selaku partai yang memperoleh suara terbesar di kubu koalisinya. Seperti yang dimuat oleh cnnindonesia.com (10 Januari 2018), PDIP melakukan beberapa Lobi semua fraksi untuk melakukan revisi ulang terkait dengan UU MD3, terlebih pada pasal yang memuat terkait dengan pimpinan DPR, hal ini dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristiyanto yang menugaskan kepada ketua fraksi PDIP di DPR Utut Adianto.

Ditambah lagi dengan beragam aksi massa yang dilakukan oleh beragam kepentingan, seperti yang dimuat oleh Nasional.tempo.co (15 Februari 2018) dimana petisi online melalui change.org adalah sebuah upaya publik dalam proses revisi UU MD3 yang baru.

Petisi ini memuat partai-partai yang mendukung adanya revisi UU MD3 diantaranya adalah PDI Perjuangan. Hal ini menegaskan adanya resistensi yang kuat dari ranah masyarakat yang juga bisa dikatakan “dimotori” oleh partai yang mendukung adanya revisi UU MD3. Elemen masyarakat kala itu yang ikut dalam gerakan petisi ini adalah Komite Pemantau Legislatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan seterusnya.

Kondisi UU MD3 semakin meruncing ketika DPR RI tidak segera melakukan pertimbangan dan revisi kembali tentang UU MD3. Hal yang telah ditelaah sebelumnya adalah mutlak murni efek dari gejolak tidak stabilnya pemerintah. Hingga Presiden Jokowi di awal menjabat seperti dilansir Voaindonesia.com (8 Oktober 2014) dihimbau untuk harus sangat hati-hati memilah menteri guna mengimbangi parlemen dan mempermudah dalam proses kontrol check and balance.